Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Nasional yang senantiasa mengundang kontroversi sejak diluncurkan adalah kebijakan ujian nasional. Kontroversi ini salah satunya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ujian nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Mutu pendidikan Indonesia sendiri dilaporkan berkualitas rendah. Laporan PISA tahun 2003 menyatakan siswa Indonesia berkualitas rendah dalam kemampuan Baca, matematika, dan IPA untuk rata-rata usia 15 tahun (SLTP dan SLTA). Menurut lembaga penelitian internasional ini Indonesia masih rnenduduki urutan terendah dari 41 negara di dunia.Kebijakan ujian nasional mengundang banyak protes dan kritikan. Media massa sebagai saluran informasi masyarakat turut andil dalam polemik dan kontroversi yang terjadi. Dengan pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media, masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan ujian nasional dari proses konstruksi realitas yang dibangun media massa dengan menggunakan strategi pengemasan berita. Penggambaran media itu dapat dilihat dari berita yang ditampilkan semisal korban ujian nasional yang tidak lulus, demo menentang ujian nasional dan ekses lain dari ujian nasional baik positif maupun negatif.Salah satu media massa yang berperan aktif dan konsisten dalam pemberitaan mengenai kebijakan ujian nasional adalah Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah teks pemberitaan di surat kabar Kompas. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai dengan kebijakan media tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berfokus pada observasi data berupa teks dan wacana pemberitaan kebijakan ujian nasional serta dilakukan wawancara mendalam dengan wartawan peliput UN dalam memperoleh gambaran produksi suatu berita. Berpijak pada paradigma konstruktivisme dan perspektif konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann juga ringkasan mengenai konstruksi realitas dari Littlejohn, penelitian ini bertujuan menggambarkan konstruksi realitas yang ditampilkan media massa dalam mewacanakan kebijakan ujian nasional.Untuk membantu membedah konstruksi yang dibangun media terhadap pemberitaan atau wacana kebijakan ujian nasional digunakan salah satu metode dari analisis wacana yaitu model analisis framing dari Pan dan Kosicki yang mempunyai perangkat struktur seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.Dari hasil analisis ditemukan kecenderungan keberpihakan surat kabar Kompas terhadap pihak yang kontra terhadap ujian nasional. Dalam menentukan narasumber kompas cenderung memberikan porsi kepada partai politik tertentu dalam setiap skema beritanya. Pembingkaian terhadap ujian nasional yang dilakukan Kompas cenderung menampilkan ekses negatif dari kebijakan ujian nasional. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu wartawan peliput ujian nasional, ditemukan sikap pribadi yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut, ditemukan pula proses pembentukan pemberitaan sehingga tersaji untuk khalayak.Penelitian ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan media tersebut dan menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi hanya untuk menggambarkan proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terhadap kebijakan ujian nasional serta untuk menemukan pola pembingkaian dan kecenderungan ideologi dibalik konstruksi realitas yang disajikannya.Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi praktis pada pekerjaan yang berhubungan dengan media massa diantaranya pekerjaan Public Relation, selain itu diharapkan memberikan manfaat akademik dan manfaat praktik bagi masyarakat, media dan pemerintah dalam komunikasi melalui media massa."

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."

"Talk about education, it can not be separated from education as a basic need of every human being. This has been a concern for all over the world. Seen from the declaration of human rights, article 26 as well as an important instrument of human rights, article 13 which emphasizes the right to education as a fundamental right for every human being, who shall be admitted to all people in the world and facilitated by the respective member governments. Indonesia as a country that actively participate in international activities, has contributed to ratify two international charter. From year to year education in Indonesia is felt more and more difficult to reach. Gross enrollment rate (GER) is the ratio of the number of students, regardless of age, who was the school at a certain level of education of the population age group in particular education level. Amid the still unequal access to education in Indonesia, the government issued a policy even more difficult for poor citizens to access the world of education policy or international school is still referred to as stubs international standard. At first glance, this looks like a policy of "promoting" education in Indonesia. However, when examined more deeply and see the fact that nearly 8 years of its implementation this would cause many new problems. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. It is therefore something that is important review the concept of this international school policy, and critiquing where the mistake of thinking the government in formulating policies of this international school. Including a review of the law on pre-existing education that should be the basis in the formulation of education policy. And based on the view that critical criminology is always suspicious of the possibility of marginalization and discrimination in state policies.In addition, based on the facts that there is important also to see how the issues that arise as a result of the pioneering international school policy or international schools is. Already extent problems arising out of this government policy. One is the potential and corrupt practices that have occurred."

"ABSTRAKMasih rendahnva kualitas pelayanan keperawatan dan tingkat pendidikan perawatdirespon dengan berkembangnya program peningkatan pendidikan lanjut bagi perawat,baik pelaksana maupun pengelola, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerjapelayanan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya sejak tahun 1999telah melaksanakan program tersebut dengan rnenyelenggarakan pendidikan DIIIKeperawatan Khusus bagi perawat lulusan SPK bekerja sama dengan Akper DepkesTasikmalaya, tetapi belum diketahui dampaknva terhadap pencapaian kompetensi dankinerja pelaksanaan tugas masing-masing. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi kompetensi dan kinerja kepemimpinanKepala Ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya setelah mengikutipendidikan DIII Keperawatan dan sejauhmana program pendidikan tersebut memberikandampak pada kompetensi dan kinerja kepemimpinan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metoda wawancara,observasi dan studi dokumentasi terhadap kegiatan kepemimpinan Karu. Kompetensikepemimpinan terdiri dari 6 komponen (Tappen, 1998), sedangkan kinerjakepemimpinan terdiri dan 10 komponen (Soeprihanto,2000). Responden utama terdiridari 4 orang Karu yang sudah menjadi karu sejak sebelum mengikuti pendidikan dan 6orang responden lain, yang dianggap mengetahui kompetensi dan kinerja Karu selama 2tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukan. bahwa secara umurn setelah mengikuti pendidikan DIIIKeperawatan, Karu memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep kepemimpinantetapi belum cukup kompeten dalam penguasaan menyusun tujuan dan menentukanperencanaan kegiatan pengelolaan ruang rawat. Sehingga. Karu belum mampu mencapaikinerja yang memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer, terutama dalampenguasaan tugas, mengambil keputusan. menentukan prioritas tugas, melakukankoordinasi ang efektif dan efisien serta ketegasan dan obvektiftas dalam pengelolaanpelayanan keperawatan di ruangan. Dampak pendidikan DIII Keperawatan yang lain adalah meningkatnya rasa percaya diriKaru dalam melakukan aktifitas, tetapi belum optimal dalam meningkatkan sikap,keterampilan dan penampilan kerja kepemimpinan Karu. Hal ini disebabkan karenapengetahuan yang diperoleh belum memberikan gambaran yang lengkap dari tugas danjenis akilvitas kepemimpinan yang harus dikerjakan oleh Karu, sehingga pada saat.pelaksanaan tugasnya Karu cenderung kembali ke pola yang lama. Kebijakanpeningkatan pelayanan di setiap aspek, upaya aktualisasi dan motivasi diri, kepercayaandan penghargaan sejawat dianggap sebagai faktor pendukung pencapaian kompetensidan kinerja kepemimpinan Karu. Sedangkan belum adanya standar kompetensi dankinerja yang diharapkan organisasi, masìh rendahnya penghargaan terhadap profesikeperawatan, perubahan struktur, kurangnya sarana prasarana yang berkaitan denganpelayanan langsung kepada kiien, dianggap faktor penghambat. Program pendidikan DIII Keperawatan, belum memadai untuk membentuk calon Karuyang memiliki kompetensi kepemimpinan efektif dan efisien. Implikasinya, untukmemberdayakan Karu dengan pendidikan DIII Keperawatan di RSUD Tasikmalaya,sangat diperlukan supervisi dan program pengembangan kompetensi dan kinerjakepemimpinan dalam pengelolaan ruang rawat melalui program-program pelatihandalam pelaksanaan tugas (on job training), penetapan standar kompetensi dan kinerjayang jelas dan tersosialisasi, evaluasi kinerja secara berkala, peningkatan ketersediaansarana pendukung pelaksanaan tugas dan sistem peghargaan pelaksanaan tugas yangmemadai. Selain itu, program pendidikan DIII Keperawatan diharapkan mampumengembangkan program pendidikan yang mempertimbangkan tingkat kebutuhanmasyarakat terhadap lulusan.

---

ABSTRACTNursing service at the hospital has not been recognized as a professional care services.The reason of that problem has been predicted that it is due to lack of knowledge of thenurses in ward departement as well as in nursing care because of low education of them.One of the effort to improve the nurses ability to provide nursing care and wardmanagement. Tasikrnalaya Hospital had been chalange for the head nurses and nursepractitioners, continuing education program into Diploma Ill Nursing program since1999. The purpose of this research to identify a change in nursing competency andperformance particularly in the leadership ability of the head nurses after graduatedfrom Diploma III Nursing Program, in Tasikmalaya district general Hospital. This reasearch is a qualitative reasearch, that using interview and observation methodeto assessing the activities of head nurses related to leadership and management. Thenumber of respondents is four head nurses. Additional data collected from six otherinformans who knowledgeable abou the role and function of the respondents. This reasearch descrift an averrage of the head nurses competency in leadership and lowof averrage in head nurses performance in leadership. Commonly, that is appropriatewith the educational program in Diploma UI nursing program. They had a high levelknowledge of nursing sience and managmeflt science, but not aplicated that sience intheir daily activities. Made a decision, task priority, coordination, oblectivity and fairlyarc activity that not yet be done. That condition cause of difficult for changing, a habbitand percept in ward management and nursing service after graduated DIII nursingprogram. The other faktor that contribute in this condition is organizations, individuals,and the environmental supports factor. ?[o improve the head nurse competency and performance in nursing leadersip, this studyrecommended a supervision program in the nursing management and leadership (on obtraining), fasilitate the head nurse activity in the ward management and need assessmentof the program to improve quality and relevancy DIll nursing program. Learning assesment is necessaryy to improve quality of the graduate to identify therelevencies of the subject matter providing in DIII nursing program. "

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas evaluasi atas kajian kebijakan akuntansi pembiayaan bank dengan skema musyarakah pada PT TMK. Pada laporan magang ini dibahas proses penyusunan kebijakan akuntansi di PT TMK sesuai dengan PSAK yang berlaku dan benchmarking dua perusahaan di Indonesia. Laporan magang ini juga membahas tentang aktivitas magang di PT TMK dan bagaimana pelaksanaan magang tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran dan refleksi diri.

---

ABSTRACTThe focus of this report is to evaluate the accounting policy conducted by PT TMK on Musharaka financing scheme with Bank. Additionally, this report will discuss the overall process of preparing accounting policy in PT TMK based on relevant accounting standards and benchmarking two companies in Indonesia. This report will also discuss about internship activities in PT TMK and how the internship turns out to be an experiential learning and self reflection process."

"ABSTRAKPembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut didasarkan pada azas bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan nilai dan darma baktinya yang telah diberikan kepada Bangsa dan Negara.Sasaran pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.Pelaksanaan pembangunan di camping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjadi pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka terwujudnya asas keadilan sosial, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar ; bukan saja untuk men capai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Kiranya masalah yang sangat erat sekali kaitannya dengan kebijaksanaan termaksud di atas adalah masalah pemi1ikan tanah terutama tanah pertanian yang menyangkut kehidupan sebagian rakyat di pedesaan.Seperti diketahui, masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks dan kadangkala juga sangat peka karena menyangkut hampir keseluruhan kehidupan manusiawi.Masalah tanah menyangkut masalah produksi pertanian, perkembangan usaha tani, taraf hidup keluarga tani, kesejahteraan sosial, kepastian hukum, pembangunan hukum dan lain sebagainya."

"Perkembangan telekomunikasi di Indonesia memang telah berkembang luas. Setelah ada tawaran teknologi GPRS sebagai lanjutan dari teknologi GSM yang telah dulu ada, masyarakat ditawarkan kecanggihan teknologi yang diberi nama 3G. Teknologi ini dipahami sebagai lanjutan teknologi telepon seluler yang memungkinkan masyarakat bisa menggunakan ponsel untuk mengakses internet kecepatan tinggi. Di sisi lain pemberitaan mengenai teknologi 3G sudah diulas secara luas oleh media cetak maupun elektronik. Padahal nyatanya, teknologi 3G belum ada satupun yang dikomersialkan oleh operator karena belum ada satupun yang menjualnya. Di sinilah kemudian muncul konstruksi realitas yang dikemas dan disajikan oleh masing-masing media yang memberitakan mengenai teknologi 3G. Proses pemunculan realitas ini dibingkai (framed) secara berbeda-beda oleh media. Penelitian ini menitikberatkan pada pembingkaian (framing) berita, bagaimana media mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan teknologi mobile third generation (3G). Ketika ada realitas berupa layanan yang mengacu pada teknologi 3G maka realitas tersebut harus dipahami sebagai hasil konstruksi. Secara konsisten harian Kompas menampilkan informasi mengenai 3G ini dalam rubrik Telekomunikasi.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah :"Bagaimana konstruksi realitas teknologi telekomunikasi mobile 3G yang ditampilkan dalam rubrik Telekomunikasi Kompas sepanjang tahun 2005-Februari 2006. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis bingkai pemberitaan mengenai teknologi mobile 3G di rubrik Telekomunikasi Kompas sepanjang tahun 2005-Februari 2006. (2) Melihat kecenderungan pembingkaian yang dilakukan Kompas utamanya yang mengungkap terminologi teknologi yang dominan ditampilkan penulis di rubrik Telekomunikasi.Metode penelitian yang digunakan adalah campuran metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membantu mencari core frames yang digunakan Kompas, sedangkan pisau analisis kualitatif digunakan untuk membedah framing apa yang digunakan Kompas di rubrik Telekomunikasi. Perspektif yang digunakan adalah konstruktivisme dengan metode analisis penelitian adalah analisis bingkai (framing analysis) dengan model analisis framing dari Gamson dan Modigliani. Perangkat-perangkat framing yang dianalisis pada model ini meliputi perangkat pembingkai (framing devices) dan perangkat penalaran (reasoning devices). Perangkat pada framing devices terdiri dari metaphor, catchphrases, exemplaar, depiction dan visual image. Sedangkan perangkat penalaran yang berfungsi untuk menunjang perangkat-perangkat framing yang dipakai dalam tulisan tersebut terdiri dari roots, appeals to principle dan consequences. Satuan analisisnya adalah artikel pemberitaan 3G yang berjumlah 37 bush.Teori yang digunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann, teori teori spiral of opportunity framing dari Miller dan Media Framing dari Schuefele merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama keseluruhan artikel tentang telekomunikasi mobile 3G ini dibingkai Kompas dengan frame teknologi, frekuensi, ponsel, operator, akses Internet cepat (broadband), Wi-Max, dan nasionalisme. Kedua, kecenderungan terminologi yang muncul dalam frame teknologi yang dikembangkan Kompas adalah 3G identik dengan akses data kecepatan tinggi dengan harga murah.Bagi studi mendatang, untuk melihat konstruksi realitas yang dibangun di rubrik telekomunikasi di media massa secara metodologis direkomendasikan untuk menggunakan analisis kritis yang lebih holistik (tidak sekadar pada level teks raja) namun dapat mengungkap realitas teknologi 3G beserta aspek-aspek tersembunyi yang mempengaruhi penyajian tulisan secara lebih tajam dan mendalam."