Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa hubungan antara penanaman modal asing dan regulasi bisnis. Penanaman modal asing yang masuk ke ketiga Negara, Indonesia, Malaysia, dan Philipina akan diukur dengan menggunakan indikator regulasi bisnis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator regulasi bisnis yang dianalisa adalah memulai bisnis (jumlah prosedur, waktu, biaya, modal minimal), merekrut dan memecat tenaga kerja (indeks tingkat kesulitan untuk merekrut, indeks keterbatasan jam kerja, indeks tingkat kesulitan untuk memecat, biaya PHK), mendapatkan kredit (indeks kepastian hukum, indeks informasi kredit), penyelesaian perselisihan kontrak (jumlah prosedur, waktu, biaya) dan menutup bisnis (waktu, biaya, tingkat pengembalian modal). Dengan menggunakan model regresi linear kelima variable independent dianalisa dalam hubungannya dengan variable penanaman modal langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragamnya jumlah modal asing yang masuk ke tiga negara, variasi jumlah penanaman modal asing dapat dijelaskan dalam beragam tingkatan oleh indicator regulasi bisnis pada masing-masing negara penerima baik secara tezpisah maupun bersama-sama. Arah hubungan antam setiap indikator regulasi bisnis terhadap penanaman modal asing bervariasi pada setiap negara. Pada beberapa kasus, hasil yang kontradiksi pada indikator yang sama pada studi muncul, dan pada indikator lainnya menunjukkan hasil yang mendukung. Ketiga negara penerima modal asing tersebut memiliki regulasi yang berbeda terhadap penanaman modal asing sesuai perekonomian dan faktor lainnya. Karenanya mereka membangun regulasi bisnis yang hanya dapat diterapkan pada negara mereka sendiri. Untuk studi lebih lanjut terhadap penanaman modal asing dan falctor apa yang dapat mempengaruhi pergerakannya, akan lebih baik jika penelitian melibatkan perusahaan multinasional dan faktor lokasi dan lebih memperhatikan UKM, karena mereka sekarang memegang peranan penting dalam membangun perekonomian negara-negara berkembang.

---

This research investigates the association of Foreign Direct Investment and business regulation. Foreign Direct Investment inflow in each of three countries,Indonesia, Malaysia and Philippines will be measure by using business regulation indicators built by World Bank. The business regulations indicators being analyzed are: starting a business (number of procedures, time, cost, nlinimum capital), hiring and tiring workers (difficulty of hiring index, rigidity of hours index, difficulty of tiring index, Bring costs), getting credit ( legal rights index, credit information index), enforcing contracts (number of procedures, time, cost) and closing a business (time, Cost, recovery rate). Using the linear regression model the five independent variables were analyzed of their association with foreign direct investment variable.

Findings of this study show that in the case of foreign direct investment flow to the three host countries, Indonesia, Malaysia, and Philippines, the variance of amount of foreign direct investment can be explained in various degrees by host country business regulation indicators independently or jointly. The direction of the relationship between each business regulation indicators to the foreign direct investment varies hom country to country. In some areas, contradicting results compared to the studies investigating the same issue appears and in some area they show a supporting result. Those three host countries have different regulation toward foreign direct investment according to their economic conditions and other important factors. Therefore they build their own business regulations, which may only be applied in their own territory.

For future studies on foreign direct investment and what factors that could influence the movement, it would be likely more reliable if the research includes multinational companies and location factors and gives more attention to small and medium enterprises, as they are now play an important role in boosting many developing countries economic."

"Penelitian ini menganalisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi terhadap aliran penanaman modal di beberapa negara. Analisa difokuskan pada penanaman modal asing pada industri manufaktur di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan didasarkan pada data-data makroekonomi pada periode 1996 hingga 2001. Analisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan yang meliputi: (a) nilai tukar mata uang, (b) luas pasar, (c) tingkat pertumbuhan, dan (d) tingkat penetrasi usaha asing terhadap penanaman modal asing di bidang manufaktur dilakukan untuk setiap negara dengan menggunakan metode analisis regresi. Dengan menggunakan model regresi linier, analisis korelasi setiap variabel babas terhadap variabel terikat, yaitu tingkat penanaman modal asing, dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel babas dan untuk masing-masing negara. Selanjutnya dengan menggunakan model regresi multipel keempat variabel babas secara bersama-sama dianalisa korelasinya terhadap tingkat penanaman modal asing. Hasil analisa regresi ini kemudian dibandingkan secara deskriptif untuk setiap negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus aliran penanaman modal asing di sektor manufaktur untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, perbedaan tingkatan penanaman modal asing di negara-negara tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai tingkatan oleh faktor-faktor ekonomi di negara tujuan, baik secara terpisah maupun gabungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat nilai tukar mata uang, besar pasar, tingkat pertumbuhan dan penetrasi usaha asing. Korelasi antar tiap faktor negara tujuan dengan tingkat penanaman modal asing menunjukkan arah korelasi yang berbeda antar negara. Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang bertentangan dan juga mendukung penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.Untuk penelitian mendatang yang mencoba menganalisa fenomena penanaman modal asing dan factor-faktor yang menentukan sebaiknya mempertimbangkan satu pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyertakan faktor-faktor internal perusahaan penanam modal dan lokasi investasi sehingga keterkaitan antar berbagai faktor dan fenomena penanaman modal asing tersebut dapat dipahami secara lebih baik.

---

This thesis analyzes the correlations of host country economic factors to foreign investment flow and compares the correlations between countries. The analysis focuses on direct investment manufacturing in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, using macroeconomic data of the countries for the period of 1996 to 2001. Several host country economic factors, they are: (a) foreign exchange fluctuation, (b) market size, (c) level of development, and (d) penetration by foreign business were analyzed of their association to foreign equity investment made to the manufacturing sector in each country using regressions analysis method. The four independent variables were analyzed independently for their association with the dependent variables (foreign equity investment) using linear regression model in each country, and subsequently, using multiple regressions model, the four variables were jointly analyzed on their associations to foreign equity investment. Regression results were then descriptively compared to each country.

Findings of this study show that in the case of foreign equity investment flow to manufacturing sector in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, the variance of foreign equity investment in these countries can be explained in various degree by the host country economic factors (i.e. foreign exchange fluctuation, market size, level of development and penetration by foreign business), independently or jointly. The direction of the relationship between each host country factor to the equity investment varies from country to country. Contradicting and supporting results of the variable's associations also appear in the finding. The findings did not show significant statistic results.

Future studies attempting to examine foreign direct investment phenomenon and the determinant factors of such activity should consider a more comprehensive approach incorporating both MNC and location factors to understand the interplay of these factors better as well as to understand the phenomenon better."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Banyak penelitian telah menunjukkan efek positif dari investasi asing langsung (Inward FDI) pada pembangunan suatu negara. Namun, beberapa penelitian membantah dan menunjukkan efek sebaliknya. Dengan menggunakan sampel lima negara di Asia Tenggara (ASEAN) selama periode 1995-2005, makalah ini menganalisis faktor-faktor penentu kualitas institusional berdasarkan tiga indikator kualitas institusi yang terpisah yaitu: Rule of Law, Government Effectiveness, dan Regulatory Quality. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran investasi asing langsung (Inward FDI) terhadap kualitas kelembagaan suatu negara, khususnya di pasar negara berkembang. Oleh karena itu, random effect regressions dengan data sekunder telah diuji. Hasil penelitian menemukan bahwa penanaman modal asing secara parsial berpengaruh positif terhadap indikator- indikator yang digunakan di atas. Namun, beberapa determinan penting dikeluarkan dalam penelitian ini dan menjadi implikasi penelitian.

---

Many studies have shown the positive effects of foreign direct investment on a country's development. However, some studies argue and show the opposite effect. Using a sample of five southeast Asia (ASEAN) countries over the period 1995-2005, the paper analyzes determinants of institutional quality based on three separate indicators of institutional quality: Rule of Law, Government Effectiveness, and Regulatory Quality. This research aims to investigate the role of foreign direct investments on a country's institutional quality, specifically in emerging markets. Therefore, random effect regressions with secondary data were run. The research found that foreign direct investments partially affect positively to indicators used above. However, some essential determinants were excluded in this research and became the research's implication."

"ABSTRAKTren terbaru menunjukkan negara telah menetapkan banyak cara untuk mengundang investor asing, salah satunya adalah melalui pelonggaran kebijakan investasi. Keterbukaan peraturan seperti itu menyebabkan posisi yang tidak seimbang antara negara tuan rumah dan investor asing, serta meningkatnya pelanggaran tenaga kerja, sebagaimana dibuktikan oleh banyak kasus investor yang melarikan diri ketika melakukan investasi. Ini menunjukkan betapa pentingnyaketentuan perlindungan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan peraturan pelaksanaan tenaga kerja. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Investasi memastikan perlindungan tenaga kerja dan pendekatan pengaturan untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja. Suatu analisis akan memproyeksikan apakah pendekatan pengaturan tersebut akan menjadi solusi yang efisien terhadap masalah pelanggaran perburuhan. Situasi serupa dari para investor yang melarikan diri terjadi di Republik Korea, Prancis, dan Australia. Namun, dampak negatifnya terhadap tenaga kerjajauh lebih kecil daripada Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini lebih lanjut membahas bagaimana kontrol pengaturan FDI di Korea, Prancis dan Australia mengurangi pelanggaran perburuhan. Persamaan dan perbedaan akan ditemukan dalam hal prosedur hukum terkait pemberhentian kewajiban pekerja dan investor.Skripsi ini menyimpulkan bahwa verifikasi mengintegrasikan BKPM pada kegiatan investasi tidak cukup untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja Indonesia jauh lebih lemah daripada negara lain dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan persyaratan pelaporan.

---

ABSTRACTThe recent trend shows countries have established many ways to invite foreign investors, one of which is through easing investment policies. Such regulatory openness has led to imbalanced position between the host country and foreign investor, and increased labor violation, as evidenced by numerous cases of fleeing investor when disinvesting. This shows how significant the labor protectionprovisions in investment law and implementing regulations on labor. In light of Law No. 25 Year 2007 concerning Investment as implementing law containing labor protection in Indonesia, this research aims to identify how the Investment law ensures labor protection and regulatory approaches to prevent labor violation. An analysis would project whether such regulatory approach will be the efficient solution towards the issue of labor violation. Similar situations of fleeing investors occur in Republic of Korea, France, and Australia, however, the negative impact on labor is much lessen than Indonesia. Hence, this research further discusses how regulatory control of FDI in Korea, France and Australia reduces the labor violation. Similarities and differences will be found in terms of the legal procedure in dismissing workers and investors obligations. The research concludes that the BKPMs integrate verification on investment activities is not enough to prevent labor violation and Indonesia labor protection is much weaker than other countries with the absence of advance notification and reporting requirements"

"Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menarik lebih banyak Foreign Direct Investment karena persentase arus masuk FDI terhadap gross domestic product (GDP) relatif rendah dan distribusi arus masuk FDI antar koridor ekonomi tidak merata. Disamping kontribusi langsung dari FDI melalui pembentukan modal, paket FDI dan teknologi dan aset tidak berwujudnya telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui spillover effects. Studi ini menguji pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembentukan modal dan spillover effects atas kehadiran FDI dengan menggunakan regresi fixed effect model dari data panel yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2012. Hasil dari studi menunjukan bahwa arus masuk FDI ke Indonesia menghasilkan pembentukan modal dan spillover effects positif terhadap perusahaan perusahaan domestik. Hasil lebih lanjut menunjukan bahwa spillover effects meningkatkan produktivitas domestik dan menggeser production frontier ke tingkat yang lebih tinggi, yang berpengaruh pada peningkatan GDP per provinsi dan nasional. Pengaruh positif FDI terhadap pertumbuhan GDP dalam studi ini berimplikasi pada perlunya usaha lebih dari pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak arus masuk FDI.

---

The Government of Indonesia implemented policies to attract more foreign direct investment (FDI) since the percentage of FDI inflows over gross domestic product (GDP) was relatively low and the distribution among corridor in Indonesia was not prevalent. Besides its direct contribution through capital formation, FDI and its package of technologies and intangible assets has contributed to growth through spillover effects. This study examined the impact of FDI on Indonesia economic growth through capital formation and spillover effects of the presence of FDI using a fixed effect model regression of a panel dataset of 33 provinces in Indonesia from 2005 until 2012.

The results indicate that FDI inflows to Indonesia generate capital augmentation and positive spillover effects to domestic companies. The results further show that the spillover effects increase domestic productivity and shift the production frontier to a higher level, which results in an increase in provincial and national GDP. This finding implies that Indonesia needs extra effort to attract more FDI inflows. "