Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."

"Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan. Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini. Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi. Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor. Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Artinya unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor. Jadi secara ringkas, persoalan utama yang dibahas dalam ekonomi regional adalah menjawab pertanyaan dimana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut dilakukan.Pusat pertumbuhan (growth centre) dapat diartikan dengan dua cara, yakni secara fungsional dan geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi balk ke dalam maupun ke iuar (daerah beiakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas clan kemudahan sehingga rnenjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut.Pembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat-pusat pertumbuhan dengan industri padat modal adalah sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah.Berkaitan dengan letaknya yang strategis dan luasnya wilayah yang dimiliki dengan berbagai macam potensi sumberdaya alam yang dimiliki dad masing-masing wilayah serta berbagai corak kegiatan perekonomian, maka beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu diperlukan suatu kajian dan konsepsi perencanaan yang komprehensif dan matang dalam jangka menengah dan panjang terutama dalam rangka pengembangan wilayah. Dalam kaitan dengan pusat pertumbuhan, Perroux (1955) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak merata terjadi diberbagai daerah, tetapi mempunyai kecondongan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan. Dalam konteks yang sama Sukirno (2001), mengatakan bahwa pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan menentukan perkembangan daerah Iainnya. Begitu pula menarik tidaknya suatu wilayah dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada keadaan sarana prasarana serta sumberdaya alam yang dimilikinya.Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui atau mengidentifikasi kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten lampung Selatan; (2) mengetahui interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (growth centre) dengan hinterland-nya; (3) mengetahui arah atau fokus pengembangan kegiatan ekonomi dengan melihat komoditas unggulan tiap kecamatan.Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis scalogram untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan, analisis interaksi untuk melihat keterkaitan pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya (daerah pendukung), dan analisis location quotient yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan dan komoditas unggulan ditiap kecamatan gura !pendukung spesialisasi masing-masing kecamatan.Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) di Kabupaten Lampung Selatan teridentitikasi sebanyak enam kecamatan yang mempunyal hirarki Iebih tinggi sebagai pusat pertumbuhan, karena ketersediaan fasilitasnya Iebih bervariasi dan banyak jumlahnya, yaitu Kecamatan: Kalianda; Natar; Penengahan; Kat;bung; Padang Cermin; dan Sidomulyo. (2) pengembangan wilayah dengan menempatkan pada pusat-pusat pertumbuhan memiliki daerah cakupan atau hinterland-nya masing-masing. (3) dari sembilan sektor yang dianalisis, menunjukkan bahwa hanya ada tiga sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian: sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan subsektor yang termasuk unggulan yaitu subsektor: tanaman bahan makanan; peternakan; perikanan; pertarnbangan tanpa migas; penggalian; pengangkutan; komunikasi; bank; persewaars; dan subsektor hiburan dan rekreasi. (4) masing-masing wilayah pusat pertumbuhan didukung oleh wilayah pengembangan dengan berbagai komoditas dominan yang dapat dikategorikan sebagai komoditas unggulan dari masing-masing wilayah kecamatan."

"Sampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aSampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.Berdasarkan pada hasil dari dynamic panel model sebagai model utama dalam tesis ini, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil lain menunjukkan bahwa kelas menengah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan karena sensitivitas dari pemilihan jumlah lag dan spesifikasi model yang digunakan dalam dynamic panel data modeltersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.

---

There have been numerous studies conducted to investigate the link between inequality and economic growth. However, typically, these studies only relate inequality and economic growth to poverty. They do not consider another factor, such as the middle class which has vital roles, especially economic roles where for example it can be potential consumers for goods and services. Especially in the case of Indonesia, there is no study that takes into account the middle class as one of determinants of economic growth. Considering this lack of study and potentially important role of the middle class, this paper tries to contribute by including the size of the middle class as one of variables while examining the inequality-growth relationship. By utilizing a panel data set from 31 provinces in Indonesia covering the years 2005 to 2010, this paper aims to examine the link between inequality and economic growth as well as between the middle class and growth across provinces in Indonesia. To meet these objectives, pooled OLS, fixed effect panel data model and dynamic panel data model are applied.

Based on a dynamic panel model which is the main specification on which this paper relies, the results show that there is a positive relationship between inequality and economic growth in Indonesia, implying higher level inequality can lead to higher economic growth. On the other hand, the result does not indicate that the middle class has an effect on economic growth in Indonesia. In addition, the result also supports the empirical evidence that a large population can be detrimental for achieving higher economic growth. Nevertheless, these results must be treated with caution due to the sensitivity of the results to choice of lag length and model specification in dynamic panel data model."

"Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi obyektif perekonomian Propinsi Jawa Tengah dengan melakukan analisis terhadap perubahan struktur dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi selama periode 1988-2000. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka kebijakan makro ekonomi regional agar pada era globalisasi dan otonomi daerah perekonomian. Propinsi Jawa Tengah mampu bersaing baik di pasar nasional maupun global. Untuk maksud itu digunakan analisis input-output. Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan melakukan "static comparative" terhadap struktur yang terjadi pada keseimbangan baru pada tabel input-output Propinsi ]awa Tengah tahun 1988, 1993 dan 2000; yang meliputi struktur permintaan dan penawaran, struktur produksi dan struktur keterkaitan antar sektor. Sedangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan melakukan dekomposisi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output dari sisi permintaan seperti peningkatan permintaan akhir domestik, peningkatan ekspor, substitusi impor dan perubahan teknologi yang tercermin dari perubahan koefisien input-output. Hasil analisis menunjukan bahwa struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, proses produksi di sektor tersebut sangat rentan terhadap ketersediaan bahan baku dan bahan penolong impor. Akibatnya, pada periode krisis dominasi sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Pada seluruh periode (1988-2000), sumber pertumbuhan output yang dominan adalah peningkatan permintaan akhir domestik, terutama peningkatan konsumsi swasta, diikuti oleh ekspansi ekspor. Peranan ekspansi ekspor sebagai sumber pertumbuhan output akan semakin dominan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara sub periode pertama (1988-1993) dengan sub periode kedua (1993-2000) yang menunjukan bahwa kontribusi ekspansi ekspor terhadap pertumbuhan output semakin meningkat. Oleh karena itu, kerangka kebijakan ekonomi regional harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor produksi yang mempunyai keunggulan komparatif dan secara bertahap dapat meningkatkan efisiensi proses produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan kompetitif sehingga perekonomian Propinsi Jawa Tengah mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar nasional maupun global. Dengan kerangka kebijakan tersebut diharapkan ekspor barang dan jasa sebagai sumber pertumbuhan output dapat ditingkatkan dan ketergantungannya pada barang dan jasa impor terutama barang dan jasa yang akan digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong (input antara) dapat berkurang."

"Pembangunan di Propinsi Bali, dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata.Peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan pengeluaran wisatawan, yang berarti injeksi dana bagi pembangunan perekonomian Bali akan semakin bertambah. Namun krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang tentunya juga akan menurunkan total pengeluaran wisatawan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: a. dampak pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, b. pengatuh ganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Bali, serta ketergantungannya terhadap sektor-sektor lain.Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan model Miyazawa, yang dibangun berdasarkan tabel Input-Output Bali tahun 2000. Dalam model Miyazawa ini, perbedaan yang mendasar dengan tabel Input-Output adalah didalam format kuadran I dan II. Sesuai dengan tujuan dalam model ini yaitu untuk menganalisis distribusi pendapatan sebagai dampak dari adanya pengeluaran wisatawan, maka kolom konsumsi rumah tangga yang dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk input primer dalam hal ini terdiri dari: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung diasumsikan diterima semua oleh tenaga kerja yang bekerja dalam masing-masing sektor ekonomi. Input primer ini dibagi pula menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi.Pernbagian kelompok pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2000. Dari hasil survey ini, diperoleh range untuk masing-masing kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah ( Rp. 935.000,-).

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran wisatawan pada masing-masing sektor ekonomi, maka kolom ekspor dibagi menjadi dua bagian yaitu ekspor untuk wisatawan dan ekspor non wisatawan. Data yang digunakan dalam pembagian ekspor ini berasal dari hasil Survey Pengeluaran dan Opini Tamu Asing tahun 2000 yang dilakukan dari hasil kerjasama Dinas Pariwisata Propinsi Bali dan Biro Pusat Statistik Jakarta.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor khususnya ekspor wisatawan, lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi distribusi pnedapatannya terbagi hampir merata.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor yang mempunyai dampak paripuma baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan adalah sektor perdagangan. Yang dimaksud dengan sektor dampak paripuma adalah sektor yang dampak ekspor khususnya wisatawan tergolong besar dan lengkap. Dampaknya dikatakan besar karena rasionya masuk dalam sepuluh besar dan dikatakan lengkap karena sektor itu melakukan ekspor disertai dengan dampaknya yang menyebar akibat dari permintaan akhir, ekspor (non wisatawan) dan ekspor (wisatawan).

Sektor bahan bakar minyak dan pertambangan, merupakan sektor yang mempunyai nilai angka pengganda (output dan pendapatan) terendah. Hal ini dikarenakan ke dua sektor tersebut proses produksinya tidak dilakukan di Propinsi Bali, tapi di import didatangkan dad daerah diluar Bali.

Sektor-sektor produksi yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis keterkaitan adalah industri tenunt tekstil, industri kertas, barang dari kertas dan pencrbitaii, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kayu;, industri kimia, bangunan dan pengadaan saluran air bersih dan angkutan udara. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi. Dengan faktor tertentu dari output ke pendapatan rumah tangga dan angka lapangan pekerjaan, maka jelas sektor produksi dengan angka keterkaitan tinggi akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan yang tinggi pula.

Studi mendalam tentang daya dukung pulau Bali terhadap pariwisata perlu dilakukan. Beban pariwisata yang melebihi daya dukung fisik akan menurunkan kualitas sumber daya alam, dan akhimya akan menghancurkan pariwisata itu sendiri.

Keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber daya alam Bali, khususnya lahan dan air, juga memerlukan suatu penelitian tentang optimalisasi alokasi sumber daya alam dengan menggunakan model pemprogaman statis atau dinamik."

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"Perkembangan perekonomian di indonesia menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti antara wilayah KBI dengan KTI maupun di dalam wilayah KTI sendiri. Peranan investasi pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Investasi (akumulasi modal) sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari keputusan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan melihat ketimpangan pendapatan di wilayah KTI dan pengaruh investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan antar daerah di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis indeks entropi theil untuk melihat ketimpangan di wilayah KTI dan analisis regresi data panel terhadap 12 provinsi di KTI untuk melihat pengaruh dari investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan di wilayah KTI. Hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012 lebih besar diakibatkan oleh ketimpangan di dalam provinsi yaitu 48,43% dibandingkan ketimpangan antara provinsi sebesar 24,31%. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif, sedangkan ekspor, tenaga kerja terdidik dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas di wilayah KTI.

---

Economic developments in Indonesia indicates an imbalance of economic development between regions, such as between a western region and an eastern region, and also within an eastern region. Investment have a significant impact on economic growth. Investments (capital accumulation) are often concentrated in developed regions, because it is influenced by several factors that underlie decisions of Investors.

This study has examined an income inequality in an Eastern Indonesia and an impcat of investment and other factors to inequality between region in Eastern Indonesia during the period 2005-2012. This study has used a Theil entropy index to evaluate inequality in Eastern Indonesia and panel data regression analysis of a 12 provinces in Eastern Indonesia in order to find impact of investments and other factors on a regional inequality in Eastern Indonesia.

The findings of this study indicates that an inequality in Eastern Indonesia during the period 2005-2012 that an inequality within provinces is about 48.43% and is larger than an inequality between provinces that is about 36.51 %. An regression analysis indicates that a local goverment income and a special allocation fund have a significant negative effect, while exports, educated workforces and a number of population have a significant positive effect on an inequality in Eastern Indonesia."