Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika perusahaan memperluas kekuasaannya pada berbagai media yang berbeda, pengalaman empirik kerap menunjukkan bahwa kepemilikan silang justeru membuat informasi lebih serupa dan memihak pemodal dibandingkan sebelumnya.Penelitian ini menyandarkan diri pada kajian ekonomi politik media kritis, berupaya mengeksplorasi kontestasi antara kepemilikan silang Nary Tanoesoedibjo dengan pemberitaan di RCTI, TRIJAYA FM dan TRUST mengenai kasus NCD Fiktif yang dialaminya, dominasi dan hegemoni struktur terhadap agensi dalam mempengaruhi isi berita, berikut pola yang terbentuk karena itu.Temuan yang didapat melalui wawancara rahasia dengan awak newsroom, pengamatan dan analisis isi media, sangat menarik_ Di sini, peneliti menemukan bahwa media massa yang bernaung di bawah Media Nusantara Citra (MNC), subholding Bimantara yang mengurusi bidang multimedia dan penyiaran, dapat disebut sebagai contoh yang memadai untuk menggambarkan bagaimana kontestasi, dominasi dan hegemoni terjadi. Newsroom yang sejatinya harus independen dan jauh dari intervensi struktur, justeru menjadi corong. Pada akhirnya, wujud isi media tetap penuh dengan pemberitaan yang dipesan untuk kepentingan pemiliknya. Pola yang terjadi adalah pola yang pada intinya mendukung Hary Tanoesoedibjo sebagai sosok yang tidak bersalah, sebagai korban dan menuding pihak-pihak lain sebagai 'brutus' yang menjatuhkan citra dirinya sebagai taipan media massa di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus kasus tertentu. Selain itu, berguna untuk pembuktian teori-teori dalam kajian ekonomi politik media. Secara praktis, dapat menggugah dan meneguhkan kesadaran para jurnalis dan mungkin pemilik jaringan lintas media massa bahwa penyajian isi media massa berkaitan dengan tanggungjawab moral dalam pembentukan opini publik.

---

When corporations expand their control over many different kinds of media (cross ownership) , they speak glowingly of providing richer public choices in information. But the empiric experience has been the common control of different media makes those media more alike than ever.

This research positioning itself to the critical political economy approach, tried to explore the contestation between Hary Tanoesoedibjo's cross ownership with the news in RCT1, TR1JAYA FM, and TRUST about NCD Fictive case of his own, domination and hegemony structure to the agency in persuading the news content, including the pattern which is made by.

What was found from the secret interview with newsroom personel, observation and media content analysis, very interesting. Here, the research found that mass medium which are standing under Media Nusantara Citra (MNC), Bimantara subholding which is care for multimedium field and broadcasting, can be take as a good example to describe how contestation domination and hegemony are happened. Newsroom which should be independent and far from structural intervension, became edge. Though once it happened a self dispute inside the journalist, in the end the news content still full with the news that are ordered for the owner self business. The exist frame was frame which is supporting Hary Tanoesoedibjo as innocent being, as victim and suspecting another sides as "Brutus" that tried to destroyed his image as king of mass media in Indonesia.

In academic way, this research can be set as provocation of idea to continuing the research with theme that leads to selected cases. Besides, it is."

"Based on the concept of contested terrain formulated by Douglas Kellner, this research applied Robert K. Yin's case study method and Gamson Modigliani's framing analysis. It concludes that media owners do control the contestation. Newsrooms are intervened for the sake of the media baron"

"

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar. Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pernberitaan oleh media massa.

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidak pedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Asas tersebut dianut di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat di dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang. Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang. menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun tidak secara eksplisit .menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam pasal 66 Undang-undang No. 8. Tahun 1981 tentang Kitab. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana dikatakan:

'Tersangka atau terdakwa: tidak dibebani kewajiban pembuktian'

Sedangkan di dalam penjeiasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal. 66 KUHAP. tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga.tak bersalah.

Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Berbeda dengan di dalam sistem hukum yang digunakan di Amerika Serikat, banyak asas yang berkaitan dengan hak terdakwa dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusinya. Sehingga bukan saja tentang hak warga secara menyeluruh, akan tetapi hak warga yang disangka atau diduga telah melakukan kejahatan, diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan demikian merupakan ketentuan yang amat mendasar dalam kehidupan hukum negara tersebut. Amandemen pertama dari konstitusi Amerika menjamin tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, yang dapat dihubungkan dengan kebebasan pers.

"

"Media massa memiliki peran penting di tengah masyarakat, terutama di tengah masyarakat yang menjadikan pertarungan opini sebagai suatu hal yang penting. Media memengaruhi masyarakat dengan membangun suatu realitas pengetahuan dan media juga dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. Salah satunya fenomena yang menarik adalah tentang isu pemahaman pluralisme dalam Islam yang ditampilkan oleh media Islam Indonesia_ Di tengah masyarakat Indonesia Islam seringkali dipahami sebagai suatu hal yang 'given', tidak dipahami sebagai suatu ajaran yang telah melewati proses sejarah yang panjang yang telah membuat intrepretasi terhadap Islam itu sendiri menjadi beragam. Hal itu membuat perbedaan pendapat dalam memahami Islam di tengah konteks masyarakat Indonesia menjadi suatu hal yang dianggap tidak lazim, bahkan dipandang sebagai hal yang membahayakan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan tidak sedikit berbagai kasus kekerasan alas nama ajaran Islam juga terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sabili dan Syirah membingkai isu tentang perbedaan pemahaman tentang pluralisme dalam Islam dan untuk mengetahui bagaimana majalah Sabili dan Syir'ah memahami pluralisme dalam Islam yang disandarkan kepada berbagai pendapat para pemikir Islam dalam mendefinisikan dan mendeskripsikan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma konstruksionisme yang diaplikasikan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisi framing Gamson. Dipayungi oleh teori tentang Konstruksi Realitas Peter Berger dan Hierarki pengaruh terhadap media dari Shoemaker dan Reese_Temuan yang didapatkan mengenai bingkai Sabili dan Syir'ah dalam menampilkan isu pemahaman pluralisme dalam Islam menunjukkan majalah Sabili dan Syir'ah menampilkan isu pemahaman pluralisme secara berbeda. Sabili menampilkan bingkai bahwa: 1) Pluralisme mencampuradukkan agama, 2) Pluralisme harus dilawan, 3) Konsep turunan Pluralisme harus diwaspadai, 4) Pluralisme digemborkan oleh Dunia Barat. 5) {llama pemiliki otoritas pemahaman Islam, 4) Pluralisme menghina simbol sakral Islam, 6) Pengusung pluralisme adalah kaki tangan Barat_ Sedangkan Majalah Syir'ah rnenarnpilkan bingkai bahwa: 1) Pluralisme bukan mencampuradukkan agama, 2) Pluralisme mengajarkan kesamaan nilai universal agama, 3) Pluralisme membangun kasadaran menyikapi perbedaan agama, 4) Pluralisme bagian dari konsep dasar Islam, 5) Pengharaman pluralisme adalah kekeliruan pars ulama, 6) tJlama tidak menjadi sumber mutlak kebenaran, 7) Pengharaman pluralisme telah mendorong tindakan kekerasan, 8) Penyebaran pluralisme masih penuh tantangan_Analisis tentang kecendrungan pemahaman pluralisme dalam Islam dilihat berdasarkan cara pandang terhadap Islam secara substansi (nilai) dan institusi (sistem keyakinan, ritual dan norma). Penelitian ini menunjukkan bahwa Majalah Sabili ditemukan sebagai majalah yang cenderung dengan pemikiran Islam dan pluralisme secara tekstual yang melihat Islam sebagai suatu kesatuan, tidak terpisah antara substansi dan institusi sehingga pluralisme kemudian menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima. Sedangkan Syir'ah didapati cendrung memahami Islam dan pluralisme secara kontekstual, yang memahami Islam terdiri atas unsur substansi dan institusi. Syir'ah menerima pluralisme pada tataran substansi, namun tidak secara institusi, artinya pluralisme ada secara nilai, namun tidak dapat berkaitan dengan sistem keyakinan, ritual, dan norma.Bingkai-bingkai dan berbagai kecenderungan ini muncul karena suatu kanteks yang melatari Sabili dan Syirah. Sabili adalah majalah yang didirikan kelompok Islam Tarbiyah yang pendekatannya terhadap ajaran Islam cenderung tekstual dan Sabili lahir di tengah intimidasi Orde Baru terhadap Islam yang melahirkan suatu pandangan tentang adanya konspirasi meminggirkan Islam. Lain halnya dengan Syir'ah yang dimotori aleh generasi muda akademis Islam yang cenderung melihat Islam sebagai kajian ilmu yang dipahami dari unsur metodologisnya yang kontekstual. Selain itu, Syir'ah lahir dari kelompok diskusi naungan Yayasan Desantara, yakni suatu lembaga swadaya masyarakat yang banyak bekerja sama dengan berbagai pihak intemasional dalam mengusung berbagai isu tentang pluralisme, HAM, dan demokrasi, termasuk dalam membingkai Islam."

"Dalam organisasi khususnya yang berkecimpung dalam bidang bisnis, kekuatan persaingan dalam menembus pasar bukan ditentukan dari menarik tidaknya peluang pasar. Lebih jauh lagi titik beratnya ada pada kapabilitas organisasi yang diperoleh melalui informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Kapabilitas dalam gambaran masyarakat kemudian melekat dan membentuk suatu penilaian berupa reputasi, yang pada gilirannya akan berimplikasi kembali kepada organisasi. Harapan mengenai rreputasi yang sengaja diciptakan oleh organisasi kadangkala tidak sejalan dengan penilaian yang muncul pada persepsi publik.Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai reputasi PT Djarum yang terdapat dalam pemberitaan media cetak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti menaruh perhatian besar pada proses dan makna yang dimiliki masyarakat. Paradigma yang digunakan adalah interpretif dimana konsep struktur organisasi ditempatkan sebagai suatu rangkaian yang kompleks, hubungan semi otonomi yang mempengaruhi interaksi antar manusia. Dokumentasi berupa kumpulan berita di media eetak mengenai PT Djarum dipergunakan sebagai fokus utama pengumpulan data, selain wawancara dan observasi. Untuk mengurai makna terhadap issue pemberitaan di media cetak, peneliti menggunakan pendekatan semiotika.Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh PT Djarum, maka peneliti memperoleh berita-berita mengenai PT Djarum sejak tahun 2002 sampai 2004 dengan muatan berita yang bcragam. Pada tahap denotasi, peneliti memaparkan makna denotasi dcngan mengkatekorikan berita dalam masing-masing tahun. Tahun 2002 dari 14 berita yang diperoleh penulis, hanya memuat 2 issue utama.Tahun 2003 terdapat 33 berita dan 2 surat pembaca, yang memuat 7 issue utama. Dan tahun 2004 terdapat 13 berita ditainbah 2 surat pembaca dengan 6 issue utama. Dari keseluruhan issue tersebut, terlibat khalavak atau kelompok publik yang akan mempengaruhi perkembangan dan kcmajuan PT Djarum. Kelompok publik tersebut adalah karyawan, pemerintah, konsumen, petani, pengecer, LSM, komunitas lokal, kelompok independen, dan masyarakat luas. Pada tataran berikutnya, berita-berita yang telah dikategorisasikan menurut issue yang berhubungan dan menghadirkan kelompok publik potensial dalam tiap-tiap issue tersebut kemudian diinterpretasikan.Kesimpulan yang diperoleh dari basil penelitian tentunya menjawab tujuan penelitian. (1) Kategorisasi issue, yaitu : (a) Issue Iklan PT Djarum, (B) Issue Serikat Buruh, (c) Issue Tanggung jawab social, (d) Issue lobbying PT Djarum dengan Pemerintah, (e) Issue Inovasi Produk Rokok PT Djarum (f) Issue prestasi PT Djarum (g) Issue bauran pemasaran dan komunikasi. (2) masing-masing publik membentuk reputasi yang berbeda, dimana dalam organisasi reputasi yang dibentuk bergantung pada pengalaman masing-masing publik. (3) Reputasi berdasarkan pemaknaan terhadap kategori issue di media cetak, yaitu : (a) Nilai-nilai dasar organisasi menjadi akar reputasi yang baik, (b) Performa tiap brand merupakan implementasi bauran pemasaran dan komunikasi, (c) Inovasi merupakan keunggulan bersaing, (d) Terjebak dalam iklan kreatif yang bertentangan dengan tats cara clan tats krama periklanan, (e) Issue bunch yang negati f ketika di blow up oleh media akan berdampak buruk bagi reputasi.Adapun implikasi penelitian adalah (I) Implikasi akademis yaitu pergeseran konsep organisasi bisnis, menjadi konsep kapitalistik yang humanis, dan sensitivitas publik yang mudah berubah tidak dapat didefinisikan secara bake sebagai suatu sistem yang permanen. (2) Implikasi praktis yaitu riset tehadap media untuk memperoleh gambaran kualitas organisasi bisnis. Sedangkan rekomendasi penelitian adalah (1) Rekomendasi akademis yaitu pentingnya strategi teknis yang konkrit bagi upaya pembentukan reputasi organisasi, (2) Rekomendasi praktis yaitu (a) program yang konsisten nilai-nilai dasar organisasi, (b) Program komunikasi yang terbuka terhadap publiknya dan (c) Perlu banyak perhatian dan kemampuan ekstra dalam mengelola reputasi organisasi.Secara keseluruhan hasil penelitian, oleh peneliti dinyatakan telah memenuhi tujuan penelitian. Dan akhirnya, disadari atau tidak bahwa pengelolaan reputasi akan melibatkan kualitas dan adanya interaksi antara organisasi, publik internal dan ekstemal."

"Ideologi bekerja melalui bahasa oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara di mana makna (pemberi makna) secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Hassan Hanafi menyebut teks sebagai praktik ideologi, dalam hal ini teks pun bersifat arbiter karena merupakan pilihan penulisnya pada satu maksud tertentu dari keragaman fenomena yang ia hadapi untuk sesuatu di masa mendatang. Tujuan penulisan teks tidak lain bersifat etis dan ideologis, disebut etis karena penulisan suatu momentum sejarah ke dalam teks berkaitan dengan keinginan memberi petunjuk tertulis kepada generasi mendatang, sementara ideologis karena teks merupakan sarana efektif untuk mewariskan kekuasaan. Bahasa kebijakan dalam Undang-undang pars dicurigai sebagai sebuah teks yang mengalami dinamika kepentingan antara kepentingan penguasa, kepentingan pemilik media dan kepentingan publik. Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah sebuah bahasa kebijakan, baik itu Undang-undang Pokok Pers No.21 Tahun 1982 dan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 merupakan hasil dari proses pembentukan realitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah Hermeneutika Habermas. Hermeneutika memberikan fokus pada teks, pembacaan, pemahaman, tujuan penulisan, konteks, situasi historis, dan kondisi psikologis pembaca maupun pengarang teks. Adapun Hermeneutika Habermas merupakan hermeneutika kecurigaan karena berkepentingan untuk menyingkap tabir-tabir ideologis dibalik sebuah teks. Penelusuran data maupun analisis dilakukan pada tiga level pemahaman: Pemahaman langsung terhadap alam material dengan menginterpretasikan isi teks kebijakan, Pemahaman Manusia lain dengan meneliti pemahaman para penafsir terhadap teks kebijakan dan Pemahaman atas kebudayaan dengan meneliti fenomena regulasi kebijakan dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosial dan ekonomi politik yang berlaku pada saat pembuatan teks kebijakan. Dari seluruh proses penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 dan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak terlepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkupinya. Pada Undan-gundang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982, kekuasan terhadap kebebasan pers sepenuhnya tergantung kepada pemerintah, tidak hanya terhadap makna kebebasan pers itu sendiri, tapi juga undang-undang ini memberikan "kekuasaan penuh" kepada pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan pers serta penempatan para birokrasi pada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengontrol kehidupan pers. Pada Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, terlihat kuatnya "ideologi Pasar" pada kehidupan pers. Kekuasaan terhadap pers sepenuhnya tergantung pada pasar, kuat dugaan kehidupan pers menjadi monopoli konglomerasi media, pers lebih banyak menyajikan berita-berita yang di inginkan masyarakat dibandingkan berita-berita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada kondisi ini, pers belum mampu menjalankan fungsinya sebagai ruang publik dalam proses demokratisasi yang dinamis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Undang-undang Pers No.40 tahun 1999, bukan merupakan UU lex specialis derogat lex generalis terhadap undang-undang lain seperti yang di kemukakan sebagian kalangan pers, dikarenakan undang-undang ini hanya mengatur tiga hal yang dapat dituduhkan terhadap pelanggaran jurnalistik yakni norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tidak bersalah, di luar ketiga haI ini Undang-undang ini membuka diri diberlakukannya Undang-undang lain, di samping itu juga Undang-undang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadikan dirinya sebagai lex specialis, yakni Rezim hukumnya tidak sama dan serumpun dengan undang-undang yang mau di lex specialrs-km, tidak adanya satu perbuatan dilarang oleh dua aturan yang berbeda dan tidak ada ancaman hukum dari lex specialis yang jauh lebih berat dari lex generalis. Kebebasan kehidupan pers, pada akhirnya merupakan keinginan semua pihak agar ruang publik sebagai wahana pengimplementasian kehidupan demokratis yang dinamis dapat berjalan, tetapi tentu saja kebebasan ini tidak boleh hanya sebatas kebebasan yang dimonopoli oleh segelintir orang, tetapi harus dibumikan menjadi kenyataan yang memberikan realitas kesempatan bagi semua elemen masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkannya. Kepentingan publik harus menjadi prioritas media massa, karenanya kebebasan pers harus didasarkan pada paradigma etis, norma hukum dan profesionalisme para jurnalis dalam menyajikan pemberitaannya."

"Surat kabar merupakan lawan nyata atau musuh penguasa mapan, seperti pemerintah yang diktator. Keadaan seperti ini mencontohkan kemampuan surat kabar untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat. Pola hubungan pers semacam itu pernah dirasakan di Indonesia pada masa pemerintahan terdahulu (Orde Baru). Namun dalam beberapa mass pemerintahan terakhir terjadi beberapa perubahan yang sangat berarti di dunia pers, yaitu ketika dihapuskannya SIUPP dan dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen). Hegemoni pemerintahan pun memudar. Memudarnya hegemoni pemerintah tidak dengan serta merta memberikan kebebasan kepada media dalam menentukan arah, isi, dan bentuk pemberitaan. Karena ia pun harus berhadapan dengan kekuatan lain, yaitu pemilik atau pemodal, dan pasar. Kepemilikan media dan kepentingan si pemilik media menjadi fenomena yang menarik dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh pada Desember 2004, dengan keikutsertaan pemilik Surat Kabar Media Indonesia (MI) Surya Paloh. Pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, Surya Paloh yang pada saat itu menduduki posisi Pemimpin Umum Harian Umum Media Indonesia sekaligus pemilik, turut serta dalam penanggulangan bencana.Dalam beberapa edisi Media Indonesia, Surya Paloh diberitakan melakukan berbagai kegiatan yang terkait pada penanggulangan bencana. Tidak kurang enam hari (edisi 28 Desember 2004 hingga 2 januari 2005), pemberitaan Harian Umum Media Indonesia didominasi oleh berita dan foto bencana gempa dan tsunami di Aceh. Dari rata-rata 20 halaman berita setiap edisi, sebanyak 16 halaman digunakan untuk halaman khusus "Indonesia Menangis". Otomatis selama enam hari itu, banyak halaman regular yang dihilangkan. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, khususnya pada kasus bencana gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004. Untuk memahami permasalahan tentang pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, diperlukan berbagai teori dari berbagai kajian tentang media massa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari realitas. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tidak dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan kuantitatif, melainkan berdasarkan deskripsi cermat atas realitas.Peneliti memusatkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya. Dalam melaksanakan tugas keredaksionalan tentunya ada pola-pola tertentu yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan redaksional Surat Kabar Media Indonesia. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti adalah untuk mengamati pola hubungan yang terbentuk antara redaksi dan pemilik media, terkait pemberitaan gempa dan tsunami di Aceh. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pers bersikap saat berhadapan dengan kepentingan pemilik media.Berdasarkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya, terlihat bahwa kebijakan redaksional di Media Indonesia masih dikuasai oleh elit dominan, dalam hal ini Surya Paloh sebagai pemilik media.Keterlibatan pemilik media, meski hanya berupa arahan, tentunya juga berpengaruh pada proses produksi dan pola pemberitaan. Harian Umum Media Indonesia sebagai institusi pers harus tetap menjaga integritas dengan menjaga mutu dan bobot beritanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan khalayak pembaca dengan tampilan harian umum yang tetap mengedepankan etika jurnalistik yang berlaku.Secara akademis, penelitian ini bisa menjadi pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus-kasus tertentu. Di masa sekarang ini, di mana pemilik media menjadi salah satu kekuatan yang dihadapi media massa, pers diharapkan bisa bersikap lebih tegas mengedepankan etika jurnalistik."