Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis tries to answer problems of characteristic of voters, influence of patron-client relation, party identification, campaign program, popularity of candidates on voting behavior, and tendency of voting behavior in local election in Depok of 2005-20010.To examine those problems, some theories are applied. They are theory of patron-client from James C. Scott, theory of party identification of McAllister, Kavanagh and Denver, and theory of rational choice from Anthony Dawn and Hugh Ward. The research uses descriptive method. Primary data is collected from questionnaire distributed to 110 respondents and in-depth interview with 9 key informants. Secondary data is search from research reports, journals, books, mass media, and official document form KPUD and Kota Depok.The result of the study shows that the characteristic of voters from candidates from nationalist party tends to be heterogenic. Meanwhile, the characteristic of voters from religious parties tend to be homogeny and exclusive. Other finding is that the influence of patron-client relation tends to be weakening. Oppositely, party identification, campaign program, and popularity of candidates tend to be strong.Subsequently, tendency of voting behavior in the direct election of mayor and vice mayor of Depok is more various, rational, and predictable. It is similar with the general tendency of voting behavior in local election from 2005.In conclusion, the theory of patron-client is not appropriate to explain the tendency of voting behavior, compare to theory of party identification and rational choice. The implication is that perspective of sociology has loosed its relevance and ability to explain compare to perspective of psychology and rational choice."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan faktor apakah yang signifikan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan tersebut, serta mengapa faktor tersebut sangat berperan. Tujuan penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pilkada dan faktor yang signifikan mempengaruhi periiaku pemilih tersebut serla mengapa faktor tersebut sangal berperan.Penulis menggunakan teori demokratisasi, sistem pemilu, politik lokal, modal sosial dan jaringan sosial, partisipasi politik, dan teori perilaku pemilih (voting behavior). Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif analisis, sebagai unit analisis adalah para pemilih (populasi) dengan metode pengambilan sampel yaitu cluster sample pada tiga kelurahan sampel terdapat 9.347 populasi, menggunakan rumus Slovin diperoleh 99 responden. Teknik pengumpulan data berupa survai dengan penyebaran kuesioner (angket) kemudian hasilnya dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi data dengan program SPSS serta wawancara.Dari pertanyaan penelitian di alas ditemukan bahwa faklor karakteristik sosial dan orientasi kandidat merupakan faktor yang cukup mempengaruhi perilaku memilih, sedangkan faktor orientasi partai, dan orientasi isu serta pengaruh kepemimpinan kurang mcmpengaruhi perilaku pemilih. Selanjulnya di antara faktor karakteristik sosial dan orientasi kandidat ditemukan bahwa faktor orientasi kandidat merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pilkada. lndikasi yang ditemukan dari Faktor orientasi kandidat adalah karisma atau wibawa kandidal, popularitas, kemampuan atau kecakapan, dan sentimen primordial.lmplikasi teoritisnya bahwa faktor orientasi kandidat bukan satu-satunya faktor yang signifikan mempengaruhi orilaku pemilih dalam pilkada di Kota Ternate, tetapi masih ada faktor lain yang masih harus diteliti yaitu faktor kesetiaan, kepatuhan dan atau ketundukkan pemilih yang terbentuk karena pengaruh kekuasaan dominasi dari Kesultanan Temate terhadap perilaku pemilih.

---

This research is done to answer the question of what are the factors that influence voting behaviour in the election of local leader, which one is or are significant to it, and why they ate significant. The aims of the research are identifying factors that influence voting behaviour in local election, identifying the significance of those factors, and why they are significant.

The research applies theories of democratization, systems of election, local politics, social capital and social network, political participation, and voting behaviour. The category of the research is qualitative and the type of the research is descriptive analytic. The unit of analysis is the voters in the election (population). By using cluster sample in three townships, the population is identified that there are 9,347 voters as population and 99 of them are chosen applying Slovin fonnula. To collect data, survey is used by distributing questionnaire then the result is analysed in frequency and data tabulation using SPSS and interview.

From the questionnaire, it is found that social characteristic and orientation of candidates are fairly influence voting behaviour. Meanwhile, party orientation factor and issue orientation and also leadership are not very significant to influence voting behaviour.

Theoretical implication in the research is that candidate orientation is not the only significant factor in influencing voting behaviour in local election of Temate, however there are other factors that must be studied further, which are allegiance, compliance, andfor compliance of the voters which is shaped by domination of power from the Sultanate ofTemate on voting behaviour."

"Tesis ini berupaya memperlihatkan bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan oleh panai politik di Kota Depok menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005. Studi ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh tiga parpol (PKS, PD dan PAN) untuk pcncalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang mengkaji sifat proses rekrutmen, apakah bersifat terbuka atau tertutup, berorientasi pada achievement oriented style (kecakapan) atau ascriptive style (ketokohan). Studi ini melihat bahwa keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seseorang berkaitan dengan beberapa faktor seperti ketokohan, kemampuan finansial, keturunan, latar belakang organisasi, agama, gender serta pendidikan dan pengalaman.Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan kunci dan telaah terhadap dokumen tertulis yang bersumber dari dokumen partai maupun artikel Surat kabar.Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa rekrutmen untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya tidak melibatkan masyarakat secara mendalam sehingga menimbulkan protes dan pengalihan dukungan dari kader partai politik kepada calon lain di luar yang ditetapkan partainya.Studi ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen relevan dalam memahami proses rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti Indonesia.

---

This thesis aims to discuss the process of political recruitment conducted by political parties in Depok for the Direct Mayoral Election in 2005. This study only focuses on the discussion of recruitment process conducted by three political parties' (PKS, PD and PAN) to select the candidates for the election.

Analysis to the recruitment process employs theories of recruitment that analyze the nature of recruitment process, whether it is open or closed, achievement oriented style or astrictive style. The study shows that the decision to recruit or not to recruit someone is related with several factors such as figure, financial capability, descends, organizational background, religion, gender as well as education and experience.

The research undergoes several phases; data collection is conducted through in-depth interview with key informants and a review of some documents from the parties or articles in the newspaper.

The study finds that recruitment for the prospective Mayor and Deputy Mayor of Depok does not involve the community at large so it triggers protests and shift in support from the cadres that eventually give their votes to the candidates from other parties.

This study shows that the theories of political recruitment are still relevant in analyzing recruitment process in the countries that are still in the stage of consolidation towards democracy, including Indonesia."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi Pilkada Makassar yang merupakan satu-satunya pilkada calon tunggal yang berakhir dengan kekalahan calon tunggal. Pasangan calon tunggal yang kalah bukan petahana maupun kerabat petahana. Pertanyaan penelitian adalah mengapa terjadi pilkada calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah serta bagaimana dinamika kompetisi yang terjadi? Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan teori boundary control Edward Gibson (2012) dan antagonistic cooperation Heinrich Best (2010) serta otonomi elit Etzioni-Halevy (1993). Argumen penelitian adalah terjadi kerja sama antagonistik antar elit serta dinamika boundary control antara petahana walikota dan penantang yang menyebabkan pilkada menjadi kompetisi calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah. Pilkada calon tunggal terjadi karena keberhasilan nasionalisasi oleh penantang melalui pelibatan elit nasional. Terdapat dua mekanisme pelibatan elit nasional yaitu melalui party-led transitions dan center-led transitions. Petahana hanya berhasil merespon party-led transitions dengan mendaftar melalui jalur perseorangan. Petahana tidak dapat bertahan menghadapi center-led transitions sehingga didiskualifikasi. Setelah pilkada calon tunggal terjadi, petahana melakukan penguatan (boundary strengthening) melalui parokialisasi kekuasaan, sebagai respons terhadap gugatan hukum lawan yang menyebabkannya didiskualifikasi. Parokialisasi kekuasaan terjadi berupa penguatan birokrasi dan RT/RW serta mobilisasi isu ke ruang publik secara maksimal. Saat bersamaan pasangan calon tunggal gagal mempertahankan boundary opening dengan lemahnya citra figur. Koalisi pasangan calon tunggal lemah dalam mengantisipasi banyaknya kepentingan strategis pada kolom kosong seperti proyeksi elit untuk pilkada berikutnya, munculnya sentimen negatif terhadap korporasi politik, protes atas party-led transitions dalam penetapan calon serta respon terhadap dinamika politik berdasar nilai budaya lokal. Pilkada Makassar terdiri dari dua fase interaksi elit yang melibatkan elit lokal, elit nasional dan elit partai politik berupa mekanisme penguatan diri dan pelemahan terhadap lawan.

---

Makassar local election was the only one single-candidate election which the candidate failed to win the election. The failed single-candidate were not an incumbent nor had relationship with the incumbent. The research questions are: Why did the single candidate election happen, why did the single-candidate could be failed and how did the dynamic competition among elites The research was conducted by qualitative method using Edward Gibson`s (2012) boundary control theory, antagonistic cooperation theory of Heinrich Best (2010) and elite autonomy theory of Etzioni-Halevy (1993). The research argument is there were elites antagonistic cooperations as well as dynamic of boundary control between incumbent of mayor and his competitors which caused the election turned into single-candidate election then ended up with the failed of single-candidate. The single-candidate election caused by the success of opposition nationalization carried out by national elites. There were two transitions which national elites involved i.e. through party-led transitions and center-led transitions. The incumbent did the boundary strengthening after the party-led transitions by registered as a candidate independently (without political party stripe). The incumbent failed to do boundary strengthening after the center-led transitions which caused him to be disqualified from the election. As the single-candidate election ensued, the incumbent did boundary strengthening by parochialization of power in response to the opposition`s lawsuit that had caused him been disqualified. Parochialization of power consisted of the strengthening of bureaucracy, RT/RW, as well as the mobilization of issues to the public. At the same time the single candidate failed to maintain their boundary opening with the weakness of candidates in political experiences. The coallition could not anticipated many important interests of its opponent (kolom kosong) such as many elites strategies for the next election, negative sentiment of political corporation, protest over party-led transitions and respons to political dynamic based on local culture. Makassar local election consists of two elit interaction phases which involved of local elites, national elites, and political party elites such as self-strengthening and weakening against the opponent."

"Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia,Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum hams lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini."

"Penelitian ini akan mengungkap pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih untuk rnemilih pasangan Zulkifli AS-dr. Sunaryo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005. Penelitian ini rnenggunakan teori perilaku memilih (voting behavior) dengan menggunakan dua pendekatan untuk mengimplementasikan teori. Pertama, pendekatan sosiologis didukung oleh teori Cunning Jr, Wise tentang pengaruh etnis dan teori Cunning, Jr, Wise, P.A. Peterson dan Lawrence E. Rose tentang pengaruh latar belakang geografis. Kedua, pendekatan psikologis yang didukung oleh teori Jhon Kessel tentang identifikasi kepartaian, teori Hugh A. Bone dan Austin Ranney tentang orientasi pemilih terhadap kandidat dan teori Teori Harold D. Clarke, Cumming Jr dan David Wise tentang orientasi pemilih terhadap isu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan 109 responden pemilih pasangan Zulkifli AS-dr.Sunaryo yang terpilih melalui teknik pengambilan sampel acak sistematis di tiga kelurahan yang dianggap mampu menjadi representasi tingkahlaku memilih masyarakat kota Dumai pada pilkada Dumai tahun 2005 dan studi literatur.Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memilih pasangan Zulkifli AS-dr. Sunaryo karena pengaruh orientasi kandidat, orientasi isu, ajakan tetangga dan teman-teman dekat, dan kekecewaan pada calon incumbent. Sedangkan faktor satu suku dan satu daerah tempat tinggal ditemukan tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pemilih. Selain ilu, ajakan keluarga dan ajakan tim sukses juga ditemukan, tetapi hal itu hanya berpengaruhi pada pilkada politik sebagian kecil pemilih pasangan Zulkifli AS- dr. Sunayo.Dalam penelitian ini, teori yang dikemukakan oleh Hugh A. Bone dan Austin Ranney tentang kuatnya pengaruh kandidat terhadap pilihan politik pemilih ditemukan terbukti. Selain itu teori yang dikemukakan Harold D. Clarke, Cumming Jr dan David Wise bahwa isu berpengaruh langsung terhadap pemilih juga terbukti.

---

This study reveals factors that influenced voters to vote Zulkfli AS-Sunaryo on Dumai major and vice major election which was held on 2005. This research use voting behavior theory and use two approach in implementing this theory. First, Sociologic approach which are supported by Cumming and Wise with his Geographic theory and PA Peterson and Lawrence E. Rose with their Ethnic Theory. Second, Psychological approach is supported by Jhon Kessel with his Party Identification theory, Hugh A.Bone and Austin Ranney with their Candidate Orientation theory, and Harold D. Clark, Cumming and Wise with their Issue Orientation theory.

The data collected by using structured interview of 109 who vote for Zullcifli-Sunaryo which is chooses through a systematic random sampling in 3 districts. It is assumed that this district represent voting behavior of Dumai's people on major election held on 2005.

This research found that most of voters vote Zulkifli-Sunaryo because of the influence or candidate orientation, issue orientation, neighbofs and friends courage, and the disappointment to incumbent candidate. Meanwhile, it found that ethnic factor and domain has no influence to voter?s decision- Neighbours courage and success team courage only affect a small number of Zulkifli-Sunaryo voters.

In this research, theory implied by Hug A Bone and Austin Ranney are proved. It is proved that candidate orientations affect the choosing. Another theory which is implied by Harold D Clarke, Cumming Jr and David Wise also proved in this research."

"Penelitian ini menganalisis situasi sosial masyarakat Sibolga sejak awal berdirinya Kota Sibolga sampai pada pemilihan Walikota Sibolga periode 2015-2020. Dengan judul penelitian “ORANG BATAK DAN URANG PASISI DI SIBOLGA;Suatu Kajian Tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Walikota Sibolga Periode 2015-2020.” Penelitian ini mendapat realita perubahan situasi sosial masyarakat Kota Sibolga terkini berdialektika dengan kondisi politik dan religi yang aktif, secara internal, masyarakat Kota Sibolga terbagi atas tiga kelompok etnik, yakni: etnis Batak Toba,Urang Pasisi dan etnis migratif lainnya. Ketiga kelompok etnik ini turut membawa pengaruh religi pada praktik kehidupan yang berimbas pada perilaku politik masyarakat Kota Sibolga. Sibolga secara geografis merupakan kota administratif yang berada dibawah naungan Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan sudut pandang sejarah untuk dapat mengungkapkan latar belakang terjadinya fragmentasi etnik Batak di daerah Pesisir Sibolgga dan mengkombinasikannya dengan realita kultural masa kini; sosial media untuk mendapatkan data penelitian yang bersifat sinkronik dan diakronik. Pengungkapan kontestasi politik yang terjadi dengan pertautan sejarah dengan realita sosial media berupaya memberikan gambaran etnografi yang bersifat holistik dan menjelaskan perjumpaan dimensi sejarah migratif, politik, kultural dan religi dalam fenomenaetnisitas.Pada mulanya masuknya religi dari luar ke tanah Batak menyebabkan terjadinya fragmentasi kultural, religi dan politik; masuknya agama Islam ke tanah Batak dan meninggalkan nilai budaya Batak dengan alasan utama praktik keagamaan yang menolak bentuk praktik budaya leluhur Batak, begitupun dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang turut menanggalkan nilai budaya Batak karena alasanalasan keagamaan, terdapat bagian ketiga kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan nilai budaya Batak hingga ruang dan waktu masa kini. Pada perkembangannya, etnik Batak bermigrasi ke wilayah pesisir Sibolga dengan turut membawa fragmentasi perspektif terhadap nilai-nilai religi yang kemudian turut menjadi dimensi kontestasi pada ranah politik pemilihan walikota Sibolga tahun 2015-2020. Kontestasi politik yang terjadi adalah bias dari larutnya nilai religi dalam kehidupan masyarakat Sibolga dan turut meminggirkan nilai-nilai kultural sebagai nilai yang awalnya diadopsi pada praktik kehidupan sehingga memunculkan ruang rekonstruksi etnik pada kehidupan masyarakat pesisir Sibolga yang adaptif terhadap kehidupan keseharian masa kini.

---

This study analyzes the social situation of the Sibolga since the inception of the Sibolga until the election of the Mayor of Sibolga for the 2015-2020 period. With the title of research ORANG BATAK AND URANG PASISI; A Study of Identity Politics in the Election of the Mayor of Sibolga 2015-2020.

This study found the reality of changes in the social situation of the Sibolga in a current dialectic with political and religious conditions, internally, the Sibolga people was divided into three ethnic groups, namely: Toba Batak, Pesisir and other migrative ethnicities. These three ethnic groups also have a religious influence on the practices of life which have an impact on the political behavior of the people of Sibolga. Sibolga is

geographically an administrative city under the auspices of the Province of North Sumatra.

At first the entry of religions from outside into the Batak land caused cultural, religious and political fragmentation; the entry of Islam into the Batak land and leaving the cultural values of the Batak with the main reasons of religious practices that reject the forms of cultural practices of the Batak ancestors, as well as the entry of Christianity into the Batak land which helped strip the Batak cultural values for religious reasons,

there is a third part of the community while maintaining the value of the Batak culture up to the present time and space. In its development, the Batak ethnic group migrated to the Sibolga coast by contributing to the fragmentation of perspectives on religious values which later became a dimension of contestation in the political realm of the election of the mayor of Sibolga in 2015-2020. The political contestation that occurred was a bias from the dissolution of religious values in the lives of Sibolga people and helped marginalize cultural values as values originally adopted in life practices so as to bring up ethnic reconstruction space in the lives of Pesisir Sibolga peoples which are adaptive to today's daily life. This study uses a historical perspective to reveal the

background of ethnic fragmentation in the Sibolga coastal area and combine it with current cultural realities; social media to get research data that is synchronous and diachronic. Disclosure of political contestation that occurs with the linking of history with the reality of social media seeks to provide a holistic ethnographic picture and explains the encounter of migratory, political, cultural and religious historical dimensions in the phenomenon of ethnicity. "

"Program One Day No Rice yang merupakan sebuah himbauan untuk melaksanakan gerakan ?sehari tanpa nasi? yang dituangkan dalam Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan sudah berjalan sejak September 2011 lalu. Program yang menekankan terhadap Diversifikasi pangan atau yang biasa dikenal dengan istilah penganekaragaman pangan menghimbau secara khusus Aparatur PNS Kota Depok, secara umum masyarakat Kota Depok untuk ikut serta dalam implementasi program ODNR tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program ODNR di Kota Depok berdasarkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari empat tepat (tepat kebijakan, tepat pelaksananya, tepat target, dan tepat lingkungan). Selain itu dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Aparatur PNS Kota Depok sudah berjalan dan masih berjalan sampai saat ini dengan pemahaman yang berbeda-beda oleh masing-masing PNS, dalam mengimplementasikan program ODNR memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Terdapat hambatan baik dari segi supply, produksi, distribusi dan strategi pemasaran.

---

One Day No Rice program that is a call to implement the movement "one day without rice" as outlined in Circular Letter depok mayor number 500/1688 about Food Security has been running since September 2011. Program that emphasizes the diversification of food or commonly known as food diversity specifically urged civil servants Apparatus Depok, in general people depok to partake in implementation program ODNR (One Day No Rice), Depok City community in general to participate in the implementation of the ODNR program. This study aimed to describe the ODNR (One Day No Rice) Program Implementation in Depok city (based on Circular Letter of Depok Mayor Number 500/1688 about Food Security). Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research.

The results of this study can be seen from four right (right policies, the right executive, right targets, and the right environment). moreover the results of this study stated that the implementation is done by civil servants Apparatus Depok is already running and is still running until now with a different understanding by individual civil servants, in implementing ODNR program provides benefits in terms of health. There are barriers in terms of supply, production, distribution and marketing strategies."

"Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah korban pelanggaran hak kebebasan beragama terbanyak dalam kurun waktu 2007-2020. Melihat kondisi ini, pemerintah justru membatasi hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Depok melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari aktivitas yang menyimpang dari agama Islam, dan berbagai alasan lainnya. Peneliti mempertanyakan kesesuaian dari Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok terhadap hak kebebasan beragama dan dampaknya terhadap hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, seperti buku, artikel ilmiah, kronologi penyegelan masjid, duplik, dan berita. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok melanggar hak kebebasan beragama karena dasarnya keliru, tujuannya tidak dibenarkan jaminan hak kebebasan beragama di International Covenant on Civil and Political Rights, adanya intervensi forum internum, pembatasan forum eksternum yang keliru, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah karena aliran “menyimpang” yang melanggar hak kebebasan beragama. Dampaknya, kegiatan dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok disegel, papan nama organisasi dilarang, terjadi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang mengganggu ibadah Jemaat Ahmadiyah, timbulnya stigma buruk dari masyarakat di Kota Depok, dan tidak adanya perlindungan dari tindakan melawan hukum terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok dari pemerintah.

---

Jemaat Ahmadiyya Indonesia has been the most significant victim of religious freedom violations between 2007 and 2020. Despite this situation, the government has further restricted the religious freedom of the Jemaat Ahmadiyya in various regions in Indonesia, including in Depok through Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok. This regulation aims to maintain public order and tranquility, then monitor Ahmadiyya activities to prevent deviations from Islam, and other reasons. The research questions are the suitability of Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 with the right to religious freedom and its impact on the religious freedom of the Ahmadiyya community in Depok. The researchers collected data through interviews, field observations, and analyses of relevant regulations and literature, such as books, academic articles, mosque sealing chronology, responses, and news. Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok violates the right to religious freedom due to its erroneous foundation, unjustified objectives that contradict the guarantees of religious freedom under the International Covenant on Civil and Political Rights, forum internum intervention, erroneous forum externum restrictions, as well as monitoring and supervision of the Ahmadiyya community based on the "deviant" label, which infringes upon their right to religious freedom. As a consequence, Ahmadiyya activities and mosques in Depok have been sealed, organizational signage has been banned, and disruptive monitoring, mentoring, and supervision have been imposed on Ahmadiyya worship. The Jemaat Ahmadiyya community in Depok faces negative stigmatization from the local society, and the government fails to provide protection against illegal actions taken against the Ahmadiyya community in Depok."