Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah ?apakah terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara karaktenstik rnasalh, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan prdses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial periyandang carat di Jakarta Selatan?Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adaiah metode survei. Permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tedri yang dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan falctor-faktor di luar kebijakan.Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para penyandang cacat di Jakarta Selatan, dapat disimpuikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signilikan antara karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan proses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jakarta Selatan.

---

The main issue of the thesis is ?are there any positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta".The research method used is the survey method. The issue is then analyzed with the policy implementation theory by Paul A. Sabatier gand Daniel Mazmanian: "the policy implementation process is influenced by the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors".After the research on the perception of disable in South Jakarta, we may conclude that there are positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta."

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"ABSTRACT

Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hak atas olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan, sehingga dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut diperlukan suatu dasar atau prinsip yang dapat mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan implementasinya bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskripstif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan secara keseluruhan sudah memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implementasi Penyelenggaraan Keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sudah ada dalam bentuk kegiatan, tetapi terdapat beberapa hal yang masih kurang terimplementasi khususnya bagi penyandang disabilitas, yaitu mengenai penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan perlu adanya Peraturan Daerah Kota Depok yang khusus mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Kota Depok dengan segera menyediakan sarana olahraga yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas.

---

ABSTRACT

One of the rights for people with disabilities is the right to sports, where in fulfilling these rights the government and local governments have the obligation to develop a sports system for people with disabilities. in Depok City, one of the movements that Depok local government did is establish Depok City Regulations No. 8 of 2014 about Organizing Sport. The right to sport for people with disabilities is a right that cannot be eliminated, so in enforcement and fulfilling human rights need basis and principles that can support the fulfillment of human rights. This research was conducted to find out how the application of human rights principles in Depok City regulations No. 8 of 2014 about organizing sport and their implementation to people with disabilities. For this research author used juridical-normative methods which aims to identify written legal norms and the results of the research are presented descriptively. The research concludes that the application of human rights principles have been stated in the Depok City Regulation No. 8 of 2014, and the regulation implementation is in the form of activities, but there are still things that less implemented for people with disabilities, such as the provision of sports facilities and infrastructure for people with disabilities. Therefore, the author suggest, it is necessary to have the Regional Regulation of Depok City which specifically regulates Disabled Persons and the Depok City Government by immediately providing sports facilities that have facilities for people with disabilities."