Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas.- Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti.- Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan- Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa:- Meniadakan peraturan ini;- Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%.- Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.

---

In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.

The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.

This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.

From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation.

- This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease

- This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer

- This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue.

- This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).

Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT.

- This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods

- This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm.

- This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down."

"Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pembangunan, pendapatan pajak akan menjadi ujung tombak penerimaan di masa mendatang Pemerintah terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari pajak baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cra ekstensifikasi. Otoritas fiskal di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menjajaki peluang melakukan ekstensifikasi potensi pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dalam rancangan amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi ini karena pemerintah bemiat meningkatkan target penerimaan perpajakan sekaligus memperluas tax base dan tax ratio.Wacana Direktorat Jenderal Pajak mengubah secara yuridis kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian menjadi objek jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dasar penelitian bagi penulis yang ditinjau dan sudut analisis kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan konsepsi teoritis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan kelaziman penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Niiai atas premi asuransi pokok permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada premi asuransi jiwa dan asuransi kerugian.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia dipandang dari sudut analisis kebijakan publik, mengetahui model pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta Mengetahui hal-hal perlu menjadi perhatian dalam menerapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengurnpulan data berupa studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia selama ini masih bersifat pengecualian dan baru bersifat wacana.Berdasarkan konsep teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi, dan kelaziman penerapan bahwa hanya premi asuransi kerugian yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan negara yang menerapkan pengenaan pajak tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Singapura, dengan pendekatan subtradctive indirect method/credit method/invoice method dan Israel dengan pendekatan addition method.Berdasarkan telaah konsep Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta kelaziman penerapan pada beberapa negara, secara teoritis Indonesia dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan pendekatan dengan credit method yang diterapkan oleh Selandia Bam. Dasar pemikirannya adalah metode pemajakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh Selandia Baru secara umum pada dasarnya sama dengan metode pernajakan yang diterapkan oleh Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan metode indirect substractive method /credit methodfinvoice method yang berprinsip pada destination princgole. Namun dalam hal kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan mengacu kepada pendekatan Selandia Baru, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dasar hukum pelaksanaannya yaitu definisi dari asuransi kerugian dan kontrak asuransi itu sendiri dan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian.Saran dalam penelitian ini adalah meskipun pada prinsipnya dalam perlakuan pemajakannya setiap barang dan jasa dapat memperoleh preferensi untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Namun untuk alasan ekonomi, penerimaan, dan administratif, Pajak Pertambahan Nilai diupayakan dikenakan seluas yang dimungkinkan oleh sistem pajak itu sendiri, sepanjang hal tersebut sejalan dengan tujuan pemajakan, sesuai dengan konsep teoritisnya.

---

Following with the increment of development cost, tax revenue would be the forthcoming prominent source of revenue. The government shall uncover potential revenue that comes from tax, both intensively and extensively. Fiscal authorities in Indonesia, which in this case, the General Directorate of Taxation is been exploring the opportunity to perform intensification of tax potential by applying Value Added Tax upon insurance premium within the amendment of the newly Law of Value Added Tax. The desire of the General Directorate of Taxation to collect Value Added Tax upon insurance premium is that the government would like to improve the tax revenue target as expanding tax base and tax ratio.

The plan ofthe General Directorate of Taxation to juristically after the policy to exclude Value Added Tax upon insurance of damage premium to be a service object applicable to Value Added Tax is being the basis of this study, which reviewed from the analysis of policy of Value Added Tax application upon insurance premium and theoretical conception of Value Added Tax application upon insurance premium and feasibility of Value Added Tax application upon insurance premium, where the main issue of this Study is restricted onto life insurance and insurance of damage.

Intention of this study is to recogiize the policy of Value Added Tax exclusion upon insurance premium in Indonesia, viewed from public policy analysis, to recognize Value Added Tax application model upon insurance premium in Indonesia, and to recognize the application policy of Value Added Tax upon insurance premium. Descriptive method was applied in this study, by data collection technique of literature study. This because the Value Added Tax upon insurance premium in Indonesia remains exclusion and it only a plan.

Based on theoretic concept of Value Added Tax upon insurance premium, and application feasibility that Value Added Tax would only incurred to damage insurance with countries that applying such taxation as New Zealand, Australia., South Africa, Singapore, and by subtractive indirect method/credit method/invoice method approach, and Israel by addition method approach.

Based on conception research of Value Added Tax upon insurance premium and application feasibility on several countries, theoretically, Indonesia may apply the Value Added Tax upon damage insurance premium by credit method approach as of New Zealand The basis is that Value Added Taxation method applied in New Zealand is generally equal to taxation method applied in Indonesia, that is, through indirect subtractive method/credit method/invoice method, which standing on destination principle. However, possibility in regard to application of Value Added Tax upon damage insurance premium by referring to New Zealand?s approach, there are several matters in concem of law basis of its execution; the definition of damage insurance and insurance contract itself, and imposition mechanism of Value Added Tax upon damage insurance premium.

Suggestions from this study, however, that principally in the taxation of every goods and services may preferred to be excluded from Value Added Tax imposition., under economical, revenue and administratively reasoning, Value Added Tax is procured maximally by the taxation system itself as long as it is coherent with the intention of taxation, as its theoretical concept."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Penelitian ini membahas peraturan pengajuan resititusi PPN ditinjau dari asas cost of taxation. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas cost of taxation secara umum administrasi pengajuan restitusi PPN telah efektif khususnya dari administrative dan enforcement cost nya. Namun, ditinjau dari aspek compliance cost nya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan compliance cost yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak.

---

This research discusses the regulation of Value Added Tax which is reviewed by cost of taxation principle. The VAT refunds mainly reviewed by administrative cost, enforcement cost and compliance cost aspect. This is a descriptive research using positivist approach. The result shows that VAT refunds regulation is progressing into a better stage and generally has been effective. Effectivity seen from administrative and enforcement cost review, however there are a few lacks from the compliance cost aspect review. Furthermore, this research suggests regulation making should consider the burden of compliance cost that taxpayers have to endured."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri pada peraturan pelaksana yakni PMK-163/PMK.03/2012 di KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Simpulan dari penelitian ini adalah asas kemudahan administrasi dan netralitas masih belum diterapkan dalam beberapa aspek pada peraturan PPN atas kebijakan membangun sendiri. PMK-163/PMK.03/2012 tidak berefek pada penambahan jumlah obyek pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdampak pada jumlah penerimaan PPN kegiatan membangun sendiri.

---

The aim of this research is to analyze practice of tax imposition on self constructing activity as regulated in PMK-163/PMK.03/2012 at KPP Pratama South Bekasi and North Bekasi. This research applies qualitative approach, and occupies literature study as well as in depth interview for data collection. The research concludes that the principles of good tax administration and neutrality have not been implemented in several aspects of the regulation. The application of PMK-163/PMK.03/2012 does not give effect to adding object of VAT on self constructing activity, yet has quite significant result on VAT on self constructing activity revenue amount."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Adanya kebijakan Undang-UndangHPP memberikan perubahan peraturan pada kluster PPN meliputi penetapankenaikantarif PPN secara bertahap, perubahan Barang tidak Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajakserta UU HPP memangkasfasilitas yang diberikan pada UU PPN sebelumnya. Sehingga Penelitian ini membahas bagaimana peraturan hukum, mekanisme, serta akibat hukum dalam PPN setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Peraturan Hukum dalam PPN baik sebelum dan setelah berlakunya UU HPP dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan peraturan pada kluster PPN yang diantaranya mengatur mengenai Kenaikan Tarif secara bertahap serta perubahan peraturan pada objek barang kena pajak yang masih tidak mencerminkan kepastian hukum sesuai pada UU HPP ayat (1) d, karena pengaturan mengenai fasilitas atas Barang Kena Pajak tidak pasti dan bisa dievaluasi kapan saja sesuai dengan PP No.49 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan fasilitas yang diberikan berlaku sementara maupun seterusnya.

---

The existence of the HPP Law policy provides regulatory changes to the VAT cluster including the determination of a gradual increase in VAT rates, changing non-taxable goods to become taxable goods and the HPP law cutting the facilities provided in the previous VAT law. So this research discusses how the legal regulations, mechanisms, and legal consequences in VAT after the enactment of the HPP Law. This study aims to analyze the legal regulations in VAT both before and after the enactment of the HPP Law by combining secondary data in the form of laws and literature with doctrinal analysis methods. The results of this study indicate that there have been regulatory changes in the VAT cluster which among others regulate the gradual increase in tariffs as well as changes in regulations on taxable goods which still do not reflect legal certainty in accordance with the HPP Law paragraph (1) d, arrangements regarding facilities for Taxable Goods Tax is uncertain and can be evaluated at any time in accordance with Government Regulation No. 49 of 2022 which regulates the conditions for the facilities provided are temporary or permanent."

"Skripsi ini membahas tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ yang mengalami kondisi gagal berproduksi agar tetap melakukan restitusi PPN dan juga implikasi restitusi PPN terhadap cash flow perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain desktriptif. Hasil penelitian memperlihatkan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. XYZ memiliki implikasi terhadap cash flow. Jika tingkat koreksi kecil maka cash flow perusahaan akan berjalan lancar. Pada awalnya kondisi perusahaan tidak bisa melakukan restitusi setelah dilakukan perencanaan maka baru bisa mengajukan restitusi, namun hasilnya belum maksimal, oleh karena itu perusahaan melakukan perbaikan perencanaan pajak baik internal maupun eksternal

---

The focus of this study is tax planning who conducted by PT. XYZ who had the condition of failed to production to be submission VAT refund and implication VAT refund for company cash flow. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research show the VAT refund had implication for cash flow, if VAT refund completed with minimum correction, the cash flow can work normally. In the beginning the company can’t submission for refund, after tax planning the company can do submit VAT refund, but not yet optimal, therefore, the company maintenance the tax planning attempt whether internal and external."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk industri pengolahan kakao. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance atas industri pengolahan kakao berdasarkan efektivitas, kesamaan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan kakao, kebijakan tax allowance tersebut menimbulkan ketidakadilan pada distribusi kesempatan, biaya dan manfaat. Syarat yang ditentukan pada kebijakan tax allowance kurang tepat diberikan kepada industri pengolahan kakao.

---

This research discussed about the evaluation of the policy of tax for cocoa processing industry. The discussion was aimed to analyze the attainment of policy objectives of tax incentive as tax allowance of cocoa processing industry based on effectiveness, equality, and appropriateness. The research was a qualitative research and used literature and field study as data collection techniques. The results of the research showed that the tax incentive as tax allowance is less effective on increasing the investment in cocoa processing industry sector. The policy of tax allowance caused inequality on the distribution of opportunities, costs, and benefits. The requirement defined in tax allowance policy is less appropriate to be given for cocoa processing industry."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG tabung 3 kilogram. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas LPG tabung 3 kilogram menjadi hasil temuan dalam audit BPK yang menyatakan bahwa implementasinya kurang sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan baru menggantikan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah yaitu dengan kebijakan yang disebut PPN Subsidi yang penganggaran yang tergabung dalam pos subsidi harga LPG tabung 3 kilogram. Perbedaan yang mendasar dari kedua kebijakan ini adalah adanya aliran uang dalam implementasi kebijakan PPN subsidi LPG tabung 3 kilogram yang baru ini.

---

The thesis is about the government's policy implementation of Value Added Tax incentives LPG tube 3 kilograms subsidy. It uses qualitative approach. The results of this thesis is government's policy implementation that gives VAT incentive for 3 kilograms LPG becomes the founding in BPK's audit that claim that the implementation was not accordance with VAT Act and regulations. Then the government issues the new policy to succeed that called the VAT Subsidy that the budgeting uses 3 kilograms LPG price policy section. The difference between both of policy is the cash flow in the new 3 kilograms LPG VAT subsidy policy."