Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 117584 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simbolon, Manarsar
"Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran pengawasan diemban oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Berdasarkan kedudukannnya tersebut, Bawasda memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tugas yang diemban inilah dapat dilihat bahwa Bawasda memiliki tugas yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengacu pada tugas yang diemban oleh Bawasda tersebut, peran organisasi yang berbentuk badan ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya good governance pada obyek-obyek pemeriksaannya. Terkait dengan peran Bawasda Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan aktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan organisasi ini dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di obyek-obyek pemeriksaannya. Namun demikian, diakui atau tidak pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu. seirinig dengan hal tersebut penelitian ini sengaja mengangkat judul Analisis Efektivitas Pengawasan pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Melalui judul ini diharapkan berbagai fenomena yang terkait dengan efektivitas pemeriksaan yang terdapat di Bawasda Provinsi DKI Jakarta dapat tergambar secara komprehensif. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. yaitu untuk 1) mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan fungsional yang ada selama ini, 2) mendiskripsikan pola pengaruh kompetensi. motivasi pengawas dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi OKI Jakarta, dan 3) memformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan beberapa tujuan ini, peneltian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu Teknik Rentang Kriteria dan Structural Equation Model dan dengan melibatkan 122 orang responden yang juga merupakan unsur pengawas Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil analisis dengan teknik analisis tersebut dapat diindikasikan bahwa kondisi efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena dukungan organisasi, dukungan pimpinan, pengakuan obyek pengawasan, kedudukan organisasi, kualitas pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum terwujud dengan baik. Kondisi motivasi pemeriksa yang diindikasikan melalui dorongan pemeriksa untuk berprestasi, rasa tanggung jawab pemeriksa, pengakuan atasan atas hasil pemeriksaan, kondisi tempat kerja pemeriksa, dan sistem kerja menunjukkan kondisi yang masih rendah. Kondisi kompetensi pemeriksa cenderung masih belum optimal yang diindikasikan dengan rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya cenderung masih belum baik. Di sisi lain, aspek kepemimpinan di Bawasda Provinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. Rendahnya kondisi kepemimpinan ini terjadi karena pemimpin belum mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pemimpin belum mampu mempengaruhi bawahan secara optimal, adanya kecenderungan kurangnya kecakapan pemimpin di bidang tugasnya, belum terampilnya pemimpin dalam menjalankan tugas, dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam membimbing dan memfasilitasi bawahan. Penelitian ini memberikan pola hubungan antar variabel yang dianalisis, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta selama Hal ini berbeda dengan dugaan awal sesuai dengan kaidah teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung Motivasi Pemeriksa dengan Efektivitas Pengawasan di lingkungan Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kondisi Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa dalam pelaksaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Pravinsi DKI Jakarta. Selain memiliki keterkaitan, Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa ini secara signfikan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi Motivasi Pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya. Terdapat beberapa alternatif yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya Bawasda Provinsi DKI Jakarta untuk menstandarisasi kompetensi dan jabatan bagi para pemeriksa yang terdapat dalamnya, Selain itu, disarankan untuk membangun Sistem Operasi dan Prosedur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan yang terakhir adalah untuk merevitalisasi dan Reposisi Bawasda Provinsi DKI Jakarta.

In the Provincial Government of DKI Jakarta, the role of monitoring is handled by Local Surveillance Institution (Bawasda). Local Regulation of Jakarta Provincial Government number 3 year 2001 on Structural Organization and Operational Procedure of Local Service Unit and Secretariat of Local Legislative Institution explains that this unit is supporting unit of local government in monitoring. Base on its position, Bawasda has strategic function to generate good governance in the province. Relate to the role of Bawasda. it is expected that the surveillance activities can be applied effectively, hence it can give positive contribution to good governance in their monitored unit. However, the fact shows that its monitoring role is not applied effectively. For that reason, this research tries to initiate an Analysis of The Effectiveness of Local Surveillance Institution DKI Jakarta. Through this research it is expected that many practises relate to the effectiveness of auditing in Bawasda can be described comprehensively. This research has several aims, which are to 1) identify the implementation of functional monitoring of Bawasda: 2) describe pattern of the influence of competency, monitoring motivation. and leadership on the effectiveness of surveillance; 3) formulate possible efforts to increase the effectiveness of surveillance. To implement that effectiveness by analyse collected data, it uses Gap Criteria Technique and Structural Equation Model and examines 122 respondents. From the analysis it is indicated that the condition of surveillance implementation done by Bawasda have not optimized. It is caused by minimum support from the organization, the leader, the acknowledgement of monitored object, position of the organization, auditor's capacity, and the follow up of the Surveillance. In this research it is also indicated that auditor's motivation of work to perform well, his/her responsibility, appreciation, working condition, and system of work are low. Beside that the competency of the auditor has not optimized indicated by their lack of skill, knowledge, and behavior. The leadership is also not optimum and tend to be low. The low level of leadership is caused by their disability to create good and conducive working condition, direct their staff, unskilled leadership and lack of willingness to encourage staff. This research gives a pattern of relation between variables which is dynamic that shows no directive relation of leadership and auditor's competency with the effectiveness of surveillance by Bawasda. However, those two variables have significant relation with auditor's motivation of work to do their job. There are several alternatives to be suggested based on the research, which are the need of Bawasda to standardize the competency and position for auditors. Beside it is also suggested to develop procedure and operational system in the implementation of surveillance. The last is revitalization and reposition of the Bawasda itself.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eny Diana Mudrikah
"Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Penelitian berikut berupaya mengeksplorasi gambaran mengenai karakteristik indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat yang saat ini digunakan, karakteristik sistem pengawasan obat, benchmark indikator kinerja pengawasan obat, serta rumusan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat berbasis pemangku kepentingan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivis dengan pendekatan metode perolehan data secara kualitatif dilanjutkan analisis data berbasis triangulasi dari berbagai sumber informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil tinjauan terhadap 10 (sepuluh) karakteristik indikator kinerja strategis bahwa secara keseluruhan karakteristik telah terpenuhi meskipun diperlukan perbaikan untuk optimalisasi. Berdasarkan analisis terhadap 11 (sebelas) karakteristik sistem pengawasan, didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan aspek telah terpenuhi dengan baik, utamanya terkait aspek berdaya guna (usefullnes) yang berarti bahwa sistem pengawasan obat yang dilaksanakan oleh BPOM telah mampu berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian dampak buruk isu pengawasan obat. Karakteristik pengawasan yang dinilai belum sesuai adalah aspek keterwakilan (representativeness), sehingga terungkap bahwa permasalahan bersumber dari perbedaan antara hal yang diukur oleh BPOM dan hal yang terlihat oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat secara luas. Eksplanasi dari para pemangku kepentingan terkait indikator kinerja pengawasan obat adalah bahwa diharapkan indikator kinerja kedepan mampu mencakup dinamisme peredaran obat khususnya ranah ilegal, dengan didukung oleh big data dalam pengakajian konsep dan definisinya.

Performance indicators play an important role in the government accountability system as well as policy formulation in areas such as planning, resource allocation, and also good governance. The findings of assessment of the drug surveillance system performance indicators surfacing in the period 2015-2019 are perceived to be less sensitive in presenting performance, regarding that accomplishing these targets endures a significant challenge. The following research examines the characteristics of currently used development drug control performance indicators, and also the characteristics of the drug surveillance system, drug control performance indicator benchmarks, and the conceptualization of construction of stakeholder-based drug control performance indicators. The research paradigm is post- positivist, with a qualitative data collection method followed by triangulation-based data analysis from multiple data sources. The research concluded that, based on a review of the ten characteristics of strategic performance indicators, the criteria have been met in general, however changes are needed for optimization. Based on an analysis of the 11 (eleven) characteristics of surveillance system, it was determined that all aspects had been met, particularly the aspect of Usefulness, implying that the drug control system implemented by BPOM had been able to contribute to the prevention and management of adverse health effects drug regulation. The characteristic of representativeness in the surveillance system is deemed insufficient, indicating that the problem arises from the disparity between what BPOM measures and what stakeholders and the general public view. Stakeholders highlight that future performance indicators for drug control will be able to capture the dynamism of illegal drugs, particularly in the criminal sector, and will be accompanied up by big data for the analysis of concepts and definitions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sarah Dwidara Eva Jelita
"ABSTRAK
Ruang panopticon merupakan sebuah ruang berisikan sekelompok manusia yang diawasi dan diisolasi dimana pengawasnya dapat melihat segala detail gerak-gerik dari sekelompok manusia tersebut. Sistem panopticon membuat objek merasa terus menerus diawasi dimana hal ini akan berlanjut menjadi proses pengkoreksian individu tersebut. Kegiatan mengawasi dan mengisolasi juga terjadi pada reality show Big Brother Indonesia dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh para housemates di rumah Big Brother Indonesia selalu direkam oleh banyak kamera pengawas dan juga diawasi langsung oleh tim produksi Big Brother Indonesia selama 24 jam per hari. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sistem panopticon di dalam rumah Big Brother dan bagaimana efek yang timbul dari penerapan ini. Untuk mengkaji hal ini, dilakukan studi kasus dan studi literatur terkait ruang panopticon dan Big Brother Indonesia, kemudian menjabarkan aspek-aspek pengawasan di dalamnya. Dalam kasus ini, didapati kesimpulan bahwa Big Brother Indonesia merupakan komoditas kapitalis dengan mengambil ide dan konsep panopticon namun tidak sungguh-sungguh merupakan praktik panopticon yang sebenarnya.

ABSTRAK
Panopticon space is a space in which a group of people are under surveillance and isolated, while the inspector could see every single detail of the group of people rsquo s movements. Panopticon system makes the objects feel constantly monitored where it will become the individual is correction process. Monitored and isolated activity are also occurred in lsquo Big Brother Indonesia rsquo reality show where every housemates activities are recorded by surveillance cameras and monitored by the production team of Big Brother Indonesia 24 hours a day. This thesis discusses about how is the application of the Panopticon system in the Big Brother house and what are the effects arising from the application. In order to study this effect, literature and case studies about the theory of panopticon were conducted from the data of Big Brother Indonesia. In conclusion, Big Brother Indonesia is a capitalist commodity using the idea and concept of 39 panopticon 39 but it is not an actual panopticon application."
2014
S69403
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Syarifatul Anwar
"Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit penyebab 1,6 juta kematian di dunia, prevalensi diabetes melitus meningkat signifikan diseluruh dunia dan di Indonesia. Obesitas sentral memiliki peranan penting dalam patofisiologi diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi diabetes melitus tipe 2, obesitas sentral dan hubungan antara obesitas sentral terhadap diabetes melitus tipe 2 pada kelompok umur ge; 45 tahun. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dengan regresi logistik untuk analisis multivariat. Sumber data yang dianalisis merupakan data surveilans faktor risiko penyakit tidak menular tahun 2015. Ada 2127 responden yang memenuhi kriteria yang dapat dianalisis. Hasil analisis menunjukan bahwa prevalensi DM tipe 2 sebesar 12,5% dan prevalensi obesitas sentral sebesar 39,6 . Hubungan obesitas sentral terhadap diabetes melitus tipe 2 dengan POR 2,14 (95% CI 1,62-2,81) artinya responden dengan obesitas sentral berisiko 2,14 kali lebih besar untuk menderita DM tipe 2 dibanding responden yang tidak obesitas sentral. Upaya untuk mencegah peningkatan kasus diabetes melitus tipe 2 yaitu penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat terhadap faktor risiko obesitas sentral dengan cara konseling pada individu yang berisiko maupun pada kelompok obesitas sentral.

Relationship of Central Obesity to Type 2 Diabetes Mellitus In Ages Group ge 45 years Analysis of Non Communicable Disease Surveillance Data of Jakarta Capital City Special Region 2015 . Diabetes mellitus type 2 is the leading cause of 1.6 million deaths worldwide, the prevalence of diabetes mellitus is increasing significantly throughout the world and in Indonesia. Central obesity has an important role in the pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. This study aims to determine the prevalence of type 2 diabetes mellitus, central obesity and the relationship between central obesity to type 2 diabetes mellitus in the age group ge 45 years. The study design used was cross section with logistic regression for multivariate analysis. The data sources analyzed are non communicable disease risk factor surveillance data in 2015. There are 2127 respondents who meet the criteria that can be analyzed. The results showed that the prevalence of type 2 diabetes was 12.5% and the prevalence of central obesity was 39.6 . The relationship of central obesity to type 2 diabetes mellitus with POR 2.14 (95% CI 1.62 2.81) that means respondents with central obesity are 2.14 times more likely to develop type 2 DM than non obese central respondents. Efforts to prevent the increase in cases of type 2 diabetes mellitus is continuous education to the public against risk factor central obesity by counseling individuals at risk and in the central obesity group."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T48346
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chikih
"Latar Belakang : International Olympic Committee (IOC) menganjurkan untuk melakukan monitoring kondisi kesehatan berkesinambungan namun belum tersedia self-reported tools yang dapat digunakan untuk monitoring di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Kuesioner OSTRC tentang cedera dan sakit ke dalam versi Bahasa Indonesia dan digunakan untuk monitoring kondisi kesehatan. Metode: Adaptasi dilakukan menurut kaidah ISPOR, dengan tahap uji validitas dan reliabilitas dilakukan kepada 40 atlet remaja selama 2 minggu, dan tahap surveilans yang dilakukan kepada 46 atlet remaja selama 8 minggu. Sensitivitas dan spesifisitas di hitung berdasarkan hasil surveilans 8 minggu. Hasil : Kuesioner OSLO versi Bahasa Indonesia (Sakit dan Cedera) memiliki validitas yang baik dengan Pearson Correlation Test (p<0.001). Cronbach-α mencapai 0,905, 0,940, 0,933 dan 0,840. Interclass corelation coefficient kuesioner sakit 0,905, kuesioner cedera bahu 0,94, kuesioner cedera lutut 0,933 dan kuesioner cedera pergelangan kaki 0,840. Sensitivitas kuesioner sakit mencapai 97,6% dan spesifisitas 99,4%, sedangkan sensitivitas kuesioner cedera mencapai 100% dan spesifisitas mencapai 99,4%. Kesimpulan: OSLO Sports Trauma Research Center Injury and Health Problem versi Bahasa Indonesia valid dan reliabel serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi.

Background: The International Olympic Committee (IOC) recommends continuous monitoring of health conditions, but until now, there are no self-reported tools that can be used for monitoring in Indonesia. This research aims to develop the OSTRC Questionnaire into Bahasa version and use it to monitor athlete conditions. Method: Adaptation was carried out according to ISPOR rules, with the validity and reliability testing, and the surveillance stage carried out for 8 weeks. Sensitivity and specificity were calculated based on the results of 8 weeks of surveillance. Results: The Indonesian version of the OSLO Questionnaire (Pain and Injury) has good validity with the Pearson Correlation Test (p<0.001), with cronbach-α reached 0.905, 0.940, 0.933 and 0.840. The interclass correlation coefficient for the pain questionnaire was 0.905, the shoulder injury questionnaire was 0.94, the knee injury questionnaire was 0.933 and the ankle injury questionnaire was 0.840. The sensitivity of the pain questionnaire reached 97.6% and specificity 99.4%, while the sensitivity of the injury questionnaire reached 100% and specificity reached 99.4%. Conclusion: The Indonesian version of OSLO Sports Trauma Research Center Injury and Health Problems is valid and reliable and has high sensitivity and specificity."
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aniati Murni Arymurthy
"Makalah ini menyajikan suatu metodologi penyelesaian masalah awan pada citra optik inderajaya dengan pendekatan citra optik multitemporal dan pendektan citra multisensor (yaitu citra optik dan citra radar). Masalah utama dari penggunaan citra optik adalah adanya gangguan awan, termasuk adanya awan permanen dan daerah awan tipis atau berkabut. Kebutuhan restorasi daerah tutupan pada tingkat tinggi (tingkat ct=itra tematik) tetapi juga pada tingkat rendah (tingkat citra mentah). Metodologi yang diajukan memuat beberapa skema penyelesaian masalah awan pad tingkat citra mentah maupun tingkat citra tematik, kondidi awan permanen ataupun daerah tutupan awan tipis. Pendekatan yang digunakan terdiri dari penggunaan teknik mosaik fusi data dan sintesa data. Citra bebas awan sebagai hasil restorasi mempunyai karakter tampak asli (khusus untuk pendektan sintesa), distribusi tingkat kabuan yang konsisten serta ketelitian klasifikasi yang optimal."
2001
JIKT-1-1-Mei2001-31
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rosaliana Shalat
"Surveilans AI Integrasi merupakan upaya lintas sektor yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus kewaspadaan terhadap pandemi Avian Influenza. Surveilans yang terintegrasi perlu dilakukan karena Avian Influenza merupakan penyakit zoonosis yang penyelesaiannya tidak hanya cukup di sektor kesehatan namun perlu penguatan upaya lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumen dan telaah publikasi terkait dengan pelaksanaan manajemen surveilans AI integrasi di Kota Bekasi pada tahun 2008.
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM surveilans AI masih belum ideal baik dalam hal kuantitas dan kualitas, terutama masih terbatasnya tenaga surveilans yang memiliki kemampuan menganalisis data. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) pada petugas surveilans masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketika investigasi, APD seringkali mendapat penolakan dari masyarakat terutama dari keluarga kasus. Pemakaian APD ketika investigasi ke tempat tinggal keluarga kasus menjadi situasional. Pedoman Surveilans AI Integrasi sudah tersedia pada Dinkes, berupa fotocopy hasil pelatihan DSO sedangkan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) mengacu kepada Kepmentan. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet sudah cukup baik dalam melakukan investigasi di lapangan, namun belum ada pertemuan rutin dalam hal pertukaran data dan informasi antar dua instansi ini.
Proses perencanaan yang terintegrasi belum dilakukan, perencanaan surveilans AI masih direncanakan secara terpisah antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet. Struktur organisasi khusus penanganan AI belum ada baik pada Dinas Kesehatan dan Kesmavet, struktur dan uraian kerja surveilans AI masih mengacu kepada struktur Dinas. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan dan Kesmavet yaitu melalui poster, brosur, radio dan kegiatan “Minggon” sedangkan penyuluhan dilakukan secara langsung ketika investigasi namun survei atau evaluasi terhadap sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan.
Depopulasi di Kota Bekasi sudah dilakukan 16 kali, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 unggas yang dimusnahkan baik ayam, angsa, entog, dan burung berjumlah 939 ekor sedangkan vaksinasi sudah dilakukan 15 kali di 12 kelurahan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan surveilans AI sudah dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan surveilans AI masih belum berjalan secara maksimal. Surveilans AI integrasi di Kota Bekasi masih memerlukan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya sektor kesehatan dan peternakan namun perlu didukung komponen-komponen dalam jejaring surveilans epidemiologi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, output surveilans AI berupa kelengkapan form hasil investigasi PE dan respon cepat 1x24 jam masih perlu ditingkatkan. "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Desvita Tria Ningrum
"Penelitian ini ingin mengeksplorasi pemahaman dan pemaknaan perempuan akan pengalamannya terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam bentuk surveillance (pengawasan) di media sosial. Pengawasan dalam studi terdahulu lebih banyak ditemukan dalam praktik yang melibatkan negara/komersial dan masyarakat. Penelitian ini mencoba menggunakan logika pengawasan yang sama dengan berfokus pada bentuk pengawasan terhadap sesama online user di media sosial, yakni oleh laki-laki terhadap perempuan di suatu hubungan intim/romantis. Perempuan cenderung sulit melihat pengawasan yang dilakukan oleh laki-laki di dalam hubungan interpersonal sebagai bagian dari situasi KBGO yang menindas. Hal ini terjadi karena relasi kuasa dalam hubungan membuat laki-laki kerap mendistorsi cara pandang perempuan akan kekerasan melalui tindakan kontrol yang bersifat memaksa dan kontrol yang berbasis rasa kasih sayang (benevolent sexism). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif secara spesifik dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada perempuan yang pernah mengalami KBGO dalam bentuk pengawasan. Analisis berfokus pada temuan dengan mengandalkan kerangka teoretis utama, yakni kontrak seksual oleh Carole Pateman dan pengawasan lateral oleh Andrejevic. Penelitian ini menemukan bahwa KBGO dalam bentuk pengawasan melibatkan kontrol dan penyalahgunaan hak privasi perempuan yang berhubungan dengan kerentanan data digital perempuan. Perempuan yang terjebak di situasi KBGO dalam bentuk pengawasan mengaku mengalami peretasan data pribadi, yang tidak hanya digunakan untuk mengawasi dirinya secara online, tetapi juga berpotensi berujung pada pengawasan fisik secara langsung. Selain itu, dengan menggunakan kerangka teoretis subjektivitas individu oleh Lacan dan taktik serta strategi sebagai praktik sehari-hari oleh Michel de Certeau, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki agensi yang mampu menyadari penindasan dan bertindak melawan kontrol laki-laki. Perempuan mempelajari celah-celah dalam struktur penindasan dan melakukan tindakan untuk melepaskan dirinya keluar dari situasi KBGO yang menindas.

This study aims to explore women's understanding and interpretation of their experiences with online gender-based violence (KBGO) in the form of surveillance on social media. Surveillance in previous studies was mostly found in practices involving the state, commercial entities, and society. This research attempts to apply the same surveillance logic by focusing on the form of surveillance among online users on social media, specifically by men over women in intimate/romantic relationships. Women tend to find it difficult to see surveillance by men in interpersonal relationships as part of an oppressive KBGO situation. This occurs because power dynamics in relationships often lead men to distort women's perspectives on violence through coercive control and control based on benevolent sexism. This study was conducted using qualitative methods, specifically through in-depth interviews with women who have experienced KBGO in the form of surveillance. The analysis focuses on the findings by relying on the main theoretical frameworks, namely the sexual contract by Carole Pateman and lateral surveillance by Andrejevic. The study found that KBGO in the form of surveillance involves the control and abuse of women's privacy rights related to the vulnerability of their digital data. Women in a surveillance situation reported experiencing personal data hacking, which is not only used to monitor them online but also has the potential to lead to direct physical surveillance. Additionally, using the theoretical frameworks of individual subjectivity by Lacan and tactics and strategies as everyday practices by Michel de Certeau, this study also shows that women possess agency that enables them to recognize oppression and act against male control. Women learn to identify gaps within the oppressive structure and take actions to free themselves from the oppressive KBGO situation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nidya Eka Putri
"Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>