Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum misi pemerintah yakni sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pentingnya Humas Pemerintah di Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah memberikan dukungan pelayanan informasi. Kondisi demikian membawa konsekuensi tersndiri di dalam hubungan dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal.Sejak Departemen Penerangan diadakan pada Iahun 1998, terjadi kevakuman dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting secara nasional. Keberadaan LIN sendiri dibentuk melalui proses selama hampir lima tahun yang strukturnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan status itu berimplikasi Iuas Ierhadap pembentukan beberapa unit kerja yang ada didalamnya. Penempatan Humas LIN secara struktur di level Eselon IV, tampak belum diberdayakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.Tesis ini menjelaskan tentang fungsi dan peran Humas LIN pada era reformasi, dimana keberadaannya secara internal dan eksternal masih dihadapkan pada pelbagai kendala dalam pelayanan informasinya. Konsep-konsep yang digunakan dalam huhungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut pemberdayaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi manajemen, serta kedudukannya sebagai Humas pemerintah dalam pembentukan opini publik dan citra positif bagi organisasi khususnya di LIN.Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang dianalisis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas LIN yang secara struktur ada dalam organisasi belum diberdayakan sebagaimana mestinya karena terjadinya tumpang tindih dengan unit kerja operasional Iain yang melakukan pelayanan informasi. Humas LIN baru difungsikan secara terbatas di Iingkungan internal, sementara untuk publik eksternal posisi itu dilakukan oleh unit kerja operasional yang secara struktur Iebih tinggi kedudukannya dalam organisasi.Permasalahan utama yang menyebabkan kendala dalam pemberdayaan Humas LIN itu juga menyangkut; segi kelembagaan, sumber daya manusia yang Iidak mendukung secara kuantitas dan kualitas, minimnya dukungan peralatan sehingga tidak mampu membuat jaringan, kurang tersosialisasinya produk Iayanan informasi serta Iemahnya dukungan anggaran."

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"Tersebarnya informasi kepada publik secara cepat, murah, mudah dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government), khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi kepada publik adalah memberdayakan Iembaga yang hertugas memberikan iayanan informasi kepada publik. Humas di Lembaga Informasi Nasional (LIN) mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.Dalam tesis ini, obyek penelitiannya adalah pelayanan informasi kepada publik, dan tempat penelitian adalah Subbag Humas LIN. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan Humas di LIN sebagai penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya infonnasi dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (good government).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2005 - Juli 2005, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah individu dan penarikan sampelnya melalui snowball samplig. Data dihimpun melalui indepth interview berdasarkan guide interview, probing, dan berdiskusi. Sebagai data sekunder digunakan produk penerbitan di humas LIN serta hasil-hasil penelitian kehumasan.Secara umum temuan penelitian Humas di LIN dalam penyebarluasan informasi kepada publik masih memfokuskan pada publik internal. Pelayanan publik eksternal bersifat pasif.Jenis penyediaan informasi berupa penerbitan majalah INFO LIN dan selebaran, sedangkan sumber informasi didapat dari kegiatan Menkominfo, Ketua LIN, Satker-Satker dan UPT LIN, artikel komunikasi dan informasi, kamus teknologi informasi, dan pengetahuan umum. Jenis informasi yang dibutuhkan dan dicari publik intenal adalah kebijakan dari pimpinan, kegiatan Kominfo dan LIN, menginstal dan mengoperasikan internet. Untuk publik eksternal seperti UU pokok pers, UU penyiaran, artikel pers, kehumasan, kebebasan informasi, tupoksi Kominfo, dan LIN serta menanyakan cara pengelolaan informasi layanan.Kecenderungan feed back yang muncul dari publik internal dan eksternal bersifat positif terhadap pelayanan operasional LIN, dan tampilan penerbitan di Humas LIN. Feed back melalui surat kabar belum ada, karena LIN belum diketahui masyarakat Iuas.Kedudukan struktur organisasi Humas di LIN berada pada level Eselon IVa yaitu Subbag Humas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Yang menjadi pendukung adalah masih tingginya integritas petugas humas dalam pelayanan informasi kepada publik. Hambatannya ada perbedaan persepsi diantara pimpinan terhadap Tupoksi humas sehingga berimplikasi terhadap pelayanan informasi."

"Penelitian ini mengangkat fenomena Kampanye Informasi publik di Indonesia.Pemerintahan Jokowi-JK mengusung Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pola pikir seluruh elemen bangsa.Seluruh lembaga pemerintah diinstruksikan mendukung gerakan ini dengan ruang Lingkup pelaksanaan disesuaikan dengan kontribusi lembaga pemerintah dalam sasaran Nawacita pemerintah.Dalam mengajak masyarakat, pemerintah melakukan Kampanye informasi publik Revolusi Mental dengan dukungan pengelolaan komunikasi publik/GPR.Kemendikbud salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi dibidang pembangunan kepribadian dalam kampanye informasi publik Revolusi Mental.Peneliti membatasi studi penelitian pada kasus yang dilaksanakan diHumas Kemendikbud, khususnya dalam perencanaan proses tersebut, peneliti menggunakan Model Proses Pembuatan Strategi dari Hart, disempurnakan oleh Moss dan Warnaby.Metode penelitian Kualitatif digunakan dengan pendekatan interpretif untuk menggali pengalaman Narasumber dan desain deskriptif menggambarkan secara detail tahapan dalam proses pembutan strategi. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa peran anggota organisasi dalam proses pembuatan strategi dapat mengalami perubahan peran. Faktor perubahan struktur organisasi, belum adanya peraturan pendukung serta latar belakang Narasumber menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan model ini diHumas Pemrintah dalam memelaksanakan kampanye informasi publik dalam konteks GPR di Indonesia.

---

The research based onthe phenomenon of public information campaign in Indonesia. Jokowi-JK carries Revolusi Mental as a movement to change nation's mindset from all elements by instruct all government agencies to support this movement. The state agencies scope of implementation is targeted in government's vision in Nawacita. In public outreach, the government made public information campaign Revolusi Mental Revolution is supported byGPR. Kemendikbud one of the state agencies contributes Revolusi Mental public information campaigns to development personality.

Researcher narrowed the case study in Kemendikbud Public Relations, especially in planning the strategy process. Researcher use Model-Making Process Strategy of Hart, enhanced by Moss and Warnaby.

Qualitative research methods used by the interpretive approach to explore the experience of informants and Descriptive describes in detail the stages in the process strategy making. Through interviews and observation, it is known that members of the organization's role in the strategymaking process can change roles. Organizational structure changing, lack of regulatory support and background informant are some of the factor that this model has not beenimplemented optimally by state agencies Public Relations in implementing GPR context in public information campaign."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan media relations di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian, serta bagaimana peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan media relations dengan baik, di mana dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan fungsi media relations itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik.

---

This study discusses the implementation of media relations at Ministry of Education and Culture in socializing programs and policies, as well as examining the importance of PR. This study utilizes constructivist paradigm and descriptive qualitative approach. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection.

The result of this study demonstrates how PR has been able successful in performing various activities of media relations, in which PR has been delegated to act as communication technician and facilitator of communication. However, the implementation of media relations's function is yet to be at its best since PR has not been performing up to par as a source of information."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"Penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan HKI. Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berupaya menggali informasi dari berbagai narasumber (organisasi dan individu) di Iingkup Direktorat Jenderal HKI. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari sumber, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Humas sebagai fungsi manajemen.Hasll penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi secara optimal khususnya dalam menyebarkan informasi publik tentang perlindungan HKI. Hal ini disebabkan karena Humas berada di bawah struktur manajemen pada level middle Top Management. Didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia (petugas kehumasan) di bidang kehumasan (komunikasi massa). Hal ini menjadi perhatian bagi Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam hubungan internal dan eksternal dalam rangka menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan tentang HKI sehingga mengurangi ketldaktahuan masyarakat terutama mengenai prosedur perlindungan HKI."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Humas pada Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kebijakan. UAN yang merupakan kebijakan yang masih terbilang Baru dikeluarkan oleh Diknas, menjadi berita yang cukup kontroversial di media massa. Dengan tugasnya untuk sosialisasi kebijakan UAN maka Humas Diknas mempunyai strategi dengan menggunakan berbagai jenis media dalam sosialisasi.Media massa yang dipilih oleh Humas Diknas daiam mensosialisasikan Kebijakan UAN kepada masyarakat. Perlu adanya kegiatan Humas yang berhubungan dengan media massa dan wartawan di Diknas. Strategi apa yang digunakan Humas dan kegiatannya dengan press relations dalam sosialisasi kebijakan UAN.Tesis ini akan membahas mengenai kegiatan Humas Diknas dalam Sosialisasi Kebijakan UAN. Strategi apa yang digunakan Humas Diknas; Hambatan-hambatan yang dihadapi Humas; Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sosialisasi kebijakan UAN; Dan Hubungan Humas dengan media massa terutama wartawan. Penelitian ini mengambil kasus sosialisasi kebijakan UAN pada Humas Diknas.Peneliti dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dari Jefkins dan lainnya. Konsep yang digunakan adalah konsep-konsep humas dan hubungan pers. Humas Frank Jefkins ( Jefkins, 2003 :10) dalam bukunya Public Relations : humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Hubungan pars (Press Relations) menurut Frank Jefkins (2003 :113) adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka : menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini merupakan penelitian yang kualitatif yang hasilnya akan dituangkan secara naratif deskriptif.Dari penelitian ini maka akan dibuat kesimpulan dan saran. Humas Dinas telah melakukan kegiatan press relations yang dijalankan oleh bagian penerangan. Sosialisasi kebijakan UAN dengan melibatkan wartawan. walaupun peran Humas pad Diknas tidak maksimal namun Humas berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perannya."

"Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam Pemerintahan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah pusat, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dimana lembaga pemerintah non departemen memberikan masukan kebijakan dari aspek keahlian, profesionalisme dan kajian yang berdimensi akademis keilmuan, sedangkan lembaga departemen memberikan masukan kebijakan kepada Presiden dari alur pemikiran atau aspek politik. Secara struktur organisasi LPND hanya memiliki fasilitas dibeberapa daerah yang menunjang kinerja LPND, hal ini berbeda dengan lembaga departemen yang mempunyai perwakilan didaerah berupa kantor wilayah, yang melakukan tugas sama seperti kantor pusatnya.Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, LPND juga sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Sampai saat ini pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal dalam mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme dalam menentukan prioritas kebutuhan akan sumberdaya, apakah harus mendahulukan kebutuhan untuk pengembangan atau kebutuhan untuk pelayanan, ditambah dengan keterbatasan dana yang kesemuanya berasal dari anggaran pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis sistem informasi yang baik bagi LPND, agar dapat memiliki mekanisme prioritas yang jelas guna mencapai tujuan yang optimal. Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan perencanaan strategis sistem informasi yang ideal bagi LPND.Pada penelitian ini akan digunakan metodologi perencanaan strategis versi Ward and Peppard sebagai acuan perencanaan strategis sistem informasi pada LPND, dengan pertimbangan bahwa metodologi ini lebih fleksibel dalam melakukan analisa, apakah akan terlebih melakukan analisa dari sudut SI/TI atau terlebih dahulu akan melakukan analisa dari sisi lingkungan bisnis, dibandingkan dengan versi Price Water House dan versi Tozer yang melakukan analisa secara tahapan yang baku, atau versi Wetherbe dan Versi Jessica Keyes yang melakukan analisa langsung pada analisa SI/TI, hal ini sesuai dengan karakteristik LPND yang berorientasi keahlian dan kajian dalam memberikan pelayanan kepada Pemerintah.Untuk menguji metodologi yang didapat, maka diambil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai studi kasusnya. Metodologi Ward and Peppard menganalisis lingkungan organisasi dan SI/TI baik internal maupun eksternal yang akan menghasilkan Strategi SI yang berupa: arsitektur sistem informasi, Strategi Manajemen SI/TI yang berupa: mekanisme manajemen SI/TI, mekanisme pengamanan SI, dan mekanisme pengamanan infrastruktur SI, serta Strategi TI yang berupa: mekanisme perencanaan strategi TI, mekanisme manajemen sumber daya manusia, dan mekanisme rencana strategi migrasi."