Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals -MDGs) sebagai suatu komitmen global, yang salah satunya adalah upaya menurunkan prevalensi balita dengan gizi kurang, balita gizi buruk; menurunkan angka kematian balita; angka kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan; meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular; penurunan pemakaian tembakau; dan eradikasi kemiskinan. Semua ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, yang tentunya dapat diwujudkan dengan mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, yang didukung oleh jumlah, jaringan dan kualitas pelayanan puskesmas yang prima, serta tenaga kesehatan yang berkualitas.Tenaga perawat merupakan salah satu tenaga terpenting di puskesmas dalam memberikan pelayananlasuhan keperawatan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh setiap orang (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality). Kenyataaannya tenaga perawat yang bertugas di puskesmas sebagian besar masih berlatar belakang pendidikan menengah, kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan bidang keperawatan masih rendah.Dengan demikian penulis ingin mengetahui penerapan peran dan fungsi perawat pada puskesmas terpencil dan tidak terpencil berkaitan dengan faktor-faktor individual dan faktor-faktor kontekstual di propinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian adalah dengan menggunakan potong lintang (cross sectional). Dengan tujuan melihat faktor-faktor variabel yang berhubungan antara variabel independen (faktor individual dan faktor kontekstual) dengan variabel dependen (penerapan peran dan fungsi perawat di puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil) yang dilakukan dalam waktu yang sama.Dengan demikian, dari seluruh proses analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dan 12 variabel independen (umur, jenis kelamin, pendidikan, larva kerja, pengetahuan, penghargaan, somber daya, diktat, pembiayaan, kebijakan, pembinaan oleh kepala puskesmas dan pembinaan oleh koordinator perawat) ternyata secara berurutan pembinaan oleh koordinator perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikan/pelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil.58,0 % perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil telah menerapkan peran dan fungsi perawat dengan baik. Pembinaan oleh koordintor perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikanlpelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat.Dengan demikian disarankan kiranya diperlukan suatu kebijakan tentang sistim penjenjangan pendidikan profesi keperawatan, diperlukan suatu kajian lebih lanjut tentang penempatan perawat profesional pemula (AKPER) di puskesmas terpencil mau pun tidak terpeneil diseluruh Indonesia, perlu diciptakan struktur organisasi tersendiri atau penunjukkan koordinator perawat ditingkat Divas Kesehatan Kabupaten/Kota, Berta meningkatkan pembiayaan yang mendukung kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat."

"Anemia gizi besi pada ibu hamil masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu hamil yang cukup tinggi. Data dari Direktorat Kesehatan Keluarga menunjukkan bahwa 40% penyebab kematian adalah perdarahan, dan diketahui bahwa anemia menjadi faktor risiko terjadinya perdarahan. Peningkatan kebutuhan zat besi hampir tiga kali lipat pada saat kehamilan, untuk pertumbuhan janin dan keperluan ibu hamil sehingga apabila kebutuhan zat besi pada ibu hamil tidak terpenuhi akan menyebabkan terjadinya anemia gizi besi. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah di Wilayah Puskesmas Muaralembu Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain cross Sectional dengan cara pengambilan sampel secara total populasi dan jumlah sampel dalam penelitin ini sebanyak 95 orang ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan tiga variabel yang terbukti secara statistik memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah yaitu pekerjaan dengan nilai p= 0,035 (< 0,05) dan nilai OR = 3,83, pengetahuan gizi dengan nilai p= 0,00 (< 0,05) dan nilai OR=5,844, dan frekuensi ANC dengan nilai p= 0,030 (< 0,05) dan nilai OR= 7,39.

---

Iron nutrient anemia in pregnant women is still one public health problem in Indonesia where maternal mortality is quite high. Data from the health directorate families showed that 40% the cause of death was bleeding. And it is known that anemia is a risk factor for bleeding increased need for iron nearly three-fold during pregnancy, for fetal growth and the needs of pregnant women so that when the need for iron in pregnant women are not met will result in iron anemia.

Purpose of the research to find a picture of blood plus tablet consumption during pregnancy and factors associated with compliance of pregnant women consume tablets to gain more blood in the Clinic Muaralembu Riau Province Kuantan Singingi District in 2012.

This study uses cross-sectional design by sampling the total population and the number of samples in this study as many as 95 people pregnant results showed that three variables are statistically proven to have a meaningful relationship with the compliance of pregnant women consume tablets that work with blood added p-value = 0.035 (<0.05) and the value of OR = 3.83, knowledge of nutrition to the value ofp = 0, 00 (<0.05) and the value of OR = 5.844, and the frequency of ANC with p-value = 0.030 (<0.05) and OR = 7.39 value."

"Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya dalam konteks di daerah terpencil. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, memanfaatkan doktrin dan prinsip hukum dari Hukum Kesehatan untuk menganalisis konsep pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil. Doktrin hukum utama, seperti doktrin life-saving oleh van der Mijn dan prolonged arms doctrine oleh HJJ. Leenen, akan menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut. Dengan mengeksplorasi konstruksi hukum seputar pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, penelitian ini memberikan kerangka hukum untuk dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil. Konstruksi hukum yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil mempunyai peran penting dalam memastikan pemberian layanan kesehatan yang efektif. Penelitian ini berfokus dengan studi perawat di Puskesmas Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Faktor keterbatasan yang dihadapi oleh perawat di Kecamatan Seko menjadi bahan analisis utama untuk dapat menemukan konstruksi hukum yang sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan terhadap implementasi pelimpahan wewenang tindakan medik dokter kepada perawat atas adanya faktor keterbatasan di daerah terpencil untuk menunjukkan adanya kebutuhan perluasan peran Perawat dalam kondisi tertentu yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa.

---

In the context of healthcare provision, the scarcity of medical personnel, particularly doctors, in remote and underserved areas has necessitated the delegation of specific medical responsibilities to nurses. This practice, vital for delivering timely and effective healthcare, raises intricate legal inquiries concerning the scope of authority, duties, and overarching legal framework regulating the actions of nurses. This research reconstructs the legal constructs of Administrative Law and Health Law regarding the delegation of medical authority, specifically within remote regions. Employing a doctrinal approach, it leverages legal doctrines and principles from Health Law to analyze the concept of delegating doctors' authority to nurses in remote areas. Key legal doctrines, such as the life-saving doctrine by van der Mijn and the prolonged arms doctrine by HJJ. Leenen, serve as foundations to establish a comprehensive understanding of the delegation of medical authority. By exploring the legal constructs surrounding the delegation of doctors' authority to nurses, this research provides a legal framework to serve as the basis for formulating legal policies for nurses operating in remote areas. The legal constructs governing the implementation of delegating doctors' authority to nurses in remote areas play a crucial role in ensuring the provision of effective healthcare. This research focuses on studying nurses at the Seko Sub-district Health Center in North Luwu Regency, South Sulawesi. The limiting factors faced by nurses in Seko Sub-district serve as the primary analytical material to discern legal constructs suitable for the healthcare conditions in remote areas. The findings of this study underscore the necessity for a reconstruction of Administrative Law and Health Law concerning the implementation of delegating doctors' medical authority to nurses due to limiting factors in remote areas, demonstrating the need for expanding the role of nurses in specific circumstances aimed at preserving lives."

"Keberlangsungan pelayanan dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan hal yang harus diupayakan dengan optimal dengan meningkatkan retensi dokter karena sulitnya melakukan rekrutmen dokter baru. Puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan puskesmas tanpa dokter dengan proporsi terbesar karena tidak diminati. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kelima tertinggi puskesmas tanpa dokter di Indonesia pada tahun 2022 padahal terdapat fakultas kedokteran di provinsi tersebut. Berdasarkan data SISDMK tahun 2020 hingga 2022 dokter tidak retensi berada di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara padahal kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, memberikan insentif dokter puskesmas dan memberikan bantuan biaya pendidikan termasuk ke fakultas kedokteran. Seluruh puskesmas kawasan sangat terpencil selanjutnya memiliki dokter tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dokter retensi di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara adalah fakor individu (karakter petualang, dapat membawa anak yang belum berusia sekolah ke tempat penugasan, dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon seluler dan bisa mengakses kota sebulan sekali); faktor pekerjaan (hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, memiliki tim, insentif finansial yang sangat memadai); faktor lingkungan tempat tinggal (kondisi geografis yang bisa diadaptasi, respon yang baik dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang kondusif); dan faktor sistem kesehatan (distribusi dokter terkait Program Penugasan Khusus). Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan tempat tinggal yang memadai, koordinasi untuk peningkatan sumber daya listrik, mengusulkan melalui Dana Desa untuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kondisi jalan, memberikan peluang pekerjaan pasangan dokter, merekrut dokter di awal karir, mendukung pendidikan berkelanjutan, optimalisasi transportasi merujuk pasien, dukungan telehealth dan telemedicine, kebijakan afirmasi pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dalam pemberian insentif dokter, kebijakan disinsentif pemerintah kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan dokter puskesmas, membangun puskesmas kawasan sangat terpencil sepaket dengan rumah dinas, melakukan wajib pengabdian program beasiswa pendidikan dokter dan mengembangkan sistem informasi kehadiran dokter.

---

The continuity of doctor services in very remote public health centers must be optimally pursued by increasing doctor retention due to the difficulty of recruiting new doctors. Very remote public health centers have the largest proportion of public health centers without doctors because they are not in demand. Sulawesi Selatan Province has the fifth highest number of public health centers without doctors in Indonesia in 2022, even though there is a medical faculty in the province. Based on SISDMK data from 2020 to 2022, doctors are not retained in very remote public health centers in Konawe Utara Regency even though this district has a very high fiscal capacity, provides incentives for public health center doctors, and provides tuition assistance to medical faculties. All very remote public health centers then have doctors from 2023 to 2024. This study aims to analyze doctor retention in very remote public health centers in Konawe Utara District, Sulawesi Selatan Province in 2024. This research is a non-experimental study with a qualitative approach. Data collection was conducted by in-depth interviews and document review. The results showed that the factors affecting the retention of doctors in very remote health public centers in Konawe Utara Regency are individual factors (adventurous character, can bring children who are not yet school age to the place of assignment, can communicate with family via cellular phone and can access the city once a month); work factors (good relationships with colleagues and had of the public health center, having a team, adequate financial incentives); environmental factors (adaptable geographical conditions, good response from the community, and conducive security conditions); and health system factors (distribution of doctors related to the Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program). Strategies to improve the retention of doctors in very remote area health centers in Konawe Utara Regency by providing adequate housing, coordinating the improvement of electricity resources, proposing through the Dana Desa for the availability of clean water and the construction of road conditions, providing job opportunities for doctors' spouses, recruiting doctors early in their careers, supporting continuing education, optimizing transportation to refer patients, supporting telehealth and telemedicine, affirmative policies for district governments with low or very low fiscal capacity in providing doctor incentives, disincentive policies for district governments that do not meet the needs of community health center doctors, building very remote area public health centers in combination with official houses, conducting compulsory dedication of doctor education scholarship programs and developing doctor attendance information systems."

"Prediksi pertambahan jumlah penduduk dunia menunjukkan Indonesia akan masuk ke dalam negara yang diprediksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah besar. Penekanan nilai TFR menjadi salah satu cara dan mempresentasikan hasil kinerja dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nilai TFR salah satunya dapat dipengaruhi oleh unmet need kontrasepsi karena berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi yang memengaruhi angka kelahiran. Nilai unmet need kontrasepsi di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan angka penurunan unmet need kontrasepsi yang cukup signifikan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga 2023. Provinsi Riau dapat menurunkan nilai unmet need kontrasepsi sebesar 7,81% sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat menurunkan sebesar 3,12%. Padahal, kedua provinsi tersebut memiliki karakterisitk yang hampir sama, seperti kebudayaan dan kebiasaan masyarakat karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Provinsi Riau adalah keterpaparan informasi tentang KB dari petugas (AOR 0,030 CI 95% 0,010-0,084) dan diskusi dengan suami (AOR 2,833 CI 95% 1,352-5,934). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan status pekerjaan (AOR 1,639 CI 95% 1,011-2,660) dan tempat tinggal (AOR 2,554 CI 95% 1,034-6,306) sebagai faktor-faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian unmet need kontrasepsi.

---

Population growth projections indicate that Indonesia will be among the countries expected to experience significant increases. Lowering the Total Fertility Rate (TFR) is one of the strategies to manage population growth effectively, and TFR serves as a key performance indicator in controlling population numbers. One of the factors influencing TFR is the unmet need for contraception, which is directly related to contraceptive use and birth rates. The level of unmet need for contraception in Indonesia is still far from the targeted goal. Between 2021 and 2023, there was a notable difference in the reduction of unmet need for contraception between Riau Province and the Riau Islands Province. Riau Province successfully reduced the unmet need for contraception by 7.81%, whereas the Riau Islands Province only managed a reduction of 3.12%. This is noteworthy because both provinces share similar characteristics, such as culture and societal habits, given that the Riau Islands Province was carved out from Riau Province. Research findings highlight that in Riau Province, the factors most associated with the occurrence of unmet need for contraception are exposure to family planning information from health workers (AOR 0.030, CI 95% 0.010-0.084) and discussions with husbands (AOR 2.833, CI 95% 1.352-5.934). In contrast, in the Riau Islands Province, employment status (AOR 1.639, CI 95% 1.011-2.660) and place of residence (AOR 2.554, CI 95% 1.034-6.306) are the strongest factors associated with the unmet need for contraception."

"Objektif: Pelaksanaan program pemberantasan penyakit TBC, prioritas utama ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan dengan mempertahankan kualitas pelaksanaan program, untuk itu perlu diketahui kinerja pengelola program TBC Puskesmas di Propinsi Riau dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut.Metode: Penelitian ini menggunakan desain "Cross Sectional" , untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pengelola program TBC Puskesmas di Propinsi Riau Tahun 2002. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, dan untuk pengukuran kinerja digunakan pengukuran dirt sendiri (selfassesmeni) yang dikontrol dengan penilaian atasan dan rekan sekerja dengan menggunakan check list. Analisis bivariat dilakukan dengan uji statistik "Chi square" dan analisis akhir menggunakan analisis multivariat.Hasil: Kajian data menunjukan bahwa kinerja pengelola program TBC puskesmas masih kurang baik, dengan kinerja buruk yaitu 54,8 %. Ada hubungan yang bermakna antara kinerja dengan variabel umur (p=0,014), masa kerja (p= 0,040) ,pelatihan (p=-0,034), pengetahuan (p = 0,010) dan supervisi.Dari hasil analisis multivariat ada tiga variabel yang masuk menjadi model yaitu umur, motivasi, dan pengetahuan. Dengan menggunakan persamaan regresi logistik dan nilai eksponensial (B) atau Odds Ratio dapat dilihat bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel umur sebesar 4,528 (95 % Cl : 1,808 - 11,339) artinya bahwa kinerja pengelola program TBC yang berumur tua (≥36 tahun) berpeluang berkinerja baik 4,528 kali di bandingkan dengan pengelola program TBC yang berumur muda (< 36 tahun) setelah dikontrol variabel motivasi, dan pengetahuan.Kesimpulan: Faktor yang berhubungan dengan kinerja pegelola program TBC Puskesmas (faktor individu) yaitu umur, masa kerja, pelatihan dan pengetahuan, sedangkan (faktor organisasi) yaitu supervisi. Faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kinerja adalah variabel umur setelah dikontrol motivasi, dan pengetahuan.Saran: Untuk meningkatkan kinerja pengelola program TBC Puskesmas di Propinsi Riau, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan, peningkatan pengetahuan, supervisi yang baik, dan mutu pelatihan perlu ditingkatkan dalam rangka penunjang pelaksanaan program pemberantasan tuberkulosis.

---

Objective: Quality of services is one of the important issue of the National TB Control Program workers were occupying an important contribution to increase it quality. Therefore, it is necessary to know the determinant factors of the performance of TB worker in Health Centers in the Province of Riau.

Design: This study used primary data arrayed in take a look at the determinant of TB worker in Health Center in the Province of Riau, year 2002. Self-assessment which was controlled by the superiors' and colleagues' assessment were developed, using the questionnaire for collecting primary data. Chi square statistical examination was apply to bivariate analysis and after wards, the equation of logistic regression for multivariate analysis.

Result: Data analysis showed that the performance of TB worker in Health Center is not good enough, which bad performance take 54.9%. The result of analysis showed that the significant determinant factors related to the performance were age (p=1.014), working period (p-0.040), training (p=0.034), knowledge (p=0,010) and supervision (p=0.024). The multivariate analysis, show that were three variables becoming models as, age, motivation, and knowledge. The equation of logistic regression and exponential value (B) or Odds Ratio, showing that the most dominant variable was age, 4.528 (95%CI:1.808 -11.339), which meant that the performance of TB worker in."

"Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia dan prevalensinya setiap tahun mengalami peningkatan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa prevalensi DM di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥15 tahun sebesar 2,0% dan Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan peningkatan prevalensi yang tinggi yaitu sebesar 0,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian DM di Provinsi Riau berdasarkan data Riskesdas 2018. Variabel dependen penelitian ini adalah DM dan variabel independennya yaitu faktor sosiodemografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan), faktor gaya hidup (aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, konsumsi makanan berlemak, konsumsi makanan manis, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok), dan faktor riwayat kesehatan (status IMT, obesitas sentral, hipertensi). Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan analisis bivariat dan stratifikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil Riskesdas 2018 dengan jumlah sampel sebesar 10.702 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM sebesar 2,8% dan faktor yang berhubungan dengan kenaikan peluang mengalami DM adalah usia yang lebih tua (POR=48,59; 95% CI: 17,80-132,6, p value=0,000), status tidak bekerja (POR=1,53; 95% CI: 1,32-2,17, p value=0,000), aktivitas fisik yang kurang (POR=2,09; 95% CI: 1,63-2,68, p value=0,000), obesitas (POR=1,43; 95% CI: 1,08-1,89, p value=0,015), obesitas sentral (POR=2,70; 95% CI: 2,12-3,44, p value=0,000), dan hipertensi (POR=4,53; 95% CI: 3,58-5,74, p value=0,000). Selain itu terdapat faktor yang berhubungan dengan penurunan peluang mengalami DM yaitu tingkat pendidikan menengah (POR=0,60; 95% CI: 0,41-0,87, p value=0,009), konsumsi buah dan sayur yang kurang(POR=0,71; 95% CI: 0,53-0,95, p value=0,029), dan konsumsi makanan manis yang sering (POR=0,44; 95% CI: 0,34-0,55, p value=0,000), namun hal ini kurang dapat dipercaya karena adanya temporal ambiguity. Upaya untuk meningkatkan awareness dan kemauan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejadian DM di Provinsi Riau perlu dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan bekerjasama dengan lintas sektor/instansi maupun kelompok masyarakat.

---

Diabetes Mellitus (DM) is one of the top diseases that causes death globally and its prevalence increases every year. The 2018 Basic Health Research (Riskesdas 2018) found that the prevalence of DM in Indonesia based on doctor's diagnosis in residents aged ≥15 years was 2.0% and Riau Province was one of the provinces with a high increase in prevalence around 0.9%. This study aims to determine the description and factors related to DM in Riau Province based on Riskesdas 2018. The dependent variable of this research is DM and the independent variables are sociodemographic factors (age, gender, education, occupation), lifestyle factors (physical activity, consumption of fruit and vegetables, consumption of fatty foods, consumption of sweet foods, alcohol consumption, smoking habits), and health history factors (BMI status, central obesity, hypertension). The study used cross-sectional design with bivariate and stratification analysis. This study uses secondary data from Riskesdas 2018 with 10,702 people as sample size. The results showed that the prevalence of DM was 2.8% and the factor associated with an increase in the occurrence of DM was older age (POR=48.59; 95% CI: 17.80-132.6, p value=0.000), nonworking status (POR=1.53; 95% CI: 1.32-2.17, p value=0.000), lack of physical activity (POR=2.09; 95% CI: 1.63-2.68 , p value=0.000), obesity (POR=1.43; 95% CI: 1.08-1.89, p value=0.015), central obesity (POR=2.70; 95% CI: 2.12- 3.44, p value=0.000), and hypertension (POR=4.53; 95% CI: 3.58-5.74, p value=0.000). Apart from that, there are factors that are associated with a reduced chance of experiencing DM, namely secondary education level (POR=0.60; 95% CI: 0.41-0.87, p value=0.009), insufficient consumption of fruit and vegetables (POR=0 .71; 95% CI: 0.53-0.95, p value=0.029), and frequent consumption of sweet foods (POR=0.44; 95% CI: 0.34-0.55, p value=0.000 ), but these results were less reliable because the chance of temporal ambiguity. Efforts to increase public awareness and willingness to prevent and overcome DM incidents in Riau Province need to be implemented better and collaboration with other sectors/agencies and community groups can be implemented."

"Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Rakit Kulim masih belum mencapai target 90%. Faktor budaya yang menjadi alasan ibu lebih memilih bukan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Selain itu faktor pendidikan, pengetahuan, biaya persalinan, pendapatan, dan akses ke fasilitas kesehatan juga mempengaruhi ibu dalam pemilihan penolong persalinan. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010. Disain penelitian ini menggunakan data primer melalui metode cross sectional terhadap ibu nifas pada tahun 2010. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan univariat dan bivariat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan sebesar 35,3%, lebih kecil dibandingkan bukan tenaga kesehatan sebesar 64,7%. Berdasarkan hasil penelitian ini ada hubungan bermakna antara budaya, pendidikan, pemeriksaan kehamilan, perencanaan persalinan, pengetahuan ibu, pendapatan, biaya persalinan, dukungan suami, dan dukungan tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral dan lintas program untuk meningkatkan program KIA yang sudah ada seperti kemitraan dukun, P4K, dan desa siaga. Kerjasama dengan kepala adat (kepala suku) dan dukun/paraji untuk tindak lanjut praktek budaya yang tidak mendukung, penyuluhan dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan sweeping ibu hamil.

---

Coverage of births attended by health personnel in Rakit Kulim Public Health Center has not reached the target of 90%. Culture factor is the reason more women choose not health workers a birth attendant. In addition education, knowledge, labor costs, revenue, and access to health facilities also affects the mother in the selection of birth attendant. This is really intrigued writer to know abaout the factors relating to choosing helpers in delivery in work field Rakit Kulim Public Health Centre, Indragiri Hulu Residence year 2010. The design of this study was conducted by analizing the primary data through a cross sectional method of puerperal mothers in 2010. Data were collected through interviews using questionnaires. The data analysis is using univariate and bivariate.The result of this study indicate that health workers who choose a birth attendant at 35,3%, smaller than non health workers at 64,7%. Based on the results os this study a significant correlation between culture, education, antenatal care, delivery planning, maternal knowledge, income, labor cost, husband support, support health personnel p value ≤0,05. Therefore it needs to be done cross-sectoral cooperation and cross-program to enhance existing maternal and child health programs, P4K, standby village. Cooperation with the batin and non helath workers for follow-up culture customs that do not support, counselling and counselling to improve the knowledge society, and sweeping pregnant women."

"Skripsi ini membahas kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di wilayah kerja puskesmas Sungai Ulin Kota Banjarbaru Provinsi. Kalimantan Selatan berdasarkan data sekunder register kohort ibu dan bayi tahun 2010 sampai 2011. Desain penelitian cross sectional melibatkan 107 sampel yang diambil secara simple random sampling, sebagai variabel independen : jenis kelamin bayi, pertambahan berat badan selama kehamilan, umur ibu, Lingkar lengann atas (LILA), Paritas, Jarak kehamilan, umur kehamilan, ANC dan variabel dependen berat lahir. Analisis bivariat menggunakan uji khi kuadrat, hasil penelitian terdapat 30,8 % Bayi Berat Lahir Rendah, terdapat hubungan yang bermakna antar pertambahan berat badan selama hamil,LILA dan ANC terhadap Berat Lahir. Perlu dilakukan tindak lanjut ibu hamil dengan risiko BBLR.

---

This thesis discussed the incidence of low birth weight baby in the the working area of Sungai Ulin Health Center, Banjarbaru City, South Kalimantan Province, based on the secondary data of cohort registered of mothers and infants in 2010 and 2011. Cross sectional is the design of study involved 107 samples taken by simple random sampling Independent variables : sex, weight gain during pregnancy, mothers age, LILA, pregnancy distance parity, gestational age, ANC, and birth weight infants as a dependent variable Analysis bivariat. Using Chi-Square test, the results are 30.8% Low Birth Weight Babies, there was a significant association between weight gain during pregnancy, Lila and the ANC on Birth Weight. Need to do a follow up of pregnant women with risk of LBW."

"Indonesia masih mengalami kesulitan terkait akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta kurangnya tenaga kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), terdapat kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah Puskesmas tanpa dokter. Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi yang memiliki persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi yaitu 17,6% dan Puskesmas tersebut mayoritas terletak di wilayah perdesaan dan terpencil yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Desain penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada 344 dokter yang bekerja di Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 192 (56%) dokter yang mengisi kuesioner, faktor pengalaman di perdesaan dan terpencil (p=0,032), peluang karir (p=0,000), peluang pengembangan pendidikan dan profesional (p=0,010) dan kondisi kehidupan (p=0,016) merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Sementara faktor yang paling dominan berhubungan adalah peluang karir (AOR=4,32 95% CI 1,43-11,76 95% CI) dan pengalaman di perdesaan dan terpencil 1-5 tahun (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah perdesaan dan terpencil khususnya di Provinsi Maluku, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap peluang pengembangan pendidikan dan profesional, kondisi kehidupan, dan terutama kebijakan terkait peluang kemajuan karir dokter serta kebijakan yang menunjang dokter agar memiliki pengalaman praktik di perdesaan dan terpencil.

---

Indonesia is still experiencing difficulties related to community access to health services and the need for more health workers, especially in rural and remote areas. Based on data from the Health Human Resources Information System (SISDMK), there is a shortage of health workers, especially doctors, as indicated by the large number of Public Health Centers that are without doctors.  Maluku Province is one of the provinces with the highest percentage of Public Health Centers without doctors, at 17.6%, and most of these are located in rural and remote areas designated by the government. This study aims to determine the factors that associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. The design of this study was cross-sectional, using an online questionnaire distributed to 344 doctors working in Maluku Province. The results showed that of 192 (56%) partisipants who filled out the questionnaire, the factors of experience in rural and remote areas (p=0.032), career opportunities (p=0.000), educational and professional development opportunities (p=0.010), and living conditions (p=0.016) were factors associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. While the most dominant factors associated are career opportunities (AOR = 4.32 95% CI 1.43-11.76 95% CI) and experience in rural and remote areas 1-5 years (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). This study suggests that in making policies to overcome the shortage of doctors in rural and remote areas, especially in Maluku Province, the government should consider the following factors such as educational and professional development opportunities, living conditions, and primarily policies related to opportunities for career advancement of doctors and policies that support doctors to have practice experience in rural and remote areas."