Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Johanna Fungsiwinata, author

Tinjauan hukum mengenai ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak terpidana atas error in personal (Studi kasus Devia Eko Priyanto)

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan mengenai Ganti rugi dan Rehabilitasi sebagai hak terpidana atas terjadinya Error in Persona. Tindakan Error in persona merupakan tindakan yang terjadi akibat inkonsistenitas pelaksanaan dalam Integrated Criminal Justice System. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22575

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Basa Nova Agustina Br., author

Efektifitas putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan undang-undang No, 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus: penetapan eksekusi terhadap putusan BPSK Kota)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2009;2009;2009, 2009]

S22518

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ayu Natalina Pamodiasari, author

Tinjauan hukum mengenai penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian gugatan malpraktek kebidanan

Perkembangan ilmu kesehatan dengan teknologi modern tidak terlepas dari kian maraknya kasus gugatan malpraktik. Apabila pasien menggugat tindakan medis dari tenaga kesehatan ke persidangan, maka proses yang sangat penting adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah keterangan ahli, karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Mulyadi, author

Penanganan masalah pelacuran berdasarkan perda nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum dalam wilayah DKI Jakarta (Suatu tinjauan menurut hukum pidana formil)

Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Deviana, author

Penetapan eksekusi terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rihal Amel Aulia Haqi, author

Legal standing pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan praperadilan perkara Texmaco, perkara H.M. Soeharto dan perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22399

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Ratnaningrum, author

Tinjauan persyarat sertikasi bagi mediator di pengadilan dalam kaitannya terhadap implementasi perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22503

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Penerapan mediasi di pengadilan (tinjauan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 sebagai perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada 4 (empat) pengadilan "pilot project" mediasi)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22507

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Anthonia Yasmine, author

Tinjauan yuridis terhadap suatu perjanjian lisan; studi kasus Nyonya mengenai pinjaman uang untuk pembelian rumah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusi aa tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kali mereka membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21234

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian