Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada scat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia, banyak terjadi kehancuran pada sendi-sendi perekonomian Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Bank yang rnerupakan salah satu patokan keadaan perekonomian Negara mengalami kerugian besar akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas yang menyebabkan kesulitan likuiditas.Untuk mengatasi kesulitas likuiditas tersebut, Negara melalui Bank Indonesia (Bl) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan syarat-syarat tertentu, namun diperjalanan banyak Bank-Bank dalam hal ini pemegang saham penerima BLBI melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI seperti menyalurkan BLBI tersebut pada perusahaannya sendiri dan juga melanggar BMP K (Batas Minimal Penyaluran Kredit), dan pada akhimya para debitur pemegang saham tersebut tidak mampu untuk mengembalikan BLBI tersebut kepada BL Bank-Bank yang mengalami likuiditas dan tidak mampu mengembalikan BLBI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan dibuatlah perjanjian berupa MSAA, MRNIA dan APU kepada debitur pemegang saham tersebut, dengan kesepakatan jika para debitur pemegang saham tersebut bisa mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, maka Negara akan memberikan release & discharge.Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah dimungkinkan pemberian release & discharge yaitu pelepasan dari segala tuntutan hukum kepada para debitur pemegang saham yang telah melunasi kewajibannya mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan juga apakah Inpres No. 8 tahun 2002 telah tepat dikeluarkan untuk masalah release & discharge ini, serta bagaimana reaksi masyarakat Indonesia atas keluarnya release & discharge ini."

"Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU.

---

The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang potensi underpricing padalelang Surat Utang Negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi levelunderpricing, khususnya transaction imbalance pada masing-masing kelompokinvestor. Dengan menggunakan data lelang periode tahun 2010 sampai dengan2014, secara empiris ditemukan adanya underpricing pada lelang SUN denganrata-rata level sebesar 47 bps. Underpricing sebagai selisih antara harga lelangSUN pada saat setelmen dengan harga rata-rata tertimbang (WAP) hasil lelangsetelah disesuaikan dengan holding cost, dipengaruhi oleh faktor-faktor persentasekemenangan asing dalam lelang, sebaran opini (tail), tingkat risiko kredit (CDS),serta net beli investor asing dan Dana Pensiun di pasar sekunder.

---

ABSTRACTThis study analyzes underpricing on Government Debt Securities auctionand its factors which affect underpricing level, especially transaction imbalancefrom each investor group. Using auction data from 2010 to 2014, the results showan average of 47 bps underpricing on Governement Debt Securities auction.Underpricing defined as spread between bond prices on settlement day andweighted average prices of auction result adjusted by holding cost. This studyshows that total volume won by foreign investors, opinion dispersion (tail), creditrisk (CDS) and net buy of foreign investors and Pension Funds in secondarymarket have significantly impact on underpricing on Government Debt Securitiesauction."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

---

ABSTRACTThis thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator."

"Peneiitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai mekanisme dalam meiakukan restrukturisasi hutang suatu perusahaan yang berkaitan dengan aspek perpajakan, khususnya berkenaan dengan penyelesaian hutang melalui BPPN dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPPN.Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus yang diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan, Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan.Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dengan melakukan restrukturisasi hutang melalui BPPN perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, mekanisme yang telah diajukan oleh perusahaan tidak dapat direalisasikan mengingat masih adanya permasalahan hukum, khususnya dalam masalah perpajakan yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Penyelesasian lain yang ditawarkan oleh BPPN adalah memberikan alternatif agar penyelesaian hutang dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPPN. Hasil yang diperoleh adalah permohonan restrukturisasi hutang perusahaan disetujui, hanya saja pelaksanaannya belum maksimal.Agar di masa mendatang perusahaan dapat menata kembali kinerja keuangannya secara lebih baik dan terarah maka peneliti menyarankan agar perusahaan memanfaatkan peluang yang diatur dalam undang-undang perpajakan secara optimal sehingga kewajiban pajak yang timbul dapat diminimalisasi.

---

The objective of this research is to find and understand any kind of mechanism to provide the debt restructuring of the company regarding the tax implementation, especially in connection with debt settlement through Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) and the third party appointed by IBRA.

The problem of the research are how do the company provide the debt restructuring through IBRA and the third party appointed by IBRA to minimize tax expenses.

This research was conducted using descriptive analysis method by formulation mentioned in tax regulation. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data collected by interview and survey. Secondary data collected from supporting documents of the company.

Based on the data analysis collected, the result of the research shows that the company be able to minimize tax expenses if they restructuring their debt through IBRA. But in fact, the mechanism have been proposed by the company was failed because of there was a legal pending matters especially taxes problem has been finished yet. The other solution offering by IBRA is make the agreement with third party appointed by IBRA to settle the company?s debt.

Therefore, to reform their financial perfomtance, the company should be taken an advantage which is regulated by tax regulation."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pengaruh kualitas akrual terhadap biaya utang dan biaya ekuitas. Pada penelitian ini juga dianalisis perbedaan pengaruh antara kualitas akrual innate dan kualitas akrual diskresioner terhadap biaya utang dan biaya ekuitas. Total observasi penelitian ini adalah 1 110 firm years pada tahun 2005-2011. Kualitas akrual dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model Francis et al. (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas akrual baik kualitas akrual innate dan kualitas akrual diskresioner hanya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya ekuitas. Hasil penelitian lainnya yaitu kualitas akrual innate berpengaruh lebih besar dibandingkan kualitas akrual diskresioner hanya terhadap biaya ekuitas. Hal ini mungkin dikarenakan sebagian besar sumber modal berupa utang pada perusahaan berasal dari private debt dibandingkan public debt.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the effect of accruals quality on cost of debt and cost of equity. Accruals quality is divided into two component which are innate accruals quality and discretionary accruals quality. This research also distinguish the effect of both of accruals quality components on cost of debt and cost of equity. Total observations in this research are 1.110 firm-years from 2005-2011. Accruals quality is measured using accruals quality model from Francis et al. (2005). The result show that the accruals quality which is not only innate accruals quality but also discretionary accruals quality only impact to cost of equity. The other result is the effect of innate accruals quality is higher than discretionary accruals quality only on cost of equity. This finding maybe due to firms have higher proportion of private debt than public debt."

"ABSTRAKPiutang negara atau hutang kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 adalah sejumlah uangyang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.Pengurusan piutang negara yang macet pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepertiyang terjadi di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada awalnya telah dilakukandengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. Askrindo dengan Badan Urusan PiutangDan Lelang Negara (BUPLN) tanggal 23 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama Pengurusan HakSubrogasi tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN. Namun, dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusiatas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, PUPN (dahuluBUPLN) tidak berwenang lagi melaksanakan tugas pengurusan piutang BUMN, piutangBUMD, dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimilikioleh BUMN/BUMD dan mengembalikan pengurusan piutang BUMN, piutang BUMD,dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki olehBUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada masing-masing BUMN/BUMD.Pengembalian pengurusan piutang tersebut, mengakibatkan PT. Askrindo menghentikankerjasama pengurusan piutang dengan DJKN (dahulu BUPLN) dan melakukan pengurusanpiutang perseroan melalui mekanisme korporasi sesuai instruksi Pemerintah kepada semuaBUMN dan BUMD.

---

ABSTRACTState receivables or debt to state subject to Law Number 49 Prp of 1960 on StateReceivable Committee (PUPN) Article 8 mean certain amount of fund payable to the stateor authorities, directly or indirectly controlled by the state pursuant to regulation,agreement or others. Management of bad state receivable with State Owned Enterprise(SOE) as in the case of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia is initially made throughagreement between Askrindo and Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) onJuly 23 1994. The Agreement on Settlement of Subrogation Right is made by taking intoaccount the provisions of Law No. 49 Prp. Of 1960 on PUPN. However, with respect todecision of Constitutional Court with regard to the case Number 77/PUU-IX/2011 on 25September 2012, PUPN (formerly BUPLN) ceases to have the authority to carry out theadministration of SOE receivables, SOE receivables and receivables of any business entitywhich part or all capital is owned by State Owned Enterprise / Local Enterprise andreassign the administration of receivables of SOE, SOE receivables and receivables ofbusiness entity which part or all capital is owned by State-Owned Enterprise/LocalEnterprise which has been assigned to each State-Owned Enterprise /Local Enterprise. There-assignment of receivable administration causes PT. Askrindo terminae the jointcooperation of receivable administration with DJKN (formerly BUPLN) and carry out theadministration of corporate receivables through the corporate procedures as perinstructions of Government to all State Owned Enterprise and Local Enterprise (BUMNand BUMD)."