Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah bahwa tukar menukar aset tanah dan bangunan negara merupakan cara yang efektif dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan departemen/lembaga terhadap gedung/kantor dan atau perumahan beserta fasilitasnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu menampung kebutuhan departemen/lembaga tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai syarat-syarat tukar menukar secara umum, syarat-syarat perjanjian tukar menukar, pelaksanaan perjanjian tukar menukar serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan cara penyelesaian. Metode yang dipergunakan penulis dalam tesis ihi adalah bersifat eksplanatoris yaitu memberikan gambaran yang jelas sistematis dan akurat mengenai analisa permasalahan.Kesimpulan dari penulisan ini adalah secara umum persyaratan aset negara yang akan ditukarkan ini adalah bahwa aset tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUM), adanya kebutuhan akan bangunan baru untuk kepentingan departemen/lembaga, serta aset tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan disebabkan bangunannya yang telah lapuk atau secara teknis tidak layak lagi digunakan. Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh PT. Rukun Makmur Indah selama 18 bulan dan tidak terdapat suatu pelanggaran/wanprestasi di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Mengenai pelanggaran/wanprestasi dan cara penyelesaiannya diatur di dalam perjanjian tersebut yang intinya penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah. Saran dalam penulisan tesis ini adalah diharapkan supaya dibuat suatu penetapan nilai tanah berdasarkan NJOP dan harga umum, supaya dibuat suatu peraturan untuk membatasi jangka waktu proses awal tukar menukar, perlu dibuat peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur secara Iebih lengkap tentang aset tanah dan bangunan negara."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance."

"ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukanberasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaannegara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Olehkarenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaanNegara bukan pajak.Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauankewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatanpenerimaan negara tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatifdimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan ataukaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupayamenggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahantanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yangmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulandata penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapatmeningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yangdilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaanNegara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan olehperubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-UndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian internpemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negarabukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapatditerima masyarakat.

---

AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is notoriginating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerningNon-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has importantmeaning and role in the financing of state governance and national development.Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasingNon-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency asthe internal auditor of the Indonesian government and what are the matters whichbecome obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.This study is a qualitative research with a normative juridical approach which isintended to understand law reviewed only as regulations or principles. Thespecification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the socialphenomena which become main issue without making hypotheses and statisticalcalculations.The research took place in Jakarta where the Finance and DevelopmentSupervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performsinternal supervision of state financial accountability through audit, review,evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collectionof the data is done by documents or literature study (secondary data) which canprovide the information relating to the scope of the study.Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance andDevelopment Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue mayincrease state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can alsoreduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover otherpotential Non-Tax State Revenue.The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by theamendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit ofthe Management and Accountability of the State Finance, and the law concerningRegional Government and the weakness of the government internal control system.These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-TaxState Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits."

"Laporan Magang ini dibuat dengan beberapa tujuan. Tujuan utama Laporan Magang ini adalah mengevaluasi prosedur atau perlakuan audit yang dilakukan oleh KAP Ralph khususnya pada prosedur pencarian liabilitas tidak tercatat (search for unrecorded liabilities) atau yang akan banyak disebut sebagai SURL pada PT MFG dan pendapatan pada PT ASY. Pencarian liabilitas tidak tercatat adalah bagian dari prosedur audit utang usaha dan merupakan prosedur audit wajib bagi perusahaan. Pencarian liabilitas tidak tercatat dibagi menjadi paid dan unpaid. Sementara untuk pendapatan, KAP Ralph menggunakan prosedur audit Three-Way Match dan Five-Steps Model. Setelah prosedur tersebut, evaluasi dilakukan dengan pencocokan dengan asersi, serta apakah prosedur audit secara umum yang dilakukan KAP Ralph sudah sesuai dengan pedoman dan regulasi yang sudah ditentukan, seperti sample, materialitas, dan lainnya. Berdasarkan evaluasi yang penulis lakukan, semua aasersi yang berlaku untuk masing-masing prosedur audit sudah tercapai dilakukan oleh KAP Ralph. Tujuan lain dari pembuatan Laporan Magang ini adalah membahas refleksi diri atas program magang yang sudah penulis ikuti selama tiga bulan. Hasil pembahasan refleksi diri tersebut bisa menjadi analisis penulis untuk mengetahui peningkatan nilai-nilai dalam diri serta bagaimana penulis menghadapi hal yang berjalan baik dan hal yang berjalan kurang baik. Analisi tersebut bisa menjadi langkah penulis untuk menentukan karir di masa depan.

---

This Internship Report was created with several objectives. The main objective of this Internship Report is to evaluate the audit procedures or treatment carried out by KAP Ralph, especially in search for unrecorded liabilities or what many would call SURL at PT MFG and income at PT ASY. Search for unrecorded liabilities is part of the accounts payable audit procedure and is a mandatory audit procedure for companies. Search for unrecorded liabilities is divided into paid and unpaid. Meanwhile, for revenue, KAP Ralph uses the Three-Way Match and Five-Steps Model audit procedures. After these procedures, an evaluation is carried out by matching the assertions, as well as whether the general audit procedures carried out by KAP Ralph are in accordance with predetermined guidelines and regulations, such as samples, materiality, and others. Based on the evaluation carried out by the author, all assertions that apply to each audit procedure have been achieved by KAP Ralph. Another aim of making this Internship Report is to discuss self-reflection on the internship program that the author has participated in for three months. The results of the self-reflection discussion can be used as an analysis by the author to determine the increase in personal values ​​and how the author deals with things that are going well and things that are not going well. This analysis can be a step for the author to determine his future career."

"Pada masa lalu pengembangan wilayah eksplorasi migas tidak terlalu komplek, namun seiring perjalanan waktu cadangan reservoar yang tersisa memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan dikategorikan marginal. Perlu upaya ekstra untuk dapat mengembangkan wilayah marginal menjadi proyek bernilai ekonomis. Lapangan X adalah ladang minyak berlilin marginal yang tidak memiliki kecukupan tekanan reservoar, sementara Y adalah lapangan gas kecil terletak tidak jauh dari X. Dalam penelitian ini penulis menyajikan skema pengembangan terintegrasi antara lapangan minyak marginal X dengan memanfaatkan produksi gas lapangan Y, untuk injeksi, gas angkat dan bahan bakar.Tahapan metodologi 1. menentukan parameter penyusun kerangka dasar, 2. merangkai menjadi beberapa konfigurasi, 3. kajian teknis, 4. kajian ekonomi. Hasil yang belum optimal mendorong dilakukannya rekayasa teknik, yaitu integrasi dengan ladang gas Y. Opsi tunggal terpilih disimulasikan terhadap parameter sensitifitas untuk mengetahui titik kritis operasi. 5. Optimasi manajemen resiko melalui lokakarya HAZID/ HAZOPS guna melihat dan memastikan sistem telah memiliki proteksi yang baik.Total investasi (USD) CAPEX 270 MM dan OPEX 340 MM, mampu menghasilkan pendapatan 1,068 MM, porsi Pemerintah 349 MM (33%), porsi Kontraktor 110 MM (10%), cost recovery 609 MM (57%), IRR 12.8% dan POT 3.8 tahun. Usulan proyek menguntungkan, biaya investasi dapat dikembalikan dalam 3.8 tahun dan terus menghasilkan aliran modal positif selama jangka waktu operasi.Kesimpulan bahwa pengembangan lapangan minyak marginal X dengan pengurasan sekunder, kontrol sumur permukaan dengan MFP, fasilitas sewa FPSO yang terintegrasi dengan lapangan gas Y adalah skema paling optimum yang mampu memberikan aliran dana dan finansial paling menarik bagi Pemerintah maupun Kontraktor.

---

Pass decade, development to find oil and gas sources seem not complicated, but over the time remaining reserves become more difficult and could be categorized as marginal, required high effort to develop marginal field become an economical project. X is marginal waxy oil field which didnt have enough internal reservoir pressure. While Y is small gas reserve near to X. In this research, editor present integrated development scheme between marginal oil field X by utilizing gas production from Y for gas injection, gas lift and source of fuel.

Methodology of research: 1. determining basic parameters of concept, 2. assembly into a number of configurations, 3. technical study, 4. economical study. Since the result was still not optimum, it encourage editor to create value added engineering by performing integrate development with gas Y field. Simulation of sensitivity on single option selected been performed to obtain critical points of operation. 5. Optimization of risk management thru HAZID/ HAZOPS workshop, shall be performed to see and to ensure designed system embedded with sufficient protection.

Investment (USD) CAPEX 270 MM and OPEX 340 MM, could generate revenue 1,068 MM, Government portion 349 MM (33%), Contractor portion 110 MM (10%), cost recovery 609 MM (57%), IRR 12.8% and POT 3.8 years. Proposal is valuable, investment could be back within 3.8 years and will generate positive cash flow among time of operation.

Development scheme of marginal oil field X with secondary drainage, wellhead with topsite MPF, facility with lease FPSO and integrated with field gas Y is the most optimum solution that could give the best cash flow and financial benefit for both Government and Contractor."

"Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi siklus pendapatan dan floating funds dana setoran serta pendapatan bunga yang timbul dari dana setoran di salah satu perusahaan Third Party Administrator TPA . Laporan ini juga membahas prosedur audit atas akun Kas dan Setara Kas, Pendapatan, dan Pendapatan Bunga. Hasil temuan menyatakan bahwa siklus pendapatan PT MOO telah dicatat sesuai kaidah akuntansi, namun dana setoran dan pendapatan bunga belum dicatat dengan tepat. Oleh sebab itu, auditor mengajukan penyesuaian untuk mereklasifikasi dana setoran sebagai Kas dan Setara Kas serta mengakui pendapatan bunga sesuai dengan tahun transaksinya. Secara umum, prosedur audit juga telah dilaksanakan sesuai dengan International Standards of Auditing.

---

This report discusses accounting treatment for revenue cycle and floating funds along with interest revenue arising from floting funds in one of Third Party Administrator TPA company. This report also discusses audit procedure for Cash and Cash Equivalent, Revenue, and Interest revenue. Findings indicated that revenue cycle has been recorded in accordance with accounting standard, but floating funds and interest revenue are not recorded properly. Therefore, auditors proposed adjustments to reclassify floating funds as Cash and Cash Equivalents, and to record interest revenue from deposit funds at receiving period. In general, audit procedure has been conducted in accordance with International Standards on Auditing."

"Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan dan piutang pada PT A1, yang merupakan salah satu perusahaan penyedia infrastuktur jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pemahaman proses bisnis PT A1, penilaian dan pengujian pengendalian internal diikuti dengan pengujian substantif atas akun pendapatan dan piutang. Dibahas pula permasalahan piutang perusahaan beserta penyelesaiannya terkait homologasi. Laporan Magang ini menyimpulkan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh KAP telah sejalan dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Selain itu, hasil audit yang ada menyimpulkan bahwa pendapatan dan piutang PT A1 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSAK.

---

This internship report discusses audit procedures for revenue and receivable of PT A1, which is a telecommunication network infrastructure provider company in Indonesia. The discussions start with understanding the business cycle of PT A1, assessment and test of internal control, followed by test of substantive for revenue and receivable. This report also discusses the issue regarding company's receivable and its solutions concerning homologation. This internship report concludes that the audit procedures performed by KAP are in accordance with auditing standards applicable in Indonesia. In addition, the results of audit procedures performed conclude that revenue and receivable of PT A1 are presented fairly and have complied with IFRS."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas kesesuaian praktik akuntansi pendapatan dan piutang usaha serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP AR terhadap akun pendapatan dan piutang usaha PT Ombak. Praktik akuntansi atas pendapatan PT Ombak telah sesuai dengan PSAK 23, dan piutang usaha PT Ombak telah sesuai dengan PSAK 50, 55, dan 60. Prosedur audit yang dilakukan KAP AR telah sesuai dengan ISA dan teori audit yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report discusses the appropriateness of the accounting practices of revenue and trade receivables as well as the audit procedure conducted by KAP AR towards PT Ombak 39;s revenue and trade receivables. Accounting practices of PT Ombak 39;s revenue have complied with PSAK 23 and trade receivables of PT Ombak have complied with PSAK 50, 55, and 60. The audit procedure performed by KAP AR are in accordance with ISA and audit theory."

"Laporan magang ini menganalisis proses audit atas pendapatan yang dilakukan oleh KAP DED atas perikatan MOD 2015 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2015. Di laporan tersebut dibahas mengenai kebijakan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas utang dagang dan kas & setara kas PT MOD dan proses audit KAP DED. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan PT MOD telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP DED atas utang dagang dan kas & setara kas PT MOD telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report aims to explain the audit process of Revenue done by KAP DED on Engagement MOD 2015 for the period ended December 31th, 2015. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, audit findings as well as analysis of account payable and cash & cash equivalent PT MOD and the audit process done by KAP DED. Based on the result of the audit process, the policies of account payable and cash & cash equivalent PT MOD have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the KAP DED, have complied with the theory and the standards which prevail."