Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan kajian mengenai pengaruh perluasan NATO hingga mendekati Rusia dan negara-negara sekitarnya dimana sesungguhnya Rusia sendiri dari seluruh aspek masih rapuh akibat runtuhnya Uni Soviet. Rusia juga masih memiliki kepentingan di wilayah negara-negara sekitarnya yang dikenal dengan terminologi "near abroad".Perluasan keanggotaan NATO menciptakan garis demarkasi baru yang mendekati Rusia. Rusia berupaya tidak membiarkan negara-negara satelitnya untuk menjadi anggota NATO. Rusia masih memiliki kepentingan di wiiayah Eurasia, terutama di Ukraina, sehingga Rusia merasa terancam terhadap perluasan NATO. Selain masalah perluasan NATO. Rusia juga menghadapi masalah ancaman para pejuang di wilayah Kaukasus Selatan dan gerakan fundamentalis islam di Asia Tengah.Dalam membahas permasalahah dimana sebagai sumber rujukan untuk penelitian penulis menggunakan sumber-sumber primer sebagai sumber utama penelitian dan sumber sekunder sebagai pelengkap data. Penulis menggunakan teori Security Complex dari Barry Buzan untuk menjelaskan ancaman keamanan, dimana di tesis ini keadaan Rusia yang masih Iemah setelah Uni Soviet runtuh dan harus menghadapi perluasan NATO yang mencapai perbatasan di wilayah negara-negara sekitarnya bekas pecahan Uni Soviet.Dari penulisan ini tergambar perubahan posisi NATO dan Rusia yang selalu berhadap-hadapan dari tahun 1949-1989 telah mengalami transformasi. NATO yang dulu dibentuk untuk menghadapi agresi Uni Soviet, kini mengkonsolidasikan Eropa untuk memerangi ancaman terorisme yang merupakan ancaman global dan ancaman dalam bentuk lainnya sesuai dengan hasil KTT Praha dan Rusia sendiri telah membuka diri dengan bekerjasama dengan NATO di berbagai forum kesepakatan, meski tetap menganggap perluasan NATO sudah mulai merapat ke wilayah perbatasan Rusia."

"Perluasan NATO adalah sebuah fenomena kompleks. Di akhir era Perang Dingin NATO menjalankan rencananya untuk memperluas ke kawasan Timur Eropa. Di saat yang sama negara-negara Eropa Timur dan Tengah, pasca runtuhnya Pakta Warsawa dan Uni Soviet, mencari bantuan bagi upaya reformasi dan modernisasi, melihat bantuan yang mereka butuhkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka NATO dan, di sisi lain, NATO melihat potensi anggota-anggota baru dari kawasan Eropa Timur, menerima permintaan negara-negara tersebut, dan secara langsung maupun tidak, mendorong perkembangan bidang pengaruhnya ke kawasan Eropa Timur yang sebelumnya tidak terjangkau oleh aktor-aktor Barat. Namun demikian, perluasan NATO mendapat kiritk keras dari Rusia sebagai aktor negara major power kawasan karena beberapa faktor yakni politis (Rusia melihat NATO mengepung dirinya secara geopolitis), militer (perluasan NATO membawa penyebaran persenjataan Barat semakin mendekat ke perbatasan Rusia), dan ekonomi (perluasan NATO mengganggu industri persenjataan Rusia).

---

NATO`s expansion is a complex phenomenon. At the end of the Cold War era, NATO enact its plan to expand to Eastern part of Europe. At the same time Eastern and Central Europe nations, newly freed from Warsaw Pact and Soviet Union and seeking supports to help their reforms and, on the other side, NATO finding potential new members, welcome these East European states, progressing their sphere of influence deeper into areas previously untouchable by their Western authorities. This expansion, however, come under critique by Russia as a major power state actor in East Europe due to factors such as political (Russia sees NATO`s expansion as an attempt to encircle them geopolitically), militaristic (NATO expansion brought with it proliferation of Western weaponries nearing Rusia`s border), and economical (NATO`s expansion will disturb revenue stream from Russia`s national weapon industry)."

"ABSTRAKPersemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet. Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya. Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing. Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ? Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan. Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder."

"Seiring dengan terjadinya disintegrasi Yugoslavia pada tahun 1990, Republik Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaanya pada tanggal 20 Desember 1991, namun 31,4 % penduduknya yang termasuk golongan etnis Serbia tidak mendukung kemerdekaan tersebut. Sehingga terjadilah konflik paling berdarah di Eropa semenjak berakhirnya Perang Dunia kedua.Banyak upaya yang telah dilakukan pihak-pihak internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun ternyata perdamaian sulit untuk dicapai. Keterlibatan NATO dan Rusia yang mempunyai orientasi kebijakan yang berbeda di kawasan terjadinya konflik, telah membawa mereka kedalam suatu upaya yang secara sengaja atau tidak telah menggiring pihak yang bertikai untuk maju ke meja perundingan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian yakni apakah keterlibatan NATO dan Rusia merupakan faktor utama penyelesaian konflik di Bosnia-Herzegovina.Bersandar pada kerangkan pemikiran melalui pendekatan power dan sejumlah asumsi penelitian yang dibangun, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan NATO dan Rusia berkorelasi dengan penyelesaian konflik di Bosnia Herzegovina Hipotesis ini diuji dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-komparatif, sementara pengumpulan datanya dilakukan lewat studi kepustakaan.Hasil penelitian pada akhirnya mendapati bahwa NATO dan Rusia demi meraih tujuan politik luar negerinya, mereka melakukan kerjasama yang bersifat semu (pseudo-coalition). Hal ini terlihat pada saat NATO menerapkan kebijakan untuk memperluas pengaruh ke Eropa Timur, pada saat itu pula Rusia mencoba kembali mengukuhkan pengaruhnya di kawasan yang sama."

"Dalam era informasi sekarang ini, hak kekayaan intelektual (HaKI) menjadi komoditas yang menguntungkan dalam dunia bisnis, bahkan menjadi faktor yang diutamakan dalam aspek perdagangan Internasional. Ditetapkannya Perjanjian TRIPS sebagai aturan multilateral mencerminkan kenyataan ini. Sebagai badan dunia yang mengatur standar-standar internasional HaKI, WIPO sangat berperan dalam menentukan seberapa jauh tingkat perlindungan HaKI diberikan.Bagi negara-negara berkembang, adanya kewajiban untuk menerapkan Perjanjian TRIPS merupakan suatu beban (cost) yang berat dan sulit dilakukan mengingat infrastruktur hukumnya yang belum canggih dan keadaan perkonomiannya yang belum semaju negara-negara industri. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa TRIPS membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh alih teknologi yang mereka butuhkan dari negara-negara maju. Pandangan seperti ini semakin diperkuat oleh peranan WIPO yang, dalam pandangan negara-negara berkembang, juga mendukung aturan perlindungan HaKI yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, menurut negara-negara berkembang,peranan WIPO harus berubah.Penulisan pada tesis ini menggunakan konsep persepsi sebagai kerangka teori untuk menjelaskan mengapa negara-negara berkembang melihat perlu adanya perubahan dalam peranan WIPO. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi telah mendorong negara-negara berkembang untuk menuntut adanya dimensi pembangunan dalam arah dan kegiatan WIPO."