Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT

In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.

From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.

Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.

Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect."

"Salah satu wujud dorongan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan mempraktekkan proses demokratisasi di tingkat lokal adalah terbentuknya wadah yang kemudian disebut dengan forum warga. Kelahiran Forum warga mengundang perdebatan wacana tersendiri. Pada satu sisi, kelahiran forum warga dimaknai sebagai terbangunnya dan proses penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kalangan yang setuju dengan pendapat ini percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam forum warga dapat membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat lokal lebih partisipatif; dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang lain sehingga berbagai perubahan kebijakan akan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pandangan ini lebih menekankan pada keuntungan yang diperoleh dari proses partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan forum warga.Pandangan ini dikritik karena melupakan sentralitas `aturan main politik' yang mendefinisikan demokrasi independen dan gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Pandangan ini menekankan tidak hanya pada arti pentingnya proses maupun dampak dari satu program demokratisasi yang berjalan. Namun juga harus melihat secara lebih kritis tentang demokrasi dari proses masuk dan diterimanya issu ini, pihak-pihak yang terlibat, dan melihat lebih dalam arti panting demokrasi dari perspektifmasyarakat lokal sendiri.Pandangan ini juga mencoba mengkritisi konteks makro isu demokrasi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya. Dengan kata lain, bahwa keberadaan forum warga dalam pandangan ini, tidak dapat dibaca secara sederhana hanya sebagai sebuah proses yang independen. Pandangan ini menekankan bahwa perubahan (ekonomi, politik) yang terjadi di Indonesia -sebagai konteks yang mendorong kemunculan forum warga- merupakan dampak dari situasi dunia yang sedang berjalan. Proses itu tidak lain adalah proses hegemonisasi, dimana demokrasi menjadi piranti ideologi yang disosialisasikan di dalamnya. Demokratisasi lokal adalah produk dari gerakan-gerakan cakyat dan bagian dari bentuk perjuangan kelas, dan merupakan elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa proses demokrasi berkaitan dengan kapitalisme sebagai bagian dari neoliberal. Liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan¬kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya. Liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar babas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua hal yang dianggap panting bagi demokrasi.Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa keberadaan forum warga muncul sebagai wujud perpaduan faktor internal dan eksternal di atas. Faktor internal sebagai respon terhadap situasi untuk melakukan praktek-praktek demokrasi dan membentuk institusi demokrasi yang barn di luar institusi maupun organisasi yang dibentuk pada masa orde barn. Dorongan internal ini diperkuat dengan dorongan eksternal yang distimulasi oleh berbagai program yang difasilitasi oleh pihak-pihak diantaranya LSM, intemasional donor dan aktivis jaringan. LSM, internasional donor dan aktivis jaringan dalam konteks ini memfungsikan diri sebagai intelektual organik hegemon yang mereproduksi dan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada masyarakat lokal. Melalui fasilitasi yang dilakukannya dalam berbagai bentuk, masyarakat menerima gagasan demokrasi secara sukarela dan rnenganggap bahwa gagasan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan dan milik masyarakat lokal. Dalam konteks ini terbangun kesepakatan konsensual dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai ideologi. Dengan demikian legitimasi kelompok dominan tidak ditentang karena ideologi, kultur,nilai-nilai dan norma politiknya sudah diintemalisasi sebagai milik sendiri. Begitu konsensus diperoleh, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik semakin terlihat wajar dan legitimate. Dalam kondisi ini masyarakat cenderung tidak lagi kritis terhadap makna demokrasi bagi kepentingan dan kebutuhan di tingkat mereka.Praktek demokrasi yang dijalankan di tingkat forum warga yang berorientasi untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami perubhan ke arah dominasi elite lokal. Komponen-komponen masyarakat miskin dan marjinal yang pada awal teriibat melalui prosedur demokrasi pada akhirnya `terlempar' dari forum. Keberadaan forum warga pada akhirnya cenderung menjadi media dan legitimasi kelompok elite lokal. Meskipun memang harus diakui bahwa keberadaan forum secara positif di tingkat lokal telah membuka peluang bertemunya komponen¬komponen masyarakat untuk duduk dan menyepakati prioritas persoalan di tingkat mereka. Dimana kesempatan tersebut sulit terjadi sebelumnya. Situasi tidak akomodatifnya forum terhadap kepentingan kelompok marjinal telah mendorong dibentuknya forum warga 'tandingan'.Reaksi ini merupakan wujud kesadaran dan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi yang distimulasi oleh munculnya intelektual organik kelompok ini dalam proses menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran pada anggota kelompok lain. Bentuk forum warga tandingan masih awal, belum memiliki kekuatan yang secara dengan FM2S. Masih sulit untuk mengkategorikan reaksi yang muncul sebagai counter hegemony karena kelompok tandingan belum mampu mengabstraksikan pengalaman-pengalaman praktisnya menjadi dasar dari terbangunnya kesadaran, ideologi altematif. Perjuangan rakyat dalam konteks ini harus mempunyai karakter revolusi anti pasif yang dibangun dengan memperiuas perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi lapisan masyarakat yang lebih luas dalam memperjuangkan reformasi demokrasi ke arah perjuangan yang menguntungkan masyarakat lokal secara keseluruhan."

"Perubahan politik nasional di Indonesia pada tahun 1998 adalah runtuhnya rejim Orde Baru. Perubahan tersebut membawa implikasi kepada Golkar. Implikasi positif adalah terjadinya perubahan dalam pengambilan keputusan partai. Pengambilan keputusan dalam penentuan calon presiden dan ketua umum partai tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan seseorang sebagaimana terjadi selama Orde Baru tetapi menggunakan mekanisme bottom up, melalui pemilihan dan kewenangan suara untuk menentukan pilihan melibatkan unit-unit organisasi di Partai Golkar. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan caIon presiden dan ketua umum partai, khususnya di Munaslub 1993, Munas VII 2004 dan di Konvensi Partai Golkar. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivisme, dengan pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan didasarkan kepada sumber-sumber lain. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualititatif. Dalam menjelaskan proses demokratisasi yang berlangsung digunakan beberapa teori antara lain teori Demokrasi dan Demokratisasi, teori Partai Politik, dan Teori Elit. Temuan - temuan dalam studi ini dikemukakan sebagai berikut : Pertama, penentuan ketua umum dalam masa transisi di Munaslub 1998, Munas VII 2004 dan penentuan calon presiden melalui model konvensi menggambarkan adanya proses demokratisasi internal di Pattai Golkar. Kedua, kasus pemilihan tersebut memberikan gambaran yang cukup kompleks tentang power strugle antar faksi di tingkat elit partai golkar. Peta faksi-faksi tersebut di setiap kasus berubah-ubah. Dalam studi ini, di kasus pemilihan ketua umum terlihat kelompok kepentingan pragmatis kekuasaan yang memenangkan power strugle tersebut. Ketiga, Dalam kasus Konvensi Partai Golkar, implementasi demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pemilihan, dipercepat adanya kasus hukum Akbar Tanjung. Untuk menghindari perpecahan internal maka konvensi disepakati sebagai model untuk menentukan calon presiden dari Partai Golkar. Keempat, studi ini juga menemukan bahwa proses pelaksanaan konvensi partai meningkatkan citra (image building) Partai Golkar. Pada pemilihan umum legislatif 2004 di tengah kemorosotan perolehan suara partai-panai lain dilihat dari hasil pemilihan umum 1999, Partai Golkar berhasil mempertahankan perolehan suara. Secara teoritis, studi ini menunjukan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan yaitu teori Larry Diamond, Juan Linz, Seymour M Lipset dan Jose Abueva tentang nilai-nilai demokrasi prosedural, teori Maswadi Rauf dan Anders Uhlin tentang adopsi nilai-nilai demokrasi sebagai proses dernokratisasi. Alan Ware tentang model keputusan organisasl, dan Gaetano Mosca tentang sirkulasi clit. Tetapi tcori Robert Michel tentang Oligarki dalam tingkat organisasi seeara luas bersifat terbatas dan perlu direvisi. Dalam sistem pengambilan keputusan yang semakin otonom di unit-unit organisasi, DPD I, DPD II dan Ormas-Ormas semakin berdaya menentukan pilihan sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan kepurusan dapat membatasi pengaruh dan intervensi pimpinan pusat partai."

"jatuhnya berbagai rezim otoriter disejumlah negara bukanlah satu-satunya penanda gelombang demokratisasi ketiga pada kuartal terakhir abad keduapuluh...."

"Strategi Gerakan Perempuan Indonesia Menjelang Pemilihan Umum 1999: Studi tentangPendidikan Pemilih Perempuan, tabel, wawancara, gambar.Studi mengenai Pendidikan Pemililih Perempuan menjelang pemilihan urnuml999 masihsedikit jumlahnya. Studi ini menjadi penting karena akan memberikan pemahaman bambahwa fenomena-fenomena politik yang terjadi mcnjelang reformasi, juga melibatkanaktivitas perempuan di dalamnya. Aktivitas perempuan tcrsebut telah melibatkan lebihkurang 500.000 sukarelawan perempuan yang tcrsebar di seluruh wilayah Indonesia padamasa transisi tcrsebut.Tesis ini akan melihat Pendidikan Pemilih Perempuan yang muncul menjelang pemilihanumum I999 tcrsebut dan perspektif perempuan. Konsep-konsep yang dipergunakandalam menganalisa kcmunculan Pendidikan Pemilih Perempuan tersebut adalah konsepperempuan dan negara, untuk melihat posisi pcrempuan Indonesia; konsep gender gapuntuk menganalisa partai polidk pcscna pemiiihan umum; konsep Perilaku PolitikPerempuan untuk melihat bagaimana orientasi politik pemilih pcrempuan; dan konsepgerakan pcrempuan, untuk membuktikan bahwa substansi Pendidikan PemilihPcrempuan tersebut adalah sebuah upaya strategis dalam pemberdayaan perempuan.Ada beherapa alasan mengapa muncul Pendidikan Politik Perempuan menjelangpemilihan umum 1999 ini, yakni adanya momen refonnasi, kurangnya kesadaranperempuan atas hak-hak politik mereka, kurangnya representasi perempuan dalamIembaga pengambilan keputusan, budaya patriarki yang melahirkan politik maskulin,pilihan politik perempuan yang masih konscrvatitl dan partai politik peserta pemilihanumum yang kurang peka terhadap masalah perempuan.WVE sebagai gerakan perempuan mempunyai sifat gerakan yang bersifat kepentingansuaiegis gender, yaitu sebuah gerakan yang ingin memperbaiki posisi pcrempuan yangselama ini tersuhordinasi dau mengalami diskrilninazlzi di betbagai bidang karena pcrangendemya. Isu yang dipcrgunakan untuk menggerakkan perempuan-percmpuan te-rsebutadalah vote/suara, karena jumlah pemilih perempuan yang mencapai 57% dan mereka.mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam mcncmukan masa depan bangsa.Suara/vare ini digmmakan scbagai aiat untuk menekan partai politik agar lebih peduliterhadap permasalahan perempuan. Namun, gender gap yang diharapkan belumterwujud, karena cdukasi yang diberikan bam sampai pada taraf kognitii"

"The dynamics of local politics has entered a new phase in Indonesia since 2004,people at localities and provinces has exercised their rights in electing their leaders,i.e.governor/vice governor,mayor/vice mayor ,or regent/vice regent....."