Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut.Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", yang merupakan suatu program yang dilaksanakan di Kota Medan dan peranannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Kota Medan mengalami perubahan yang selama ini menganut azas Sentralisasi berubah menjadi azas yang menganut Desentralisasi, yang di mulai seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan para informan yang ada di Kecamatan Medan Belawan yang dipilih secara purposive, sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dari para informan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi dengan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kelurahan, sehingga pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan masih banyak tergantung kepada pemerintahan kelurahan. Tetapi, pada umumnya pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat tersebut di Kecamatan Medan Belawan dinilai sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat.Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis ini, dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", belum sepenuhnya mampu terwujud. Hal ini disebabkan masih banyaknya dukungan Pemerintah Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam "Program Pemberdayaan Kelurahan", sehingga akhirnya keterlibatan masyarakat masih sangat tergantung kepada besarnya dukungan pemerintah. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" tersebut, dapat menunjukkan bahwa upaya yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dengan upaya tatap muka, upaya tatap muka ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan.Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan secara umum dalam meningkatkan partisipasi adalah melakukan Pembinaan Masyarakat dengan upaya tatap muka, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, yang kesemuanya sangat berguna dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan."

"Partisipasi masyarakat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat menarik untuk diteliti karena telah banyak program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak program yang telah dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan namun belum berperan optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya sebagai penonton dan berada di luar sistem yang ada.Dominannya peranan pihak-pihak di luar masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tetapi partisipasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.Penelitian ini menagunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan yang diwawancarai adalah anak dan dewasa yang dikelompokkan dari 4 wilayah yang mendapatkan dampingan secara intensif dan 3 wilayah yang tidak mendapatkan dampingan secara intensif (non intensif).Hasil analisis data dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pembuatan rencana program di Proyek Susukan relatif sudah cukup baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat mengetahui peran serta apa yang dibutuhkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak seluruh unsur yang ada di masyarakat turut dalam proses perencanaan.Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga turut andil dalam memberikan sumberdaya yang mereka miliki untuk keperluan program. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap program, masyarakat juga telah terlibat di dalamnya. Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan memberikan penilaian terhadap program yang berlangsung di Proyek melalui forum-forum diskusi atau menyampaikan langsung kepada pihak proyek.Partisipasi masyarakat dalam program proyek dipengaruhi oleh kebijakan Proyek yang mensyaratkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya disamping kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program yang ada. Selain itu faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpatisipasi adalah karena faktor komunikasi yang baik, faktor kesadaran, faktor penyuluhan dan pelatihan serta faktor kebutuhan dari masyarakat.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan mengurangi bantuan yang sifatnya karitatif sehingga akan terlihat motivasi masyarakat yang sesungguhnya apakah karena adanya bantuan atau karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat."

"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPMcenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPMyang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

---

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]"

"Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan.Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan.Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat.Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya."

"Meningkatkan kemampuan diri atau kemandirian masyarakat (to give ability) dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan ?partlsipasl masyarakat", sehingga berhasiI atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dari partisipasl masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik mental maupun emosional dalam setlap mhapan kegiatan P2KT untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan serta turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut serta memberl kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambllan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dlbangun.Tesis Ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamalan Siantar Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadl faktor penghambat dan faktor pendorong pardsipasi masyarakat dalam peiaksanaan P2KT tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive samphhg untuk menentukan informan yang memahami toplk penelitian yaitu Ketua Pelaksana Kabupaten, Kepala Bappeda, Camat Siantar, Pangulu, Tim Teknis Lapangan, Pimpro, Bendpro, Fasililabor Desa, Fasilitator Kecamatan sena Masyarakat yang semuanya berjumiah 20 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.Peneliian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini mengacu pada pendapat dari teori Sastropoetro, Abe, Ife, Adi. Secara garls besar dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyamkat terwujud dalam pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) di Kecamatan Siantar. Bentuk parlisipasi masyalakat berupa uang, bahan bangunan, tenaga, sumbangan pikiran yaitu pendapat dan masukan Serta upaya masyarakat dalam rapat untuk mempengaruhi keputusan yang diambll serta inisiatif membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) sebagai wadah proses pembelajaran bag! masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Dimana program P2KT berbeda dengan program-program sebelumnya.Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) bersifat bottom up. Hal ini dibuktikan dengan keterllbatan masyarakat/partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap peialsanaan sena tahap pemanfaatan dan perneliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan.Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terdapat beherapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terbagl alas dua bagian yaltu penghambat dan pendorong. Faktor penghambat terdirl dari kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat, tlngkat pemahaman masyarakat tenlang P2KT yang beragam, kurangnya rasa percaya diri, kesenjangan persepsi antara pelaku program. Sedangkan faktor pendukung yaitu pendidlkan, pengalaman berorganisasi, dukungan tokoh masyarakat serta keciinya intervensl pemerintah.Adapun saran yang dikemukakan dalam tesis ini yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun mengingat masih kurangnya keahlian dan keterampiian masyarakat, dimana pelaksanaan P2KT berkaltan dengan pembangunan prasarana seperti membangun sarana air bersih, pembatuan jalan dan sebagainya, yang membutuhkan keahlian khusus dari pelaku program untuk melaksanakannya, maka perlu diadakan upaya peningkatan SDM di masa yang akan datang. Langkah yang paling strategis dan praktis adaiah dengan menekankan peningkatan tersebut melalui kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan P2KT, yakni dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pelatihan teknis di kabupaten ataupun melalui pembuatan petunjuk teknis yang Iangsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P2KT, bukan hanya perwakilan saja. Kemudian dalam hal tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, hal ini tidak lepas dengan peiaksanaan sosialisasi, maka untuk ke depannya perlu ditingkatkan dengan cara, sosialisasi di lakukan terus menerus dalam lahapan kegiaian. Bagi masyarakat memang partisipasi masyarakat sudah besar dalam pelaksanaan P2KT, namun masih ada masyarakat yang tidak terlihat sama sekali, maka perlu dilakukan pendekatan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak teriibat melalui ajakan kepada telangga alaupun kerabat keluarga tersebut untuk memberikan pengeriian dan pemahaman tenlang P2KT.Sementara dalam hal pengembangan KPP sebaiknya tehnik pendamplngan terhadap masyarakat tetap dilakukan walaupun keglatan sudah selesai serla mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa prasarana yang sudah ada merupakan langgung jawab masyarakat untuk merawat dan memeliharanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Khusus prasarana yang dipemntukkan bagi kepentingan umum agar pelesiariannya diprogramkan oleh pemerintah nagori melalui APB Desa dengan dukungan Kabupaten Upaya pengembangan tersebut hendaknya terlihat dalam kebliakan daerah daiam bentuk pmgram kabupaten setiap tahun, yang didukung oleh pemerintah propinsi dan fasllitasi pemerintah baik berupa dana dan pendukung lainnya."