Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Panjaitan, Binsar Daniel, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan makar yang terjadi sebelum dan ketika era disruptif berlangsung. Era disruptif berkaitan dengan abad ke- 21 (dua puluh satu) dimana pengaruh dan perkembangan teknologi menjadi aspek utama. Perkembangan makar ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu hubungan makar dan cybercrime serta hubungan makar dan beberapa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Raditio Jati Utomo, author
Indonesia sebagai negara hukum menjamin pemenuhan hak atas warga negaranya melalui konstitusi. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah memastikan setiap pelanggaran atas hak-hak warga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Hukum pidana adalah sarana untuk menanggulangi pelanggaran terhadap kepentingan kolektif, Indonesia mengenal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Moudy Rachim Kusuma, author
Skripsi ini membahas mengenai restitusi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai hak atas restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia; penerapan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penganiayaan, dan perkara yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Artahsasta Prasetyo Santoso, author
Kesehatan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga masyarakat perlu mengenal untuk dapat menjamin hak sebagai masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan dipercayakan kepada tenaga kesehatan yaitu dokter dan penyedia fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Purba, Anindita Yulidaningrum, author
Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rasmi Nindita, author
Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Purba, Ester Helena, author
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lain dalam masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru berupa cybercrime. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siagian, Matheus Nathanael, author
Munculnya berbagai perdebatan mengenai Daya Paksa (Overmacht) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan rumusan undang-undang yang begitu singkat. Ketentuan mengenai Daya Paksa (Overmacht) pada Pasal 48 KUHP menyebutkan: barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan maupun unsur-unsur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutapea, Putri Vera, author
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50965
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alfanisa, author
Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana pun semakin maju dengan kemunculan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55781
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
