Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan masih sangat rendah baik pada demokrasi yang sudah mapan maupun bagi yang baru tumbuh. Jumlah perempuan menurut data statistik lebih dari 50 persen populasi, namun keterwakilan perempuan tidak proporsional pada semua tingkat pengaruh, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Ketimpangan keterwakilan demokrasi yang sangat besar sebenarnya bergantung pada political will di tingkat para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang pertama-tama harus dimulai di dalam sebuah partai politik sebagai stake holder. Sebenarnya konsep kesetaraan gender sama sekali bukan hal mewah dan sudah tidak dapat ditangguhkan lagi bagi negara untuk memberlakukannya.Dalam dunia politik Perbedaan gender yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan gender atau gender inequalities dan budaya patriarkhi yang dimaksud merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai dan menghisap, kata kuncinya adalah kekuasaan laki-laki atas perempuan.Ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1999 jumlah perempuan yang mendapatkan kursi di tingkat nasional DPR RI hanya mencapai 9 persen dan hasil Pemilu 2004 ada sedikit peningkatan yakni menjadi 11,08 persen. Dan sebagai studi kasus dalam tesis ini diambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan pertimbangan sebagai salah satu partai terbesar dan partai nasionalis.Dari hasil penelitian data perempuan di struktur harian PDI Perjuangan terutama pada Jabatan Ketua dan Sekretaris hampir dibawah 1 persen mengakibatkan posisi tawar untuk caleg jadi juga rendah karena ada peraturan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yakni di dalam SK 304 dan SK 267,tahun 2004 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan yang mengatur jabatan Ketua dan Sekretaris berhak mendapat prioritas utama untuk mendapat nomor unit jadi. Adanya standar ganda yang dipergunakan dan masih sangat bias gender karena tidak adanya political will dari para elit-elit partai. Tim penjaring dan penyaring untuk caleg PDI Perjuangan 99, 9 persen terdiri dari laki-laki yang sekaligus para elitis pengurus partai.Para elit di struktur harian partai di PDI Perjuangan-beranggapan dengan memberikan quota 30 persen bagi perempuan adalah sangat tidak demokratis karena mengacu pada hak istimewa bagi perempuan sehingga mengabaikan laki-laki.Sehingga di dalam perjalanan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki di dunia politik dirasakan perlu di definisikan kembali tentang peran gender dan mengkoreksi stereotip-strereotip dan ketidakseimbangan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya.Jumlah halaman : 141 : pustaka : 56 buku : 8 dokumen : 12 artikel Surat Kabar/majalah :30 narasumber wawancara : 12 Tabel : 6 lampiran)

---

Daily Structural Position Influence in the Indonesia Democratic Party the Struggle Against Legislative Recruitment Pattern in the 2004 ElectionWomen involvement in decision and policy making is still underprivileged both in well established and the under developing democracy. Statistical data stated that women were more than 50 percent of population; nevertheless, women's representation is less likely proportional in every influencing level, within the decision and policy makers. This overwhelmingly unbalanced of democratic representation is actually depends on political will amongst those decision and policy makers, which initially started within a political party as the stake holder. Literally, the gender equality concept is not something considered as an inapplicable luxury, and it should not be postponed for the state to apply.

In the political world, gender differential, in which ends up by creating gender inequalities and patriarchy culture, meaning as a system of structure and social practices, where men rules and absorbs, the keyword is men rules over women.

This gender inequality can be seen from the result of the 1999 Election, where the number of women earned positions in the DPR RI at national level were only 9 percent, and from the result of the 2004 Election, there was only a minor increase to 11,08 percent. In consideration as one of the largest political and nationalist party, the case study for this thesis was taken from the Indonesia Democratic Party the Struggle (PDI Perjuangan).

Taken from the study on women's data in the daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle, focused on its chairman and secretary, which nearly less than 1 percent causing ineffective position to inaugurated legislatives recruits, also low for the policy pronounced by the Central Administration Board of the Indonesia Democratic Party the Struggle, in its SK 304 and SK 267, year 2004, regarding procedures and conducts of recruitment and screening, which placing the Chairman and Secretary position in primary priority to have inaugurate serial number. The use of existing double standard and refractivity in gender caused by lack ness of political will from the Party's elites. The legislative recruitment and screening team of the Indonesia Democratic Party the Struggle were 99.9 percent are men; who also elite of the Party's administrative.

Elites in daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle considers that, by giving 30 percent of quota to women is so not democratic, because it points to the women's special rights, thus ignoring men.

So that in women's journey toward equality of rights against men in political world is necessary to redefine the gender role and correcting stereotypes and inequalities, in regard to ensure that each citizen is having equal access to resources.

Pages : 141 : Literatures : 56 books : 8 documents : 12 newspaperlmagazine articles : 30 informant interviews : 12 tables : 6 appendixes)"

"As the majority in this country, the Moeslems have an important role in determining who and what party will win the uocoming general election this year and then lead this country for the next five years...."

"ABSTRAK
Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar tahun 1985 bertolak dari asumsi bahwa kehidupan politik kepartaian akan berjalan lebih stabil jika semua parpol telah mendasarkan diri pada asas/ideologi politik yang sama. Perbedaan-perbedaan ideologi politik di antara parpol diharapkan tidak lagi akan menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik ideologi antar parpol seperti terjadi pada masa lalu. Adanya Pancasila satu-satunya asas juga berarti program-program kampanye parpol berorientasi pada masalah-masalah nyata kemasyarakatkan dan kenegaraan sebagai sumber program mereka dan tidak lagi berorientasi pada ideologi ciri masing-masing parpol, seperti agama, demokrasi dan nasionalisme. Kepentingan politik yang cukup mendasar dari penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah munculnya perubahan sikap dan perilaku politik PPP dan PDI agar tidak lagi menggunakan asas/ciri ideologi politik lain selain Pancasila sebagai preferensi dalam penyusunan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya selama kampanye pemilu pasca 1985. Dengan mendasarkan pada program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye pemilu 1982 dan 1987, dalam penelitian ini nampak bahwa pada dasarnya sikap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak cukup menghasilkan pengaruhnya terhadap pergeseran dan perbedaan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya PPP dan PDI di antara kedua periode kampanye pemilu itu. Artinya, program-program PPP dan PDI pada kampanye 1987 cenderung merupakan pengulangan dari program-program kampanye 1982. Hal ini nampak dari adanya persamaan substansi program-program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye 1982 dengan 1987. Misalnya, baik PPP maupun PDI pada kedua periode kampanye 1982 dan 1987 cenderung mengembangkan program politik, ekonomi dan sosial budaya yang relatif sama. Untuk program politik, tema aktual yang umumnya berkembang di dua kontestan ini sekitar masalah kebebasan politik bagi PNS dan mahasiswa, penghapusan massa mengambang, asas Luber dalam pemilu dan pemulihan hak-hak politik rakyat. Untuk program ekonomi, tema aktual umumnya sekitar pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat kecil (wang cilik menurut bahasa PDI). Sedangkan untuk program sosial budaya, pengulangan dan persamaannya terletak pada masalah pendidikan dengan isu menonjol penghapusan SPP dan kebebasan kampus. Akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa pengaruh penerimaan asas Pancasila terhadap pergeseran program-program kampanye pemilu PPP dan PDI kurang menonjol. Justru perubahan atau pergeseran yang cukup menonjol sebagai hasil penerimaan asas Pancasila adalah munculnya sikap dan perilaku juru kampanye PPP dan PDI untuk membatasi diri dan tidak lagi mengemukakan isu-isu politik keagamaaan (PPP) dan marhaenisme (PDI). Akhirnya, terdapat satu hal yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini, yakni terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku politik juru kampanye kedua kontestan, dari yang semula mereka menonjolkan aspek primordial dan ideologi ciri menjadi bergeser ke arah sikap politik yang lebih pragmatic dalam penyampaian program-program kampanye pemilu. Program PPP dan PDI Selama Kampanye Pemilu Tahun 1982 ?1987 (Studi pergeseran program kampanye)."

"Elit adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kecakapan dan kapasitas untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Elit juga merupakan kelompok kecil yang menentukan arah kehidupan negara. Besarnya tuntutan terhadaap peranan elit untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai ideal dalam masyarakat menjadi kenyataan empiris terutama dalam negara yang menganut demokrasi dan dengan kultur partai politik yang kuat seperti Indonesia, adalah suatu kewajiban bagi partai politik untuk dapat memilih dan menempatkan kadernya secara selektif.Oleh sebab itu mekanisme rekruitmen elit menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses pembentukan pemerintahan yang aspiratif.Pemilihan Umum tahun 1999 menghasilkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan raihan 33,7 % suara, kenyataan inipun berimbas pada daerah Kota Bandung yang berhasil meraih kursi mayoritas di DPRD Tingkat II. Penelitian terhadap proses mekanisme rekruimen elit pada PDI Perjuangan Kota Bandung merupakan pokok permasalahan yang dianalisa dalam tesis Pendekatan metodologis yang dilakukan dalam mengidentifikasi serta membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mengutamakan pencarian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam.Dalam penelitian ini dikedepankan teori-teori partai politik, sistem pemilihan umum serta teori elit dan teori rekruitmen elit, sebagai kerangka berfikir yang membantu dalam menganalisa hasil-hasil temuan penelitian di lapangan. Dengan adanya kerangka teori, dapat dikorelasikan antara fakta lapangan yang didapat dan melihat apakah terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta lapangan yang ditemukan.Dari hasil penelitian yang didapat dalam - mekanisme rekruitmen elit PDI Perjuangan, PDI Perjuangan tidak mempunyai standar acuan, sehingga untuk mekanisme rekruitmen di daerah mekanismenya merupakan wewenang daerah, baik menemukan nama calon maupun dalam penentuan nomor unit calon. Tanpa adanya standar acuan dari DPP, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung membentuk Tim Sembilan sebagai pihak yang akan bertanggung jawab dalam mekanisme rekruitmen elit. Pertimbangan mengenai Achievement (prestasi) dan kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme rekruitrnent elit. Pertimbangan dari sisi askriptif dan pola patron klien justru lebih mengedepan dalam mekanise rekuitmen elit, di dalam politik modern saat ini yang seharusnya mulai meminimalisir kriteria-kriteria tersebut.Dari hasil-hasil temuan penelitian, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya acuan yang jelas dari DPP PDI Perjuangan mengenai mekanisme rekruitmen elit baik untuk menetapkan nama calon maupun penetapan nomor unit. Pertimbangan dari kriteria achievement (prestasi) harus lebih dikedepankan guna mendapatkan sumber daya manusia partai yang teruji kapasitasnya dalam menjalankan aspirasi konstituennya. Oleh karena itu program kaderisasi harus segera dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

---

Recruitment Of Political Party Elites In The 1999 General Election: A Case Study Of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bandung CityPolitical elites are those figures who are of capability and capacity to lead and practice political control. They are a small group which determine the direction of state's life. The heavy demand for the elites' role in transforming ideal values of people into empirical realities, particularly in a nation which upholds democracy and with a strong political party culture, make it an imperative for any political party to be capable of selecting and placing its cadres selectively. Accordingly, a political elite recruitment mechanism is of highest importance in a process of creating an aspirative government.In the 1999 general election PDI Perjuangan (Indonesia Democratic Party for Struggle) won with 33.7% of votes. It was accompanied by the winning of the party in Bandung City electorate with a majority in local parliament (DPRD). A research on the Bandung City PDIP's elite recruitment mechanism was the major problem analyzed in this thesis. The methodological approach used in identifying and discussing the problem was qualitative research, by particularly searching for those informants who know in deep the problem.Political party theories, general election systems, elite theories and elite recruitment theories were all used in this research as a frame of reference that was helpful in analysing the findings of research in field. By this theoritical framework, it could be correlated between the fact in field and the related theories, to see whether there were discrepancies between them.From the results obtained on the PDIP's elite recruitment mechanism it could be seen that there were some anomalies in the mechanism, that is, the party has no standard rule or reference, so the recruitment mechanism in local level was determined at local level, such as in deciding the candidates and their ranks. With no standard reference issued by the party's leadership at national level (DPP), the Bandung City PDIP's local leadership (DPC) created a Team Nine discharged to decide an elite recruitment mechanism.. Considerations on achievement and forming of cadres were not prioritized in the elite recruitment mechanism. Instead, the major considerations in the mechanism were ascribed side and patron-client patter, which is currently being eliminated from modern politics.From the results, it could be concluded that DPP PDIP needs to determine a clear reference for decising the parliamentary candidates and their ranks. Achievement criterium should be prioritized in order to attain the party's human resource of proved capacity in exercising their constituent's aspiration. Achievement has a close relationship with party's forming of cadres program. Therefore, a forming of cadres program should be carried out periodically and continuously."

"Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini.

---

This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process.

The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research."

"Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam hal ini.Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, apa yang terjadi di Indonesia, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini belum dapat terwujudkan secara benar-benar. Hal ini karena banyak partai politik yang masih saja bersengketa demi mempertahankan dan melanggengkan "kekuasaan" mereka. Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002' tentang Partai Politik, telah ada pengaturan mengenai peradilan perkara partai politik dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam intern kepengurusan partai politik. Sengketa partai politik yang terjadi ini antara lain bisa mengenai sengketa yang terjadi intern partai politik, sengketa antara partai politik dan sengketa antara partai politik dengan pemerintah yang terkait dengan Tata Usaha Negara karena berobyek pada Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final.Setelah pemilu tahun 2004 ternyata menyisakan beberapa permasalahan yaitu mengenai sengketa partai politik. Ada beberapa partai politik yang sampai saat ini masih terus ribut dan belum menyelesaikan sengketanya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa partai politik ini yaitu dengan cara litigasi dan non-litigas. Melalui litigasi ini dilakukan melalui pengadilan. Kompetensi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa partai politik dalam hal sengketanya tidak berobyek Keputusan Tata Usaha Negara maka akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri tetapi apabila sengketanya berobyek Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.Kemudian melalui cara non-litigasi adalah melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa(MAPS) atau ADR (Alternatif Dispute Resolution) seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa partai politik ini adalah partai politik dalam hal sengketanya merupakan sengketa intern partai sendiri, pengadilan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam intern partai mereka sehingga diajukan ke pengadilan.Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI (d/h} Departemen Kehakiman dan HAM RI tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa intern partai politik karena Departemen Hukum dan HAM hanya mempunyai kewenangan pengawasan saja sesuai Pasal 23 huruf a,b,c dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002. Adanya sengketa partai politik yang berlarut-larut akan berakibat tidak berjalannya fungsi-fungsi partai politik sehingga dapat menghambat jalannya proses demokrasi di Indonesia. Diperlukan kesadaran masing-masing pihak yang bersengketa agar tidak mementingkan egonya sendiri tetapi hendaknya memikirkan kepentingan lain yang lebih luas, yaitu berlangsungnya demokrasi di negara ini."