Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Fathudin, author

Pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik kajian tentang mekanisme pengangkatan kapolrdi dan Panglima TNI = Restrictions on the presidential prerogative in the appointment of public officials a study of the mechanism of the appointment of chief of the indonesian national police and commander of the Indonesian National Armed Forces

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik khusunya kepala kepolisian negara republik Indonesia dan Panglima TNI. Pembatasan tersebut berupa hak konfirmasi DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statuta approach). Hasil penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44886

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gugum Ridho Putra, author

Penyelesaian perselisihan internal partai politik studi kasus terhadap penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan periode 2014 2019 dan partai golongan karya periode 2014 2019 = The settlement of internal disputes of political parties case study on internal disputes of Partai Persatuan Pembangunan PPP period of 2014 2019 and partai golkar period of 2014 2019

ABSTRAK Sebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44855

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Rachmat Hendrawan Akbary, author

Implementasi dualisme pencatatan perkawinan dalam perspektif jaminan konstitusional perlindungan hak sipil = Implementation of dualism on marriage registration on the perspective of constitutional guarantee on the protection of civil rights / R. Rachmat Hendrawan Akbary

ABSTRAK
Dua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinan yang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan...

2016

T46653

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana, author

Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia kurun waktu tahun 1987-1999 tinjauan asas larangan melampaui wewenang

ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi...

2004

D1048

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zen Zanibar M.Z., author

Otonomi desa dengan acuan khusus pada desa di propinsi Sumatera Selatan

Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

D1061

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tjip Ismail, author

Implikasi otonomi daerah terhadap paradigma pajak daerah di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan ekonorni saat ini, peran penerimaan dalam negeri bagi APBN dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah maupun kaitannya dangan pelaksanaan kebijakan fiskal semakin penting. Sementara itu, sumber utama penerimaan dalam negri masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dari tahun ke tahun peranannya menunjukkan kenaikan. Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

D695

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmorang, Sodjuangon, author

Model pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota

Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu isu sentral dalam proses desentralisasi. Indonesia dengan pengalaman 57 tahun melaksanakan desentralisasi juga tidak luput dari isu pembagian urusan pemerintahan yang direfleksikan pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang sudah berganti sebanyak enam kali. Mengingat hakikat desentralisasi adalah pembagian urusan antarberbagai tingkatan pemerintahan, beberapa pakar...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

D503

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajri Nursyamsi, author

Pergantian Presiden Republik Indonesia dengan dasar tidak dapat melakukan kewajibannya dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 = Replacment of Indonesian President because of inability based on article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945

Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45524

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian