Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dengan narapidana non residivis tentunya berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan secara khusus kepada narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lembaga pemasyarakatan tidak terdapat blok khusus bagi narapidana residivis dan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan narapidana residivis.Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan Iokasi penelitian Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dari wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder dari studi pustaka dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung belum melakukan klasifikasi tersendiri terhadap narapidana residivis, belum adanya program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi, narapidana residivis, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang bagi kegiatan pembinaan narapidana residivis maupun non residivis.Program pembinaan narapidana residivis yang penulis ajukan berupa kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya pembinaan keterampilan kerja. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis masuk ke dalam kategori pekerjaan industri yang bersifat produktif dan latihan keterampilan, yaitu :1. Pekerjaan industri yang murni merupakan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan atau jasa;2. Pekerjaan industri yang merupakan bagian dari latihan keterampilan yang lebih rnenekankan pada kegiatan latihan keterampilan sebelurn narapidana bekerja produktif;3. Latihan keterampilan, yang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan keahlian bagi narapidana tanpa diberikan beban untuk menghasilkan barang dan atau jasa;4. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hobi dan narapidana yang bersangkutan.

---

Institution of correctional serve as a place the treatment for prisoner. The requirement based on the talent, interest, and the need of prisoner. Requirement of recidivist an non recidivist is different. Especially, however, it is do not implemented yet. It caused by there is no special block in institution of correctional for recidivist and no regulation used for the treatment.The research method used is qualitative and interview guidance a direction of conference with the informants. The result described in analysis descriptive in both of facilities location. Data used in the research is primary data of interview and field study and the secondary arise from literature and documentation studies related to the problems.The result shows that both of facilities do not implement classification toward the prisoner, there is no design treatment for them, leakages in facility and infrastructure for support of the activity in treatment of recidivist or non-recidivist.The treatment of recidivist program presented by author consist of vocational treatment, especially in work skill. The program given to them includes the productive industrial working and skill practice, as follows:1. The pure industrial working is a resulting good and service.2. Industrial working is a part of skill practice which it focused on skill practice before they work productively.3. Skill practice aimed to gives the skill practice of prisoner without loading production.4. The job implemented according to the hobby of related prisoner."

"Lembaga pemasyarakatan adalah intansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana Residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan harus menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana telah diadakan pemisahan penempatan dan program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apabila dilakukan pemisahan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian akan dipaparkan secara diskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum dilakukan pemisahan pendmpatan maupun program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, pembinaan yang berikan diberlakukan sama bagi seluruh narapidana dan pembinaan yang dilakukan belum didasarkan pada bakat, minat dan kebutuhan narapidana.

---

An institution of correctional is a last instance the series of the sub systems under the criminal justice system which is based on act no. 12 of 1995 regarding the institution of correctional having the function of a place for implementing the treatment for the prisoners and learner of the correctional education which should be based on the talent, interest, and the need of the prisoners. The need for treatment for the recidivist is different from those for the non recidivist since the treatment is considered a failure for the recidivist during their first imprisonment. This has led to the fact that there are constraints hindering the success of the treatment, among other, there is no classification for the recidivist, placing of prisoners, the treatment program for each classification, attitude of prisoners in participating the treatment, the ratio between the number correctional officers and the prisoners, and poor participation by the government and public.

There are two main purpose of this research, firstly, to see the whether in the treatment have classification them into the recidivist and non recidivist, and secondly, to reveal the constraint factors in the process classification. The approach of the research is based on qualitative method by interviewing the informants. The result is present through descriptive analysis, and the research location is at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA. The source is based on the data gathered from primary data; interview and the field observation, and the secondary data; library and documentary research relevant to the subject.

The result shows that there is no classification as yet at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA, and no clear the treatment program for recidivist and non recidivist. The treatment seems to conduct in the same program for both categories. Furthermore, the program is not based on the talent, interest or needs of the prisoners."

"ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari proses peradilan dan bukan hanya tempat untuk memidana orang tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para WBP diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis terutama narkotika wanita. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode purposive sampling, dengan melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dalam putusan hakim bahwa pertimbangannya tidak adanya pemberatan hukuman terhadap residivis sesuai ketentuan Residivis dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini yang membuat WBP ini tidak mendapatkan efek jera ditambah dengan penjatuhan hukuman yang rendah. Dampaknya jika hal ini saja belum diperhatikan, apalagi terkait proses pembinaan WBP tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang para WBP narkotika maupun residivis narkotika tidak mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi khusus sehingga pembinaannya masih bersifat umum karena hal yang sama dijalankan pula oleh WBP kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT

---

Correctional institution is the last institution in a judicial process, which institution does not only keep inmates in jail, but it also provides correctional services. Correctional institution is expected to educate inmates in such ways to decrease the number of crimes in the society. The fact that the number of criminals with different background and different motives within one same place show that the correctional services provided by correctional institution have not yet been optimally conducted. The services could not yet made criminals deterrent. Similar problem is also shown by higher number of crime involving female drug convicts including new actors and recidivists. This juridical-normative research was conducted using quantitative approach, which data were collected through interviews with samples that were previously selected using the purposive sampling method. The obtained data were descriptively analyzed. This research took place in Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta or the Correctional Institution Class IIA for Women in Tangerang, and the Correctional Institution for Narcotic Abuse in Jakarta. Judges verdicts stating that there is no aggravation of punishment for recidivists as stated in Drug Laws and the light punishment create weak deterrent effect among criminals. This condition leads to assumption that further correctional services for inmates are not given appropriately. Based on the results of the preliminary research conducted to the Class IIA Correctional Institution for Women in Tangerang, drug convicts including recidivists were not given appropriate correctional services or special rehabilitation since all correctional services were the general ones that were also given for other inmates who convicted any other types of crime."

"Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani merupakan pilot project kehadiran negara dalam penanganan anak dan perempuan terpapar terorisme. Penelitian ini meneliti tentang implementasi program deradikalisasi dengan studi kelembagaan pada pada Balai Handayani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan subjek penelitian adalah warga binaan sosial ibu dan anak yang terpapar terorisme di Balai Handayani. Awalnya balai ini merupakan Panti Sosial dan bertransformasi menjadi Balai pada awal tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya celah dari tahapan awal deradikalisasi yaitu dari tahap identifikasi menuju tahapan resosialisasi. Teori Implementasi, Manajemen Organisasi Birokrasi dan Kerjasama digunakan dalam mengidentifikasi celah pada proses deradikalisasi yang berfokus pada kelembagaan BRSAMPK Handayani. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, ketidakjelasan disposisi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan resosialisasi berjalan secara optimal. Kerjasama yang diamati antara BNPT, Balai Handayani di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri ditemui pola kerjasama yang terjadi hanya setingkat koordinasi dan belum meningkat dalam tahap kolaborasi sehingga menjadi hambatan. Belum optimalnya resosialisasi ini memiliki dampak residivisme bagi mantan warga binaan sosial di BRSAMPK Handayani. 

---

The Handayani Social Rehabilitation Center for Children with Special Protection Needs (BRSAMPK Handayani) is a pilot project for the states participation in handling radicalized women and children. This thesis research is about the implementation of deradicalization program by institutional studies on Handayani Social Rehab Center. This Research utilizes qualitative method and the subject of the research are the fostered women and children that has been exposed to terrorism that are under Handayanis care. In the beginning, this social rehab center was a Social Home and transformed into a Rehab Center in the beginning of 2018. This research found that there is a gap between the beginning of deradicalization program which is from the identification phase toward resocialization phase. Implementation Theory, bureaucracy Management and Cooperation Theory are used in order to identify the gap in deradicalization process that focus in the institution of BRSAMPK Handayani. Communication, lack of resoursces, the unclear disposition and fragmented bureaucracy structure become a hurdle for the resocialization to optimally implemented. The Cooperation that happened between BNPT, Handayani/The Ministry of Social, The Ministry of Home Affairs only happens in coordination level and hasnt progressed into collaboration and thus it becomes a hurdle. The inoptimal resocialization has recidivism effect for former fostered person in BRSAMPK Handayani."

"Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu Unit Pelaksana teknis (UPT) dari Departemen Hukum Dan HAM yang melaksanakan fungsi pengamanan dan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa pidanananya. Salah satu tolak ukur keberhasilan Lapas adalah sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Lapas merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya yang memiliki norma atau aturan, kebiasaan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Di dalam Lapas akan tercipta komunikasi antar anggota masyarakat yang bersifat positip maupun yang negatif yang tidak bisa dihindari. Komukasi yang positif berdampak kepada terciptanya keamanan dan ketertiban yang kodusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas. Sebaliknya, komunikasi yang negatif dimana anggota masyarakat di Lapas tidak mengindahkan norma-norma, aturan-aturan dan budaya yang telah disepakati dapat memicu benturan antar WBP atau kelompok-kelompok di dalam blok human.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pengamanan di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Apakah penerapan sistem pengamanan hanya mempergunakan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Prosedur letup (PROTAP) keamanan dan ketertiban Lapas atau juga mempergunakan sistem lain sebagai upaya meredam ganguan keamanan dan ketertiban di Lapas Sukamiskin. Hal ini dikarenakan tidak tertutupnya kemungkinan, dengan penerapan aturan yang sangat ketat dapat pula menimbulkan hambatan bagi petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas.Pendekatan penelitian adalah pendekatan Managerial dan Yuridis, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatip dengan metode wawancara sebagai panduan dalam mengumpulkan data dari objek penelitian. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptip analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin. Data yang dipergunakan adalah data primer yang didapat dari basil wawancara clan pengamatan lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari study kepustakaan dan study dokumentasi yang berkaitan dengan pemasyarakatan dalarn penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa Lapas Klas I Sukamiskin dalam melaksanakan pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, disamping berpedoman pada ketetentuan peraturan pengamanan yang ada, juga menerapkan sistem pengamanan yang melibatkan Pemuka Blok untuk berkerjasama dengan Petugas Pengamanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung."

"Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan.Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan melakukan wawancara terhadap petugas lembaga dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin.Dari hasil temuan, ternyata bahwa di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin bimbingan kerja yang diberikan masih belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan antara lain kesulitan mencari tenaga kerja yang handal dan dapat membantu petugas dalam memberikan bimbingan kerja bagi narapidana-narapidana lainnya, demikian pula halnya dengan petugas bimbingan kerja yang tidak sepenuhnya memberikan bimbingan serta peralatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rusak serta ketidaktersediaan dana anggaran sebagai salah satu penyebab mengapa bimbingan kerja bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin belum optimal.

---

Behavior concept of prisoners form time to time continuously experience of changes as a logic consequence from the dynamic growth of the age. Treatment to the punisher from prison system becoming correctional system have experienced of changed as a treatment system of prisoners construction that approaching prisoners as it self, society member and also God being place prisoners as a means of produce.

The formulation of this research on this internal issues is how is correctional system in giving construction to the prisoners that looks into their work, meanwhile prisoners not solely for commercial purpose which have the characters as profit oriented, but it is more such as a media for prisoners in applying them selves as a person. Family member and also society member through out good worthwhile work tuition activities so that during and after experiencing a period of their crime, they can run their life as good as the other society members. Correctional system as a part of law foundation especially and National foundation of Republic Indonesia generally has very important meaning, particularly with a good strategic environment change from time to time in national scale, regional and also international. The importance mean of correctional institution has not been balanced by performance work, it seen on the number of prisoners that settled on correctional institution. Prisoners had not had a job and skills; it can say that so many prisoners becoming unemployment.

In the line of human resource enableness in correctional institution as rational effort to increase the quality of human resource. Then the effort to make up the quality of professionalism skill represent a media in order to realize social reintegration prisoners that is convalesce unity of life relation, and life subsistence becomes good prisoners as persons, society member and also God being.

The method that used is descriptive by .doing an interview to the institution officer and prisoners whose work in the activity area of the first class Sukamiskin correctional institution.

From the result of observation, it seems that in first class Sukamiskin correctional institution on a sub work tuition division, it does not works maximal yet, which caused difficulty finding the reliable labor that could assist the officer in giving work tuition to the other prisoners, that way also of work tuition officers which not fully give tuition and equipments are old and a lot of them has been broken, there is- unavailable budget as the one of causing work tuition to the prisoners in first class Sukamiskin correctional institution does not optimal yet."

"Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana belum mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pembinaan dilaksanakan secara umum sesuai dengan pola pembinaan dan prosedur tetap pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas I Sukamiskin, pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara optimal karena program pembinaan yang ada sudah tidak relevan diterapkan kepada mereka yang berlatar belakang kehidupan/status sosial dan tingkat intelektual yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi memiliki hambatan antara lain: Faktor Manusia, Faktor Peraturan dan Faktor Sarana Prasarana. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis, memperjelas mandat, misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan internal, menilai lingkungan eksternal, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu, menciptakan visi organisasi yang efektif dimasa depan, diharapkan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi dapat mencapai sasaran pembinaan yang diharapkan yaitu: meningkatnya kualitas kesadaran beragama, kualitas kesadaran berbangsa dan bernegara, kualitas kesadaran hukum, kualitas intelektual dan keahlian profesional. Melalui program pembinaan yang ideal bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan mencapai sasaran pembinaan di atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan menjadi warga negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan secara wajar dan bertanggungjawab.

---

Implementation of counseling for prisoners has not been classified based on crime types and sentences period but the counseling has been implemented in general in accordance to counseling model and procedures for implementation of counseling.

Based on the field study result conducted at Class I Sukamiskin Prison, the implementation of counseling programs are not optimal yet because those existing counseling programs are not relevant already to be applied to those corruption crime prisoners due to their different social background and intellectual level if compared to those general crime prisoners. Implementation of counseling programs for them has a few obstacles i.e. : Human Factor, Regulation Factor and Infrastructure Factor.

Strategic steps to overcome those obstacles i.e. : consist of initiation and concurrence of strategic planning process, clarification of mandate, mission and organizational values, assessment of internal and external environments, identification of strategic issues faced by the organization, formulation of strategies to manage issues and creation of effective organization's vision in the future are expected to make the implementation of counseling i.e. : increased awareness for religion, awareness of nationhood and statehood, awareness of law and order and increased quality of intelligence and professional skills.

Through an ideal counseling program for corruption crime prisoners to achieve the above counseling objectives, it is expected that after serving their sentences they will become good citizens who realize their wrong doings, repent and will not repeat the same mistakes again so that they can go back to the society and play an active role in development."

"ABSTRAKSebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise.Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT

As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige.

With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension."