Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu kemiskinan telah menjadi masalah kebijakan terutama sejak krisis ekonomi yang direspons melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah. Dalam konteks perumusan kebijakan diperlukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab kemiskinan, yaitu, mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat (determinan) terhadap kemiskinan. Ketidakefektifan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan rumah tangga dengan mengambil kasus provinsi Banten. Penelitian dilakukan dengan model logistik yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004. Dengan menggunakan variabel-variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, model secara keseluruhan memiliki signifikansi pada derajat a = 5. Penerapan model dengan memecah pada tingkat Propini, Kota, Desa, dan Kabupaten/Kota dihasilkan variabel penentu pada tiap model berbeda-beda. Namun untuk variabel jumlah anggota rumah tangga memiliki resiko yang besar pada tiap model dalam menentukan kemiskinan rumah tangga."

"Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan menyajikan indeks komposit insiden kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sehingga dapat terlihat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupatenikota. Penelitian ini juga melakukan analisis Iduster menggunakan indikator insiden kemiskinan aspek ekonomi (4 variabel) dan aspek bukan ekonomi (6 variabel) untuk membentuk kelompok gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.Variabel tunggal (univariate) yang diperhatikan sebanyak 10 variabel kemiskinan yang terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek bukan ekonomi. Variabel kemiskinan aspek ekonomi mencakup 4 variabel (EK1,EK2,EK3,EK4) dan aspek bukan ekonomi mencakup 6 variabel yang melihat dari sisi kesehatan (NEI, NE2) , perumahan (NE3, NE4), dan pendidikan (NE5, NE6). Penelitian mendapatkan fungsi faktor insiden kemiskinan aspek ekonomi (FAE), fungsi faktor insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi (FBE), dan fungsi faktor insiden kemiskinan keseluruhan (FIK) dari analisis faktor. Selanjutnya, melakukan pembentukan indeks komposit yaitu IAE (indeks insiden kenskinan aspek ekonorni), IBE (indeks insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi), dan IIK (indeks insiden kemiskinan). Nilai koefisien korelasi antara IAE, IBE dan IIK dengan HPI (Human Poverty Indeks) masing-masing adalah 0.822 , 0.793 dan 0.87 dengan tingkat signifikasi yang sangat kecil. Sementara itu, hasil analisis kluster membentuk tiga kelompok wilayah di provinsi Jawa Barat yaitu kelompok wilayah mencakup sebanyak 4 kota, wilayah II mencakup sebanyak 10 kabupaten dan wilayah III mencakup 8 kabupatenikota.Kabupaten/kota yang mempunyai nilai IIK terendah adalah kota Bekasi dan nilai IIK tertinggi adalah kabupaten Sukabumi. Kemiskinan pada kelompok wilayah II menunjukkan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan provinsi Jawa Barat (Nilai IIK diatas 100). Tujuh kabupaten yang terklasifikasi buruk dan sangat buruk sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam program pengentasan/penanggulangan kemiskinan yaitu kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon dan Bogor."

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."

"Pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan, baik dari segi perkotaan maupun lingkungan. Jika didefinisikan ulang, sesungguhnya permasalahan yang disebabkan pemukiman kumuh ini dari segi perkotaan adalah dari aspek legalitas lahannya yang tidak sah, kurangnya angka pemenuhan kebutuhan rumah, buruknya citra kota, dan sumber dari kriminalitas. Sementara dari segi lingkungan, permasalahan yang ditimbulkan oleh pemukiman ini adalah terjadinya degradasi lingkungan hidup. Dan sesungguhnya permasalahan tersebut muncul sebagai dampak dari adanya budaya kemiskinan yang dimiliki para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Budaya tersebut membentuk ruang-ruang dengan karakter yang dikenal sekarang ini sebagai kumuh. Namun diantara segala macam hal negatif yang muncul akibat pemukiman ini, ada nilai positif dalam kehidupan masyarakat penghuni pemukiman kumuh, yaitu keberlangsungan komunitasnya yang hidup seperti layaknya suatu keluarga besar, kreatifitas yang muncul akibat tekanan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ruang dan lingkungannya. Hal-hal inilah yang perlu dipertahankan saat menciptakan pemukiman yang ideal bagi masyarakat dengan budaya kemiskinan di dalamnya."