Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Biondi Insani, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah konstitusi di Indonesia = Analysis on Majelis Permusyawaratan Rakyat authority to amend constitution in Indonesia

ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...

2017

S68920

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewo Baskoro, author

Kewenangan pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia terkait keadaan bahaya ditinjau dari hukum tata negara darurat = The authority of the executive of Indonesia pertaining state of emergency from emergency constitutional law perspective

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan...

2017

S69431

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Dzadit Taqwa, author

Kewenangan dewan perwakilan rakyat {DPR) dalam menggunakan hak angket (enquette) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) = The authority of the house of representatives in exercising right of inquiry upon the corruption eradication commission

ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilla Arsyafira, author

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia: tinjauan antinomi kebebasan (freedom) dan ketertiban (order) terhadap pengaturan kemerdekaan pers oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Limitation of human rights in Indonesia: an analysis of the antinomy of freedom and order in the regulation of press freedom by the people's consultative assembly of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raihan Hudiana, author

Analisis penyelesaian sengketa internal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara = Analysis of the internal dispute settlement of the regional representative of the Republic of Indonesia in the perspective of constitutional law

Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Sudrajat, author

Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42534

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Della Sri Wahyuni, author

Pengujian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/S) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan kedudukan hukum Ketetapan MPR/S dalam tata urutan peraturan perundangundangan serta implikasi yuridisnya, dan Kedua, mengenai pengujian Ketetapan MPR/S dan lembaga negara mana yang berwenang menguji Ketetapan MPR/S tersebut terhadap UUD NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42554

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dio Ashar Wicaksana, author

Kewenangan eksekutif terhadap organisasi olahraga : studi kasus kedudukan menteri pemuda dan olahraga terhadap PSSI = Executive authority with sports organization : case study the position of the minister of youth and sports with PSSI

Pemerintah mempunyai kewenangan mengenai penyelenggaraan olahraga di Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat, namun dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia terdapat suatu organisasi olahraga yang mempunyai kewenangan dalam olahraga sepak bola, yaitu PSSI. Keberadaan PSSI di Indonesia selain mewakili Indonesia dalam sepak bola di dunia internasional, tetapi juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43346

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dimas Prasojo, author

Kedudukan dan implikasi tim pengawas DPR RI terhadap proses penyelesaian kasus Bank Century = Position and implication of supervisor committee investigation case questionnaire Century Bank of the Republic of Indonesia parliament

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54535

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian