Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan kajian adalah menetapkan kriteria pelayanan fasilitas angkutan umum peneumpang antar moda terpadu yang efektif dan efisien pada beberapa pelabuhan di Indonesia yang menjadi obyek kajian...."

"Pemberlakuan International Ships and Port facility (ISPS) code 1 Juli 2004 sesuai ketentuan International maritime organization (IMO) merupakan ketentuan yang mutlak di laksanakan di seluruh pelabuhan secara International demikian juga di Pelabuhan Jambi diberi sertifikat yang telah di nyatakan sebagai pelabuhan yang telah komply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui"Short Term Statement of Comphance of a Port Facility" dengan nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 yang di terbitkan pada tanggal 01 juli 2004 di Jakarta, tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak maka sertifikst Comply akan di cabut kembali..."

"Semenjak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Batam masih belum mampu menarik investasi asing yang memiliki nilai besar, sementara dana yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk pengembangan kawasan ini telah cukup tinggi. Salah satu faktor yang melatar-belakanginya adalah belum adanya strategi pemasaran KPBPB Batam yang jelas. Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi Ancaman, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan KPBPB Batam dan menjadikannya dasar dari strategi pemasaran yang meliputi segmentasi pasar (segmenting), menetapkan target pasar (targeting), dan membuat posisi yang unik (positioning) dalam persepsi pasar yang ditarget, juga taktik pemasaran yang meliputi diferensiasi, bauran pemasaran dan penjualan. Dengan segmen investor yang disasar adalah Singapura, Jepang, Amerika, dan China, dan didukung sumber daya berkualitas yang berasal dari universitas terkemuka di Indonesia, maka posisi yang bisa ditawarkan oleh KPBPB Batam adalah "Menjadi kawasan tujuan investasi yang berdaya saing dan inovatif di bidang perkapalan, kelautan, IT dan industri manufaktur elektronika".

---

After its fulfillment as Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Batam still unable to attract high value foreign investment yet, while government placement asset for developing this area have been high enough. One factor that became a background of this condition is unavailability of clear marketing strategy of KPBPB Batam. This thesis analyzed factors that became Threats, Opportunities, Weakness, and Strengths of KPBPB Batam, and put these factors as a base line of marketing strategy, which is covering market segmentation (segmenting), pointing a market target (targeting), and creating a unique position (positioning) in market targeted perception, also marketing tactic which is covering differentiation, marketing mix, and selling. By targeting Singapore, Japan, United State of America, and China, and supported by talent from qualified university in Indonesia, possible offered positioning of KPBPB Batam is "Become a competitive and innovative investment destination in a matter of shipment, sea, IT and electronics manufacturing industries""

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance."

"Pelabuhan peti kemas sebagai salah satu objek vital nasional dalam upaya pemerintah dalam pemenuhan devisa negara tidaklah lepas dari ancaman kejahatan. Hal itu pun ditemukan di Pelabuhan Panjang Lampung yang merupakan salah satu dari sebelas pelabuhan khusus peti kemas di Indonesia. PT Pelindo II cabang Pelabuhan Panjang yang merupakan penanggung jawab terhadap berjalannya tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Panjang juga bertanggung jawab terhadap proses pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Selain PT Pelindo II pihak lain yang ikut terlibat di dalam proses tersebut adalah KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Penelitian ini menggunakan teori Situational Crime Prevention oleh Clarke, Defensible Spaces oleh Newman dan Security Survey oleh Fennely. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi mendalam di Pelabuhan Panjang. PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang merupakan pihak yang dijadikan studi terhadap kasus yang terjadi. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sinergi kebijakan maupun pola pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Pihak PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai. Ditemukan pola pencegahan yang saling mendukung serta SOP yang saling membantu kedua instansi dalam upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Kesimpulannya, adanya intervensi dari PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai mampu mengurangi tingkat ancaman kejahatan di Pelabuhan Panjang. Dalam intervensi di Pelabuhan Panjang, faktor sinergi dari kedua instansi tersebut menjadi faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mencegah pencegahan kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Panjang.

---

Cargo Port as National Vital object as government ability to fullfill national devisa is not safe from danger of crime. This phenomenon also found in Panjang Port Lampung that included as one of eleven Cargo Port in Indonesia. PT Pelindo II branch Pelabuhan Panjang is the company that responsible of Pelabuhan Port and also responsible for the Safety and Crime Prevention of Pelabuhan Port. Beside PT Pelindo II there is also KPP Bea Cukai that involved in the process of crime prevention in Panjang Port.

This Research is using Situational Crime Prevention by Clarke, Defensible Spaces by Newman dan Security Survey by Fennely. This research is a qualitative reasearch that using interview and deep observation in Panjang Port. PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port are the agency that researcher use as the case study.

The Result of this research shown there is a cooperation in policy and the way of crime prevention that used by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port. Researcher also found that there is a crime prenvention way that used by the two instance that complement each other in their effort to make sure that Panjang Port is safe and crime free.

Therefore the conclusion is there are a intervention by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai that make risk of crime in Panjang Port lower. In that intervention in Panjang Port, the cooperation between two instances have the most effect in the success of crime prevention effort in Panjang Port."

"Derdasarkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh wanita dalam peranannya di dalam novel, maka dapat dikatakan bahwa wanita telah mencapai satu perkembangan yang menyolok bila dibandingkan dengan jaman Sitti Nurbaya. Pergeseran nilai dengan masuknya pemikiran baru dari luar, telah membawa pengaruh dan meletakkan dasar-da_sar kebebasan bagi kemajuan wanita. Namun kemajuan yang di_capai oleh tokoh-tokoh wanita ini bukan merupakan hadiah atau pemberian, melainkan dicapai dengan perjuangan. Perju_angan emansipasi tersebut diwujudkan dengan bekerja keras, menuntut ilmu serta menegakkan prinsip hidup dan harga diri.Perjuangan yang pertama kali, dilakukan oleh tokoh Sitti Nurbaya yang pergi dari karapungnya menuju tanah Jawa, untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang berasal da_ri Datuk Maringgih. Namun kebebasan yang ingin dicapai oleh Nurbaya belum saatnya untuk dinikmati..."