Hasil Pencarian

Ditemukan 79 dokumen yang sesuai dengan query

Wahjoe Sri Oetami, author

Perjanjian kredit pada koperasi guyub pensiunan BRI dan peranan asuransi jiwa kredit

Untuk membantu keputuhan para pensiunan BRI maka Pengurus Besar Persatuan Pensiunan BRI membentuk koperasi simpan-pinjam (Kosipa) Guyub. Tujuan dibentuknya koperasi Guyub untuk memberikan kredit kepada para anggotanya. Setiap pensiunan BRI dapat menjadi anggota koperasi Guyub, dengan melampirkan Surat Keputusan Pensiunan BRI yang di sahkan oleh Dewan Pengurus Yayasan Dana Pensiun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20703

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Novida Kamaluddin, author

Tanggung jawab perdata pada pemasangan alat kontrasepsi mantap wanita (tubektomi) yang tidak memenuhi standar medis

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih merupakan angka yang berbahaya bagi suatu negara berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah antara lain mengambil kebijaksanaan yang berusaha menekan angka kelahiran serendah mungkin melalui Program (Gerakan) Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana digunakan bermacam alat kontrasepsi, yang satu diantaranya merupakan kontrasepsi...

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S20503

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mila Magdalena Sutisna, author

Praktek perjanjian asuransi jiwa pada PT.Asuransi Jiwa Dharmala Manulife

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

S20523

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meilina Wibowo Lawardi, author

Aspek-aspek hukum perjanjian pemborongan untuk melakukan pekerjaan penggalian dan penanaman jaringan kabel listrik Perusahaan Umum Listrik Negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994

S20587

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Rinsan, author

Perbuatan melaan hukum oleh birokrat didalam melaksanakan tatanan birokrasi negara

Telah dimaklumi bahwa setiap negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Artinya, roda negara dikendalikan berdasarkan seperangkat ketentuan hukum yang sifatnya normatif dan setiap orang terikat dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada berbagai ketentuan formal lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sejalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S20607

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mirna Karmila, author

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli

Kejujuran atau itikad baik adalah faktor yang sangat penting: dalam Hukum. Sebagai telah diketahui, tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat sebagian diatur dalam peraturan hukum dan sebagian lagi diatur dalam suatu peraturan yang dibentuk atas persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada hasil perbuatan manusia yang sempurna. Dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20395

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosuin, author

Tanggung jawab produk dilihat dari sudut hukum perikatan khususnya hukum perbuatan melanggar hukum

Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tanggung Jawab Produsen untuk hasil produksi yang dibawanya masuk ke dalam peredaran dan menimbulkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut berdasarkan hukum perikatan khususnya hukum Perbuatan Melanggar Hukum. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Erawati Pranoedjoe, author

Suatu tinjauan yuridis production sharing contract antara Pertamina dengan TEIKOKU OIL CO., LTD.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional untuk di pergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oleh karena minyak dan gas bumi mempunyai sifat-sifat khusus dan penting untuk hajat hidup orang banyak, maka pengusahaannya hanya dapat di selenggarakan oleh negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20428

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rekno Nawansari, author

Tanggung jawab akuntan publik dalam pemberian opini akuntan atas laporan keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan

Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pemberian Opini Akuntan atas laporan keuangan. Perusahaan Kepada Pihak Yang Berkepentingan, Skripsi, Juli, 1991. Tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan manusia dimana setiap kita bersikap tindak harus mampu mempertanggungjawabkannya. Profesi akuntan publik tidak luput dari tanggung jawab yang disandangnya, baik terhadap profesinya maupun terhadap hukum....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20498

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Miersa Soewadji, author

Perjanjian hukum tentang perjanjian modal ventura di Indonesia penyelenggaraan dan permasalahannya

Sebagai akibat merosotnya pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi serta berkurangnya bantuan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan. Langkah pertama adalah melakukan deregulasi di sektor keuangan, yang diawali dengan liberalisasi perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Kemudian lahir Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang mencairkan pembekuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20499

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian