Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan realitas sejarah sosial-politik Indonesia dalam novel Larasati karya Pramoedya Ananta Toer dengan perspektif New Historicism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretif dengan paralel pembacaan antara karya sastra dengan teks sejarah dan desain analisis isi. Gambaran realitas sejarah sosial dan politik Indonesia (periode 1945 hingga 1966) dalam novel Larasati dengan perspektif New Historicism Greenblatt dianggap efektif untuk mengeksplorasi fenomena teks sastra. Novel ini secara langsung berkaitan dengan manifestasi politik Indonesia yang meliputi (1) struktur ideologi yang digunakan untuk memperkuat kekuatan berbasis negara, dan (2) praktik diskursif, bahasa politik yang mengacu pada konstruksi pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada segi material dan praktik sosial-politik yang melingkupinya."

"Presiden Soeharto membangun imperium kekuasaan politik yang dipraktikan secara otoriter dan totaliter. Sistem politik yang dibangun dalam paradigma homogenitas dan oligarkis dengan jaringan patronase, menjadikan monolitik dan mandul, sebagai akibatnya adalah tidak ada kekuatan pengontrol yang efektif sehingga menjauh dari proses-proses yang demokratis, adil dan tegaknya hukum. Akibatnya pelaksanaan kebijakan terjadi distorsi dan deviasi yang menimbulkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan Dwifungsi ABRI. Badai krisis moneter dan ekonomi menambah beban rakyat sehingga memicu gerakan perlawanan terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi total segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa perlawanan politik dengan menjawab mengapa, siapa dan bagaimana kecenderungan resistensi terhadap Soeharto dan konflik elit Golkar yang mengakibatkan Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Untuk itu data dikumpulkan lewat wawancara, buku, surat kabar, dan dokumen yang relevan dan kemudian dianalisis hingga memperoleh data dan informasi yang valid mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini yaitu otoriter dan totaliter, Kuntowijoyo, Charles F. Andrain, Franz Magnis Suseno, legitimasi Ramlan Surbakti, Habermas, transisi ke arah demokrasi Huntington, perlawanan politik Mullin, Genovesse, Scott, kelompok kepentingan Gabriel A. Almond, suksesi Peter Calvert. Elit politik Robert D. Putnam, C. Wright Mills, konflik elit Kartini Kartono, Maurice Duverger, Lewis A. Cocer, Paul Conn. Masyarakat bertekad menuntut perubahan tidak terlepas dari isu global mengenai demokratisasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, pasar babas dan tegaknya hukum. Sebaliknya penguasa menerapkan sistem politik yang telah usang dalam perilaku defesif dan konservatif, sehingga semakin membuat jarak kepentingan yang tajam antara penguasa dengan rakyatnya. Akibatnya semakin mempertinggi krisis kepercayaan rakyat terhadap penguasa hingga memperkuat tekad untuk melengserkan Soeharto dari kursi presiden. Gelombang reformasi yang tinggi menimbulkan suasana darurat politik dan memicu terjadinya konflik elit politik Golkar dalam menyikapi gerakan reformasi yang menuntut Soeharto mundur. Akhirnya, Soeharto sadar tidak lagi didukung rakyat dan para elit politik pemegang kekuasaan, sehingga is mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Tampaknya berlaku pemikiran Huntington mengenai prahara gelombang reformasi mengakibatkan tumbangnya (collaps) kekuasaan Soeharto, dan Surbakti mengenai tidak bekerjanya institusionalisasi politik yang tepat, sehingga pandangan Peter Calvert menjadi relevan karena terjadi peralihan kekuasaan yang tidak beraturan (irregular) dan menjadi preseden buruk bagi peta sejarah politik Indonesia."

"Tesis ini membahas pemikiran Maria Ullfah Santoso mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan Indonesia dalam lembaga perkawinan dan partisipasi politik antara tahun 1938 hingga 1941. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan dan menganalisis pemikiran Maria Ullfah terkait usaha perbaikan kedudukan perempuan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pengumpulan sumber atau heuristik; kritik sumber atau verifikasi; analisis dan sintesis atau interpretasi; dan penulisan sejarah atau historiografi. Sedangkan metodologi yang digunakan yaitu pendekatan sejarah pemikiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam isu perkawinan, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari keburukan-keburukan dalam praktik perkawinan yang seringkali menimpa kaum perempuan pada masa kolonial. Ia menekankan bahwa laki-laki dan perempuan haruslah memiliki kedudukan yang sama tingginya dan sama kuatnya dalam suatu perkawinan. Pemikiran yang utama adalah reformasi hukum perkawinan, dalam rangka menghasilkan peraturan perkawinan yang melindungi kedudukan perempuan. Di sisi lain, akses terhadap bantuan hukum perlu dibuka dan diperluas agar kaum perempuan Indonesia dapat memperjuangkan hak-haknya saat itu juga. Dalam isu partisipasi politik, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari ketimpangan hak pilih antara laki-laki dan perempuan pada masa kolonial. Segala usaha yang ia lakukan kemudian ditujukan untuk memberikan hak pilih aktif dan pasif kepada kaum perempuan Indonesia. Kita dapat melihat bahwa dalam isu perkawinan maupun partisipasi politik, nilai utama yang selalu diperjuangkan oleh Maria Ullfah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sesama manusia, tentunya kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan kaum laki-laki. Kedudukan yang setara inilah yang harus terus diperjuangkan dalam segala bidang kehidupan hingga kesetaraan tersebut tertuang tidak hanya dalam teori belaka, namun juga dalam ketentuan hukum serta praktiknya di dunia nyata.

---

This thesis discusses Maria Ullfah Santoso’s thoughts on women’s standing in Indonesian society. The scope of this study is Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing in marriage and political participation between the years of 1938 to 1941. The purpose of this study is to describe and analyze Maria Ullfah’s thoughts regarding the efforts to improve Indonesian women’s standing. This study uses historical research method, which comprises of source gathering or heuristics; source critique or verifications; analysis and synthesis or interpretations; and historical writing or historiography. Moreover, the methodology used is intellectual history approach. The results of this study show that on marriage issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from afflictions in marriage practices which often befell women in the colonial era. She stressed that men and women should have equal standings in marriage. The main idea was marriage law reform, in order to produce marriage legislations that could protect women’s standing. On the other hand, access to legal aids needed to be opened and widened so that Indonesian women could fight for their rights straight away. On political participation issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from suffrage inequality between men and women in the colonial era. Hence, her efforts were directed toward giving active and passive suffrage for Indonesian women. We can see that on marriage as well as on political participation issues, the main value that was always fought for by Maria Ullfah was equality between men and women. As fellow humans, surely women have the same human rights as men. This equal standing needs to be fought for in every field of life until that equality is achieved not only in mere theory, but also in legislations as well as in real life practices."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"