Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) bidan di puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan; kepatuhan penggunaan standar dalam melakukan pelayanan kebidanan; kemampuan manajerial pelayanan kebidanan; pelaksanaan monitoring kinerja; mutu asuhan kebidanan. Penerapan PMK ini diharapkan dapat berperan untuk tercapainya indikator Sistem Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan bidan di sarana kesehatan, mengingat bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dengan jumlah yang cukup besar (40%) dari seluruh kategori tenaga kesehatan.Dalam penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja bidan di rumah sakit dan puskesmas diawali dengan pelatihan. Pelatihan ini ditujukan pada bidan koordinator, dengan harapan bidan koordinator dapat memberikan kiat-kiat dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan sekaligus menilai kinerja staf secara obyektif. Scsuai dengan Kepmenkes no. 8361Menkes/SKIVI12005, pada pelatihan tersebut ditekankan pada penguasaan lima komponen PMK yaitu standar, uraian tugas, indikator kinerja, sistem monitoring, dan Refleksi Diskusi Kasus.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran sejauh mana penerapan PMK bidan di Puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakaii pendekatan kuantitatif dengan bidan yang telah mendapat pelatihan PMK dan telah menerapkan PMK bidan di puskesmas tempat bekerja yang berjumlah 33 orang dari lima puskesmas. Juga dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada lima pimpinan dan bidan koordinator puskesmas yaitu di puskesmas Curup, Kampung Delima, Perumnas, Tunas Harapan, dan Sambirejo serta dilakukan telaah dokumen terhadap penerapan PMK bidan di puskesmas.Hasil penelitian antara lain: (1) Faktor masukan penerapan PMK bidan berupa uraian tugas, Standard Operational Procedure (SOP), pendidikan dan latihan, semua bidan puskesmas (100%) telah ada dan dilaksanakan dcngan baik, hanya variabel penerapan sistem penghargaan ada yang masih buruk di puskesmas (48.5%). (2) Faktor proses penerapan PMK bidan di Puskesmas berupa kegiatan pendokumentasian kegiatan dimana semua bidan (100%) telah melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan telaah dokumen, sedangkan pemantauan dan pengendalian kegiatan umumnya sudah baik (66.7%), dan masih ada yang buruk (33.3%), pertemuan strategis umumnya juga sudah baik (72.7%) dan yang masih buruk (27.3%), kegiatan Refleksi Diskusi Kasus (RDK) umumnya sudah baik (63.6%) dan masih buruk (36.4%). (3) Faktor luaran penerapan PMK bidan di Puskesmas yaitu manajemen kinerja bidan umumnya sudah baik di puskesmas (57.6%), yang masih buruk (42.4%).Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja bidan di puskesmas umumnya sudah baik, hanya beberapa variabel saja penerapannya yang masih buruk dan perlu ditingkatkan lagi. O1eh karena itu, peneliti mencoba memberikan rekomendasi kepada: (1) Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan setiap komponen program PMK bidan, menyetujui usulan program Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pelatihan PMK kepada bidan yang belum mendapat pelatihan. (2) Kepala Dinas Kesehatan supaya melakukan tindak lanjut dari penerapan program PMK, seperti melakukan monitoring PMK setiap 3 bulan sekali, memberikan pelatihan penerapan PMK kepada bidan yang belum dilatih, dan diharapkan semua puskesmas di kabupaten Rejang Lebong dapat menerapkan PMK (3) Kepada Pimpinan Puskesmas supaya menyusun indikator kinerja bidan untuk keperluan monitoring dan penilaian kinerja, menilai kinerja bidan puskesmas minimal 1 tahun sekali dan memberikan penghargaan sebagai umpan balik.

---

The Application Of Management Performance Development o: Midwife in health center is expected improve the midwife's knowledge and skill; compliance of usage in midwifery service standard; ability of midwifery service managerial; execution of performance monitoring; midwifery care quality, while expectation of Development Of Management Performance contribute to reach a Minimum Service System indicator in the District City which is executed and midwife in health place, considering midwife as part of health service with high amount (40%) from all of health worker category.

The Application Of Management Performance Development in hospitals and health centers started with training. This Training is addressed for the coordinator midwife in health center, while the expectation of the coordinator midwife is to give suggestions in guidance, teaching, tuition, and at the same time to assess stair performance objectively. According to Kepmenkes No. 836 / Menkes / SK / VI / 2005, this training emphasized five components: standard, job description, performance indicator, monitoring system, and reflection cased discussion (RCD).

This research is done to give an assessment and to describe how far the application of Development Of Management Performance of midwife in Health Center is done. This research applying the quantitative method to midwife as respondents who work in a health center which have applied the Development Of Management Performance, they are 33 midwife from five health centers. This research is also done by a qualitative method through interview for five leaders of health center and midwife coordinator, such as Curup Health Center. Kampung Delima, Perumnas, Tunas Harapan, and Sambirejo and also analyze document for applying Development 0C Management Performance midwife in health center.

Research results include: (I) Input factor for applying Development Of Management Performance midwife, such as job description, SOP, and training and fellowship for all of Health Center midwives (100%) arc done well available with duty in Health Center, but applying of appreciation system variable is not good (48.5%). (2) Process factor for applying Development of Management Performance Midwife in Health Center such as activity of documentation where all midwives (100%) have done this matter based on document study by

Researcher, while monitoring activity generally is good (66.7%), the other is bad (33.3%), strategic meeting generally is so good (72.7%) and the other is bad (27.3%), Reflection Case Discussion (RCD) activity generally is good (63.6%) and the other is bad (36.4%). (3) Output factor for applying Development of Management Performance Midwife in Health Center that is midwife performance management generally is good in Health Center (57.6%), the other management is bad (42.4%).

The conclusion of this research is that applying development of midwife performance management in health center generally is good, there just some variables which is bad. Therefore, researcher try to give recommendation for: (I) Local Government, giving support the application of Management Performance Development of midwife in health center, approve proposal of District Health Office program to doing Development Of Management Performance training for midwife who does not get training yet. (2) Head of District Health Office: should follow-up program of Management Performance Development, such as monitoring every 3 months once, doing training of Management Performance Development For midwife who have not been [rained yet, and expected that all health center in Rejang Lebong district can applying the Management Performance Development of midwife. (3) Health Center leader, monitoring and performance assessment minimally 1 year once to assess midwife performance in Health Center and give appreciation as feed back."

"Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2005 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seeara kuantitas hanya sebesar 5,5% dari total APBD, sedangkan kualitasnya juga rendah karena hampir seluruhnya berupa belanja aparatur. Dengan kondisi demikian sangat sulit bagi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program pembangunan kesehatan sesuai dengan visi "Rejang Lebong Sehat 2010".Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana variabel dalam penentuan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan alur proses penetapan APBD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, serta langkah-langkah perencanaan dan prinsip advokasi berdasarkan Modul Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu Departemen Kesehatan RI Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2006, dengan wawancara mendalam kepada informan yang berhubungan dengan penentuan anggaran serta telaah dokumen yang berhubungan dengan penetapan APBD yang berbasis kinerja.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen perencanaan tingkat kabupaten belum digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai acuan penyusunan anggaran. Secara kualitas dokumen tersebut juga rendah karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sangat kurang, baik dalam penggunaan evidence based maupun dalam memahami interes stakeholder penentu anggaran, sedangkan ternyata interes stakeholder sangat bervariasi, dan pentingnya argumen dan penggunaan data sampai ke pertimbangan politis. Posisi bidang kesehatan dalam APBD berada di urutan ketiga, namun terdapat ketimpangan perbandingan anggaran antar bidang, karena bidang pendidikan misalnya memperoleh anggaran hampir 40%. Dalam perbandingan antara belanja aparatur dengan belanja publik terdapat ketidakseimbangan, karena 99% merupakan belanja aparatu.Ketimpangan maupun ketidakseimbangan anggaran tersebut salah satunya disebabkan karena keterbatasan anggaran, namun dapat juga dikarenakan oleh faktor-faktor lain, seperti kurang berjalarmya mekanisme penentuan skala prioritas, kurangnya advokasi oleh Dinas Kesehatan dan kurangnya pemahaman Dinas Kesehatan terhadap interes Para stakeholder penentu anggaran, dalam hal ini pihak eksekutif maupun legislatif.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dokumen perencanaan tingkat kabupaten tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kurangnya advokasi oleh Dinas Kesehatan, bervariasinya interns stakeholder serta rendahnya kuantitas maupun kualitas anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD. Penulis menyarankan agar diadakan revisi dokumen perencanaan, peningkatan upaya advokasi, pemahaman yang lebih mendalam terhadap interns stakeholder dan penyeimbangan komposisi dalam APBD.

---

Budget of Rejang Lebong District Health Office, Province of Bengkulu year 2005 source of APED in the amount only equal to 5,5% from total APBD, while its quality also lower because almost entirely in the form of government expense. With this condition is very difficult for Rejang Lebong Distric Health Office to execute health development program as according to vision " Healthy Rejang Lebong 2010".

Pursuant to the problems, conducted a research to know how variable in determination budget of Rejang Lebong District Health Office year 2005. Research done with qualitative approach use path process of APBD pursuant to Internal Affair Minister Decree of Number 29 Year 2002, and also the planning steps and principal of advocacy of pursuant to Inwrought Health Budgeting and Planning Module of RI Health Department. Research executed at Februari until April 2006, with interview to person which deal with budget determination and also analyze document which deal with stipulating APBD being based on performance.

From result of research known that document of planning regency is not used by Rejang Lebong District Health Office as reference of budget compilation. In quality of the document also lower because disagree with fact that happened in field. Advocacy done by Rejang Lebong District Health Office very less, both of use of evidence based and also in comprehending interest of stakeholder of budget determinant, while really interest of stakeholder highly varied, from its important of argument and use of' data to political consideration.

Position of health in APBD reside in third sequence, but there are gaps of comparison of budget, for example educational obtaining budget of 40%. In comparison between government expense with public expense there are imbalance, because 99% representing in government expense.

The gaps and also the budget imbalance one of them is caused by budget limitation, but earn also caused by other factors, like less the nun of priority scale determination mechanism, lack of advocacy and lack of understanding with the interest of all stakeholder budget determinant, in this case both of executive and also legislative.

In this research is concluded that planning document regency do not function properly, lack of advocacy, varying of it interest of stakeholder and also lower in quantity and quality budget of Rejang Lebong Districh Health Office source of APBD. Writer suggest that performed to revise planning document, improvement advocacy effort, more understanding to interest stakeholder and equality of APBD composition."

"This research is a study of dialect geography of Rejang language in Kabupaten Rejang Lebong. The research aims to describe the differentiation of the language among the a various areas. The research is implemented on 32 villages (desa), that are 6 villages in Kecamatan Lebong Utara (north Lebong), 7 villages in Kecamatan Lebong Selatan (south Lebong), 9 villages in Kecamatan Curup, and 10 villages in Recamatan Kepahyang.

The data is 400 basic vocabulary (100 of them adopted from Morris Swadesh), collected by means of direct method that is the face-to-face contact of investigator and informant in an interview normally conducted. The result of the research shows as follows

(1) According to bundles of isogloss, Rejang language in Kabupaten Rejang Lebong divided into 3 dialectical areas namely Lebong dialect, Musi dialect, and Keban Agung dialect. The area of Lebong dialect encompass the villages in the Kecamatan Lebong Utara (north Lebong) and Lebong Selatan {south Lebong), and that of Husi dialect encompass the villages in the Kecamatan Cu-rap and some villages in the northern of Kecamatan Kepahyang. The area of Keban Agung dialect encompasses the villages in southwestern of Kecamatan Kepahyang.

(2) Dialect metrical analysis show that Lebong toward Husi is a sub dialect, while Musi toward Keban Agung is a dialect.

(3) There is a consistent differentiation of phone among Lebong dialect, Musi dialect, and Keban Agung dialect."

"RSUD Pemerintahan Kabupaten Sumedang telah terpapar dengan kebijakan PMK dengan nomor 836/MenkesiSICN1/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) Perawat dan Bidan sejak tahun 2006. 1 (satu) orang Perawat sebagai DTOT kabupaten Sumedang serta 7 orang Perawat dan 1 orang Bidan sebagai First Line Manager (FLIVI) di Rumah Sakit mi. Berdasarkan hal tersebut dilakukan peneiitian Evaltzasi Kesiapan Implementasi PlvIK Perawat dan Bidan Di Unit Pelayanan Kesehatan Reproduksi RSUD Pemerintahan Daerah Kabupaten Surnedang Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (kuantifikasi data). Hasil penelitian menunjukan belurn siapnya inaplementasi P/vIK bagi perawat dan bidan di Rumah Sakit ini, karena belum ada SK khusus untuk mengimplementasikan PMK dan belum tersedianya alokasi anggaran khusus mengimplementasikan PMK bagi perawat dan bidan. Dua komponen PMK. yang disuswi berbeda yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk Standar Asuhan Keperawatan (SAIC) dan uraian tu.gas perawat clan bidan berdasarkan kedudukan dalam struktur Rumah Sakit. Sementam 3 komponen lain yaitu: indikator kinetja, D.R.K serta monitoring dan evaluasi belum ada. Hasil evaluasi kinelja dari 31 orang perawat dan bidan di unit pclayanan kesehatan reproduksi Rumah Sakit ini, keadilan transparansi dalam penilaian kinerja di institusi tempat keija ditemukan kurang puas sebanyak 23 orang (74,2%). Disarankan pemegang komitmen dan pengambil keputusan untuk memberikan Support Sistem dan kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan manajemen kinelja bagi perawat dan bidan, 5 komponen PMK disusun dan dimplementasikan secara utuh untuk meniugkatkan kinexja perawat dan bidan khususnya dan mcningkatkan mutu pclayanan di Rumah Sakit ini pada umumnya.

---

Sumedang District Govemment Hospital has been exposed by policy of Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) with the number of 836/Menlces/SK/VI!2005 about Pedoman Pengembangan Mamjemen Kinerja (PMK) Perawa: dan Bidan and there is a nurse as District Trainee of Trainer (DTOT) of Sumedang and 7 nurses and a midwife as First Line Manager (FLM) in this Hospital since 2006. The research of evaluation of implementation readiness nurses and midwives in Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) in Reproductive Health Care Unit at Sumedang District Government Hospital 2010 based on the statement below. This research use qualitative and quantitative methods.

The result shows the Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) policies aren’t ready yet for nurses and midwives in the hospital, because there is no special Decree to implement Clinical Perfomance Development Management Systems (CPDMS) and there is no specific budget allocation for the implementation of CPDMS for nurse and midwife. Two components of CPDMS which were prepared diferentlyz Procedure Operating Standard (POS) in the form of Nursing Care Standards (NCS) and job descriptions of nurses and midwives based on the position in the structure of the Hospital. Meanwhile the three other components, namely: performance indicators, Reflection of Case Discussion and monitoring, and evaluation still pending.

The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit. The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit, justice of transparency in the assessment of institutional performance in the workplace found less satisfied as many as 23 people or (74.2).

Suggested to holders and decision makers are committed to providing support systems and policies to implement the Perfonnance Management Development for Nurses and Midwives and the five components of CPDMS prepared and fully implemented to improve the performance of nurses and midwives in particular and improve the quality of care in general hospitals."

"Seperti diketahui bahwa penempatan bidan di pedesaan berkaitan dengan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Apabila aspek manajemen dari Pedoman Pembinaan Teknis Bidan di desa dilaksanakan dengan manajemen yang efektif dan efisien maka akan dapat meningkatkan produktifitas bidan di desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.Penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif yaitu wawancara mendalam dan triangulasi sumber dengan pendekatan siklus pemecahan masalah. Apabila terdapat kesenjangan manajemen dalam aspek input, proses dan output maka akan dicarikan alternatif pemecahannya untuk disarankan kepada pelaksana program.Hasil temuan penelitian analisis manajemen pembinaan teknis bidan di desa tahun 1995/1996 masih belum sepenuhnya sesuai dengan buku Pedoman Pembinaan Teknis Bidan di Desa yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 1994.Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti mengajukan saran kepada pelaksana program untuk perbaikan yaitu :1. Setiap kegiatan pembinaan teknis bidan di desa oleh puskesmas harus didokumentasikan agar aspek manajemen dapat menjadi bukti pendukung.2. Pemerintah perlu melakukan pendidikan dan latihan aspek manajemen untuk dokter dan bidan puskesmas.3. Pihak Dinas Kesehatan Dt II harus berupaya untuk menyediakan dana, tenaga dan sarana bagi puskesmas yang berkaitan dengan pembinaan teknis bidan sebagai konsekuensi adanya Pedoman.4. Dinas Kesehatan Dt. II harus lebih meningkatkan peranannya di dalam pembinaan bidan di desa sesuai dengan tugas dan fungsinya agar aspek pengendalian terhadap puskesmas menjadi lebih berfungsi.

---

Management aspect of technical supervision of midwife in the village has to use effectively and efficiently in order to increase a midwife productivity in accordance to her function. The research uses Qualitative method; in-depth interview and triangular resource approaches.The Health Center and Health Office of Sambas Regency would get recommendations for improving the management aspect of technical supervision of midwife in the village.The result of Health Center?s technical supervision of midwife at Sambas Regency on 1995/1996 is not appropriate in accordance to Technical Supervision Manual Book from Health Department.I would like to suggest some recommendation in order to improve the Health Center's technical supervision management, as follows :1. The management will able to give some evidences if the activity of midwife technical building in health center is documented.2. The government has to hold a management training to doctors and midwives at health center.3. Chief of Health office of Sambas Regency has to prepare the fund, human resources and tools to support the activity in accordance to manual book.4. Health Office of Sambas Regency has to increase the activity in technical supervision according to its function."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh variabel demografi dan spasial terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Variabel demografi yang diteliti adalah jumlah penduduk, status pemerintahan dan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dan variabel spasialnya adalah jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan lahan dan ketinggian wilayah.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik model logit. Jumlah observasi yang digunakan dalam analisis sebanyak 156 desa di Kabupaten Rejang Lebong.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi yaitu jumlah penduduk dan status pemerintahan dan variabel spasial yaitu jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan sedang dan ketinggian wilayah terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

---

ABSTRACTThis research analyzed the influence of demographic and spatial variables on the rural poverty status in Rejang Lebong Regency Bengkulu Province. Population size, government status and main income source of population majority were used as demographic variables while spatial variable were distance to district capital, slope and elevation of land area.Data source of this study resulted from 2014 Village Potential Census (PODES) and analyzed using logistic regression logit model. The number of observation were 156 villages in Rejang Lebong Regency.This study indicated that there is a significant influence between demographic variables that is population and government status, and spatial variables that is distance to district capital, gentle slope and elevation to the rural poverty status in Rejang Lebong."

"ABSTRAKSalah sam usaha untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalahmelalui pemberian pelayanaa yang bezlcualitas. Pelayanan berkualitas dapat divcmjudkandengan adanya tenaga kesehatan yang kompeten, termasuk bidan. 'Penelitian ini dilakukan dengan disain cross sectional dengan pendekatankuantatif untuk mengetahui Pengamh Kompetensi terhadap Kinerja Bidan dalarnPelayanan Neonatal di Puskesmas Perawatan Kabupatcn Bekasi Tahun 2007. Analisisdata dilakukan secara dcskriptif dan analitik. Populasi penelitian ini adalah bidan diPuskesmas Perawatan Kabupaten Bekasi yang berjumlah 41 orang. Sampel dalampenelitian ini sama dengan total populasiHasil penelitian menunjukkan sebagian besar (61%) bidan tidak kompeten.Kompetensi merupakan faktor yang bermakna terhadap kinerja bidan dalam pelayananneonatal dengan Odd Ratio (OR) 6,75. Faktor umur, pendidikan, lama kezja, pelatihanasfiksia, dan pclatihan Asuhan Pcrsalinan Nommal (APN) mcnunjukkan hubungan yangtidak bcrrnaknu.Kompelensi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kincrja bidanPuskesmas Perawatan di Kabupaien Bekasi Tahun 2007 berdasarkan uji regrcsi logislikdcngan OR = 9. Oleh karena im, kompetensi bidan perlu ditingkatkan salah salunyamelalui pelatihan berbasis kompetensi.

---

ABSTRACTDescreasing Infant Mortality Rate (IMR) can be done by giving quality sen/ice.The quality service could be created if he health professionals, including midwife, arecompetence.The design of this research is cross sectional with quantitative approach. Andusing descriptive analysis. The Population of this research are 41 midwives in PublicHealth Center with Caring in Bekasi District. The sample size is the same as population.The result indicates more than half of midwives (61%) arc not competence.Competency is related factor to midwife performance with Odd Ratio (OR) 6,75.Besides, age, period of work, education, asphyxia training, and normal delivery traininghave no relationship with midwife performance.Competency has effect to midwife performance based on logistic regression withOR=9. So that, the improvement of midwife?s competency should be done bycompetency based training.

---

"

"[ABSTRAKStudi ini mengeksplorasi tentang pengelolaan kawasan agropolitan Selupu Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai kawasan rintisan pengembangan agropolitan sejak tahun 2002 yaitu di kawasan agropolitan Selupu Rejang, masih belum mencapai sasaran idealnya. Tekanan yang timbul akibat aktivitas budidaya yang intensif terutama di daerah pertanian dataran tinggi, menyebabkan kawasan menjadi tidak berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan di kawasan agropolitan Selupu Rejang akibat aktivitas pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah ekologi di kawasan tersebut. Kondisi lingkungan yang terdegradasi tersebut dapat menyebabkan kawasan agropolitan menjadi tidak berkelanjutan, apalagi kawasan tersebut adalah dataran tinggi yang mempunyai peran penting untuk kestabilan ekosistem. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting, menganalisis status keberlanjutan, serta membangun model pengelolaan kawasan agropolitan berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kawasan agropolitan dapat berkelanjutan jika mengintegrasikan aspek lingkungan yang sesuai dengan ekosistem Indonesia, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Analisis menggunakan analisis deskriptif, analisis spasial. Rap-Agrotropika, dan system dynamics. Hasil adalah model tersebut dapat menurunkan degradasi lingkungan dan secara simultan juga dapat meningkatkan produksi serta nilai tambah sektor pertanian, sehingga keberlanjutan sistem produksi pertanian, keberlanjutan ekonomi perdesaan, dan keberlanjutan lingkungan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.;

---

ABSTRACTThis study explores the management of Selupu Rejang agropolitan area in Rejang Lebong regency, Bengkulu Province. Bengkulu Province has been designated as pilot area of agropolitan development since 2002. Selupu Rejang agropolitan was the one of agropolitan area which still has not reached the ideal target. Pressure on the environment was arising as a result of intensive farming activities, especially in the highland agricultural areas, causing the area becomes unsustainable. The data reveal that there has been environmental degradation in Selupu Rejang agropolitan due to agricultural activities. It is not in accordance with the principles of ecology in the region. Degraded environmental conditions can cause agropolitan become unsustainable, especially in the upland area that has an important role for the stability of ecosystem. Therefore, this study aims to build agropolitan area management model that integrates economic, social, and environment interests. Hence, the agropolitan development can be sustained by entering the interests of the environment in the development of the region in accordance with the rules of typical ecosystems in Indonesia, called the tropical rainforest ecosystem. This study uses descriptive analysis, spatial analysis, Rap- Agrotropika, and system dynamics. The result is a model that can reduce environmental degradation. It can also simultaneously increase production and add value to the agricultural sector. Finally, the sustainability of agricultural production systems, rural economy, and environment can be maintained and improved., This study explores the management of Selupu Rejang agropolitan area in Rejang Lebong regency, Bengkulu Province. Bengkulu Province has been designated as pilot area of agropolitan development since 2002. Selupu Rejang agropolitan was the one of agropolitan area which still has not reached the ideal target. Pressure on the environment was arising as a result of intensive farming activities, especially in the highland agricultural areas, causing the area becomes unsustainable. The data reveal that there has been environmental degradation in Selupu Rejang agropolitan due to agricultural activities. It is not in accordance with the principles of ecology in the region. Degraded environmental conditions can cause agropolitan become unsustainable, especially in the upland area that has an important role for the stability of ecosystem. Therefore, this study aims to build agropolitan area management model that integrates economic, social, and environment interests. Hence, the agropolitan development can be sustained by entering the interests of the environment in the development of the region in accordance with the rules of typical ecosystems in Indonesia, called the tropical rainforest ecosystem. This study uses descriptive analysis, spatial analysis, Rap- Agrotropika, and system dynamics. The result is a model that can reduce environmental degradation. It can also simultaneously increase production and add value to the agricultural sector. Finally, the sustainability of agricultural production systems, rural economy, and environment can be maintained and improved.]"

"Penggunaan jamban yang rendah merupakan salah satu masalah di bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena peranannya dalam memutus mata rantai penularan penyakit. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan jamban yang diwujudkan melalui Proyek Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga), Proyek Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, Proyek Peningkatan Kesehatan Lingkungan Permukiman, dan lain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan jamban. Faktor-faktor yang diteliti antara lain adalah jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, jenis jamban, asal perolehan jamban, letak jamban, jarak jamban, luas jamban, pencahayaan, udara sekitar jamban, ketersediaan air, pembinaan tenaga kesehatan, dan perhatian tokoh masyarakat.Penelitian ini menggunakan rancangan studi "cross sectional". Survei dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner terhadap 192 kepala keluarga yang memiliki jamban sebagai responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat dengan regresi logistik multivariat.Hasil penelitian menginformasikan bahwa pengguna jamban keluarga sebesar 82,8%. Dan analisis diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan jamban keluarga adalah faktor pengetahuan tentang jamban, udara sekitar jamban, ketersediaan air, dan pembinaan tenaga kesehatan. Faktor yang paling dominan berhubungan adalah faktor udara sekitar jamban dengan nilai Odds Ratio (OR) sebesar 159,077 (95%CI: 8,885-2.848,070), yang berarti bahwa jamban dengan kondisi udara sekitar jamban baik mempunyai peluang untuk digunakan sebesar 159,077 kali dibanding jamban dengan kondisi udara sekitar kurang baik, setelah dikontrol variabel lain.Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, masih adanya responden yang tidak mendapat pembinaan tenaga kesehatan dan masih adanya pemilik jamban yang tidak menggunakan jamban, maka penulis menyarankan agar pembinaan oleh tenaga kesehatan dalam bidang kesehatan lingkungan khususnya tentang penggunaan jamban harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkala (minimal satu kali dalam sebulan). Disamping itu, memberdayakan kembali kader kesehatan lingkungan yang telah ada dan membentuk serta melatih kader kesehatan lingkungan bila belum ada, akan membantu dan menambah jangkauan pembinaan kesehatan lingkungan khususnya tentang penggunaan jamban sampai tingkat desa. Mengingat pentingnya pengetahuan tentang jamban dalam praktik penggunaan jamban, penyebarluasan informasi tentang jamban kepada masyarakat perlu terus dilakukan, misalnya dengan pemberian leaflet tentang manfaat jamban. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pembangunan jamban adalah menciptakan kondisi udara sekitar jamban yang baik (tidak bau), antara lain dengan cara mengupayakan agar lekukan pada leher angsa menampung air dengan baik dan membuat lubang ventilasi jamban yang memadai. Ketersediaan air di jamban juga perlu diperhatikan, yaitu dengan membuat fasilitas penyediaan air (bak air). Dan untuk menunjang keberhasilan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman, khususnya tentang penggunaan jamban, maka kerja sama dengan instansi terkait perlu dilakukan secara baik.

---

Low utilization of latrine have been one of health problems which needs more attention since it plays major role in cutting the chain of infectious diseases. Government has been conducted efforts to increase the latrine utilization implemented in projects such as drinking water facility and family latrine project (Samijaga), water supply and environmental health project, the residential environment health improvement project, etc.

The aim of this research is to find out factors related to utilization of latrine. Factors under study included gender, education, knowledge, latrine type, source of latrine, placement of latrine, width of latrine, lighting, air surrounding the latrine, water supply, training by health personnel, and community leaders' concern.

The research was using cross-sectional study design. Survey was conducted through interview using questionnaire to 192 heads of family who have their own latrine as respondent. Analysis conducted were univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis using multivariate logistic regression.

The study found that the utilization of family latrine was 82,5%. The analysis showed that factors related to the use of latrine were knowledge, air surrounding the latrine, water supply, and training by health personnel. The most dominant factor was air surrounding the latrine with Odds Ratio (OR) of 159.077 (95% Cl: 8.8825-2848.070), which means that latrines with good surrounding air condition have 159.077 higher chance to be used compared to latrines with bad surrounding air condition, after controlled by other variables.

Based on the study results, some respondents had not been trained by health personnel yet and some latrine owners who never use their latrine, researcher suggested that training by health personnel emphasizing the use latrine should be increased and conducted periodically (at least once a month): Beside that, there is a need to empower the existing environmental health cadres and to attract and train the new ones, in order to extend the community education and extension about the use of latrine down to village level. Considering the importance of using latrine, the information regarding it should be continuously implemented, for example through leaflet distribution. Important thing to be considered when building a latrine is air condition surrounding the latrine (should be good and not smelly), for example by making sure that the goose neck could hold water well and by providing sufficient air ventilation. Latrine's water supply needs to be concerned as well, by providing water supply facility (water basin). To support the success of residential environmental health activities, particularly the utilization of latrine, good coordination with other related institutions should be implemented."

"Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku bidan di desa dalam melakukan rujukan kasus obstetri neonatal ke Puskesmas mampu PONED di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Penelitian dengan studi kuantitatif ini melibatkan 60 orang bidan di desa sebagai responden. Dari multivariat analisis didapatkan 3 variabel yang berhubungan secara signifikan. Variabel tersebut adalah: Pendidikan, pengetahuan tentang Puskesmas mampu PONED dan sistem rujukan, serta variabel umur. Variabel pendidikan merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya dalam penelitian ini.Disarankan kepeda Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong untuk: 1) Memfasilitasi bidan di desa yang berpendidikan PPBCIPPBA agar meningkatkan pendidikan. 2) Menynsun Renstra dalam rangka pengembangan SDM bidan di desa terutama bidan yang berpendidikan PPBCIPPBA. 3) Meningkatkan pengetahuan bidan di desa tentang Puskesmas mampu PONED dan sistem rujukan. 4) Mengupayakan program penyegaran bagi bidan di desa yang berurnur diatas 30 tahun untuk mengatasi kejenuhan dalam bekerja. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian semacam ini dengan desain kualitatif agar dapat menggali fenomena yang berkaitan dengan perilaku bidan di desa dalam melakukan rujukan kasus obstetri neonatal ke Puskesmas mampu PONED.

---

This study uses cross-S functional design which aims to get a prediction and the factors which related with behavior of the village midwives in to performing referral obstetric neonatal cases to health center services capable of BEONS in Lebong District Bengkulu. This quantitative study involved 60 the village midwife as respondents . From multivariate analysis found that 3 variables related to the significance. These variables are:education, knowledge about health center services capable of BEONS and referral systems, and age variable. Education variable Is the most dominant variable which related in this study.

Recommended to the Health Office Lebong district to: 1) Facilitate the village midwife educated PPBCIPPBA to improve education. 2) Develop a Strategic Plan in the context of human resource development, especially midwives who has education of PPBCIPPBA to improve it. 3) Increased knowledge of the village midwives in to health center service are able BEONS and referral systems. 4) Strive refresher program for the village midwives aged above 30 years to avoid the boredom of work. For further research is recommended to do this kind of research with a qualitative design to explore phenomena related to the village midwives behavior in performing referral obstetric neonatal cases to health center services capable of BEONS. "