Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan bantuan dana alokasi desa (DAD) di Desa Merbau. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya proses pemberdayaan di dalamnya, serta faktor-faktor kendala pemberdayaan dalarn pelaksanaan kegiatan bantuan DAD tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam bantuan DAD menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan (empowerment), dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan bantuan DAD (bottom-up planning) melalui pola "open menu" dalam memilih dan menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan terhadap bantuan DAD. Namun karena pendekatan dalam bantuan DAD masih relatif baru, tentunya masih banyak pihak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah, apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat?. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesisFokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD.Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tahap-tahap pengembangan proses pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan, studi kepustakaan dan telaah dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam setiap tahappelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah menunjukkan adanya indikasi proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan tersebut terdiri lima tahap yaitu sebagai berikut : tahap persiapan, tahap assessment/pengkajian, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap awal kegiatan yaitu tahap persiapan, proses pemberdayaan telah dilakukan pada kegiatan pembentukan susunan pengelola proyek. Tahap assessment/pengkajian, proses pemberdayaan dilakukan pada kegiatan penggalian gagasan, ide dan usulan masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Tahap perencanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan mereka untuk berpikir tentang jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik. Dan Tahap evaluasi, proses pemberdayaan dilakukan pada saat monitoring yang dilakukan masyarakat dalam rangka pengawasan.Sedangkan mengenai faktor-faktor kendala pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Bantuan DAD yaitu sebagai berikut : ketidakmampuan aparat desa memahami uraian tugas, perpespi yang terbentuk di masyarakat, ketergantungan terhadap dana bantuan, norma yang bersifat negatif dan keterisolasian masyarakat secara geografisWalaupun pelaksanaan program ini telah berjalan efektif, namun ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa terhadap kegiatan usaha mereka sangat perlu dilaksanakan dengan mengingat bahwa pengembangan masyarakat (community development) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat agar apa yang diusahakan mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas dan pemerintah desa yang memiliki kemampuan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Merbau yang dapat dikembangkan."

"Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri.

---

Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent."

"Sumber daya manusia di dalam perusahaan menjadi pelaku utama dalam sctiap dcmp langkah perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang mewujudkan visi, misi, tujuan dan cita-cita perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh SDM dikoordinasikan oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai atau kcgunaan dari suatu barang/ jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kegiatan SDM yang terkoordinasi ini dikenal dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia.PPM (2001) membagi kegiatan manajemen SDM menjadi 4 bagian yaitu kegiaran pengadaan, kegiatan pengembangan dan penilaian, kegiamn pemeliharaan dan perlindungan, dan kegiatan pembinaan hubungan karyawan. Lcbih lanjut Noe et all (2003) membagi kegialan manajemen menjadi 3 bagian berdasarkan nilai stratcgisnya kegiatan transaksional, kcgiatan tradisional dan kegiatan transformasional. Semua kegiatan ini akan bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan.Selain kegiatan MSDM harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan, kegiatan MSDM juga harus dilakukan sccara cilsicn dan ufektif untuk mcncapai tujuannya. Efektivitas dari kegiatan MSDM dapat dilihat dengan cara mengevaluasi setiap kegiatannya. Terdapat 2 pendekatan dalam melakukan cvaluasi yaitu pcndckatan analisis dan audit.Ada bcbcrapa alternative cara yang dapat dilakukan SDM untuk meningkatkan efektivitas kegiatan manajemen SDM yaitu:1. outsourcing2. reengineering3. penggunaan teknologi (HRIS) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen SDM yang dilakukan oleh departemen SDM PT XYZ scrta mempertimbangkan kendala yang dihadapi oleh departemcn SDM dalam melakukan kegiatannya maka solusi tcrbaik yang disarankan adalah departemen SDM ini hams mengumngi kcgiatan Lransaksional agar dan lebih fokus melakukan 2 kegiatan lainnya. Rekomendasi yang, diberikan untuk mengurangi kcgiatan transaksional adalah dengan membangun suatu sistcm infonnasi. Sistem informasi yang dapat menyimpan dan mclaporkan informasi kepada penggunanya secara akurat."

"Pengembangan organisasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan apabila suatu organisasi tidak melakukan gerakan perubahan maka organisasi tersebut akan tetap diam ditempat tanpa adanya kemajuan. Pengembangan organisasi merupakan salah satu panduan bagi organisasi untuk melakukan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman yang kian selalu berkembang. Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di instansi pemerintahan daerah tepatnya di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model human resource interventions. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan analisis data mixed method dengan teknik pengumpulan data survei, kuesioner dan wawancara mendalam kepada sampel yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model human resource interventions tergolong baik yang dibuktikan dengan data yakni sebesar 67,7 persen atau sekitar 21 responden mendukung pernyataan tersebut. Sementara, sebanyak 25,8 persen atau setara dengan 8 responden merasa sangat baik. Serta 6,5 persen atau setara dengan 2 responden merasa kurang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan terkait “Pengembangan Organisasi dalam upaya Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia di Instansi BAPPEDA Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model Human Resource Interventions kurang baik” itu tidak terbukti.

---

Organizational development in an organization is very important to do because if an organization does not carry out a change movement, the organization will remain in place without any progress. Organizational development is one of the guidelines for organizations to carry out developments in accordance with the changes and developments of the times that are always developing. This research examines organizational development that aims to improve the performance of human resources in local government agencies, specifically in the Regional Planning, Research and Development Agency of Sumbawa Regency which is reviewed through the human resource interventions model. This study uses research methods with qualitative and quantitative approaches with mixed method data analysis with survey data collection techniques, questionnaires and in-depth interviews with samples in the Regional Planning, Research and Development Agency, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara. The results of this study indicate that organizational development in an effort to improve the performance of human resources in the Regional Planning, Research and Development Board of Sumbawa Regency which is reviewed through the human resource interventions model is classified as good as evidenced by the data, namely 67.7 percent or around 21 respondents support this statement. . Meanwhile, as many as 25.8 percent or the equivalent of 8 respondents felt very good. And 6.5 percent or the equivalent of 2 respondents is not good. Thus it can be concluded that the statement regarding "Organizational Development in Efforts to Improve the Performance of Human Resources of the Sumbawa Regency BAPPEDA Agency which is reviewed through the Human Resources Intervention model is not good enough" is not proven."

"The research has aim to nalyze the effectiveness of allocation, management and using of village-fund-allocation (ADD) in "X" Regency and analyze the impact of ADD toward the improvement of public infrastructure, manpower absorption as well as the empowerment of people and village institutions. The research was performed in 18 sub-districts, in which on every sub-district two villages are chosen, that is one village classified as 'urban village' that located near the sub-district capital and other village classified as 'rural village' that is a village categorized as isolated. Meanwhile as respondents of research on every village are boards of village institutions: board of village representatives board (BPD), board of village community devense board (LKMD), board of neighbourhood organization (RT), board of family welfare empowerment (PKK), board of youth organization (Karang Taruna), and board of civil defense taskforce (Satgas Hansip) - each of them represented by one person. Thus, totally for entire research field ('X' Regency) there are 216 respondents. Collection of secondary and primary data performed through survey on site using questionnaire. Result of research shows that many regulation regarding ADD are not well implemented according to the existing laws. A large part of people more prefer to ADD with different amount for each village considering some factors such as the number of people, village accessibility, potential owned by each village, etc. However, the majority of people consider that ADD has positive impact and multiplier affect significantly for them such as the improvement of public infrastructure, improvement of people's knowledge, the increasing of people participation in village development and manpower absorption."

"Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 desa.Dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan maka pemerintah memberikan setiap desa dana IDT sesuai Inpres No. 5 Tahun 1993. Untuk melihat keberhasilan program Inpres dapat diwujudkan perlu diteliti, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam perspektif penanganan kemiskinan di Desa tertinggal.Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka alat analisis yang digunakan adalah model deskriptif dan didukung analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Dan dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT adalah Peranan Pendampingan PP), Peranan Aparat (PA), Kemampuan Pokmas (KP), Jenis Usaha (7U), Pengawasan (EP), Motivasi Pokmas (MP) dan Distribusi Pendanaan (DD) (koefisien determinasi sebesar 65,25%).Secara parsial bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh positif terhadap PED sebagai berikut :1. PP berpengaruh positif terhadap PED, artinya bila PP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,2732%.2. Bila PA ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,17%.3. Bila KP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,057 % .4. Bila MP ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,047%.5. Bila DD ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,035%.6. Bila .7U ditingkatkan 1% maka PED akan ineningkat sebesar 0,053%.7. Bila EP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,0525%.Berdasarkan faktor-faktor dominan tersebut maka strategi meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam penanganan kemiskinan di desa tertinggal, adalah pertama, meneruskan kontribusi kebijakan IBD dan IDT dengan melalui prioritas program pada faktor-faktor yang diduga sangat berpengaruh tersebut. Kedua, memformulasikan kebijakan pemerintah yang bare sebagai pemantapan program pendukung XBD dan XDT secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."

"Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membuat perubahan besar pada karakteristik dunia kerja, di mana tingkat persaingan menjadi semakin ketat dan basis kompetensi tidak lagi bersandar hanya pada kekuatan fisik semata. Untuk itu, dibutuhkan manusia yang mau dan mampu belajar agar memiliki kompetensi individual yang tinggi, sehingga memiliki karakter sikap dan prilaku yang relatif stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja.Organisasi pembelajar diartikan sebagai organisasi yang mampu belajar, yaitu organisasi yang memiliki keinampuan untuk selalu memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan, karena adanya transformasi pengetahuan di antara anggota organisasi. Proses transformasi tersebut bertumpu pada 5 disiplin, yaitu : keahlian pribadi (personal mastery), model mental (mental models), visi bersama (shared vision), pembelajaran tim (team learning) dan berpikir sistem (system thinking). Kelima disiplin tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan kualitas belajar suatu organisasi, semakin besar nilai korelasi berarti semakin efektif proses transformasi pengetahuan dan individu menjadi pengetahuan tim dan organisasi. Oleh karena itu, penerapan konsep organisasi belajar diyakini dapat menjadi suatu strategi untuk memberdayakan SDM aparatur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemberdayaan SDM aparatur, khususnya pada BLKI Pasar Rebo Jakarta dilihat dari pendekatan konsep organisasi pembelajar. Sampel penelitian adalah pegawai di Iingkungan BLKI Pasar Rebo sebanyak 81 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi pembelajar tidak menjadi pilihan BLKI Pasar Rebo dalam memberdayakan SDM aparaturnya. Hal ini ditunjukkan oleh data statistik deskriptif nilai rata-rata dan nilai korelasi antar disiplin belajar yang relatif rendah.Kondisi ini disebabkan, karena adanya hambatan yang datang dari individu dan kelompok, hambatan infrastruktur dan kurangnya dukungan pimpinan, sehingga belum tersedia media untuk tumbuhnya budaya belajar, Untuk menjadi organisasi pembelajar diperlukan komitmen yang kuat dari unsur pimpinan. Untuk itu, disarankan agar pimpinan BLKI mau menjadi pimpinan yang mau belajar (learning)."