Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mengenai hubungan antara lingkungan buatan dan perilaku manusia, yang dalam penelitian ini memusatkan kajian pada karakteristik kegiatan berkumpul remaja, telah memberikan sumbangan pemikiran berupa hasil penelitian di tiga lokasi penelitian. Karakteristik kegiatan berkumpul remaja ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities yang dapat memberikan gambaran khusus mengenai hubungan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dan pemilhan jalan.Pemilihan jalan Bulungan dan jalan Mahakam sebagai lokasi penelitian di dasarkan atas beberapa alasan: pertama, memiliki keunikan dalam hal sejarah (sudah sejak lama dipersiapkan sebagai pusat kegiatan umum); dan kedua, memiliki lokasiltempat berkumpul remaja yang cukup banyak, antara lain karena di Iokasi ini terdapat 2 sekolah pilihan (SMUN 70 dan SMUN 6), dan adanya sebuah gelanggang remaja (Gelanggang Remaja Bulungan).Jenis penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dengan metode statistic non parametrik. Populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui sucara pasti hal ini dikarenakan jumlah remaja yang berkumpul selalu berubah-ubah sehingga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara incidental di lokasi.Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:? Kegiatan apa sajakah yang terjadi pada saat remaja berkumpul?? Faktor-faktor apa sajakah yg mempengaruhi pemilihan jalan bagi remaja?? Adakah hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remajaBertitik tolak dari tiga pertanyaan di atas, hipotesis penelitian yang dicoba untuk dibuktikan adalah:Ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remajaDari basil penelitian lapangan yang dilakukan dengan kuesioner dan wawancara, diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut:1. Kegiatan berkumpul remaja di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Karakteristik ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities (Jan Gehl, 1987),2. Diketahui faktor-falctor yang mempengaruhi remaja (secara umum) dalam memilih jalan, yaitu: Jarak dengan sekolah; Sifat keterbukaan ruang; Batas fisik pelingkup; Ketersediaan tempat duduk; Jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan; Persimpangan jalan; Luasan; Material permukaan; Pengawasan dari orang lain; Tempat pedagang kaki lima.3. Disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, yaitu bahwa ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktor-faktor:a. Jarak dengan sekolah;b. Sifat keterbukaan ruang;c. Batas fisik pelingkupd. Ketersediaan tempat duduk;e. Jalan yang banyak dilalui kendaraan;f. Persimpangan jalan3.B Hipotesis nol diterima, yaitu bahwa tidak ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktorfaktor:a. Luasanb. Material permukaanc. Pengawasan dari orang laind. Tempat pedagang kaki lima

---

This is a study of the relationship between human being and its environment, specifically discussing particularly the aspect of the cause and effect relationship between artificial environment and human behaviour. Human being has always been an interesting subject. There are researches conducted that concluded that there are some positive and negative influence occurrences (according to Bell-1984).In this study, the focus emphasize to the characteristic of teenagers' habit on spending their leisure time (and its connection to the function of artificial environment surrounds them), in which has conducted in 3 locations and based on the characteristic of their activities on their `hang out spot' that is randomly selected with sampling procedures both step method and strata. These characteristics were based on the varieties in their activity, in which comprises into 3 item: Necessary, Optional and Social Activities (that will be able to provide the overview to the relationship between these activities with their choice of places.Bulungan and Mahakam road is the place chosen as the research site with some good reasons, for instance: firstly, it has its own unique historical value that its function was long prepared by our government as a place for social activities. Secondly, these locations has 2 Jakarta's major high school (SMUN 70 and SMUN 6). The proceeding of this research has a descriptive nature with Parametric statistical method. Populations that is used in the research are: Students that regularly spending their time at Bulungan and Mahakam road after school. The sampling technique that is used by the research is: Proportional Random Sampling (using the Riduwan 2004 formula).The findings that are proposed by this research are the following:- The connection of teenagers' activities characteristics with the choice of places.- The factors that influence in their decisions of choosing their place of hang out.Base on the findings above, the research hypothesis is proposing conclusions as follow:- There are proofs that justify that there are connections between the choice of places and the characteristics of teenagers' activities.- There are factors that determine the choice of places according to the characteristic of teenagers' activities.And the field research that is conducted with survey method and depth interview method has resulted with the following:1. Teenagers' activities in research site has different characteristic that unique with one another, these characteristics are divided into 3 items: Necessary, Optional and Social Activities. These differences are based to the need of their activities.2. These indicators influence (in general condition) teenagers the choice of places: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; The seat availability; Transportation availability; Crossroads, Area; Surface; Supervision; Hawker stall.3. A These type of characteristics determine their choice of place to hang out with indicators as follow: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; the seat availability; transportation availability; crossroads.3.B Other indicator: Area; Surface; Supervision; hawker stall; Therefore, the characteristic of teenagers' activities provide no influence."

"Gerai Kuliner banyak terdapat di Kota Depok, terutama di Jalan Margonda dan sekitarnya. Lokasi gerai kuliner yang terdapat di Jalan Margonda dan sekitarnya memiliki perbedaan dan persamaan sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Ciri khas lokasi yang dimaksud dapat terlihat dari penggunaan tanah, kelas jalan, dan fasilitas gerai kuliner. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui karakteristik lokasi gerai kuliner bagi konsumen mahasiswa di Jalan Margonda dan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dengan melihat hubungan antara karakteristik lokasi gerai kuliner dan karakteristik konsumennya. Dilakukan klasifikasi gerai kuliner menjadi tiga tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Hasilnya terlihat perbedaan karakteristik lokasi gerai kuliner di Jalan Margonda dan sekitarnya, yakni gerai kuliner yang memiliki fasilitas lengkap berada di Jalan Margonda yang merupakan jalan utama. Sedangkan gerai kuliner yang fasilitasnya kurang lengkap berada di jalan- jalan sekitar Margonda. Sementara, perbedaan karakteristik konsumen, yang dilihat dari pendapatan, asal kedatangan, frekuensi pembelian, moda transportasi, biaya pembelian, pandangan konsumen, dan suku, memiliki hubungan dengan karakteristik lokasi gerai kuliner.

---

Culinary outlets are common in Depok, especially at Jalan Margonda and surroundings roads. Location of culinary outlets at Jalan Margonda and surrounding areas have differences and similarities according to their typical characteristics. Characteristic of the location is able to be seen from land use, road class and culinary outlets facilities. The purpose of this research is to determine the culinary outlet’s location characteristic for university student at Jalan Margonda and surroundings roads. The method used in this research is a spatial analysis of the relationship between the characteristics of the location and characteristics of consumer culinary stores. Culinary outlets classified into three types: Type A, Type B, and Type C. The result shows the differences of the culinary outlet’s location characteristics at Jalan Margonda and surrounding streets, the culinary outlets that has complete facilities located in Jalan Margonda which is the main street. While culinary outlets with incomplete facilities located at the streets around Margonda. Meanwhile, differences in consumer characteristics, as seen from income, origin arrivals, frequency of purchase, transportation, cost of purchase, the consumer outlook, and tribe, have a relationship with the culinary outlet’s location characteristic."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk yang tinggi membawa berbagai masalah lingkungan perkotaan. Di kota-kota besar di Indonesia seperti Semarang, pada saat ini dirasakan ada gejala kualitas lingkungan yang menurun. Penanggulangan masalah lingkungan hidup perkotaan tersebut akan banyak memberi manfaat bila dimulai dari lingkungan pemukiman, khususnya pekarangan.Pekarangan merupakan istilah yang belum didefinisikan secara baku dalam lingkup nasional Berbagai instansi pemerintah, masih memberikan penafsiran yang simpang siur. Dalam tesis ini digunakan definisi kerja Karyono (1981) yaitu "Pekarangan adalah sebidang lahan sekitar rumah, dengan batas tertentu, yang ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan fungsional dengan rumah yang bersangkutan".Pekarangan mempunyai fungsi ganda bagi pemiliknya. Pada dasarnya fungsi pekarangan dapat dibedakan dalam fungsi (1) sosial, (2) estetik, (3) produksi subsisten, (4) komersial dan (5) pengawetan tanah dan sumberdaya genetik (Soemarwoto 1979, I979a). Cerminan ini di perkotaan, dapat dilihat dari bentuk dan pola penanaman serta kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pekarangannya.Penelitian yang memilih lokasi di Kelurahan Krapyak, Kali Banteng Kulon, Gisikdrono, Salamanmloyo, Cabean, Karangayu, Krobokan, Bulu Lor, Bulu Stalan, dan Pendrikan pada Kecamatan Semarang Barat ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari jenis fungsi pekarangan yang diteliti, yaitu fungsi ekologik, estetik/ keindahan dan tempat usaba ternyata ketiga jenis fungsi tersebut dapat ditemukan pada pekarangan kota. Dapat dikemukakan, pertimbangan pemanfaatan pekarangan kota sebagai tempat usaha mungkin lebih diprioritaskan dari segi ekologik maupun estetik/ keindahan.2) Luas pekarangan serta Building Coverage merupakan faktor yang mempengaruhi pola pengelolaan pekarangan kota secara nyata. Ternyata faktor karakteristik penghuni, baik karakteristik pekorangan maupun rumah tangga, tidak memiliki pengaruh hubungan yang nyata .3) Faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap fungsi pekarangan, adalah sebagai berikut :a. Terhadap Fungsi Ekologik Karakteristik Perorangan tingkat pendapataan kepala keluarga merupakan faktor yang langsung berpengaruh.* Karakteristik Rumah TanggaStatus pemilikan rumah yang dihuni serta luasPekarangan dari rumah tersebut, merupakan faktor yang berpengaruh langsung. * Pengelolaan PekaranganBuilding Coverage, merupakan faktor yang berpengaruh langsung.b Terhadap Fungsi Estetik/Keindahan* Karakteristik PeroranganTelaah lanjut menunjukkan bahwa Pendidikan, Pendapatan dan Jenis Pekerjaan secara bersama memberikan pengaruh langsung.* Karakteristik Rumah TanggaLuas Pekaranganterlihat sangat nyata pengaruhnya.* Pengelolaan PekaranganHanya Building Coverage yang merupakan faktor berpengaruh.c Terhadap Fungsi Tempat Usaha* Karakteristik PeroranganPendidikan dan Pendapatan memberi pengaruh langsung.* Karakteristik Rumah TanggaLuas pekarangan yang berpengaruh, den inipun terjadi secara kurang nyata.* Pengelolaan PekaranganBuilding Coverage dan Jenis tanaman tidak memberikan pengaruh sama sekali .4) ImplikasiLuas pekarangan serta besaran Building Coverage merupakan faktor yang relevan secara langsung dengan kemungkinan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkup perbaikan lingkungan kota. Secara tidak 1angsung, factor pendidikan, pendapatan disamping status pemilikan bermanfaat sebagai indikator sosioekonomis, dari kondisi warga masyarakat dimana kebijaksanaan tersebut ingin diterapkan

---

ABSTRACT

Rapid population growth in cities often brings about various environmental problems. In many big cities in Indonesia,Semarang for example, the phenomena of declining environment quality can be seen nowadays. It will be very advantageous if the efforts to over come such environmental problems in cities start from the residence area, especially the yard. Actually there is no clear and fixed definition about yard nationally accepted. That's why very often different interpretations on the term appear among government institutions. In this thesis the definition used is that of Karyono (1977) asserting that "A yard is a piece of land around a house which has fixed bounds, is planted with all sorts of planted with all sorts of plants and has a functional relationship with the house".

A yard has a double function for its owner. A yard has fundamentally different functions (1) social, (2) aesthetic, (3) subsistence productions, (4) commercial and (5) soil and genetic resources conservations (Soemarwoto 1979, 1979 a). The different functions of a yard can be seen easily in cities through the planting form and pattern as well as the way the town people manage their yards.

This research done in the village of Krapyak, Kali Banteng Kulon, Gisikdrono, Salamanmloyo, Cabean, Karangayu, Krobokan, Sulu lor, Bulu stalan, and Pendrikan in the district of Semarang Barat brings about conclusions as follows:

(1) The city yards have consecutively ecological function, that is to create micro climate; aesthetic function to embellish the yards; and productive function, as a place used for business purposes. From the point of view of its degree--among other functions of yards-- function for business purpose comes first.

(2) Size of the yard and building coverage were the significant factors that influences the way of the owners in managing their yards. Owner's characteristics such as individual and family characteristics have no significant influences on the yard's management.

(3) Factors that have influences on perception of yard's functions, were as follows :

a Perception on Ecological Function.

* Individual characteristics

The family's head of income has apparent influence on the perception of the yard's ecological function.

* Family characteristics

Status of ownership and the size of yard has significant corellation with perception of ecological function.

* Yard's management

Building Coverage has direct and significant influences on ecological function.

b Perception on Esthetic function

* Individual characteristics

Family's head of level of education, amount of income and kind of job together has direct influences on esthetic function.

*Family characteristics

Size of yard has apparent relationship on esthetic function.

* Yard's management

Building Coverage was the only influencing factor on esthetic function.

c Perception on the prospect of the yard as a business place

* Individual characteristics

Family's head of income and amount of income have direct influences

* Family characteristics

Only size of yard that have influence, without no apparent association.

* Yard's management

Building coverage and kinds of plantings have no influences at all.

(4) Implication

Size of the yard and building coverage were the relevant factors associated with the possibility of government policy concerning in managing the city environment. Family's head of level of education and the amount of income were useful as the indicators of. the citizen socio-economic conditions in the area, where the government policy would be executed."

"Daya dukung Kota Jakarta semakin mendapat tekanan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang cenderung eksponensial, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk kualitas manusia kota. Diutamakannya kepentingan politik dan ekonomi di atas kepentingan-kepentingan lainnya menyebabkan penataan ruang seringkali mengabaikan keseimbangan antara komponen tersebut di atas.Kesemrawutan pengelolaan pemerintah daerah menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai SDA yang terbatas menjadi tidak effisien. Belum disadarinya arti penting RTH terhadap kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan pokok dalam ketidakacuhan ini, karena kurang memadainya RTH dapat menyebabkan degradasi pada kualitas lingkungan fisik dan sosial. Ruang ini memiliki peran penting pada kondisi sosial masyarakat kota, khususnya remaja.Batasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penelitian ini adalah: 'Tempat umum/public space yang digunakan untuk menyalurkan aktivitas rekreasi penduduk kota, yang bersifat terbuka (tidak beratap), memiliki vegetasi sedikit hingga sedang, serta bersifat non komersial".Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:1) Apakah RTH eksisting, khususnya di Kota Jakarta, sudah memenuhi kondisi optimal jika ditinjau dari persepsi remaja?2) Bagaimana pengaruh RTH eksisting terhadap perilaku remaja?3) Bagaimana pola pengelolaan RTH eksisting yang dilaksanaken oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta?4) Apakah ada faktor-faktor yang juga menentukan dalam pengelalaan RTH selain peran pemerintah propinsi?Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi RTH Kota Jakarta. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:1) mengetahui persepsi remaja mengenai RTH;2) mengetahui perilaku remaja di RTH;3) mengetahui pola pengelolaan RTH dengan menghasilkan acuan/guidelines sederhana;4) mengetahui faktor-faktor penentu dalam pengelolaan RTH, agar dapat tercipta ruang rekreasi umum atau taman kota yang ideal.Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode RAP (Rapid Assessment Procedures) dikombinasikan dengan survei, dan disain penelitian bersifat deskriptif analitik. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan individual melalui kuesioner dan depth interview, digunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja pengguna yang memenuhi kriteria penelitian di 4 (empat) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan, yaitu Lapangan Palapa, Pasar Minggu; Lapangan Blok Sr Kebayoran Baru; Lapangan Al Azhar, Kebayoran Baru; dan Taman Situ Lenibang, Menteng. Pemilihan sampel awal menggunakan teknik accidental sampling. Pada tiap lokasi penelitian, disebarkan kuesioner kepada 30 remaja pengguna taman. Dari jumlah tersebut di atas, dipilih 12 responden yang diikutsertakan dalam 2 (due) kelompok Focused Group Discussion (FGD). Satu kelompok FGD terdiri dari 6 (enam) responden. Responden lain yang dipilih untuk wawancara adalah orang tua responden yang ikut dalam FGD, dan stakeholder lain yang dianggap berperan dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini, diantaranya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas pertamanan, tokoh kelurahan setempat, beberapa penghuni rumah yang dekat dengan RTH penelitian, serta pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian.Penelitian mengenai persepsi remaja terhadap RTH dititikberatkan pada aspek kebersihan, vegetasi, keamanan, suasana, dan kenyamanan. Sementara penelitian mengenai perilaku remaja di RTH dititikberatkan pada frekuensi kedatangan ke RTH, konsumsi waktu di RTH, kegiatan yang biasa dilakukan di RTH, Leman datang ke RTH, cara datang ke RTH, serta waktu tempuh dari tempat tinggal remaja ke lokasi RTH.

---

Optimizing the Open Space for the Youth: a Case Study: Four Open Spaces in DKI Jakarta Jakarta, the biggest city as well as the capital city of Indonesia faces daily an increasing pressure as a result of the inevitable increment of its population. This could disturb the environmental components that affect the quality of life of its community. By putting the political needs as well as the economical needs on top of the other needs, the city's administration often ends up in an ambiguous application of the urban master plan.

Mismanagement of city's administration causes the city to develop into an inappropriate way, leading to inefficient use of land, which is a limited natural resource. The unawareness of the important role of an open space to the environmental quality is an essential issue. The insufficient space of public recreation areas causes the degradation of physical and social environmental quality. The area is of great importance to the social well being of the city's inhabitants, especially to the youth at risk.

The term - open space - used in this paper is defined as a non commercial, open public space/urban park, with small to moderate vegetation, used to fulfill the needs of people's recreational activities.

To resolve the problems mentioned above, several questions have to be answered, i.e.:

1) has the existing open space, especially in Jakarta, achieved the optimum condition according to the youth's perception?

2) What is the effect of the existing open space towards youth's behavior?

3) How is the management pattern of the existing open space performed by the Government of DKI Jakarta?

4) Is there any other factor besides the role of the government that is essential in the open space management?

The main purpose of this research is to achieve optimum conditions for Jakarta's open space. Particular purposes are furthermore:

1) To asses the youth's perception of the open space;

2) To asses the youth's behavior at the open space;

3) To identify the pattern of open space management by producing modest guidelines;

4) To identify significant factors in open space management, so that the ideal concept of public recreation space could be obtained.

The research method used was the Rapid Assessment Procedures (RAP) combined with a survey, and an analytic descriptive research design. To conclude some individual questions through questionnaires and in-depth interviews, a survey method was used. The target group of this research was the youth as users of the open space in relation to the research criteria at the 4 (four) following research locations: Palapa Ground, Pasar Minggu; Blok S Ground, Kebayoran Baru; Al Azhar Ground, Kebayoran Baru; and Park Situlembang, Menteng. The samples of the first phase were selected through the so-called accidental sampling technique. At each location questionnaires were distributed to 30 park-users of the target group. Twelve of them were selected, to participate in 2 (two) Focused Group Discussions (FGD). One Group consisted of 6 (six) respondents. Other respondents, who were selected to go through in-depth interviews, were the parents of certain FGD's respondents, and other stakeholders who were considered essential to the state of the open space, being the local government represented by DKI Jakarta's Park Office, local community figures, several house dwellers living nearby the research locations, and sidewalk vendors who performed their selling activities on the location."

"Akhir-akhir ini sering sekali terjadi banjir di daerah sekitar sungai Pesanggrahan. Banjir yang dialami oleh wilayah sekitar sungai Pesanggrahan merupakan imbas dari semakin banyaknya lahan yang tertutup oleh bangunan-bangunan baru yang tidak berlandaskan strategi dan perencanaan dari sistem drainase yang ada. Pada musim hujan debit air yang memasuki badan sungai menjadi lebih besar dan berakibat pada tidak mencukupinya kapasitas sungai. Analisa dilakukan terhadap data-data hidrologi, tata guna lahan dan geometri serta data eksisting lokasi studi. Melalui analisa hidrologi diperoleh debit puncak banjir rencana, yang dilanjutkan dengan analisa hidrolika untuk mengecek kapasitas penampang sungai yang mampu melalukan debit banjir rencana tersebut. Pengolahan data selain dengan metode rasional juga dengan permodelan menggunakan software SMADA. Dari hasil analisa didapat perhitungan dengan Program SMADA lebih besar daripada metode rasional dan kapasitas sungai tidak mampu menampung debit banjir rencana.

---

Recently floods happened in Pesanggrahan river and surrounding. The floods caused by the increasing covered land due to the unwell planned development and drainage system design. During raining season the water in high velocity and at the end get over flood in some places because the capacity of the river no longer able to convey the water.

The analysis is done using hydrology, land use and geometry data of the study area. The hydrology data is used to calculate the peak flow to examine the capacity of the river. The calculation is done by using the rational method and SMADA software.

The result shows the calculation SMADA software has greater value of the flow than the rational method."

"Studi ini mencoba manganalisa sejauh mana elastisitas faktor endowment upah tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja; dan jaringan infrastruktur jalan, sambungan telepon dan kapasitas listrik terpasang mampu mempengaruhi pemilihan lokasi industri manufaktur di Pulau Jawa. Sampel data diambil dari lima propinsi di Pulau Jawa yaitu Propinsi DKl Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogyakarta dan Jawa Timur Tabun 1983-1997.Model yang digunakan adalah fungsi produksi Y = K' LP dimana Y adalah jumlah perusahaan industri manufaktur (Perush), K adalah Modal dikeluarkan untuk membangun infrastruktur (Infra), sedangkan L adalah Tenaga Kerja yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tingkat upah tenaga kerja (Upah) dan Produktifitas Tenaga Kerja (Prod)_ Sedangkan metode yang digunakan adalah Panel Data dengan pendekatan fixed effect sehingga model secara spesi,Fik dapat dituliskan menjadi : 1nPerush,[ = a, + 41nPJ1n;i + ipInTel,, + OlnLis;1 + J31nProdit + Q-.y lnUpah + u;1 dimana Perush adalah jumlah industri manufaktur skala sedang dan besar, PJIn adalah panjang jalan (kilometer), Tel adalah jumlah sambungan telpon, Lis adalah jumlah produksi listrik (KWh), Prod adalah produktifitas tenaga kerja sektor industri manufaktur (Rp/tenaga kerja/tahun) dan Upah adalah tingkat upah tenaga kerja industri manufaktur (Rpl bulan).Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model diatas mempunyai kecocokan model 99,6%.Adapun tingkat signifikansi dan elastisitas dari masing-masing variabel terhadap pemilihan lokasi industri secara berurut adalah produktifitas tenaga kerja dengan elastisitas positif 0,359 diikuti panjang jalan 0,304; dan upah tenaga kerja negatif 0,201; sedangkan telepon dan listrik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor endowment dan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemilihan lokasi industri."

"Pemodelan merupakan metode yang banyak digunakan untuk mendapatkan manajemen daerah aliran sungai (DAS) yang baik karena memungkinkan untuk dilakukan peramalan terhadap dampak-dampak yang mungkin akan terjadi. Model SWAT secara ekstensif telah digunakan di Amerika Serikat dan dunia internasional untuk mempelajari debit sungai, hasil sedimen, dan muatan nutrien. Penelitian ini dilakukan pada Kali Gede, Ci Putat, Kali Caringin, dan Kali Angsana yang tersebar di Kecamatan Bojongsari dan Sawangan Kota Depok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil simulasi model SWAT terhadap persebaran konsentrasi nitrat dalam air sungai sehubungan dengan penggunaan tanah dan membuat simulasi persebaran konsentrasi nitrat dengan skenario wilayah permukiman mengalami perluasan sebesar 1,2% per tahun. Hasil simulasi model dikalibrasi dengan data konsentrasi nitrat hasil pengukuran langsung yang dilaksanakan pada bulan April 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SWAT dapat menghasilkan simulasi yang baik pada wilayah dengan topografi dan jenis tanah yang homogen, dan jenis penggunaan tanah yang berbeda. Selain itu, meluasnya wilayah permukiman akan meningkatkan konsentrasi nitrat dalam air sungai di Kecamatan Bojongsari dan Sawangan.

---

Modelling approaches is widely used to get best management in watershed because it’s possibility to do forecasting of impacts could be happened in feature. SWAT model has been used extensively in USA and world to study run off, sediment yield, and nutrient load. This research is take place at Kali Gede, Ci Putat, Kali Caringin, and Kali Angsana located in Kecamatan Bojongsari and Sawangan, Depok.

The objectives of this research are knowing how SWAT model performance to simulates nitrate concentration in river related with distinguish landuse and to make simulation nitrate concentration base on scenario residential area become larger 1,2% per year. Model is calibrated using observe nitrate concentration data which was taken from river in April 2013.

This research tells us that SWAT model can make good simulation in watershed with homogeneous topography, soil, and distinguish landuse. This research also tells us that hugging of residential area will cause increasing nitrate concentration in these rivers."

"ABSTRAKSemua orang di muka bumi ini menyadari akan makna dan peranan tanah dalam kehidupannya. Bagi petani di pedesaan tanah mempunyai beberapa nilai dari yang paling abstrak sampai yang paling konkrit. Nilai tanah itu bagi petani dapat bersifat ekonomis dan kesejahteraan, sosial dan yuridis, serta religius.Saat ini, di Indonesia banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan tanah umumnya dan pengelolan tanah khususnya. Permasalahan tanah ini di Indonesia merupakan salah satu isu nasional yang krusial dan kompleks. Ada empat hal penting mengenai tanah yang perlu ditangani segera, terutama di luar pulau Jawa yaitu (1) sistem klasifikasi tanah yang belum menjamin penggunaan tanah secara optimal, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan, (2) begitu banyaknya instansi yang terlibat dan berkepentingan dengan Perencanaan Tata Guna Tanah sementara itu data mengenai penggunaan tanah cenderung tersentralisasi dan tidak tersedia di propinsi yang berwenang membuat keputusan tentang penggunaan tanah; (3) kendala yang dihadapi petani kecil dan migran dalam mendapatkan tanah pertanian baru yang cocok dan (4) kesulitan proyek-proyek pembangunan dalam mengidentifikasikan dan mendapat tanah usaha dalam skala yang dibutuhkan, selain karena klaim dari masyarakat setempat, juga karena adanya kewajiban untuk memberikan kompensasi.Pada dasarnya, permasalahan tanah itu timbul karena interaksi, interelasi dan adaptasi manusia atas tanah semakin kuat dan intensif. Karena itu dalam mengkaji permasalahan tanah dan pengelolaannya tidak terlepas dari manusia itu sendiri, sebagai unsur utama dalam lingkungan hidup. Ada dua hal yang esensial yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan tanah oleh para petani yaitu sistem budaya para petani tersebut dan kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan tanah. Pada kajian ini kebudayaan dan kebijaksanaan pemerintah yang disoroti hanyalah mengenai insentif dan disinsentif. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, bahwa insentif dan disinsentif dapat digunakan untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.Permasalahan pokok tulisan ini adalah bagaimana para petani di kecamatan Satar Mese mengelola tanahnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mencapai tujuan-tujuannya dan mendapat ketentraman hidupnya, dalam kondisi lingkungan hidup yang senantiasa berubah. Dari permasalahan tersebut muncul dua pertanyaan yakni : (1) faktor-faktor apa yang mempunyai hubungan dengan sistem, pola dan cara pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan Satar Mese, dan (2) bagaimana hubungan antara insentif dan disinsentif budaya dan kebijaksanaan pemerintah dengan sistem, pola dan cara pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini.Tujuan umum kajian ini ialah mengetahui bagaimana para petani di kecamatan Satar Mese mengantisipasi perubahanperubahan yang terjadi pada lingkungannya, yang tercermin pada sistem, pola dan cara pengelolaan tanah yang dipakai dan dikembangkannya. Secara khusus tujuan kajian ini ialah : (1) untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan tanah oleh para petani; dan (2) untuk memaparkan bagaimana hubungan antara insentif dan disinsentif budaya dan kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini.Adapun hipotesis kerja yang menjadi sasaran telaahan ini adalah : (1) insentif dan disinsentif mempunyai hubungan yang erat dengan pengelolaan tanah; (2) insentif budaya mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; (3) disinsentif budaya mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; (4) insentif kebijaksanaan pemerintah mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; dan (5) disinsentif kebijaksanaan pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan pengelolaan tanah.Data untuk kajian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data primer diperoleh dari 100 responden dari kelima desa sampel. Pengumpulannya lewat wawancara berstruktur dan wawancara mendalam. Sesuai dengan rancangan yang digunakan yaitu Survei Deskriptif Kualitatif, maka data diolah dan dianalisis dengan tabel sederhana, tabel silang dan uji statistik berupa Koefisien Kontingensi (KR) dan Kai Kuadrat.Hasil studi ini memperlihatkan bahwa para petani di kecamatan Satar Mesa mempunyai kearifan dan kebijakan ekologis yang khusus mengenai pengelolaan tanah. Hal ini selain tampak pada asas dan dasar hukum mengenai sistem, pola dan cara pengelolaan tanah, juga terbukti pada tingkat keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan tanah.Asas dan dasar hukum pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini bertumpu pada dan merupakan pengejawantahan dari pandangan dan cita-cita hidupnya yaitu Prinsip Sosial Kolektivitas, Prinsip Keselarasan dan Keseimbangan, dan Prinsip Musyawarah Mufakat. Ketiga prinsip hidup yang demikian itu berimplikasi selain pada cara, pola dan wawasan berpikirnya dalam berinteraksi, berinterelasi dan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, juga terutama pada sikap, perilaku, aktivitas dan tindakannya sehari-hari pada tanah. Penguasaan tanah dalam bentuk Lingko dan tobok, yang umumnya belum mempunyai surat bukti hak yang kuat; penggunaan tanah berupa ladang, sawah, pekarangan dan hutan; dan pengerjaan tanah dengan pola usaha tani dan teknologi pertanian yang relatif sederhana dan cenderung mentradisi, memancarkan sikap dan perilaku, kemampuan dan upaya para petani dalam menyesuaikan diri dengan kondisi tanah yang dikuasainya.Pada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan tanah, kearifan dan kebijakan ekologis para petani itu ditunjukkan oleh besarnya nilai Koefisien Kontingensi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan tanah, yang semuanya termasuk dalam katagori sedang yaitu 0,58, 0,46, 0,40 dan 0,37; ini berarti hubungan antara kedua peubah itu masing-masing relatif erat dan kuat. Signifikansi hubungan tersebut berada pada taraf 1 % dan 5 %. Oleh karena itu ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 4 tahun 1982 merupakan ketentuan yang tepat dan bijak, sehingga perlu dipertahankan dan diperluas ruang lingkup berlakunya.Namun bila ditelaah secara mendalam, tampak bahwa keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif budaya lebih kuat daripada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan, penggunaan dan pengerjaan tanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa insentif dan disinsentif budaya tetap merupakan faktor penting dan menjadi acuan serta pedoman utama para petani di kecamatan ini dalam menguasai, menggunakan dan mengerjakan tanahnya. Karena itu dalam memasukkan inovasi baru yang berhubungan dengan pengelolaan tanah di kecamatan Satar Mese perlu memperhatikan dan mepertimbangkan kearifan dan kebijakan ekologis yang dimiliki dan dikembangkannya, agar inovasi itu tidak menjadi mubazir dan menimbulkan gejolak sosial. Untuk itu pandangan dan pendapat Julian Steward dan John Bennet, Glinka dan Boelars, Murphey dan Kleden cukup aktual dan masih relevan untuk diperhatikan dalam seluruh kebijaksanaan mengenai tanah umumnya dan pengelolaan tanah khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACT

All people in this world realize the meaning and the role of land in their life. For the peasants in the village, land has some values, ranging from the concrete value to the abstract one. The value of a strip of land, can be economical, prosperous, sociological, juridical, and religious.

However, nowadays, many problems in accordance with the land in general and its management in particular arise in Indonesia. The land problem itself has been one of the crucial and complex national issues. There are four important points on such problem requiring immediate solutions, especially for outside Java. They are (1) the system of land classification which have not ensured land use optimally, viewed from both economical and environmental aspects; (2) the involvement of too many instances, having vested interest in the land use planning, while land use data tend to be centralized and in available in the provinces which have the authority to make decisions on the land use; (3) the smallholders and migrants have constraints in getting new favorable agriculture land; and (4) the development projects have difficulties in identifying and acquiring cultivable land in the required scale. It is caused not only by local land claims but also by government policy pertaining to the obligation to pay land compensation.

In principle, the land problem is caused by the presence of interaction, interrelation and adaptation among people which is getting more intense and intensive. Therefore, to analyze land problem and its management issue can not be separated from the people themselves as the main component of the environment. There are two essential things having much to do with the land management employed by the peasants, i.e. the cultural system of the peasants themselves and the government policy on the land management. This analysis will focus its concern on the incentive and the disincentive of the culture and the government policy. It is based on article 8 of the Act No.4 of 1982, stipulating that incentive and disincentive can be used to improve the maintenance of environment, to prevent, and to abate environmental damage and pollution.

The main issue of this writing is the investigation of how the peasants in sub district of Satar Mese deal with their land in order to fulfill their needs, to achieve their goals, and to obtain their life tranquility in this ever-changing environment. From such problem might arise two questions as follows. (1) What are the factors having relation to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasants in sub district of Satar Mese? (2) How is the relations of the incentive and the disincentive? of culture and government policy to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasants in this sub district?

The general aim of this study is to know how the peasants in this sub district anticipate the changes occurring in the environment and being manifested in the system, the pattern and the method of land management they use and develop. The specific aims are : (1) to know and to identify the factors having relation to the land management employed by the peasants; and (2) to describe how the relation is of incentive and disincentive from a culture and a government policy to the land management employed by the peasants in this sub district.

The hypothesis are : (1) incentive and disincentive as viewed from both culture and government policy, have a close relation to the land management employed by the peasants, (2) a culture incentive has a close relation to the land management employed by the peasants; (3) a culture disincentive has a close relation to the land management employed by the peasants; (4) an incentive of the government policy has a close relation to the land management employed by the peasants; (5) a disincentive of the government policy has a close relation to the land management employed by the peasants.

The data used in this writing consist of secondary and primary ones. The secondary data were obtained from documents and library research. The primary ones were obtained from a hundred respondents from five villages as the samples. Such data were collected through a well-designed structural and deep interviews. Since the research design used here was qualitative descriptive survey, then the primary data processing and analyzing used simple and cross tabulations, and simple statistical test of Contingency. Coefficient and Chi Square (X2).

The result of this study shows that the peasants in Satar Mese sub district have a unique ecological wisdom and intelligence in dealing with the land management. Such characteristic is not only apparent in the principle and the legal basis of the system, the pattern, and the method of the land management employed by the peasants, but also clearly seen in the tightness and the level of significance of the relationship of incentive and disincentive and the management, occupation, use and cultivation of the land employed by the peasants.

In this sub district such principle and legal basis of the land management were realized and based on the peasants way and concepts of life such as Social-Collectivity, Balance and Harmony, and Togetherness Principles. Such principles imply not only in their way of thinking, thought pattern, and insight into interacting, interrelating and adapting toward their environment, but also their attitudes, behaviors, and daily activities upon the land. The latter implications are clearly seen in the systems of land occupation as "Lingko" and "Tobok" which have no certificates; the patterns of land use which are only for dry and wet-rice field, yard and forest; and the method of land cultivation with simple farming system, pattern, and technology which tend to be a tradition. All these practices reflect their attitudes, behaviors, abilities and efforts in adapting themselves to the conditions of land they occupy.

The afore-mentioned unique ecological wisdom and intelligence of the peasants are indicated by Contingency Coefficient and Chi Square numbers on the tightness and the level of significance of the relations of incentive and disincentive to the land management. The Contingency

Coefficient numbers of relations of incentive and disincentive to the management, occupation, use, and cultivation of the land are all in medium categories, i.e. 0,58, 0.48, 0.40, and 0,37; meaning that relations between those two variables are close and strong. For that reason, article 8 of the Act No_4 of 1982 is effective and acceptable, and it needs to be maintained and more widely applied.

Nevertheless, if we analyze more thoroughly, it will be apparent that the tightness and the level of significance of incentive and disincentive relations of the culture is closer than that of the government policy. Based on that statement, the incentive and disincentive of the culture remain important factors, and become the main reference and guiding factors for the peasants in occupying, using and cultivating their land in this sub district. So, in introducing and adopting a new innovation in the land management for the peasants, we must pay attention on and consider the characteristic of the ecological wisdom and intelligence they have and develop, unless such innovation become useless, fruitless, and lead to a social movement. In relation to this analysis, the opinions and the views of Julian Steward, John Bennet, Glinka and Boelars, Kleden, and Murphey are still actual, relevant, and should be taken into account in making decisions and policies on the land and its management in Indonesia.

List of Literature :86 (from 1955 to 1991)."

"Obyek sengketa tanah antara komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember adalah bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 dikenal dengan nama kebun Ketajik I dan II atas nama NV Land Bow My Oud Djember (LMOD) leas keseluruhan 477,87 ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967, terletak di desa Pakis dan desa Suci kecamatan Panti, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.Sengketa tanah Ketajek mulai mencuat ketika pada tahun 1972 pemerintah daerah kabupaten Jember yang dipimpin Bupati Abdul Hadi yang juga sebagai komisaris PDP jember mulai berencana mengambil alih Kebun Ketajek I dan 11 yang telah digarap warga Ketajek sejak tahun 1950-an.Proses pengambilalihan oleh PDP Jember atas tanah kebun Ketajek I dan II yang telah didistribusikan kepada warga Ketajek melalui kebijakan land reform pada tahun 1964 ini akhirnya menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga saat ini. Mengapa konflik sosial atas tanah Ketajek terus bertahan cukup lama dan bagaimana pilihan strategi penyelesaian konflik yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa serta para pihak yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut coba dipahami lebih mendalam melalui penelitian ini.Tujuan penelitian ini adalah:1) Menelusuri dan memetakan sejarah dan sumber penyebab konflik;2) Menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eskalasi konflik;3) Mendalami proses-proses pilihan dan akibat dari strategi manajemen/penyelesaian konflik yang digunakan para pihak yang berkonflik; dan4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara-cara penyelesaian konflik antara masyarakat Ketajek dan PDP Jember yang selama ini dilakukan.Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memahami fenomena peristiwa terjadinya konflik dan kaitannya terhadap keberadaan berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan penyelesaian konflik atas tanah antara komunitas Ketajek dan PDP Jember. Dari kelompok yang pro dan kontra coba dilakukan wawancara dan pemahamam secara mendalam atas usulan penyelesaian yang seharusnya dilakukan atas sengketa tanah Ketajek ini. Berbagai pendapat dari wawancara dengan informan dan penelusuran dokumen atas cara intervensi untuk menyelesaikan konflik ini kemudian direview dan di analisis kekuatan dan kekurangannya dengan cara membandingkan pengalaman di tempat lain atau kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.Dalam penelitian ini konflik dilihat sebagai suatu bentuk interaksi yang dapat membangun, mengintegrasikan dan meneruskan struktur dalam masyarakat. Konflik coba dipahami dari sisi positif dan sisi negatif. Konflik seharusnya dihadapi dan dikelola karena konflik dapat dipahami dari para pihak yang terlibat, sumber penyebab, tahapan perkembanganya, faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan kemungkinan mekanisme intervensinya.Temuan penting dari hasil penelitian ini antara lain: adanya lima cara penyelesaian yang diusulkan para pihak yang berkepentingan, yaitu:1) Pemberian tali asih/ganti rugi;2) Membawa kasus sengketa ke pengadilan (peradilan umum);3) Menempuh jalur hukum non pengadilan atau jalur politik;4) Musyawarah; dan5) Membangun kemitraan antara PDP dan warga Ketajek.Pilihan terhadap tali asih/ganti dan membawa kasus ke lembaga pengadilan merupakan pilihan utama dari Pemerintah kabupaten/PDP Jember. Sementara pihak komunitas Ketajek lebih menyukai pendekatan jalur hukum non pengadilan atau politik dan musyawarah.Dari hasil analisis terhadap kegagalan beberapa pilihan strategi penyelesaian yang telah ditempuh menunjukkan bahwa keputusan pilihan jalan keluar dilakukan secara sepihak oleh yang berpower kuat dan tidak mengatasi sumber penyebabnya, rendahnya keahlian para mediator/fasilitator, lemahnya anal isa atas problem bersama, dialog antara para pihak yang bersengketa sering bersifat konfrontatif, berbagai proses yang dilakukan lebih bersifat permusuhan dari pada kolaboratif, terjadinya polarisasi dalam berbagai kelompok dari komunitas Ketajek, terjadinya rivalitas antara para pihak yang berkepentingan mendampingin komunitas, tidak ada kemauan politik dari pimpinan/elit yang berada di pemda/PDP, DPRD untuk berbagi power/kegiatan manfaat kepada komunitas lokal atas aset sumberaya alam yang ada.Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa cara penyelesaian yang telah ditempuh seperti pemberian tali asih/ganti rugi, musyawarah dan membawa kasus ke peradilan umum telah gagal menyelesaikan sengketa tanah Ketajek, karena cara-cara tersebut tidak membawa kepada kesepakatan secara bulat yang didukung oleh semuat pihak yang terlibat dan memuaskan kepentingan seluruh pihak.Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pemda tidak memiliki infrastruktur baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia untuk melaksanakan penyelesaian konflik secara non litigasi atau alternative dispute resolution (ADR). Niatan untuk menyelesaikan konflik secara ADR hanya ada dalam teks saja, dalam prakteknya tidak ada kebijakannya.Oleh karena itu, dengan melihat berbagai usulan dari para pihak yang berkepentingan dengan sengketa tanah Ketajek, maka direkomendasikan kepada pemda dan DPRD kabupaten Jember untuk mempertimbangkan strategi kolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tanah Ketajek.Dalam melaksanakan strategi kolaborasi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk merubah penyelesaian konflik dari pendekatan permusuhan ke pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (nonadiersarial approach). Karena dalam proses kolaborasi perlu keterbukaan, kesadaran adanya saling ketergantungan, menghormati perbedaan, membutuhkan partisipasi aktif para pihak yang berkonflik, membutuhkan jalan keluar dan penetapan hubungan yang disepakati bersama dan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses bukan resep.Ada empat desain umum untuk kolaborasi yang harus mendapatkan perhatian seksama para pihak yang berkonflik, yaitu yang berkaitan dengan upaya-upaya bersama menemukan pilihan yang tepat atas:1) Perencanaan yang apresiatif;2) Strategi kolektif;3) Dialog; dan4) Menegosiasikan penyelesaian.Agar dapat membangun desain kolaborasi yang konstruktif dan mendapatkan komitmen dari para pihak yang bersengketa maka harus ada kejelasan tahapan yang dapat dijadikan panduan bersama. Tahapan ini paling tidak terdiri dari, tahap pertama, kejelasan dalam menetapkan problem; tahap kedua, kejelasan dalam menetapkan arah kolaborasi; dan tahap ketiga, kejelasan dalam menetapkan pelaksanaannya.Untuk mendukung keberhasilan strategi kolaborasi, juga peran dukungan pemerintah daerah kabupaten jember merupakan faktor penting. Tanpa kemauan yang kuat dari pihak pemda untuk mendukungnya maka mustahil tahapan proses kolaborasi tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, kemauan politik dari pemda tidak cukup hanya dicantumkan dalam teks POLDAS tapi harus diwujudkan dalam praktek, yaitu dengan cara menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih sebagai fasilitator/mediator andal dan dukungan membangun kelembagaannya.Review Strategies For The Resolution Of Social Land Conflicts: A Case Study Of Ketajek Community Vs. Jember Estate Company, In Kecamatan Panti, Kabupaten Jember East Java Province The land disputed by Ketajek community and Jember estate company (PDP) used to belong to the rights of Erfpach Verponding No. 2712 and No. 2713. They are known as Ketajek Estate I and If, on behalf of NV. Land Bow My Oud Djmber (WOD), with the overall area of 477.87 hectares located in Pakis and Suci villages, kecamatan Panti, Kabupaten Jember, East Java. The rights ended on 29 July 1967.

The land conflict broke out in 1972 when the local government under Bupati Abdul Hadi, who was also one of PDP's board of directors, planned to take over Ketajek Estate I and II which had long been cultivated by Ketajek local people since 1950s.

Ketajek I and II having been distributed since 1964 by means of land reform policy, the take-over has caused an intractable conflict-up to now. This research tries to explore how the social conflict of Ketajek land remains unresolved, and what kinds of conflict resolution strategies have been adopted by the conflicting parties as well as those involved in the turbulence of conflict. So, the objectives of this research are:

1) To dig up and map the history and sources of conflict;

2) To identify the factors influencing the conflict escalation;

3) To observe the process of selection and the result of conflict management/resolution strategy applied by the conflicting parties; and

4) To provide a recommendation of how to improve the existing conflict resolution methods between Ketajek community and PDP Jember.

The research made use of qualitative approach. This approach best-matched with the objectives of the research, i.e. to understand conflict fenomena in connexion with the presence of multi parties, both those in favor and those against the resolution of the land conflict between Ketajek community and PDP Jember. For the pros and cons, interviews were given to get a deep understanding of what opinions they have about the resolution proposed for Ketajek land conflict. Ideas obtained from the interviews with informants and data from scrutinizing the documents about intervention methods for this conflict were collected to be reviewed and analyzed to get the strength and weaknesses by comparing with experience from other sites or with the preceding cases.

In this research, conflict was seen as a form of interaction that can develop, integrate, and continue the structures within a society. It is understood from both positive and negative perspectives because conflict should be faced and managed as it can be understood from the perspectives of the parties involved, from the very cause, from the stages of development, from the factors influencing the escalation and from the possibilities of intervention mechanisms The important findings of the research are, among others, five methods of resolution proposed by interest parties, i.e.:

1) Providing a compensation;

2) Bringing the case to the court;

3) Taking an extra-court law (nonlitigation) orpolitical action;

4) Building dialog/negotiation; and

5) Building a partnership between PDP and Ketajek local people. The local governmentiPDP jember prefers options 1 and 2, whereas Ketajek community prefers points 3 and 4.

From the analysis of the above failure, it was found that: the options were made unilaterally by the power-ed party, and it failed to hit the source of the problems, the facilitators/mediators were unskilled, the analysis of the shared problems was poor, dialogs between conflicting parties were frequently confrontational, the processes were more confrontational than collaborative, groups of Ketajek community were polarized, there was a rivalry between interest parties that went with the community, there was a lack of political will from elites in the local government/PDP, DPRD to share power/activities/benefit with the local community over the natural resources.

The conclusion is that the five resolutions failed to lead to an agreement supported by all parties and failed to satisfy all. From the perspective of Jember local government's policy, it can be concluded that the local government did not have adequate infrastructures, either in the form of institutions or human resources to enact a no litigation conflict resolution or alternative dispute resolution (ADR). To manifest the ADR was all in theory; in practice, none of the policies used it.

Considering the ideas proposed by interest parties in the Ketajek Iand conflict, therefore, it is recommended to the local government and DPRD Jember to think over collaborative strategies to resolve Ketajek land conflict.

In plying the collaborative strategies, the conflicting parties must have a will to shift from adversarial approaches to no adversarial ones since the collaborative processes need openness, respect for difference, the awareness of interdependency, active participation of the conflicting parties, way out and agreed relationship, and the awareness that collaboration is a process, not a recipe.

There are four general designs for collaboration to be noted carefully by the conflicting parties related to joint efforts to make the smart choice of

1) Appreciative planning;

2) Collective strategy;

3) Dialog; and

4) Negotiation of resolution.

In order to be able to build a constructive design for collaboration that all conflicting parties are committed to, there must be clear stages for a common guideline, The stages should at least comprise first stage, a clear problem statement; second stage, a clear direction of collaboration; and third stage, a clear operation.

To support a successful collaborative strategy, the support from Jember local government is an important factor. Without a strong will from the local government to sustain it, it is impossible for the collaborative processes to be operated. Therefore, the political will of the local government should not only be typed on POLDAS text, but should also be realized in practice, by providing skilled human resources for the best facilitators/mediators and giving support or developing the institution."