Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan tentang potensi peranan masyarakat sipil Aceh dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terjadi di Aceh. Sebagaimana diketahui, konflik yang terjadi di Aceh merupakan konflik yang telah berlangsung lama dan berkepanjangan. Aktor utama dalam konflik tersebut adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.Tema ini menarik karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung di Aceh, masyarakat sipil Aceh selalu dalam posisi menjadi objek dari konflik itu sendiri. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah korban masyarakat sipil selama konflik berlangsung.Penelitian ini mengkaji sebab-sebab terjadinya konflik di Aceh, upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dan potensi peranan masyarakat sipil Aceh dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian.Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali berbagai dinamika yang terjadi pada proses perdamaian. Wawancara mendalam dilakukan dengan para aktor masyarakat sipil seperti tokoh masyarakat, kalangan akademisi, para pegiat LSM dan mahasiswa/pemuda. Studi terhadap dokumen dari berbagai laporan serta observasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan juga dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi peranan masyarakat sipil Aceh yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian. Namun dari berbagai perundingan perdamaian yang telah dilaksanakan antara GAM dan RI, masyarakat sipil Aceh tidak sepenuhnya dilibatkan. Potensi peranan yang dapat dilakukan dari masing-masing kelompok masyarakat sipil berbeda-beda, walaupun tujuannya adalah tetap mendorong proses penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian yang abadi di bumi Aceh."

"Madiation as one of conflict resolution tool needs neutrality as its prerequisite. Neutrality is needed to guarantee that the third party does not have any vested or national interest. Vested or national interest of the third party will affect the mediation and the negotiation will not reach the best result for each parties. In this case neutrality cannot be fulfilled by United Nation in Morocco-Western Sahara negosiation and this is become stalemate in resolving conflict between Moroco and Western Sahara. This paper will examine why UN cannot play as neutral mediator in this negotiation."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m2 yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaanya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

---

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m2 area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss.

The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities.

During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing."

"On the past new era, we always see the action of, expansion the violence for take over the human right of the society ( local community) to ward the plantation or horticultural and the natural resources which done by the Government or private company. Even for the low level society, the action of losing, expansion and violence are things which threaten their life. Even most of us call it as the era of Reformation, but the society's fate has become a sacrifice of the action and it hasn't changed. All of these happened because the society lived in a country with unjustice.

Based on the thought above, the researcher tried to learn the conflict about expansion and the violence for take over the plantation which done by the company of oil palm, which titled : The Effort of Reconciliation of Conflict Between Society of Mahato And PT. Torganda in North Tambusai Regent of Rokan Hulu Riau Province.

The research found, the efforts which are taken to reconciliate the conflict was only the effort to make it peace and compensation. It's often interpreted as the causes of conflict's appearing while the substance of the conflict has been never touched.

Many cases and efforts of reconciliation which done need to learn more deeply. How ever the research tried to open our mind to know a lot the cases deeply which caused why the conflict happened, so the effort of the reconciliation which has been doing will effectively be applied."

"Latar Belakang PermasalahanDalam usaha untuk mencari kelestarian di dalam hidupnya, setiap masyarakat akan selalu cenderung mengarahkan dirinya pada suatu tertib sosial yang mantap. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bersama. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana caranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang bersifat pokok, antara lain : sandang, pangan, papan, keselamatan .jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih saying. Pengalaman-pengalaman tersebut pada suatu titik tertentu akan menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif pada diri manusia. Hal ini akan mengakibatkan bahwa manusia akan mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai rnana yang tidak baik dan harus dituruti serta mana yang tidak baik dan harus ditinggalkan. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya. Masyarakat Madura adalah masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai tradisi yang tidak begitu menganggap atau memperhatikan aturan-aturan pemerintah dalam hal suatu pengaturan tertentu dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini kaidah atau tertib sosial yang ada pada urnumnya mereka gunakan atau taati adalah kaidah-kaidah yang secara otonom ditegakkan oleh satuan-satuan keluarga besar mereka atas dasar kekuatan mereka masing-masing. Kekuatan masing-masirg keluarga tersebut di samping akan menjadi mekanisme untuk menekan dan memperkecil terjadinya konflik, juga akan berfungsi sebagai kekuatan polisional untuk menghadapi serta meniadakan konflik (dengan pola perrmulihan lewat tindakan sendiri), khususnya apabila konflik tersebut menyangkut masalah-masalah kehormatan dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian konflik ini, kita sering mendengar suatu istilah yang sering disebut dengan nama "carok"."

"dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status quo, dengan mereka yang ingin merubahnya...."