Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Hubungan Internasional, salah satu yang menjadi isu penting dan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan (power) adalah konflik, konflik menjadi hal yang permanen. Terjadinya konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah minyak. Program nuklir Iran yang sudah dimulai sejak tahun I960-an terus menjadi konflik Internasional tepatnya setelah revolusi Iran tahun 1979 sampai dengan 2004. Iran yang merupakan negara kelima terbesar perighasil minyak dunia mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan ekonomi, yaitu sebagai bahan energi pengganti minyak. Dalam perkembangan selanjutnya, nuklir Iran tidak pemah bisa dilepaskan dari isu politik Internasional. Hal ini terkait dengan efek nuklir yang bisa melampaui kedaulatan teretorial suatu Negara. Perebutan Hegemoni antara suatu Negara dengan Negara lain pun tak urung juga (bisa) menggunakan nuklir. Akibatnya, nuklir menjadi salah satu piranti efektif untuk memaksa menaklukkan lawan.Dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode case study Robert. K. Yin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Iran tetap mengembangkan program nuklirnya dan bagaimana masa depan nuklir di Iran di tengah konflik Internasional.Puncaknya pada awaI November 2004, parlemen Iran tetap berpegang dengan keputusannya, yaitu melanjutkan program nuklirnya dengan dalih untuk kemakmuran rakyat sebagai counter atas tudingan miring bahwa program nuklirnya digunakan untuk mendominasi Negara lain dan dapat memicu destruktivitas dalam skala masal. Dengan keputusannya pula Iran harus berjuang untuk meyakinkan dunia Intemasional dan IAEA bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.Dari sinilah penelitian ini menjadi penting, polemik panjang yang melibatkan kelompok kepentingan Internasional bermuara pada satu isu, yaitu program nuklir Iran. Dengan analisis nuclear detterence Theory dalam bingkai teori konflik, penelitian ini mengelaborasi program nuklir Iran dengan tetap berupaya menjernihkan persoalan secara proporsional.

---

In the International Relationship, the most important and permanent issue that can't be separated from "power" is conflict. Oil is one of "a power" that causes conflict. Iran's nuclear program began in 1960. This program has become an international conflict since Iran's revolution in 1979. Iran, the fifth oil country, was enlarging its nuclear program for economic need that was for oil material substitute. In the next, Iran's nuclear program, always, is a part of the International political issue. It was caused by the effect of nuclear that was beyond territorial sovereignty. Nuclear, also, can be used to take hegemony over between nations. Consequently, nuclear became one of the effective tools to conquer other countries.

The purpose of this thesis are to know why Iran decided to continue its nuclear grogram and how the future of Iran's nuclear program in International conflict. This thesis uses a positive paradigm with a Robert K. Yin's case study method.

In the beginning of November 2004, Iran's nuclear program was on climax. Iran's parliament stacked on their decision to continue the program. They said that the reason to continue this program was citizen's prosperity. But in fact, this was used as a counter opinion (to cover the issue) which said that Iran's nuclear program was used to dominate other country and caused massive destruction. Sticking to their decision, Iran have to make International and IAEA believe that this program for peace only.

Long polemics, many interesting groups involved, resulted one issue that is Iran's nuclear program. Using the analysis of nuclear deterrence theory, this research try to analyze this problem in the proportional way. It is the importance of this research."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori nuclear deterrence strategy untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variable ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasi bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

---

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or resiprocal interaction between variables. Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and ofensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, ofensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its ofensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America?s domination to intimidate and influence North Korea."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"Kepentingan Iran mengembangkan kembali program nuklirnya adalah merupakan upaya pertahanan diri dalam mengantisinasi segala bentuk ancaman yang datang baik secara tiba-tiba atau terencana. Upaya memperkuat kekuatan bargaining politiknya melalui pengaktifan kembali program nuklir merupakan kebijakan yang strategis. Peningkatan kekuatan militer Iran merupakan suatu bentuk sikap waspada Iran atas fenomena yang terjadi saat ini, yaitu semakin meluasnya "penguasaan" wilayah Amerika Serikat di Timur Tengah, hingga beberapa negara Arab sudah berada di bawah kontrolnya, ditambah invasi dan pendudukannya di Irak, serta melemahnya sikap Libya yang bersedia menghentikan program nuklirnya atas permintaan Barat. Hegemoni Amerika Serikat sangat mengancam wilayah teritorialnya, karena Amerika Serikat telah memobilisasi pasukannya di berbagai wilayah yang berdekatan dengan Iran hingga menjepit Iran diantara wilayah penguasaannya.Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang hingga sekarang belum bisa dikendalikan oleh Washington, serta kilang-kilang minyaknya yang belum dikuasai oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi minyak Barat. Iran adalah penghasil minyak terbesar kedua dunia, setelah Arab Saudi dan Irak pada urutan ketiga. Selain itu, dengan dimilikinya persenjataan nuklir maka Iran akan menjadi kekuatan penyeimbang di Timur Tengah terhadap kekuatan Israel yang selama ini menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Program nuklir Iran setidaknya bisa dijadikan sebagai komunikasi politiknya dalam menghadapi ancaman yang akan datang dan menimalisir ancaman tersebut.

---

Importance of Iran develop to return its nuclear program is represent effort of defender of its self in anticipating all the form of incoming threat either through sudden of planned. Efforts strengthen strength of his political bargaining through reactivation of nuclear program represent strategic policy. Make-Up of strength of military of Iran represent an form of attentive attitude of Iran Or phenomenon that happened in this time, that is progressively the wide-speeding of " domination" regional of Middle United States In the East, till some State of Arab have under his control, is added by invasion and occupying it in Iraq, and also wear away it attitude of Libya readying to discontinue his nuclear program by request of West. Hegemony of United States very menace region territorially, because United States mobilization of his team have in various nearby region with Iran till nip Iran of among region of his domination.

Iran, is one of State in the East which until now not yet can be controlled by Washington, and also his refinery is which not yet been mastered by company of explores of West oil. Iran is producer of biggest oil of world second, after Arab of Saudi and Iraq of at third sequence. Others, owned of nuclear weapons hence the Iran will become strength of middle compensating In the East to strength of Israel which during the time become strength of middle dominant In the East. Nuclear Program of Iran at least can be made by as his political communications in face of coming threat and of the threat."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"ABSTRAKSebagai negara populasi Muslim terbesar di dunia, masuknya pertimbangan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia merupakan atribut yang tidak dapat dinegasikan. Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana Indonesia memainkan kartu Islam dalam aktivitas diplomasi, khususnya dalam kasus menjembatani ketegangan krisis nuklir Iran periode 2004-2014. Dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi niche mdash;penekanan pada praktik diplomasi negara yang dimotivasi oleh pencarian kesempatan untuk secara konstruktif mengambil peran global dengan mengevaluasi celah yang ditawarkan di tingkat sistemik dan elemen yang dipersepsikan menjadi kekuatan diplomasi negara di dalam hal ini kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mdash;ditemukan bahwa elemen Islam secara aktif dimasukan oleh Indonesia sebagai atribut diplomasi niche untuk meningkatkan reputasi simbolisnya sebagai middle-power maupun fungsi instrumentalnya di tingkat internasional. Khususnya dalam kasus Iran, skripsi ini menganalisis bahwa Indonesia menerjemahkan posisinya sebagai bridge-builder dengan mengambil pendekatan yang imbang; merefleksikan dilema yang dihadapi Indonesia dalam dinamika tarik menarik kepentingan oleh berbagai negara yang terlibat dalam negosiasi di lapangan dan pertautan yang tidak terpisahkan antara realita internasional dengan domestik.

---

ABSTRACTAs the largest Muslim population in the world, the incorporation of Islamic attribute in the conduct of Indonesian foreign policy calculation can hardly be negated. This paper aims to see how Indonesia implemented the Islamic card in its diplomacy, particularly within the case of bridging the heightened global tension on Iranian nuclear crisis. Using the conceptual framework of niche diplomacy mdash that is a diplomacy practice motivated by a countries evaluation on its perceived diplomacy strength in this case motivated by the fact that it is the largest Muslim populated country and the availability of niche rsquo opportunities offered in the systemic level in order to take a constructive role in the evolving complexity of global affairs mdash this paper finds that Islamic factors were actively projected in Indonesia rsquo s niche diplomacys strategic elements to increase its symbolic reputation as a middle power country and to secure its instrumental momentum in leveraging further international roles. In the case of Iran, Indonesia translated its position as a bridge builder by taking a balanced approach reflecting the dilemmatic dynamics of interests in the international negotiation table and inseparable linkage between international domestic realities. "