Hasil Pencarian

Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query

Devina Ruth Merida, author

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MLG Cancellation of The Underhanded Sale and Purchase Agreement Regarding The Fullfilment of Subjective Requirements Based on The Decision of The Malang District Court Number 12/Pdt.G/2017/PN MLG.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERKAIT PEMENUHAN SYARAT SUBYEKTIF BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN MLG. Beserta perangkat yang ada (jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anissa Karina, author

Kekuatan hukum alat bukti surat perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan camat dan implikasinya terhadap pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT (Studi kasus perkara tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (Putusan Mahkamah Agung nomor 3063/K/PDT/2019)) = Evidentiary power of sale and purchase agreement made before the subdistrict head and its implication for making a deed oF sale and purchase before PPAT (Case study of tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (supreme court number: 3063/K/PDT/2019)).

Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Eriska Fajrinita, author

Tinjauan konsep pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan tindak pidana penipuan dalam segi hukum acara perdata di Indonesia = Review of the lawsuits filing concept for unlawful acts, default, and fraud in terms of civil procedure law in Indonesia

Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Jonathan, author

Tinjauan kewenangan lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono) terhadap undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum = Review of the discretion of the legal aid foundation to provide free of charge legal aid (probono) according to the law number 16 of 2011 regarding legal aid

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42336

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Puspita Rani, author

Kedudukan Advokat Sebagai Officium Nobile Dalam Rezim Anti Pencucian Uang (Studi Kasus: Akun Twitter Milik Denny Indrayana) = The Position of Advocate as Officium Nobile on The Anti-Money Laundering Regime (Case Study: Twitter Account Belongs To Denny Indrayana)

Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46231

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Imam Hermanda, author

Penerapan mediasi penal pada penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum (Studi kasus perbandingan Putusan Nomor: 952/Pid.B/2010/PN-Stb dan Putusan Nomor: 208/Pid.B/2011/PN.Pdg) = Application of penal mediation settlement in case crime carried out by children against the law comparison (Case study of court decisions number: 952/Pid.B/2010/PN-Stb court decision number: 208/Pid.B/2011/PN.Pdg

Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Saat melakukan tindak pidana, anak dipandang tidak mandiri secara kejiwaan, dan bukan pula miniatur orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku pidana juga dapat dipandang sebagai korban, yakni korban dari keadaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46682

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Caecilia Kartika Marulita, author

Perbuatan Melawan Hukum Dikaitkan dengan Nilai Valuasi Objek Lelang Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.) = Unlawful Act Related to the Accountable Valuation Value of the Auction Object (Case Study Decision No: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.)

Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dondokambey, Deyvid Francis, author

Penggunaan alat bukti elektronik secara retroaktif dalam pembuktian perkara pidana : studi kasus: Rekaman video asusila mirip aktris: NI, LM, dan CT

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25075

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hardiono Iskandar Setiawan, author

Analisis mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri di Indonesia terhadap sengketa dengan Klausul Arbitrase (Kasus Astro melawan Ayunda Prima Mitra) = Analysis on absolute competence of Indonesian District Court on dispute with arbitration clause (Case of Astro vs Ayunda Prima Mitra)

Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44864

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian