Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Idealnya semua limbah sebelum masuk ke badan air diolah melalui Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun hal itu belum dapat diwujudkan karena alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk bidang lingkungan masih sangat kecil dibandingkan dengan bidang infrastruktur lainnya.Tujuan studi ini adalah mengetahui balas kewajaran deviasi biaya bangunan IPAL dengan mencari hubungan deviasi biaya bangunan IPAL dan indikator ekonomi lindeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika).Studi ini merupakan bagian dari penetitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT mengenai "Mencari cara yang mudah untuk melakukan planning & scheduling pada konclisi yang tidak pasti". Dengan memakai metode kuantitatif, penelitian ini mengusulkan model pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi terhadap kegialan infrastruktur dengan studi kasus bangunan IPAL di Pemprov DKI Jakarta sebagai masukan input dalam mengestimasi anggaran biaya antara biaya rencana dan realisasi."

"Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah)dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.Penelitian ini merupakan bagian dan penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah unruk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya."

"Pelaksanaan proyek konstruksi infrastruktur dengan sistem kontrak design and build sedang banyak dilakukan belakangan ini dan sangat membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dari tahap perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan proyek. Masalahmasalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini pada umumnya adalah masalah penerapan manajemen proyek diantara bagian-bagian divisi yang saling berkaitan satu sama lain dan bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek dengan tipe tersebut, agar dapat meningkatkan perencanaan manajemen proyek yang telah dimiliki menjadi lebih optimal dan efektif. Pada penelitian ini didapatkan total pengembangan kegiatan adalah 21 kegiatan dengan 2 pengembangan kegiatan berbasis PMBOK 2017, dan 19 kegiatan pengembangan berbasis risiko.

---

The construction of infrastructure projects with design and build contract system is being carried out lately and urgently requires careful management strategies from the planning stage to the final stages of project implementation. The problems that are often faced in the implementation of this project in general is the implementation of project management between divisions of the division that are interrelated with one another and can affect work productivity. The purpose of this paper is to provide input to contractor who worked on projects of this type, in order to improve planning process in project management that have been owned to be more optimal and effective. In this study, the total development activities were 21 activities with 2 development activities based on PMBOK 2017, and 19 risk-based development activities."

"ABSTRAKKinerja terminal peti kemas dapat dilihat dari indikatornya. Indikator kinerja merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan bertambah baik atau buruk kinerja organisasi tersebut yang dalam hal ini terminal peti kemas. Dua indikator kinerja yang penting adalah Berthing Time (Waktu kapal selama berada di tambatan), dan BOR (Berth Occupancy Rate-Tingkat Pemanfaatan Dermaga). Kedua indikator tersebut merupakan elemen-elemen mekanisme kegiatan dalam suatu diagram alir. SeIain kedua indikator tersebut terdapat beberapa elemen lainnya seperti jumlah total panjang kapal, jumlah waktu tambat, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), muatan total, volume bongkar muat, arus kunjungan kapal, panjang dermaga, dan luas lapangan penumpukan (CY). Yang menjadi pokok permasalahan adalah belum diketahuinya seberapa besar hubungan antar elemen tersebut berlangsung. Didalam tugas akhir ini akan dianalisa berdasarkan data masa lalu besarnya hubungan antara elemen-elemen tersebut. Pendekatan yang diambil adalah dengan menggunakan bentuk metode ekonometrik. Ekonometrik adalah sebuah model yang memiliki persamaan-persamaan regresi didalamnya yang membentuk suatu sistim yang menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal). Setelah diketahuinya persamaan yang menggambarkan besarnya hubungan kausal antara elemen-elemen tersebut maka kita dapat melakukan intervensi berupa perkiraan atau target-target tertentu yang ingin dicapai oleh pihak terminal peti kemas. Target tersebut disusun dalam suatu skenario optimalisasi yang akan digunakan untuk perencanaan pengembangan.

---

"

"Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam rangka menjawab tantangan gencarnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing dalam industri jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi BUMN pun dituntut harus menerapkan inovasi standar kontrak konstruksi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menerapkan pekerjaan berbasis kontrak rancang bangun karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan metode kontrak design bid build yang memisahkan antara kontrak perencanaan dengan pelaksanaan. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh penyedia jasa yang dapat berujung dispute yang seharusnya dapat diminimalkan dengan menerapkan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan standard kontrak rancang bangun pada perusahaan jasa konstruksi BUMN berbasis Contract Management Body of Knowledge (CMBOK) dengan melakukan survey kuesioner dan wawancara pakar. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 19 (sembilan belas) risiko dominan yang berpengaruh terhadap terjadinya dispute pada proyek rancang bangun di Perusahaan Jasa Konstruksi BUMN.

---

Equitable infrastructure development in Indonesia is one of the factors in the development of construction services in Indonesia. In order to answer the challenges of the incessant development that is being carried out in Indonesia which has resulted in increased competitiveness in the construction service industry, construction service Indonesian state-owned enterprises are also required to implement innovative construction contract standards. One of the innovations made is implementing contract-based work design and build because it is considered more efficient than the contract method design bid build which separates planning and implementation contracts. However, in practice, there have been many claims submitted by service providers that can lead to Disputes which should have been minimized by applying proper contract management. This study aims to improve the design and build contract standard in construction service Indonesian state-owned enterprises based on CMBOK by conducting questionnaire surveys and expert interviews. From the results of the research that has been carried out there are 19 dominant risk factors that affect the occurrence of disputes in design and build projects at construction service Indonesian state-owned enterprises."

"Indonesia sangat berpotensi untuk memimpin pasar ASEAN. Namun hal tersebut terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama pada sektor transportasi. Untuk mengatasi kendala infrastruktur tersebut, CSID bekerja sama dengan Saatnyadidengar.org, melakukan survey online yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Survey tersebut berisi pendapat masyarakat mengenai sektor infrastruktur mana yang menjadi prioritas pembangunan, serta permasalahan dan usulan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan infrastruktur transportasi dan solusinya berdasarkan hasil survey online tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten terhadap jawaban masyarakat. Hasilnya, kemacetan masih menjadi permasalahan utama, disusul dengan kurangnya tingkat keamanan transportasi, dan kurangnya akses penghubung antar daerah.

---

Indonesia has a huge potential to lead ASEAN market. But it is constrained by inadequate infrastructure condition, especially in transport sector. To overcome the infrastructure constraints, CSID cooperate with Saatnyadidengar.org, conduct an online survey that was distributed to all region of Indonesia. The survey shows public opinion about the infrastructure development priorities, as well as the problems and the proposed solutions. This research aims to identify the problems of transport infrastructure and solutions based on the results of the online survey. This study uses content analysis method to determine the problems of transport infrastructure and solutions. The result is traffic congestion remains a major issue, followed by the lack of transport safety level, and lack of access to the inter-regional."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIndonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans. "

"Dalam kondisi buruk yang terjadi pada petani garam desa Rawaurip akibat pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada ketahanan usaha petani garam. Dari dampak yang diterima oleh petani garam mereka harus beradaptasi dengan realita berdasarkan modal sosial yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis ketahanan usaha petani garam (2) Menganalisis unsur-unsur modal sosial di lingkungan petani garam (3) Menganalisis peran modal sosial terhadap ketahanan usaha petani garam (4) Menganalisis strategi adaptasi petani garam dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan ketahanan usaha dan modal sosial. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan ketika terjadi kondisi yang sulit seperti harga garam yang murah yaitu Rp. 300,-/kg. Pada petani garam melakukan ketahanan usaha dianataranya, (1) hope, sebagian petani garam menggunakan metode geomembran untuk memperbaiki kualitas (2) problem solving, negoisasi dengan pemilik tambak garam, (3) toughness, meminimalisisr modal untuk bertani garam. Ditambah lagi,ketahanan usaha ini berlandaskan modalssosial Putnam yaitu, (1) hope petani garam begitu erat dengan kepercayaan yang dimiliki oleh petani garam, norma yang dijunjung, (2)Problem solving petani garam sangat erat dengan adanya jaringan sosial antar petani garam, dan (3)toughness berkaitan dengan norma dan jaringan sosial. Selanjutnya, petani garam melakuan strategi adaptasi diantaranya, (1) strategi aktif, bekerja diluar petani garam, (2) strategi pasif, membatasi pengeluaran, dan (3) strategi jaringan, berhutang pada teman dan negosiasi dengan pemilik tambak. 

---

The bad conditions that have occurred to salt farmers in Rawaurip villaga due to the Covid-19 pandemic. This has an impact on the resilience of salt farmers' businesses. From the impacts received by salt farmers, they must adapt to reality based on the social capital they have. The aims of this research are (1) to analyze the business resilience of salt farmers (2) to analyze the elements of social capital in the salt farmers' environment (3) to analyze the role of social capital in the resilience of salt farmers' businesses (4) to analyze the adaptation strategies of salt farmers in dealing with the covid-19 pandemic. 19 taking into account business resilience and social capital. This research method was carried out using a qualitative approach with interview and observation methods. The results of the study show that when difficult conditions occur, such as low salt prices, namely Rp. 300,-/kg. Among the salt farmers doing business resilience are, (1) hope, some salt farmers use the geomembrane method to improve quality (2) problem solving, negotiations with salt pond owners, (3) toughness, minimizing capital for salt farming. In addition, the resilience of this business is based on Putnam's social capital, namely, (1) the hope of salt farmers is so close to the trust that is owned by salt farmers, norms that are upheld, (2) Problem solving of salt farmers is very close to the existence of social networks between salt farmers, and (3) toughness related to norms and social networks. Furthermore, salt farmers carry out adaptation strategies including, (1) active strategies, working outside salt farmers, (2) passive strategies, limiting spending, and (3) network strategies, owing to friends and negotiating with pond owners. "