Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian adalah sumber perikatan disamping undang-undang dan hukum tak tertulis. Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan perikatan antara para pihak, sehingga siapa yang berjanji harus menepatinya. Pemenuhan prestasi adalah suatu kewajiban, namun kadangkala suatu prestasi tidak dapat terpenuhi karena sesuatu hal yang benar-benar diluar perkiraan dan terjadi karena bukan kesalahan pihak manapun, keadaan itu disebut force majeure. Sehubungan dengan hal ini timbul pertanyaan, apakah kebangkrutan pihak ketiga diluar perjanjian tetapi mempunyai hubungan erat dengan perjanjian dapat dikategorikan force majeure sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tersebut. Hal ini terjadi dalam kontrak antara PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., (HIT) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dalam hal penyediaan kapal tanker guna mengangkut minyak mentah. Perjanjian tidak dapat terlaksana karena pihak ketiga yaitu sebuah perusahaan di Korea Selatan, yang merupakan pembangun kapal tanker, bangkrut terkena dampak krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan dan sebagian negara lainnya di Asia pada tahun 1997-1998. Bangkrutnya pihak ketiga dalam kasus ini tidak terduga sama sekali sebelumnya, bahkan krisis ekonomi ini yang memicu banyaknya perusahaan yang dilikuidasi juga tidak terprediksikan. Mengamati permasalahan ini, penulis melakukan penelitian eksplanatoris yang berfokuskan masalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan mempelajari dan menganlisa kontrak perjanjian, teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa karena: (i) tidak terduga sebelumnya, (ii) tidak ada unsur kesalahan, (iii) tidak ada unsur kesengajaan, maupun (iv) itikad buruk, maka peristiwa ini adalah force majeure sehingga dengan force majeure ada alasan yang sah bagi HIT dan Pertamina untuk bersepakat membatalkan kontrak tanpa ganti rugi maupun pencairan jaminan pelaksanaan."

"Lamanya waktu tunggu pelayanan pasien pulang rawat inap di RSUD KiSA Kota Depok mengakibatkan lamanya perpindahan pasien dari IGD yang diindikasi perlu rawat inap, serta lamanya proses pulang dapat meningkatkan infeksi nosokomial. Hal ini merupakan alasan pentingnya pemantauan proses pemulangan pasien yang selama ini belum pernah dilakukan, dan perlunya ditentukan target waktu tunggu proses pemulangan pasien rawat inap. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi Lean Six Sigma pada proses pasien pulang rawat inap dalam upaya perbaikan mutu pelayanan rawat inap di RSUD KiSA, dengan tahapan Define, Measure, Analyze, Improve dan Control berfokus pada penurunan aktivitas non value added serta pemborosan dengan meningkatkan aktivitas value added. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain action research, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen, serta implementasi perbaikan proses pemulangan pasien rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan pendekatan Lean Six Sigma dapat diidentifikasi pemborosan tertinggi adalah waste waiting dan selanjutnya dilakukan upaya perbaikan waktu tunggu pelayanan pasien pulang rawat inap berfokus pada pengurangan kegiatan pemborosan. Kondisi awal proses pemulangan pasien diketahui ratio VA hanya 23,9% dan ratio NVA sebesar 76,1% dengan Lead Time 315,08 menit. Sehingga terjadi penurunan Lead Time menjadi 192,50 menit dengan peningkatan rasio VA menjadi 30,6%. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penetapan alur proses pemulangan pasien serta dilakukan pemantauan waktu tunggu melalui indikator mutu unit rawat inap. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai mutu layanan yang diberikan sudah memberikan manfaat bagi pasien dan operasional pelayanan rumah sakit.

---

The long waiting time for inpatient discharge services at the KiSA Hospital in Depok City results in a long transfer of patients from the emergency room who are indicated to need hospitalization, and the length of the discharge process can increase nosocomial infections. This is the reason for the importance of monitoring the patient discharge process which has never been done before, and the need to set a target waiting time for the inpatient discharge process. The research objective was to determine the implementation of Lean Six Sigma in the process of inpatient discharge in an effort to improve the quality of inpatient services at KiSA Hospital, with the Define, Measure, Analyze, Improve and Control stages focusing on reducing non-value added activities and waste by increasing value added activities. This study used a qualitative approach with an action research design, using in-depth interviews, observation and document review, as well as implementation of improvements to the process of inpatient discharge. The results showed that after the Lean Six Sigma approach was carried out, it was identified that the highest waste was waste waiting and further efforts were made to improve the waiting time for inpatient services focusing on reducing wasteful activities. The initial condition of the patient's discharge process is that the VA ratio is only 23.9% and the NVA ratio is 76.1% with a lead time of 315.08 minutes. So that there is a decrease in Lead Time to 192.50 minutes with an increase in the VA ratio to 30.6%. The recommendation from this study is the need to determine the flow of the patient discharge process and monitor waiting time through inpatient unit quality indicators. The evaluation process is carried out to assess the quality of services provided that have benefited patients and hospital service operations."

"Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman adalah suatu bentuk perjanjian yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian di Indonesia juga sering digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan perjanjian awal. Pokok permasalahan dalam skripsi ini meliputi mengenai isi dari MoU, kekuatan mengikatnya dan keberlakuannya. MoU yang dibahas bukunlah MoU secara umum, melainkan suatu kasus MoU antara PT. X dengan PT. Y. Gambaran mengenai kedua perusahaan ini akan dibahas lebih lanjut. Dalam kasus ini, PT. X yang mengadakan kerjasama dengan PT. Y. Dalam usahanya untuk membuat sebuah ikatan, maka mereka membuat suatu MoU. Namun ternyata hubungan kerjasama antara kedua perusahaan tersebut berjalan kurang baik. Skripsi ini akan membahas mengenai hasil analisis yang dilakukan terhadap Memorandum of Understanding yang terjadi antara PT. X dengan PT. Y ditinjau dari pengertian menurut hukum Anglo Saxon dan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Yang berarti data-data yang didapat berasal dari penelusuran literatur."

"Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tanpa disertai dengan dilakukannya penyesuaian beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat akan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya tambang di masa Otonomi Daerah. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya kebingungan dalam hal pengurusan penerbitan Kontrak Karya. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas seluk beluk pembuatan Kontrak Karya setelah berlakunya Otonomi Daerah, utamanya perihal pengaturan para pihak dalam Kontrak Karya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normati dan dilengkapi dengan wawancara. Agar lebih mendalami pokok permasalahan yang sedang dibahas, penulis juga turut menyertakan Kontrak Karya PT. X dan Persetujuan Modifikasi Dan Perpanjangannya sebagai suatu studi kasus. Setelah berlakunya Otonomi Daerah, Kontrak Karya dapat diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Para pihak dalam Kontrak Karya, baik yang diajukan melalui Direktur Jenderal, Gubernur maupun Bupati/Walikota, adalah Pemerintah Republik Indonesia dan pemohon Kontrak Karya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adanya Otonomi Daerah tidak menyebabkan perubahan para pihak dalam Kontrak Karya. Selain itu, berlakunya Otonomi Daerah juga tidak menyebabkan akibat hukum apapun terhadap Kontrak Karya PT. X."

"Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

---

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of excemptional clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergradute theses were motivate from the excemptional clause mau cause the indemnity and waiver which has forbid by rules. In matter of fact there are plenty of standard clause will forced the consumer to take their risk by their own. With the anlytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contrach which are forbid by law. The analyse are to define the actual contract againts the Civil Law and Consumen Law between the consumen and the Global Dive it has proofed that the excemptional clause in standard contract does not qualifed to protect the interest of consumen or student in this case. The clause did not based on good will interest for both sides. Those contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore these excemptional contract has been banned according to the law."

"Skripsi ini membahas mengenai wanprestasi atas kontrak eksklusif yang dibuat dan ditandatangani oleh rumah produksi atau production house (PH) yaitu MD Entertainment dengan artis Rezky Aditya dalam hal pembuatan sinetron atau serial TV. Analisa dilakukan dengan pembahasan yang bersifat deskriptif terhadap isi perjanjian, gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi serta putusan hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan hokum yang berlaku berdasarkan KUH Perdata, serta teori-teori hokum yang ada, sehingga pada akhirnya diperoleh tanggapan berupa pandangan hokum terhadap isi perjanjian, gugatan dan putusan hakim itu sendiri.

---

This study discussed the default of the exclusive contract between Production House (PH) MD. Entertainment and their artist: Rezky Aditya in the process of "Sinetron" or TV series’ shooting. The analysis used was the descriptive study toward the content of the contract, default charge, compensation charge and judge's verdict. The analysis was adjusted with the regulation applied based on KUH Perdata, and also the current law theory, so that the response based on law theory toward the content of the contract, the charge, and the judge’s verdict could be obtained."

"ABSTRAKPerjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan pihak yang lain pada dasar nya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan.. Namun keabsahan dari perjanjian baku tidak perlu lagi dipermasalahkan karena perjanjian baku eksistensinya timbul serta berkembang dari kebutuhan masyarakat,yang menjadi masalah bukanlah mengenai pembakuan klausulanya, akan tetapi perumusan klausula-klausulanya agar perumusannya berimbang,dan memenuhi asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, karena asas ini merupakan dasar dari keseluruhan hukum perdata Indonesia. Kehadiran asas kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian , namun pada saat yang bersamaan kebebasan tersebut harus di bingkai dengan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga suatu perjanjian dapat berlangsung secara proporsional dan adil. Begitupun dengan asas konsesualisme yang memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, tanpa sepakat dari salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.Perjanjian baku pada kenyataannya menimbulkan banyak masalah terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang antara kedua belah pihak.Atas dasar itu kami melakukan Penelitian terhadap salah satu produk perjanjian baku dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pendirian Apotek (Suatu Analisa Terhadap Perjanjian Penyertaan Modal antara Investor dengan Apoteker di Propinsi Jawa Barat)”, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Perjanjian pendirian apotek ini telah dibakukan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Propinsi Jawa Barat, Jika dilihat dari isi maupun cara pembuatannya perjanjian antara investor dengan apoteker ini tidak mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, Investor dan apoteker sebagai pelaksana perjanjian tidak leluasa untuk mengexplorasi keinginannya untuk dituangkan ke dalam perjanjian tersebut.Begitupun dengan asas keseimbangan yang mestinya hadir dalam pembuatan perjanjian kurang Nampak.sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pembuatan perjanjian ini.Sebenarnya perjanjian baku yang dibuat oleh siapapun termasuk oleh asosiasi apoteker ini tidak bermasalah sepanjang mampu mengakomodir kepentingan para pihak, namun jika isi perjanjian itu tidak dapat mengakomodir kepentingan para pihak, maka perjanjian itu menjadi formalitas semata.

---

ABSTRACTThe Standart agreement is the agreement whose contents have been compiled and are set unilaterally by one of the parties, and other parties on the basis of his not having the opportunity to ask for changes. However, the validity of the agreement in question no longer need to baku because baku agreement its existence arises as well as evolved from the needs of the community, the problem is not about standardising klausulanya, but the formulation of the clause-klausulanya in order to be balanced, their definitions and meets the principles of law and legislation apply.One of the principles that must be observed in making the Treaty is the basis of freedom of contracts, since this principle was the basis of the whole civil law Indonesia. The presence of the principle of freedom of contracts not only guaranteed in the law of treaties, but at the same time it must be freedom in frame with other provisions, so that an agreement can take place proportionally and fairly. Likewise with the steadying presence of konsesualisme the basic principle of freedom of contracts, without the agreement of one of the parties, the agreements that were made can be undone.Raw deal in reality pose a lot of problems especially in terms of the absence of rapprochement will and often give rise to the position that is not balanced between the two parties.On that basis we do research on one of the raw deal product title "The application of the principle of freedom of Contracts in the Treaty of establishment of the pharmacy (an analysis of Capital Participation Agreement between the investors with a pharmacist in West Java province)", by using the juridical normative approach, methods and research library as a data source. Treaty of establishment of the Pharmacy has been standardized by the bonds of Indonesia's West Java province, the Pharmacist, if seen from the content and ways of making agreements between investors with the pharmacist does not reflect the existence of the principle of freedom of contracts, investors and the implementing agreements as a pharmacist is not mengexplorasi his desire to freely poured into the Treaty.As well as the principle of balance it should be present in the making of the Treaty less Apparent. so needs to be done to change the mechanism of making this agreement.The standard agreement is actually made by anyone, including by associations of pharmacists is not problematic as long as able to accommodate the interests of the parties, but if the content of the Covenant could not accommodate the interests of the parties, then it becomes a mere formality. "