Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungal Induk dan 600 diantaranya berpotensi .menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup oleh sunga-sungai induk ini mencapal 14 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang terjadi di daerah-daerah rawan pada dasamya disebabkan o1eh tiga hal. Per-lama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam sepertl curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catrdimerrt area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan air sungai, dan sebagainya.Kecenderungan meningkatnya banjir disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut a). Kemampuan DAS (Daerah Aliran Sungai) untuk meresapkan air/ menahan air hujan semakin berkurang oleh berbagai sebab diantaranya penggundulan hujan dan penggunaan lahan yang mengabaikan konservasi air dan tanah; b). Kemampuan prasarana-sarana pengendali banjir yang ada masih terbatas, umumnya hanya direncanakan untuk banjir rencana (design flood) dengan periode ulang 5 s.d 25 tahun; c). Kemampuan pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana banjir sesuai dengan rencana induk penanggulangan banjir masih sangat terbatas karena basamya dana yang diperlukan untuk biaya konstruksi maupun pembebasan tanahnya; d). Dampak °global climate change' yang disebabkan oleh pemanasan global yang mengaklbatkan sering terjadi iklim/cuaca yang ekstrim, yaltu curah hujan yang tinggal dalam waktu singkat atau musim ke narau yang berkepanjangan; e). Perilaku masyarakat yang tidak kondusif dalam pengelolaan banjir, diantaranya pembuangan sampah pada sungal dan saluran air, penghunian bantaran sungai, dan bangunan yang menjorok ke badan sungai sehingga mempersempit patung sungai sehingga memperkecil daya tampung sungai.Sekitar 40% wilayah di Provinsl DKI Jakarta berada dl dataran banjir pada sungai angke, pesanggrahan, sekretaris, grogol, krukut, ciliwung, cipinang, sunter, buaran, jatikramat, dan cakung sehlngga rawan terhadap genangan dan banjir. Tingkat urbanisasi yang tinggi, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian tingkungan hidup, dan tingkat kedisipInan masyarakat yang relatif masih rendah, menyebabkan perrnasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta meningkat dari waktu ke waktu.Penelitian inl akan membatasi terhadap prose anallsa kebijakan yang mendorong peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayah kotamadya Jakarta timur, khususnya yang berada dl wilayah kelurahan cipinang muara. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan wilayah rawan banjir dan terkait program pernerlntah dalam menanggulangl permasalahan banjir dengan proyek banjir kanal timur (Delimitasi).Penelitan Ini terbatas kepada keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan permasalahan banjir dengan peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir (Limitasi). Asumsi dalam peneti ian Ini adalah penelitian kualitatif induktif. Alasan rasionalnya adalah tujuan penelitlian ini adalah menggambarkan/deskripsi kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan perrnasalahan banjir di wilayahnya. Mengikuti alur pemikiran asumsi tersebut, penelitian inl lebih memperhatikan proses dan makna proses analisa kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dikarenakan penelitian Ini menggambarian kondisl-kondisl masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dan menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir dengan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir. Namun demiklan tujuan utama penelitian ini Iebih kepada deskripsi, yaltu menggambarkan kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan permasalahan banjir.Penelitian ini merupakan penelitan terapan. Penelitian inl berupaya memberikan gambaran permasalahan yang rinci yang disertai rekornendasi¬rekomendasi yang dapat bermanfaat bagl pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan banjir. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, mengambil teknik field research. Alur analisa tentang kondisi kondisi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayahnya menggunakan kerangka pemikiran Talcott Parsons.Penelitian ini mengambil lokasi di dua rukun warga dalam wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Perbedaan kedua rukun warga tersebut dlcerminkan dalam karakteristik sosial masyarakatnya. Karakteristlk sosial dlmaksud mengacu kepada Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya DICE Jakarta tahun 1994-2005. Perbedaan karakteristik sosial juga membedakan model tindakan rnasyarakatnya dalam menanggulangi banjir yang disesuaikan dengan standarperilaku yang dianut, Interaksl sosial hingga kepada sistem kepribadian dan kebiasaan masyarakat.Kesimpulan dan rekamendasi dalam penelitian ini adalah sebagal berikut : adanya pemetaan kondisi sosial masyarakat, sehingga data yang ada dapat digunakan sebagal database kondisi social guna pembuatan kebijakan penangguiangan per masalahan banjir kedepannya. Adanya sistem jaminan kesehatan terjangkau, sistem jaminan pendidikan terjangkau, dan kampanye pengendaiian banjir. Penyediaan sentra-sentra aktivitas ekonomi yang memprioritaskan kepada masyarakat miskln kota. Kampanye bersahabat dengan air guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan dan tata guna lahan, dan juga pengelolaan dralnase yang baik. Pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan lahan akan memberi pemahaman akan pemanfaatan lahan. Penyediaan rumah susun. Kerjasama antar Instansi daerah di bidang kependudukan guna rnenata jumlah penduduk di Jakarta. Kampanye hunian resapan air, yang berfungsi sebagai kanservasi dan mencegah genanganberlebihan. Pengeloiaan sampah dengan pola 3 R (reduce, Reuse, Recycle)."

"ABSTRAKKelurahan Bidara Cina mempunyai beberapa titik banjir serta dekat dengan aliransungai Ciliwung. Maka dibentuklah SIBAT yang merupakan program darikesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, tesisini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan model intervensikomunitas pada penanggulangan bencana banjir oleh SIBAT sehingga tingkatpartisipasi masyarakat meningkat. Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaanmodel intervensi komunitas oleh SIBAT pada program kesiapsiagaan tersebutberhasil disampaikan kepada warga Bidara Cina karena adanya beberapa faktorpendukung seperti: (a) adanya kerja sama elemen masyarakat; (b) kemampuanSDM; (c) kemampuan finansial; (d) keterlibatan masyarakat. Adapun kendaladalam pelaksanaan program seperti: (a) tidak paham fungsi dan tugas (b)ketidakpercayaan

---

ABSTRACTKelurahan Bidara Cina has some flooding point and close to the Ciliwung riverflow. Then formed SIBAT which is a program of community-based disasterpreparedness. Through a qualitative approach, this thesis aims to describe how theimplementation of community intervention models in flood disaster managementby SIBAT thus increasing the level of community participation. Based on thefindings in the field, the implementation of the intervention model by SIBATcommunity preparedness program was successfully delivered to the citizensBidara Cina due to several contributing factors such as: (a) the cooperation ofsociety, (b) the ability of human resources, (c) the financial capability; (d)community involvement. The constraints in the implementation of programs suchas: (a) do not understand the functions and duties (b) distrust"

"DA Citarum Hulu dikenal dengan karakteristiknya yang unik dimana topografinya menyerupai cekungan dan dikelilingi oleh pegunungan. Dengan topografi berupa cekungan, kawasan DA Citarum hulu rawan banjir dan banjir bandang. Seperti di salah satu sub-DASnya yaitu Ciwidey, banjir bandang hampir terjadi setiap tahun dalam 10 tahun terakhir dan menimbulkan banyak kerugian. Berkaitan dengan permasalahan banjir bandang yang ada, perlu diwaspadai kejadian serupa di kemudian hari dengan melakukan kajian berupa upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko dan dampak kerugian jiwa dan material. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode indeks kerawanan banjir bandang yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik, hidrologis, dan tata guna lahan serta kawasan rawan banjir bandang di sub DAS Ciwidey Jawa Barat dengan skoring dan pembobotan yang terintegrasi. dalam perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis. Dari proses tersebut dihasilkan daerah rawan banjir bandang dengan tingkat kerawanan sangat tinggi sebesar 33,9%, tingkat kerawanan tinggi sebesar 3,49%, tingkat kerawanan sedang sebesar 38,63%, tingkat kerawanan rendah sebesar 15,77%, dan kerawanan sangat rendah. tingkat., 21%.

---

Upper Citarum DA is known for its unique characteristics where its topography resembles a basin and is surrounded by mountains. With a topography of a basin, the upstream Citarum DA area is prone to flooding and flash floods. As in one of its sub-watersheds, namely Ciwidey, flash floods have occurred almost every year for the last 10 years and have caused a lot of losses. In relation to the existing banjir bandang problems, it is necessary to watch out for similar incidents in the future by conducting studies in the form of mitigation efforts to minimize the risks and impacts of life and material losses. In this study, the researchers applied the banjir bandang susceptibility index method which aims to determine the physical, hydrological, and land use characteristics as well as flash flood-prone areas in the Ciwidey sub-watershed, West Java, with integrated scoring and weighting. in geographic information system-based software. This process resulted in flash flood-prone areas with a very high level of vulnerability of 33.9%, a high level of vulnerability of 3.49%, a moderate level of vulnerability of 38.63%, a low level of vulnerability of 15.77%, and a very low vulnerability. . level., 21%."

"Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, banjir merupakan bencana yang dominan di Indonesia. DAS Citarum terutama di bagian hulu sejak puluhan tahun dari tahun 1931, 1984, dan hingga saat ini sering mengalami banjir. Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan menjadikan wilayah ini menjadi lebih rentan terhadap banjir. Penilaian kerentanan sangat penting untuk menentukan kesiapsiagaan, mitigasi, respon bencana, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan sebaran wilayah bahaya banjir pada periode ulang 5, 10, 25, dan 50 tahun dan model spasial kerentanan wilayah terhadap banjir dengan memetakan bahaya banjir berdasarkan analisis pemodelan numerik hidrodinamika menggunakan software MIKE FLOOD. Peta genangan yang dihasilkan akan diintegrasikan dengan data sosial dan demografi seperti kepadatan penduduk, populasi lanjut usia, populasi anak-anak, dan fasilitas kesehatan dengan menggunakan model SMCE (Spatial Multi Criteria Evaluation) yang selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan berdasarkan indikator keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas. Hasil penelitian menunujukkan bahwa nilai kerentanan sosial tertinggi 0.24 di Kelurahan Malakasari dan 0.34 di Kelurahan Cangkuang sedangkan kerentanan sosial rendah dengan nilai 0.04 di Kelurahan Wargamekar dan 0.08 di Kelurahan Citeureup.

---

Hydrometeorological disaster is a frequent disaster in Indonesia, flooding is a dominant disaster in Indonesia. Citarum watershed is mainly in the upstream since decade from 1931, 1984, and until now is often flooded. The increasing population and development activities make the region more vulnerable to flooding. Vulnerability assessment is crucial for determining preparedness, mitigation, disaster response, and recovery. This research aims to simulate the distribution of flood hazard areas in the return period of 5, 10, 25, and 50 year and a spatial model of territorial vulnerability to flooding by mapping the flood hazard based on the numerical analysis of the hydrodynamics by using the software MIKE FLOOD. The resulting inundation map will be integrated with social and demographic data such as population density, elderly populations, children's populations, and healthcare facilities using SMCE (Spatial Multi Criteria Evaluation) models which are subsequently used to determine the vulnerability level based on exposure, sensitivity and capacity indicators. Results showed that the value of the highest social vulnerability 0.24 was in Malakasari and 0.34 in Cangkuang subdistric while the low social vulnerability with a value of 0.04 was in Wargamekar and 0.08 in Citeureup subdistric."

"Naturalisasi sungai sebagai kebijakan penanganan banjir Jakarta dikeluarkan pada 2019, dan dijanjikan menjadi solusi permasalahan banjir Jakarta. Bukannya menjadi solusi  permasalahan banjir Jakarta, banjir besar 2020 mengakibatkan korban jiwa, dan pengungsi meningkat tajam. Penelitian mengenai naturalisasi sungai ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menguji norma hukum naturalisasi, yaitu Peraturan Gubernur DKI No.31 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan metode studi pustaka, dan dijelaskan dengan metode deskriptif kualitatif. Konsep naturalisasi dalam Pergub DKI No.31/2019 tidak dapat direalisasikan di Jakarta karena relokasi penduduk bantaran sungai tidak dilakukan. Tidak sinkronnya Pusat dengan DKI menjadi permasalahan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi. Kurangnya transparansi, dan akuntabilitas DKI dalam melaksanakan naturalisasi menyebabkan naturalisasi sungai tidak berjalan secara efektif. Dengan permasalahan yang ada, Penulis menyarankan adanya relokasi penduduk bantaran sungai Jakarta, adanya koordinasi DKI dengan Pusat dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi sungai, serta keterbukaan, dan pertanggungjawaban dari program naturalisasi sungai kepada masyarakat DKI.

---

River naturalization as a policy for handling floods in Jakarta was issued in 2019, and promised to be the solution to the Jakarta flood problem. Instead of being a solution to the Jakarta flood problem, the 2020 great flood caused fatalities, and refugees increased sharply. Research on the naturalization of the river was conducted using the normative juridical method to test the norms of the law of naturalization, namely DKI Jakarta Governor Regulation No.31 of 2019. This research was conducted a literature study method, and explained with a descriptive qualitative method. The concept of naturalization in the DKI Governor Regulation No. 31/2019 cannot be realized in Jakarta because the relocation of residents along the river banks is not carried out. The asynchronization between the Center Government and DKI is a problem in the implementation, guidance and supervision of naturalization. The lack of transparency and accountability of DKI in implementing naturalization has led to the naturalization of rivers not working effectively. With the existing problems, the author suggests the relocation of residents of the Jakarta riverbanks, the coordination of DKI with the Center Government in the implementation, guidance and supervision of river naturalization, as well as transparency and accountability of river naturalization programs to the people of DKI."

"Salah satu bentuk pengelolaan limpasan permukaan secara off stream adalah pendekatan Low Impact Development (LID). Di daerah hulu LID umumnya diterapkan secara off stream. Penerapan LID ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat hulu seakan dipojokkan untuk mengeluarkan biaya (cost), agar masyarakat hilir yang mendapatkan manfaat (benefit) dalam bentuk tidak kebanjiran. Untuk menghindari hal ini, wajar bila masyarakat hulu mendapat kompensasi sedemikian rupa, dimana sumber dana kompensasi berasal dari daerah hilir, sehingga terjadi subsidi silang. Karakteristik dari pemilihan kompensasi tergantung dari skala penerapan LID. Skala ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan yaitu rumah tangga, komunal dan wilayah. Penentuan bentuk kompensasi selain sumur resapan untuk rumah tangga belum ada penelitiannya. Tingkat kesediaan masyarakat dan bentuk kompensasi ditinjau berdasarkan kesediaan masyarakat berpartisipasi baik individu maupun komunal, dan bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat. Kesediaan masyarakat secara individu dibagi dalam tiga kategori berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Penentuan lokasi didasarkan atas dua faktor, pertama : berdasarkan konsep regional groundwater, daerah resapan untuk kota Jakarta mulai dari Kota Depok sampai Puncak dan Cianjur. Faktor kedua : UU No. 15 Tahun 1999 (Depok menjadi daerah TK II) menetapkan Depok sebagai daerah penyangga Jakarta dengan fungsi sebagai daerah resapan dan konservasi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat berpartisipasi secara individu dalam bentuk penyediaan lahan dan dana pada setiap kategori tidak sama, karena kesediaan berpatisipasi secara individu sangat tergantung kepada faktor lahan dan dana yang dimiliki. Sementara tingkat kesediaan partisipasi secara komunal cukup tinggi, karena responden menganggap pelaksanaan secara komunal efektif. Bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat secara individu adalah konsekuensi teknis, sementara secara komunal adalah reward. Disimpulkan bahwa masyarakat sudah menyadari bahwa pelaksanaan penanggulangan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Bentuk tanggung jawab responden dapat dilihat dari kesediaan responden berpartisipasi dalam penanggulangan banjir, walaupun manfaat utama tidak dinikmati. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (decision maker) dalam membuat kebijakan pelaksanaan penanggulangan banjir yang mengikutsertakan peran masyarakat.

---

This study aimed to determine whether The most recent concept in managing surface runoff is Low Impact Development (LID). On the upstream area of watershed LID is commonly manifestated as an off stream measure in which it?s intensely use residential land or resources. The upstream resident is forced to pay the cost, for the save of downstream resident benefit such as flood free neighborhood. To avoid this unjust situation, it seems pretty fair if the upstream resident received compensation subsidized by downstream resident. It is found that the member of study that adress this issue is still rarely limited. In this study the willingness to participate is analysed based on the individually and as a member of it is communal, classified based on the size their land. Selection of study area is based on 2 factors. The first : the regional groundwater concept, dictate that recharging zone of Jakarta, is starts from Depok City to Puncak and Cianjur Region. The second : UU No.15 1999 stipulate that Depok as recharging zone and conservation area. As such the survey is conducted on Depok City, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya) The result shows that willingness to participate individually by providing space in their yard and budget, in every category, is depend on the land size and their social welfare level. Communal participation rate is a high since the believed it is more effective. The compensations are expected by individuals in the form of technical necessities, while communal the group expects rewards. It is concluded that the society is already aware that flood prevention actions is not the government?s responsibility only but also theirs.The participant eagerness to take responsible is shown by their enthusiasm to participate even they do not get the benefit directly.This finding expected to be considered by the decision-makers in developing flooding prevention regulations."

"Peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak pada tanggal 1 Januari 2020 menyebabkan sebanyak 30 desa di 6 kecamatan terdampak. Dari 30 desa yang terdampak, Desa Banjaririgasi merupakan salah satu desa dengan dampak terparah dibandingkan desa lainnya. Penelitian mengenai kerugian akibat banjir bandang di Desa Banjaririgasi selain didasari oleh data kerusakan, juga didasari oleh bentuk lahan, letak yang berada di hulu DAS Ciberang Hulu, dan jumlah permukiman yang banyak terdapat di sisi sungai Ciberang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik fisik dari wilayah terdampak banjir bandang di Desa Banjaririgasi berdasarkan parameter kemiringan lereng, dan perbedaan tinggi dengan sungai. Sedangkan, estimasi kerugian ditentukan berdasarkan overlay dari peta wilayah terdampak dengan peta penggunaan lahan Desa Banjaririgasi, kemudian dihitung luasannya lalu dikalikan dengan nilai ekonomi (economic exposure) dari kelas penggunaan lahan itu sendiri. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa wilayah terdampak banjir bandang di Desa Banjaririgasi mencakup beberapa kelas penggunaan lahan dengan karakterisitk fisik berupa memiliki kemiringan lereng datar hingga agak landai dan perbedaan tinggi rendah. Sedangkan, tingkat kerugian terbesar di Desa Banjaririgasi berasal dari kerusakan pada fasilitas pemerintahan yang ditaksir sebesar Rp59,415,832,341.00. Sementara tingkat kerugian terkecil berasal dari penggunaan lahan hutan yaitu sebesar Rp59,457,216.00.

---

Flash flood that occurred at Lebak Regency in January 1st, 2020 affected around 30 villages in 6 sub-districts. The most affected area among 30 villages was Banjaririgasi Village. The research of estimating flood damage in Banjaririgasi Village was based on damage data, also based on the the topography of the area, location of the village itself that located at Ciberang Hulu river upstream, and most settlement are built in river bank area. The goal of this research are to determining physical characteristics of flash flood innudated area based on two parameter: slope steepness and elevation difference. The estimated amount of loss caused by flash floods were obtained by overlaying inundation map and land use map then calculate the area of inundated land use, and compared to economic exposure value of each type of land use. Results showed that the innudated area of flash flood in Banjaririgasi Village has physical characteristics: it has flat to gently sloping, and low elevation. Also, the highest damage caused by flash flood in Banjaririgasi Village estimated around IDR 59,415,832,341.00 from damaged/destroyed government facility, and the lowest damage estimated around IDR59,457,216.00 that comes from forestry."

"Latar belakang riset ini adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir akibat perilaku masyarakat namun kurang diimbangi dengan kesiapsiagaan masyarakat terutama di hilir Sungai Ciliwung. Rumusan masalah riset menunjukkan bahwa faktor kesiapsiagaan lebih banyak berfokus pada pengetahuan dan sikap sedangkan faktor rencana darurat, peringatan dini, mobilisasi sumber daya dan pengalaman masih jarang diteliti. Riset ini bertujuan untuk membangun model kesiapsiagaan masyarakat hilir Sungai Ciliwung berbasis perilaku berwawasan lingkungan. Metode riset menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui wawancara dengan otoritas setempat serta pemberian kuesioner kepada 397 kepala keluarga di Kelurahan Bidara Cina. Hasil riset menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dipengaruhi oleh pengetahuan, rencana darurat, peringatan dini, dan sikap namun dilemahkan oleh mobilisasi sumber daya, dan pengalaman. Masyarakat merasa sudah berpengalaman dan cenderung mengandalkan mobilisasi sumber daya dari pemerintah sehingga menjadi kurang siap siaga. Kesimpulan riset adalah diperlukannya kesiapsiagaan berbasis perilaku berwawasan lingkungan di tingkat keluarga untuk meningkatkan kesiapsiagaan banjir.

---

The background of the research is increasing flood frequency and intensity caused by human behavior but not followed by community preparedness. The problem of the research showed that preparedness focused more on knowledge and attitude but not on emergency plan, early warning, resources mobilization and experience factor. The objective of the research was to develop flood preparedness model for the community based on environmentally responsible behavior. The method of the research was quantitative and qualitative through interviews with local authorities and distribution of questionnaires to 397 households at Bidara Cina, East Jakarta. The results indicated preparedness influenced by knowledge, attitude, emergency planning and early warning but weakened by resources mobilization and experience. The community relied on their experience having flood and resources mobilization by the governmental thus causing low preparedness. The conclusion of the research is a necessity of preparedness based on environmentally responsible behavior to improve flood preparedness."

"Pada bulan Juli dan Agustus 2018 terjadi serangkaian 4 gempa bumi dengan magnitude sebesar > 6 Mw. Peristiwa kejadian gempa bumi pertama terjadi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan magnitudo 6.4 Mw, peristiwa kejadian gempa bumi kedua terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan magnitude 6.9 Mw, peristiwa ketiga dan keempat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan magnitude sebesar 6.3 Mw dan 6.9 Mw. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan munculnya tanah longsor yang terjadi akibat peristiwa gempa bumi dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis dan PGA (Peak Ground Acceleration). Metode Penginderaan Jauh digunakan untuk mengetahui kejadian tanah longsor dan metode PGA digunakan untuk memperkirakan kemungkinan percepatan gerakan tanah maksimum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa katalog riwayat gempa bumi Pulau Lombok dari tahun 1980 – 2022, informasi karakteristik mengenai zona sesar di sekitar Pulau Lombok, factor-faktor pemicu terjadinya longsor dan nilai percepatan gerakan tanah maksimum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan daerah terjadinya kejadian longsor cenderung berada di bagian selatan wilayah penelitian yaitu di kecamatan Kayangan, Gangga dan Bayan dengan litologi yang didominasi oleh endapan gunung berapi berumur Pleistosen

---

In July and August 2018 there were 4 earthquakes with a magnitude of > 6 Mw. The first earthquake occurred on 27 August 2018 with a magnitude of 6.4 Mw, the second earthquake occurred on 5 August 2018 with a magnitude of 6.9 Mw, the third and fourth events occurred on 19 August 2018 with a magnitude of 6.3 Mw and 6.9 Mw. The impact of damage can be minimized, it is necessary to mitigate the earthquake disaster on Lombok Island by conducting research on the possibility of landslides that occur due to earthquake events using the PGA (Peak Ground Acceleration) method. This method is used to estimate the maximum ground motion acceleration that occurs. This study uses data sources in the form of a catalog of the history of the Lombok earthquake, information on the characteristics of the fault zone around the island of Lombok, the triggering factors for landslides and the acceleration of the maximum ground acceleration that occurs. The results show that the area where landslides occur tends to be in the southern part of the study area, namely in Kayangan, Gangga and Bayan sub-districts with lithology dominated by Pleistocene volcanoes."

"ABSTRAKKabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang termasuk kategori rawan bencana gempa bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian gempa bumi terakhir tahun 2006 di daerah ini menimbulkan dampak yang luar biasa, yaitu korban jiwa, maupun kerusakan besar baik infrastruktur maupun bangunannya. Namun demikian, terdapat juga beberapa daerah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana gempa bumi tersebut. Tesis ini membahas mengenai analisis risiko gempa bumi dan variasi spasialnya di Kabupaten Bantul. Perhitungan risiko didasarkan pada fungsi perkalian antara bahaya (H) dan kerentanan (V) dibagi dengan ketahanan/kapasitas (C). Parameter bahaya yang dianalisis meliputi: nilai PGA (Peak Ground Acceleration), dan Struktur Sesar. Parameter kerentanan yang dianalisis meliputi: luas permukiman, panjang jaringan jalan, jenis batuan, jumlah penduduk, jumlah kepadatan penduduk, jumlah penduduk usia rentan, jumlah penduduk wanita, jumlah keluarga miskin, jumlah industri kecil/menengah, jumlah pasar dan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Parameter ketahanan/kapasitas yang dianalisis meliputi: jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas umum berupa sekolah dan keberadaan sistem peringatan dini bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bantul mempunyai variasi spasial tingkat risiko bencana gempa bumi dengan 3 kategori yaitu: risiko rendah, sedang dan tinggi. Secara umum Kabupaten Bantul didominasi oleh wilayah dengan tingkat risiko sedang/menengah. Wilayah dengan risiko tinggi terdapat dua variasi spasial yaitu di sepanjang sesar Opak dan sebagian mengelompok di bagian utara dekat dengan Kota Yogyakarta dan Bantul. Wilayah risiko tinggi tersebut umumnya dikarenakan memiliki tingkat kerentanan wilayahnya tinggi hingga sedang baik kerentanan fisik maupun sosial ekonominya, akan tetapi kapasitasnya rendah. Wilayah yang memiliki risiko paling tinggi meliputi desa Trimulyo, kemudian Sumberagung, dan Tamantirto. Wilayah yang mempunyai risiko paling rendah meliputi desa Jatimulyo, kemudian Terong dan Dlingo. Wilayah risiko rendah tersebut umumnya mempunyai tingkat kerentanan rendah baik fisik maupun sosial ekonominya, tetapi mempunyai kapasitas daerahnya tinggi.

---

ABSTRACT

Bantul District is one of earthquake prone area in Yogyakarta Province. Last genesis earthquake on 2006 in this area past a tremendous impact, the loss of lives, substantial damage of infrastructures dan buildings. However, there are also some areas that suffered minor damage due to the earthquake disaster. This research is analyse the earthquake risk and its spatial variation in Bantul District. Risk calculation is based on multiplication function between Hazard (H) and Vulnerability (V) divided by the Capacity (C). Hazard parameters include in these analyzed: Peak Ground Acceleration (PGA) and Fault Structure. Vulnerability parameters include in these analyzed: the percentage of the settlement area, the length of road network, the lithology, number of population, number of density, the number of vulnerable population, number of females, the number of poor families, number of market, number of industrial, and number of economic income (PAD).Capacity parameters include in these analyzed: the number of health facilities, public facilities such as schools and early warning system of disaster in villages. The final result showed that The Bantul District has spatial variaton of earthquake risk in 3 categories: low risk, medium and high risk. The Bantul District is dominated by areas with medium risk. They have two spatial pattern of high risk, the areas were in line with Opak Fault and other area was near the city of Yogyakarta and Bantul. High risk area have three characteristics, high vulnerability of pyhsics and social economics, medium hazard, and low capacity. The areas of high risk are Trimulyo Village, Sumberagung and Tamantirto. The areas of low risk have three characteristic, low hazard, low vulnerability and high capacity. The low areas are Jatimulyo, Terong and Dlingo."