Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan mutu pelayanan impor, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan kebijakan baru yaitu registrasi importir. Pengertian registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran dan penelitian yang dilakukan oleh DJBC terhadap importir dalam rangka pemenuhan persyaratan di bidang kepabeanan berkaitan dengan kegiatan impor. Pengertian importir dalam hal ini dibatasi terhadap orang atau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan impor barang yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (API) yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.Latar belakang penerapan kewajiban registrasi bagi importir adalah tingginya penerimaan negara dari bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor yang tidak dapat ditagih (bad debts) yang disebabkan oleh penggunaan alamat fiktif, ketidakjelasan identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan, ketidakjelasan dan kebenaran jenis usaha, serta importir yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalarn pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan keberadaan (existence) importir, memastikan kejelasan pengurus dan penanggung jawab perusahaan, mengetahui kejelasan jenis usaha importir (nature of business), serta memastikan bahwa importir menyelenggarakan pembukuan yang dapat diaudit (auditable) sehingga pengamanan terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.Ketika Importir menyerahkan Pemberitahuan impor Barang (PIB) pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penetapan atas nilai pabean dan klasifikasi barang dalam waktu tiga puluh had sejak tanggal PIB. Berdasarkan basil verifikasi atau audit pejabat Bea dan Cukai jugs berwenang menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal PIB. Atas kesalahan pemberitahuan importir tersebut dikenakan sanksi berupa bunga dan denda administrasi. Penetapan dan penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk diberitahukan kepada importir dalam bentuk Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) dan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). Importir hams melunasi kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI serta sanksi administrasi dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal SPKPBM.Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier. Output dari regresi tinier adalah berupa persamaan regresi yaitu Y = a + bX, dimana Y adalah variabel terikat dalam hal ini kepatuhan importir memenuhi kewajiban melunasi SPKPBM, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas yaitu registrasi importir.Kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban pabean ditinjau dari tiga sudut, yaitu : nilai pelunasan SPKPBM, jumlah pelunasan SPKPBM, dan jumlah importir yang dikenakan sanksi pemblokiran karena tidak melunasi SPKPBM. Sudut nilai pelunasan SPKPBM adalah sudut penilaian yang paling tepat untuk mengetahui pengaruh antara registrasi importir terhadap kepatuhan importir memenuhi kewajiban melunasi SPKPBM.Dari basil regresi, diketahui bahwa:a. Korelasi (r) antara variabel registrasi importir dengan nilai pelunasan SPKPBM yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,438. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup atau sedang antara kepatuhan importir melunasi SPKPBM dengan registrasi importir. Arab hubungan yang positif menunjukkan semakin banyak importir yang mendapat SPR akan membuat nilai pelunasan SPKPBM semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya;b. Angka R square adalah 0,192. R square dapat disebut sebagai koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti 19,2% tingkat kepatuhan importir melunasi SPKPBM dapat dijelaskan oleh variabel registrasi. Sedangkan sisanya, 80,8% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.c. Persamaan regresi:Y = 31,901 + 0,008X; ini berarti bahwa setiap penambahan satu importir yang mendapat SPR akan meningkatkan nilai pelunasan SPKPBM sebesar 0,008%, angka positif menunjukkan semakin banyak importir yang memperoleh SPR semakin tinggi tingkat kepatuhan melunasi SPKPBM ;d. Uji t (t-test) digunakan untuk menguji signifikansi variabel bebas (registrasi importir). 2, 285 > 1,7171, maka Ho ditolak, berarti Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara registrasi importir dengan kepatuhan importir memenuhi kewajiban pabean. Apabila ditinjau dari nilai signifikansi, diketahui bahwa nilai siginifikansi (Sig) adalah 0,032. Mengingat 0,032 < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara registrasi importir dengan kepatuhan importir."

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi importir dan pencapaian tertib administrasi importir pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan analisa deskriptif kualitatif.Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan yang terjadi dan hasil yang dicapai dengan sebenarnya, kemudian membandingkannya dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposif proporsional random sampling, yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dan acak yang hanya mengambil partisipan dari masyarakat yang sudah mengalami, berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan atau importir yang melakukan kegiatan importasi paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, (2) perusahaan atau importir yang membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Registrasi DJBC, di lingkungan wilayah kerja KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II, dari 1.150 importir atau perusahaan yang telah mendapatkan SRP diketahui sebanyak 973 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan importasi. Kemudian dari 973 perusahaan yang aktif tersebut, sebanyak 185 perusahaan atau importir yang memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian peneliti menetapkan untuk mengambil sampel sebanyak 185 perusahaan atau importir. Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban kuesioner dari para responden adalah skala Likert yang menyediakan 6 (enam) alternatif jawaban dengan skor 0 sampai dengan 5.Hasil penelitian ini adalah:1. Sertifikat Registrasi Kepabeanan (SRP) sebagai nomor identitas importir yang diterbitkan oleh DJBC merupakan input database menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha para importir, yaitu dalam hal: a. Kejelasan dan kebenaran alamat perusahaan (existance); b. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan (responsibility); c. Kejelasan dan kebenaran jenis usaha (nature of business); d. Terselenggaranya pembukuan yang dapat diaudit (auditable). Hanya importir yang memiliki nomor identitas yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem aplikasi kepabeanan. Implementasi kebijakan Registrasi Importir dimaksudkan dapat memudahkan pengawasan kegiatan importasi, meningkatkan percepatan pengeluaran barang serta mengurangi bahkan meniadakan penyerahan data secara berulang oleh importir.2. Melalui penilaian terhadap perubahan pola perdagangan di era globalisasi, perilaku pelaku bisnis dan trend kegiatan ekspor-impor yang sedang berjalan, kebijakan pemberlakuan SRP cukup efektif dalam meningkatkan tertib administrasi importir, karena sangat membantu bagi aparat DJBC dalam menginventarisir data/identitas importir yang aktif melakukan kegiatan importasi, menetapkan klasifikasi dan penjaluran importir berdasarkan tingkat risiko, mentertibkan atau memberikan sanksi bagi importir nakal, bahkan meningkatkan kinerja aparat DJBC di lapangan.3. Meningkatnya tertib administrasi importir diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan importir untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar kepabeanan yang ditetapkan, meningkatnya kesediaan/kesadaran secara suka rela melaporkan kegiatan importasinya dengan baik dan benar, serta meningkatnya kesadaran untuk membayar kewajiban melunasi kekurangan/tunggakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tepat waktu."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada sistem registrasi importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan tools berupa COSO Internal Control Framework yang terdiri dari lima komponen yaitu : Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication dan Monitoring. Sistem registrasi importir merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan teknologi dan bantuan komputer. Dalam. pelaksanaannya, sistem informasi ini harus dilengkapi dan didukung oleh sistem pengendalian di lingkungan pengolahan data elektronik yang memadai dan mampu memberikan tingkat keyakinan atas dipenuhinya tujuan-tujuan pengendalian. Dengan melakukan analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan terhadap sistem berbasis komputer tersebut.

---

The purpose of this research is to conduct analysis of General Controls and Application Controls on importer Registration System in Directorate General of Customs and Excise based on COSO Internal Control Framework that consist of five components, which are Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. Importer Registration System is a computer-base information system that use technology and assist of computer. In doing so, this information system have to equipped with and support by controlling system in the electronic data processing environment that sufficient enough and could give reasonable assurance to the achievement of the objectives of control system. With conducting the research will give good conclusions and useful propositions for betterment and elaboration of this computer-base information system"

"Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment pada tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal, baik menurut UU KUP maupun PPN, yang meliputi kewajiban pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan besar sampel 138 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di atas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan ke responden dengan 89 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi ac = 5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi responden kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dari yang telah diperiksa. Dari analisis korelasi dengan rumus product moment menggambarkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan yakni; pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Atas dasar penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan frekuensi pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dan menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pemeriksa pajak."