Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Tampubolon, Ulises, author

Benturan kepentingan pengelolaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat (analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T37046

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manurung, Emmi Frasiska, author

Penegakan hukum lingkungan terhadap illegal logging dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan hares diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19594

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Ulises, author

Benturan kepentingan pengelotaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat:Analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan

Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T 19651

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hery Hartawan, author

Status hukum tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Jakarta dikaitkan dengan pendapatan asli daerah

Tesis ini membahas mengenai status tanah dikaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan dari tanah hasil reklamasi pantai di daerah Pantai Ancol Jakarta dan juga pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian Hukum normatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27419

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Meka Azzahra Larasati, author

Tanah Kotapraja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Jakarta Selatan = Munincipal lands in complete systematic land registration of South Jakarta

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Salamah, author

Analisis hukum kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh job pertamina hess Jambi merang dikaitkan dengan peraturan pemerintah N0 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini pada dasarnya ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan tersebut adalah pengadaan tanah, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prakteknya masih memiliki kendala sebagaimana diatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26168

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dian Kamalia Nofitri, author

Kekuatan pembuktian surat keterangan ganti rugi (SKGR) sebagai alas hak kepemilikan tanah : Analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN-PBR = The strength of sertificae of compensation [surat keterangan ganti rugi (skgr)] as the basis for land ownership right : An analysis on the case with regard to the verdict of dictrict court of Pekan Baru regarding sale and purchase based on number. 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR

Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28850

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ellys Wijaya, author

Perlindungan investor asing berkaitan dengan penggunaan tanah di Indonesia di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal = Legal aspect of protection for foreign investor concerning land use in indonesia viewed from the perspective of investment act. No. 25 year 2007 and land act. No. 5 year 1960

Investasi merupakan salah satu pilihan bagi para investor untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Investasi terdiri dari investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Setiap negara berusaha untuk menarik perhatian investor untuk meningkatkan ekonominya termasuk Indonesia. Di Indonesia, peraturan tentang investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28324

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Stevanus Joseph Ferdinandus, author

Perjanjian Jual Beli Sebagai Pemindahan Hak Satuan Rumah Susun ( Analisis Terhadap Pemindahan Hak Satuan Rumah Susun di Apartemen X, Jakarta Utara) = Preliminary Purchase Agreement as a Transfer Privilege of a Condominium Per Unit (Analysis of a Transfer Privilege of Condominium Per Unit in Apartment X, North Jakarta)

Tesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemen yang dilakukan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan rumah susun sebelum pembangunannya selesai yang tertuang dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26418

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Simatupang, Sahat R. P., author

Pelaksanaan eksekusi fidusia oleh lembaga pembiayaan (analisis PT. Austindo nusantara jaya finance)

Jaminan fidusia merupakan salas satu lembaga jamina kebendaan atas barang bergerak. Tengan diberlaukanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Memebrikan pengaman terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun nonbank (lembaga pembiayaan). Di lembaga pembiayaan jaminan fidusia yang diberikan biasanya adalah objek pembiayaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian