Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan otonomi khususnya desentralisasi kesehatan menuntut adanya perbaikan sistem pembiayaan dan manajemen keuangan daerah dimana masalah pembiayaan kesehatan daerah selalu menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perbangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan belum dapat memperbaiki indikator kesehatan masyarakat secara umum hal ini bisa disebabkan oleh pembiayaan yang tidak cukup dan kualitas dari pelayanan kesehatan selain itu masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah.Penelitian di bidang pembiayaan kesehatan telah banyak dilakukan, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber pembiayaan kesehatan daerah terbesar adalah dari dana APBD, namun penelitian yang mencoba mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah yang bersumber pada APBD masih sangat terhatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ditelaah dan dioiah menggunakan software komputer.Penelitian ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 antara lain: Komitmen Daerah, kemampuan Advokasi, kemampuan Perencanaan, Prioritas Masalah Kesehatan, pemilihan Intervensi Program, kemampuan Perencanaan, Dana Perimbangan. Lain-lain Pendapatan yang Sah, Informasi Alur Pembiayaan, dan Keseimbangan antara Mata Anggaran, sedangkan PAD belum mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian dari telaahan dan olahan dokumen menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pada APBD Kabupaten Pontianak lahun anggaran 2006 adalah Rp 47,542,542,000; atau 8,99% dari total APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita per tahun di Kabupaten Pontianak tahun 2006 berdasarkan belanja publik adalah sebesar Rp. 34,579.60 per kapita per tahun, nilai ini masih jauh dari nilai standar yang ditetapkan oleh World Bank sebesar Rp. 51,000,- per kapita per tahun.Pihak instansi pengusul baik Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan RSLTD dr.Rubini hendaknya dapat membuat informasi alur pembiayaan dengan menggunakan format dan pedoman DHA beserta analisisnya setiap tahun secara berkesinambungan, agar dapat dijadikan pedoman dan bahan advokasi kepada para pengambil kebijakan di daerah. Pemerintah Kabupaten Pontianak diharapkan tetap konsisten dalam memegang komitmennya terhadap sektor kesehatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan melalui peningkatan jumlah alokasi anggaran walaupun secara bertahap sehingga dapat mencapai 15% dari total APBD sesuai kesepakatan Bupati/ Walikota se-Indonesia. Penelitian lIanjutan dengan desain dan metode berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah sangat diperlukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut juga bisa mempengaruhi pembiayaan kesehatan di tempat yang berbeda.

---

Autonomy policy especially health decentralization demand expenses system improvement and district finance management where district health expenses problem always become the major obstacle in creating health development. Health expense have not improve public health indicator. Generally, these things caused by insufficient cost and health service quality, beside there are still other factor that can affect district health expense.Researches on health expense field have been done a lot, where these researches shows that the biggest of district health expense source is APBD fund, but the research that try to reveal factors which influence district health expense which based on APBD is still limited, therefore this research is important to be done. This research use qualitative research design with in depth interview technique to get primary data and documents which related to the research that been studied and processed by using computer software.This research result factors which influence district health expense on Pontianak District year 2006, such as: Commitment from decision maker, Advocacy, Planning ability, Health problem Priority, choosing program intervention, allocation fund, other legal income, expense flow information and balancing foi budget alocation, while PAD have not influence district health expense on Pontianak District. Research result from document research and study shows that total budget for health finance which based on APED Pontianak District year 2006 is Rp.47.542.542.000,- or 8,99% from total APBD. I-lealth expense per capita per year, if it based on public services is Rp. 34.579,60 per capita per year. This value still lower from World Bank standart, the standart is Rp,51.000,- per capita per year.Proposed institution especially Health Institution or Pontianak District and RSUD dr.Rubini should have ability to make information about expense flow by using DHA format and guideline with analysis continuously every year, thus it can be use as guideline and advocate material to policy maker on Pontianak District. Pontianak District government is expected to be consistence in holding its commitment on health sector which is one of development priority through increase of budget sum allocational though its gradually until it reach 15% from total APBD along with Agreement among Mayors in Indonesia. Afterward research conducted with different method and design toward factors which influence health expense at different place."

"Artikel ini membahas pengembangan sistem kesehatan masyarakat secara Universal,komprehensif, seimbang,terukur dan terintegrasi serta bersifat aplikatif

---

"

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan publik di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini ingin menggambarkan terhadap masalah implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Isu ini penting karena merupakan jaminan asuransi yang baik bagi masyarakat untuk mempersiapkan kesehatan mereka."

"Partikulat (PM2.5), nitrogen dioksida (NO2), dan benzo(a)pyrene diketahui sebagai polutan yang sering ditemukan di udara dari sisa/hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi kualitas udara terutama pada populasi rentan seperti anak-anak dimana sebagian waktunya dihabsikan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk adalah mengestimasi risiko pajanan partikulat (PM2.5), nitrogen dioksida (NO2), dan benzo(a)pyrene pada siswa di tiga sekolah dasar negeri Jakarta Barat. Penelitian ini menghasilkan konsentrasi PM2.5 terkecil dan terbesar di SDN Cengkareng Barat. Sedangkan konsentrasi NO2 terkecil di SDN Cengkareng Barat dan terbesar di SDN Cengkareng Timur. Sementara konsentrasi benzo(a)pyrene terkecil di SDN Cengkareng Barat dan terbesar di SDN Cengkareng Timur. Kesimpulan dari penelitian ini, risiko non karsinogen pajanan PM2.5, NO2, dan benzo(a)pyrene dari ketiga sekolah memiliki nilai RQ ≤ 1 atau dikatakan aman sedangkan risiko kesehatan karsinogenik pajanan benzo(a)pyrene memiliki nilai E > 4 yang berarti siswa di sekolah berisiko.

---

Particulates (PM2.5), nitrogen dioxide (NO2), and benzo (a) pyrene are known to be pollutants that are often found in air from residual combustion of motorized vehicles that can affect air quality especially in vulnerable populations such as children where some of the time is validated at school.

This study aims to estimate the risk ofparticulate exposure (PM2.5), nitrogen dioxide (NO2), and benzo (a) pyrene in students in three West Jakarta state elementary schools.

This research resulted in the smallest and largest PM2.5 concentration in Cengkareng Barat Elementary School. While the smallest NO2 concentration was in SDN Cengkareng Barat and the largest was in SDN Cengkareng Timur. While the smallest concentration of benzo (a) pyrene is in West Cengkareng SDN and the largest is in East Cengkareng SDN.

Conclusions from this study, the risk of non-carcinogen exposure to PM2.5, NO2, and benzo (a) pyrene from the three schools has a RQ value of ≤ 1 or is said to be safe while the carcinogenic risk of benzo exposure (a) pyrene has an E value> 4 which means students at risk school."

"ABSTRAKPemasangan infus adalah prosedur yang sering dilakukan di rumah sakit. Komplikasi yang sering terjadi pada pemasangan infus adalah flebitis. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya flebitis adalah karena fiksasi yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas model fiksasi U terhadap komplikasi pemasangan infus. Penelitian ini menggunakan quasi experimental dengan rancangan post test only non equivalent group design dengan jumlah sampel sebanyak 32 responden. Hasil penelitian menunjukan model U efektif untuk mengurangi kejadian flebitis pada anak (p<0,05). Penelitian ini merekomendasikan penggunaan model fiksasi U untuk mencegah kejadian flebitis.

---

ABSTRACTPeripheral intravenous insertion is the most commonly performed procedures in hospital. One factor that influences the occurrence of phlebitis is improper fixation. This study aimed to clarify the effectiveness of U model fixation to the occurrence of complications. This study used a quasi experimental design with post test only non equivalent group design. The sample was 32 respondents which were collected with consecutive sampling technique. The result showed that U model fixation was effective for reducing the incidence of phlebitis among children (p<0.05). This research recommends U model fixation to be used for intravenous catheter fixation."

"Obesitas merupakan kelebihan lemak dalam tubuh yang dapat berdampak pada berbagai penyakit degeneratif, salah satunya kardiovaskular. Nilai ambang batas obesitas menurut persen lemak tubuh yang umumnya berlaku pada pria yaitu 25%, namun belum spesifik pada populasi Asia, khususnya Indonesia.Skripsi ini bertujuan untuk menentukan nilai ambang batas (cut off point) dari persen lemak tubuh yang tergolong obesitas dan hubungannya dengan berbagai faktor penyebab obesitas pada pegawai negeri sipil (PNS) pria berusia 22-54 tahun di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2013. Penelitian ini menggunaan disain studi cross-sectional.Hasil penelitian menunjukkan nilai ambang batas obesitas sebesar 24,1% pada pria usia 22-54 tahun. Adanya hubungan ditemukan pada faktor usia (p=0,0005; CI 95%), pengetahuan mengenai obesitas (p=0,043; CI 95%), asupan energi (p=0,012; CI 95%), asupan protein (p=0,005; CI 95%) dan asupan lemak (p=0,0005; CI 95%) dengan obesitas menurut persen lemak tubuh. Dianjurkan bagi para pegawai untuk mengontrol asupan makan, khususnya makanan yang tinggi lemak.

---

Obesity defined as excess of fat in the body that may impact to many degenerative diseases, in particular cardiovascular disease. The cut off point of body fat percent considered as obese in male is 25%, however it is not specifically for Asian population, especially Indonesian.

This thesis purposes to set the cut off point of body fat percent which is classified as obese and the association of its cut off value with factors that cause obesity on male civil employee age 22-54 years at Directorate of Finance Balance Office, Jakarta 2013. This study used the cross-sectional design.

The results found the cut off point for obesity is 24.1% for male age 22-54 years. A relationship found between age (p=0,0005; CI 95%), obesity related knowledge (p=0,043; CI 95%), energy intake (p=0,012; CI 95%), protein intake (p=0,005; CI 95%), and fat intake (p=0,0005; CI 95%) with obesity in body fat percent. It is recommended that employee could control their nutrient intake, also their fat intake."

"Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak padafungsi kognitif jangka panjang dan dapat menyebabkan 20 kematian anak balita. Sanitasi menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan stunting. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai capaian yang buruk untuk akses sanitasi dasar yaitu55,55. Tujuan penelitian: menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap stunting pada baduta di wilayah PKGBM Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Desain penelitian: cross sectional menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 375 baduta dan dianalisis dengan regresi logistik multivariat.Hasil penelitian didapatkan hubungan signifikan antara kasus stunting dengan akses sanitasi dasar 2,24; 1,39 ndash; 3,59 dan berat lahir anak 4,88; 2,51 ndash; 9,51. Faktor lain yang berhubungan yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun CTPS 1,66; 0,90 ndash;3,06, infeksi cacing 1,38; 0,74 ndash; 2,58, diare 1,32; 0,83 ndash; 2,10, ISPA 1,44; 0,86 ndash;2,43, dan kunjungan ke Posyandu 1,40; 0,75 ndash; 2,59. Model akhir dari penelitian ini adalah akses sanitasi dasar, berat lahir anak, dan CTPS berkontribusi terhadap stunting.

---

Stunting is child growth and development disorder which has irreversible long termimpact and causing 20 of children mortality. Sanitation is one of many factorsassociated with stunting. West Kalimantan Province has poor achievement in basicsanitation access which is 55,55. The objective of the study was to analyze factors thatcontribute in stunting in children aged 6 23 months on community health based andnutrition program in West Kalimantan. The study design was cross sectional usingsecondary data of 375 toddler then analyzed in multivariate logistic regression.This study found the prevalence of stunting was 33,1. There was significant associationbetween stunting and basic sanitation access 2,24 1,39 ndash 3,59 and birth weight 4,88 2,51 ndash 9,51. Other factors associated with stunting were handwashing with soap 1,66 0,90 ndash 3,06, worm infections 1,38 0,74 ndash 2,58, diarrhea 1,32 0,83 ndash 2,10, acuterespiratory tract infection 1,44 0,86 ndash 2,43, and Posyandu visit 1,40 0,75 ndash 2,59. Our final model revealed that basic sanitation access, birth weight, and handwashingwith soap had contribution in stunting."

"Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah.Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah.Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun.Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan.Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300.Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana.Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP).Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)

---

Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development.

The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing.

The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs.

This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach.

Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year.

As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated.

Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year.

Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost).

To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality."

"Selama tahun 2004, berdasarkan laporan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia telah terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sebanyak 153 kejadian di 25 propinsi. Kasus keracunan pangan yang dilaporkan berjumlah 7347 kasus termasuk 45 orang meninggal dunia. Ditinjau dari sumber pangannya, yang menyebabkan keracunan pangan adalah makanan yang berasal dari masakan rumah tangga 72 kejadian keracunan (47.1%), industri jasa boga sebanyak 34 kali kejadian keracunan (22.2%), makanan olahan 23 kali kejadian keracunan (15.0%), makanan jajanan 22 kali kejadian keracunan (14.4%) dan 2 kali kejadian keracunan (1.3%) tidak dilaporkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis besar risiko kesehatan pajanan boraks dalam jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kelas enam sekolah dasar di Kota Depok. Desain studi penelitian ini menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL). Hasil penelitian didapatkan intake terbesar terdapat pada konsumsi lontong hampir di semua kecamatan di Kota Depok.

---

During 2004, according to a report BPOM in Indonesia has been extraordinary occurance (KLB) food poisioningsmany as 153 events in 25 provinces. Cases of food poisoning were reported totaling 7347 cases including 45 deaths. Judging from its food source, which causes food poisoning is a food derived from food poisoning incidents 72 households (47.1%), industrial catering as much as 34 times the incidence of poisoning (22.2%), processed food 23 times the incidence of poisoning (15.0%), food snacks 22 times the incidence of poisoning (14.4%) and 2 times the incidence of poisoning (1.3%) not reported. This study aims to analyze the health risks of exposure to borax in snack consumed by children in sixth grade elementary school in the city of Depok. The design of this research study using the method of analysis of environmental health risks (ARKL). The result obtained are the largest intake on the consumption of rice cake in almost all district in the city of Depok."