Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Bella Nathania, author

Instrumen hukum diskresi, studi kasus: instrumen hukum pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pelayanan publik periode 2012-2017 = Discretionary legal instruments, study case: legal instruments implemented by the government of Jakarta on public service in

Diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan publik. Agar diskresi tersebut ditaati, maka menjadi perlu untuk menuangkan diskresi ke dalam suatu instrumen hukum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi dituangkan dalam instrumen hukum keputusan. Sementara, para ahli berpendapat bahwa instrumen...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S67586

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ndaru Hidayatulloh, author

Ketepatan memilih langkah hukum pengujian peraturan kebijakan = The accuracy to choose legal action of rhe review of policy rules

Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang tepat untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka digunakan untuk mencari kejernihan mengenai peraturan kebijakan dan selanjutnya menentukan lembaga pengadilan mana yang tepat untuk melakukan pengujian. Pemerintah sebagai badan hukum publik memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokh Luqman Fadlli, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembentukan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The Authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the Making of Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45892

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nindya Chairunnisa Zahrariyadi, author

Kewenangan pembentukan peraturan menteri sebagai jenis peraturan perundang- undangan = The authority to establish the ministerial regulation as a kind of regulations

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan dalam pembentukan Peraturan Menteri ditinjau dari teori perundang-undangan dan dari Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 serta bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri yang pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S58379

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maya Pramita, author

Keberlakuan surat edaran direktur jenderal pajak nomor Se-26/PJ/2015 dalam perspektif hukum perpajakan dan hukum perundang-undangan Indonesia = The enforcement of circulars issued by director general of taxes SE-26/PJ/ 2015 on perspective Indonesian taxation law and indonesian legislation law

ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan...

2016

S65328

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian