Hasil Pencarian

Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query

Hamonangan, Subhan, author

Keterangan konselor adiksi sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan : studi kasus: Nomor.212/pid.sus/2011/pn.bgr = Description of an addiction counselor as judge considerations dropping criminalization : case study: no.212/pid.sus/2011/pn.bgr

Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45153

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Setyawati Fitri Anggraeni, author

Keterangan sasksi yang diberikan oleh saksi yang tunduk pada yurisdiksi asing sebagai suatu alat bukti dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia (studi kasus pembunuhan Leonard Manning atas nama terdakwa Yakobus Bere)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22244

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Qorry Nisabella, author

Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip akusator dan inquisitor = The position of witness investigation minute in Indonesian criminal justice system according to the law no. 8 of 1981 on the law of criminal procedure / criminal procedure code related to akusator and inquisitor principle

Indonesia merupakan negara civil law. Peraturan tertulis menjadi sumber hokum yang terutama dalam negara civil law. Dahulu sistem peradilan pidana di Indonesia bersumber pada HIR yang menganut prinsip inquisitor. Sejak tahun 1982, sistem peradilan pidana Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP yang menganut prinsip...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S232

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ricky Gunawan, author

Prosedur pemeriksaan kecelakaan kapal di Mahkamah Pelayaran dan analisa terhadap putusan Mahkamah Pelayaran dalam kasus tubrukan antara MT.Laju Prakarsa-III dengan KMP. Nusa Jaya

Penyelenggaraan pengadilan tidak dapat dipisahkan dengan kinerja, kualitas, dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menghasilkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap para hakim dalam mengeluarkan suatu putusan diakibatkan lemahnya kinerja, kualitas, dan integritas hakim. Mahkamah Agung, sebagai lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22261

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nasution, Sjahril, author

Tinjauan juridis terhadap upaya hukum yang mengesampingkan akta perdamaian : tinjauan juridis putusan perdata No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel = Juridical overview against legal remedies which aside from peace dead : overview of juridicial civil judgement No.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi berbagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S242

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Kevin Cornelius Theomarel Uktolsej, author

Kekuatan Pembuktian Kuitansi Yang Dimiliki Oleh Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/2019) = Evidence of Receipts Owned by Buyers with Good Faith in Land Purchase Transactions (Case Study of Supreme Court Decision Number 1376 K/Pdt/2019)

Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arin Karniasari, author

Pemenuhan standar internasional dalam hukum acara perlindungan saksi perkara pelanggaran ham yang berat (studi kasus perlindungan saksi dalam perkara pelanggaran ham yang berat atas nama terdakwa Herman Sedyono, dkk)

Saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, penting untuk dilindungi, terutama bagi saksi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh karena saksi tersebut akan berhadapan dengan para pelaku yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Andre, author

Kekuatan yuridis fakta persidangan dalam pengambilan putusan oleh hakim: studi kasus perkara pidana nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Antasari Azhar

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22549

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rr. Wulan Kusuma Wardhani, author

Wewenang komisi nasional hak asasi manusia untuk melakukan tindakan upaya paksa ditinjau dari doktrin habeas corpus (studi kasus tindakan upaya paksa dalam penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat, Komnas HAM, mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 26...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22250

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafizh Prasetya Muslim, author

Akibat Hukum Pembuatan Covernote Palsu Oleh Pegawai Notaris/PPAT Uuntuk Pencairan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 36/PID.B/2021/PN.KRG) = Legal Consequences Of Making Fake Covernotes By Employees Notary/PPAT For Credit Disbursement At Bank Perkreditan Rakyat (Study Of Karanganyar District Court Decision Number:36/Pid.B/2021/PN.Krg)

Penggunaan covernote bisa menimbulkan masalah jika Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu adanya pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawai Notaris/PPAT seperti yang terjadi di Kabupaten Karangnanyar. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas pembuatan covernote palsu oleh Pegawai Notaris/PPAT terhadap keabsahan pencairan kredit dan tanggung jawab Notaris/PPAT...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian