Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost disamping juga menilai kriteria pemungutan pajak terhadap rumah kost di kota Depok yang telah dilakukan sejak tahun 2002 yang selanjutnnya diikuti dengan respon yang diberikan rnasyarakat terhadap peiaksanaannya.Kendala utama yang ditemui pada penulisan ini adalah, belum adanya peraturan tersendiri tentang Pajak rumah kost sehingga segala peraturan yang berkaitan dengan pajak rumah kost ini masih menyatu dengan pajak hotel sehingga agak sulit untuk melakukan evaluasi secara Iebih obyektif mengingat kendala tersebut menyebabkan sulitnya memperoleh data yang terpisah tentang pajak rumah kcst dan pajak hotel. Sehingga yang dapat dihitung barulah Potensi Pajak dan Effortnya saja.Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan I) apakah peraturanperaturan yang dijadikan dasar hukum terhadap pungutan pajak rumah kost? 2) Apakah pelaksanaan pungutan Pajak Rumah Kost telah memenuhi kriteria baku pungutan pajak Rumah kost yang baik ? 3) bagaimana Respon Pemilik dan Penghuni Rumah Kost di Kota Depok terhadap pungutan Pajak Rumah Kost.Dengan menggunakan 9 prang pemilik rumah kost dari 17 orang pemilik yang dihubungi dan 45 penghuni kost sebagai responden dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pemilik rumah kost berupaya untuk menghindari pembayaran pajak baik melalui jumlah kamar kost kurang dari 10 bush ataupun membayar pajak jauh dibawah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Depok.disamping tidak memasang makiumat atau nama atas usaha nya tersebut derni untuk rnenghindari pungutan pajak.Kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepei-cayaan mereka tentang mamfaat pembayaran pajak rumah kost dan terhadap pemerintah daerah menjadi penyebab utama terjadinya kondisi ini.Disisi lain, Undang-'Jndang rnengenai pajak rumah kost ini sendiri masih tumpang tindih dan baur menyangkut pengertian rumah kost sebagi obyek atau bukan obyek pajak, besamya tarif pajak yang masih mendahulukar+ sistem kompromi dan banyak lain penyebab lainnya rnenjadi pengharnbat didalam pelaksariaan pemungutan pajak secara optimal. Has ini antara lain disebabkan karena banyaknya peraturan daerah di Indonesia yang hanya menya!in secara penuh dari peraturan diatasnya (peraturan pemerintah pusat) karenanya apabila Undang-undang sudah kurang dapat memberikan penjelasan yang baik maka kesalahan itu akan terns terjadi dan beruiang sampai ketingkat pemerir+tahan terkecil di daerah.Sedang'kan menyangkut kriteria pajak yang baik, secara umum telah dapat memenuhi teori yang ada walaupun menyangkut besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah kota Depok terlihat belum sesuai dengan tarif yang ada dan lebih banyak berdasarkan kompromi karenanya unsur keadilan (equity) belum sepenuhnya herhasil.Pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengalami kemajuan, ini terlihat dari realisasi yang selalu saja melebihi target, akin tetapi itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini karena masih banyak pemilik kost yang belum terdaftar sebagai wajib pajak disamping jugs pembatasan tentang yang menjadi wajib pajak adalah pemilik rumah kost yang memiliki kamar kost sepuluh atau lebih, ini memberi pe!uang terjadinya kecurangan. Disamping itu berdasarkan data yang penulis terima dari pihak dinas pendapatan daerah kota Depok jumlah rumah kost hanyalah 17 buah saja sedangkan sepanjang pengamatan dan survey yang penulis lakukan, jumlah rumah kost di kota Depok ini lebih dari tujuh belas buah.Respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini adalah negatif artinya bahwa sebagian responden, balk Itu penghuni maupun pemilik rumah kost kurang setuju dengan pemungutan ini karena tidak jelas pemamfaatannya."

"ABSTRAKPajak langsung migas dan non?migas merupakan sumber penerimaan negara yang semakin penting dari tahun ke tahun. Statistiktentang anggaran penerimaan tahun 1988/1989 menunjukkan bahwapenerimaan dalam negeri dan pajak (non?migas) adalah Rp. 11,9triliun dan penerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 9,5triliun. Bahkan untuk tahun anggaran berikutnya 1990/1991, penerimaan pajak (non-migas) dianggarkan Rp 18,1 tniliun, sedangkanpenerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 10,7 triliun.Dari penenimaan dalam negeri setiap tahun anggaran ternyatapenerimaan pajak langsung baik migas maupun non?migas secarakeseluruhan merupakan komponen penerimaan dalam negeri yangdominan. Kecendrungan penerimaan pajak langsung migas dan non?migas yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pajak langsungmigas dan non?migas dipandang pemerintah sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sejauh ini upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dalam negeri khususnya pajak langsung migas dan non-migasadalah melalui sistem perencanaannya dengan penetapan targetsecara top?down yang penjabarannya dilapangan dalam bentuk suatujumlah persentase kenaikkan tertentu dan realisasi tahun sebelumnya. Cara yang ditempuh pemerintah untuk menetapkan potensipenerimaan pajak langsung migas dan non-migas ini jelas mengundang sejumlah pertanyaan mengenai variabel?vaniabel yang menda-sari penentuan target penerimaan pajak tersebut, sehingga masihdipertanyakan sampai sejauh mana efektifitas sistem perencanaantersebut. Apabila memang benar sudah efektif, dapatkah performance penentuan anggaran ini dipertahankan? Sedangkan apabilabelum efektif, adakah model atau cara lain yang dapat digunakanuntuk penentuan/perencanaan penerimaan pajak langsung migas dannon-migas yang mungkin dapat memberikan gainbaran yang lebihmendekati potensi yang sebenarnya. Untuk mengevaluasi sistem perencanaan pajak langsung migasdan non?migas ini dilakukan beberapa analisa. Analisa konsepsiteoritis tentang sistem penerimaan pajak diberbagai negara menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam perencanaan dan evaluasïperformance pajak dari negara?negara tersebut. Bangladesh, menggunakan tarif pajak yang berbeda?beda untuk tiap kelas pendapatandalam menentukan besarnya pajak langsung. Philipina, dalam menentukan pendapatan pajaknya membedakan antara pajak yang berasaldan kegiatan ekonomi domestik dan pajak yang berasal dan kegiatan ekspor dan impor. Perencanaan pendapatan pajak dan kegiatanekonomi domestik didasarkan pada pendekatan rata-rata laju pertumbuhan. Sedangkan untuk penentuan pendapatan pajak dan kegiatan ekspor dan impar dìtentukan atas dasar nilai proyeksi ekspordan impor-nya. Korea Selatan sebagai negara yang terakhir dianalisa sistem perencanaan pajaknya, menerapkan model regresi logaritma dan model proyeksi faktor elastisitas pendapatan pajak langsungnya. Selain analisa perbandingan sistem perencanaan pajak diberbagai negara diatas, analisa tax ratio dan tax effort jugadilakukan. Tetapi analisa tax ratio dan tax effort sebagai parameter dalam analisa International Tax Comparison?nya banyak mengundang kritik, karena beberapa kelemahan yang digunakan dalammodel dan faktor?faktor yang menentukan tax ratio. Untuk mengatasi masalah ini dan sekaligus untuk mengevaluasi sistem perencanaan perpajakan yang ada, dilakukan alternatif pendekatan secarakuantitatif dengan model multi-regresi. Dari dua model multi regresi yang dianalisa yaitu modelmulti regresi pajak langsung migas dan non?migas serta modelmulti?regresi pajak langsung non?migas, menunjukkan bahwa variabel independen mining dan GNP masing-masing merupakan explanatoryvariable yang secara statistik significant dengan memberikaninformasi perubahan atas proyeksi pajak langsung yang besar(99%). Hasil analisa ini ternyata konsisten dengan kesimpulanyang diperoleh dan analisa step-wise multi-regresi dan multi?collinearity. Untuk membuktikan efektifitas penentuan proyeksi/targetpenerimaan yang diterapkan pemerintah saat ini, dilakukan analisavariance (ANOVA) atas proyeksi yang sama dengan metode modelregresa dan membandingkan dengan realisasi penerimaan pajaknya.hasil analisa variance ini menunjukkan bahwa tidak terdapatperbedaan yang cukup significant pada tingkat a = 0,05 untukmenarik kesimpulan bahwa metode multi-regreSi adalah lebih baikdaripada sistem perencanaan pajak yang sekarang diterapkan.Tetapi kesimpulan ini mungkin dapat terjadi karena faktor?kebetulan? - Committing type II error - yang disebabkan biasdalam data dan kurangnya jumlah pengamatan. Hanya satu kesimpulan yang jelas dapat ditarik dan analisaini adalah bahwa proyeksi pajak langsung migas dan non?migas atasdasar parameter GNP Mining dan GNP merupakan model ?Surrogate?yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif model perencanaan pajak langsung."

"[ABSTRAKbrPenelitian ini menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajakperusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkanbahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara koneksi politik denganagresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Book Tax Difference.Sedangkan koneksi politik tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadapagresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi diskresi perbedaanpermanen.;This Research examines the influence of political connections on taxaggresiveness of a company. The sample used for this research are the companylisted in Indonesian Stock Exchange in 2013. This research shows that there is apositive relationship between a firm's political connections and tax aggresiveness,and proven to affect significantly measured with the Book Tax Difference proxyHowever, the political connections are not proven significantly to affect the taxaggresiveness measured with the discretionary permanent differences proxy., This Research examines the influence of political connections on taxaggresiveness of a company. The sample used for this research are the companylisted in Indonesian Stock Exchange in 2013. This research shows that there is apositive relationship between a firm's political connections and tax aggresiveness,and proven to affect significantly measured with the Book Tax Difference proxyHowever, the political connections are not proven significantly to affect the taxaggresiveness measured with the discretionary permanent differences proxy.]"

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa HTI akasia pada PT INHUTANI III, memperbandingkannya dengan pedoman pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan yaitu DOLAPKEU-PHP2H, mengetahui kualitas informasi aset biologis HTI akasia pada laporan keuangan perusahaan, dan memperbandingkan perlakuan akuntansi HTI akasia di perusahaan tersebut dengan IAS 41. Hasil penelitian menunjukkan kualitas informasi atas aset biologis HTI akasia pada perusahaan dapat diperbandingkan, cukup dapat dipahami, objektif, walaupun belum sempurna. Ada perbedaan perlakuan akuntansi HTI akasia antara perusahaan dan IAS 41. Dampak penerapan IAS 41 diantaranya yaitu perubahan yang signifikan pada laporan keuangan, besarnya biaya yang dikeluarkan, dan kurang terpenuhinya aspek comparability pada laporan keuangan. Jika diadopsi, DSAK harus memberi penjelasan lebih terperinci. ;This thesis aims to determine the accounting treatment for biological assets on acacia industrial timber plantation in PT INHUTANI III, to compare it with the financial reporting guidelines used by the company that is DOLAPKEU-PHP2H, to determine the quality of information on the acacia industrial timber plantation and to compare between the company's accounting treatment and accounting treatment based on IAS 41. The results showed that the quality of information on acacia industrial timber plantation in the company are comparable, understandable enough, objective, but not perfect. There are differences between the accounting treatment of acacia industrial timber plantation in the company and IAS 41. The impacts of the application of IAS 41 in PT INHUTANI III are the significant changes to the financial statements, the expensive costs, and lack of comparability of financial statements. If adopted, DSAK should give more detailed explanations.;This thesis aims to determine the accounting treatment for biological assets on acacia industrial timber plantation in PT INHUTANI III, to compare it with the financial reporting guidelines used by the company that is DOLAPKEU-PHP2H, to determine the quality of information on the acacia industrial timber plantation and to compare between the company's accounting treatment and accounting treatment based on IAS 41. The results showed that the quality of information on acacia industrial timber plantation in the company are comparable, understandable enough, objective, but not perfect. There are differences between the accounting treatment of acacia industrial timber plantation in the company and IAS 41. The impacts of the application of IAS 41 in PT INHUTANI III are the significant changes to the financial statements, the expensive costs, and lack of comparability of financial statements. If adopted, DSAK should give more detailed explanations., This thesis aims to determine the accounting treatment for biological assets on acacia industrial timber plantation in PT INHUTANI III, to compare it with the financial reporting guidelines used by the company that is DOLAPKEU-PHP2H, to determine the quality of information on the acacia industrial timber plantation and to compare between the company's accounting treatment and accounting treatment based on IAS 41. The results showed that the quality of information on acacia industrial timber plantation in the company are comparable, understandable enough, objective, but not perfect. There are differences between the accounting treatment of acacia industrial timber plantation in the company and IAS 41. The impacts of the application of IAS 41 in PT INHUTANI III are the significant changes to the financial statements, the expensive costs, and lack of comparability of financial statements. If adopted, DSAK should give more detailed explanations.]"