Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana operasional yang meliputi biaya makan narpidana, biaya perawatan kesehatan narapidana, biaya pembinaan mental agama dan biaya pembinaan keterampilan kerja dan menggunakan infonnasi secara efektif dari pejabat Lembaga Pemasayarakatan Pria Tangerang dan instansi yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyralcatan Pria Tangerang.Kemampuan penyediaan anggaran oleh pemertintah terhadap Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan suatu strategi untuk mengatasinya keterbatasan dana. Implementasi dari strategi dalam mengatasi keterbatasan dana adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi - instansi pemerintah dan pihak swasta untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber informasi menggunakan literatur yakni Organisasi, manajemen, teori pelayanan, anggamn. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yakni 5 (lima) orang dari Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dan 4 ( empat) orang dari instansi diluar Lembaga Pemasyarakatan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Dari analisis terhadap hasil wawancara disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dalam mengatasi keterbatasan dana operasional belum memanfaatan keunggulan sumber daya yang dimilki serta belum melakukan koordinasi secara intensif terhadap instansi -- instansi pemerintah yang menangani bidang kesehatan, bidang keterampilan kerja. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang ada belum memadai, adanya peraturan yang kurang pendukung, serta kebijakan yang dilakukan oleh instansi diluar Lembaga Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan Strategi mengatasi keterbatasan dana operasional dalam pembinaan narapidana

---

ABSTRACT

This research focuses on strategy of Correctional Institution to solve operational budget limitation and use information effectively by officials at Correctional Institution of Men in Tangerang and institutions that cooperate with Correctional Institution of Men in Tangerang.

The ability of budget allocation by government for Correctional Institution is not suitable to necessary needs, so it should be developed a strategy to solve budget limitation. This research uses descriptive-qualitative method. The source of information is using literatures which are organization, management, service theory, and budget. The informant in this research consists of 9 people who are 5 people from Correctional Institution of Men in Tangerang and 4 people from institution outside Correctional Institution, data collection through interview and documents related to this research.

From analyses to interview result, it can be concluded that Correctional Institution of Men in Tangerang, in solving the operational budget limitation, has not used the best resources it has and also has not coordinated intensively with government institutions that handle health and work skills. While the constraints the Correctional Institution of Men in Tangerang faces are non-supportive regulation and the policies should be done by institutions other than correctional institutions that not supportive to strategy implementation in solving operational budget limitation in developing prisoners."

"Beberapa hal mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan anak merupakan perhatian pemerintah untuk memperhatikan anak sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan di masa mendatang. Pelanggaran banyak terjadi terhadap hak anak, perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang. Perwujudan pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang dibutuhkan untuk menunjang pemberdayaan sumber daya manusia di masa mendatang sebagai pilar pembangunan dan kehidupan. Substansi yang dijabarkan meliputi definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional sangat beragam diantaranya menurut Konvensi Hak Anak, setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali diatur lain yang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Penetapan usia anak bila dirilis dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berusia di bawah 18 tahun. Pembahasan dengan substansi kelembagaan dan penerapan Hak Asasi Manusia di lingkupnya keterpengaruhan tingkat sumber daya manusia aparatnya atas konsisten terhadap tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Pokok bahasan yang dianalisis penerapan hak anak pada pemenuhan hak pendidikan dan sarana prasarana pendukung serta keterkaitan dalam membangun jejaring kerja di antara pihak terkait yang dapat merespon terhadap pemenuhan hak pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang.Pengertian sistem pemasyarakatan dalam instrumen nasional tentang reaksi negara terhadap anak yang telah divonis melanggar hukum oleh pengadilan. Instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana dalam peraturanperaturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diberlakukan terhadap narapidana. Resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977 meskipun dalam sistem perundang-undangan tentang penghukuman dalam sistem peradilan Indonesia tidak diatur secara memantau perihal perlakuan minimal yang diberikan oleh negara. Sistem pemasyarakatan maupun perolehan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitasi, yaitu pendekatan yang diberikan bahwa anak didik sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan untuk pembahasan hidup sebagai manusia normal pada umumnya.Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran sesuai kurikulum, sebagai acuan pendidikan dasar. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatasi oleh apa dan siapapun.Mengambil istilah tujuan pendidikan merupakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila tujuan mengoperasionalkan manusia Indonesia seutuhnya dari wujud sila-sila Pancasila dalam arti peserta didik secara detail dengan ditanamkan melalui proses pembelajaran.Dalam penerapan hak pendidikan untuk anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang yang direspon pemenuhannya terhadap peserta anak didik laki-laki dan anak didik wanita minimal pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan pemenuhan hak pendidikan tersebut melalui metode pembelajaran dan teknik pendidikan/keguruan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya.Penyampaian materi yang dipeiajari membutuhkan teknik tertentu yang dipengaruhi beberapa faktor termasuk fasilitas pendidikan mencakup iklim dari lingkungan belajar, alat dan media belajar, organisasi materi/bahan ajar serta cara membimbing anak didik. Semuanya itu membutuhkan variasi sesuai materi yang dipelajari dan arah pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

---

The efforts of Government of Indonesia to ratify the rights of child and draft law of children protection as an intention of government focus on child as human resource in the future. Violations often occur against the rights of child, government's concern has to be needed in human rights fulfillment of against rights to education for child on Boys Correctional Service and Girls Correctional Service at Tangerang. It is 'very important to require in order empowering of human resources in the future as a basis of development and life. The substance that analyzed includes child definition in the national and international constitutions such as Convention on Rights of Child stated that child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. On law number 4 year 1979 of Children Welfare regulated that child are someone's not reached age 21 years old and not married yei. Determination of child age could be based on legislation less than 18 years old. Analyzing with institutional substance and implementation of human rights circumstances of influencing of the level of human rights officer upon their consistency to main duty, function and responsibility in implementation of duties. The main study that analyzed is implementation the rights of child to fulfill the right to education and additional facilities that connecting network between other related institution in order to response of fulfillment the right to education for the juvenile in Boys Correctional Service and Girls Correctional Service in Tangerang.

Correctional systems in Indonesia not regulate of minimum treatment for prisoner which given by the state, but incline to punishment philosophy which using rehabilitation approach. These approach gives to the juvenile as medical.

treatment/therapy for who had ill until they can live normally. In the international instrument also regulated minimum standard legislation of United Nations on resolution number 663 C (XXIV)/1957 and resolution number 2076/1977 of the treatment to the prisoner.

In implementation of right to education for juvenile in the correctional service in Tangerang still minimum, boys and girls only could access basic education. In order to fulfill their rights through by teaching methods and learning technique based on psychology development.

Delivering material that learned need special technique that affected several factors includes education facility, media tool, teaching material and teaching methods. All of them require variation based on material that leaned and education direction to the juvenile correctional service in Tangerang."

"The substitution of the term "prison" with "correctional institution" is intended to ensure that inmates, when sewing their term, can acquire skills and guidance in order to accelerate inmate's resocialization process back into the society. Thus, treatment of inmates should be intended to restore their dignity, by ensuring proper respect from fellow inmates and from institutional officers.However, the implementation of the concept does not seem to be effective yet. This can be deduced from the many cases showing lack of understanding of the goals of correction, namely the presence of violence within correctional institutions. This phenomenon seems to be rampant within these institutions, even well known by the community at large.Still, violence does not exist in all correctional institutions. ln other words, some correctional institutions have no incidence of conflicts, escapes and other fomis of violence.To find out the existence (or non-existence) of a culture of violence, or acts of violence in correctional institutions, the researcher performed a study in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional Institution, using a qualitative method to collect data from 5 inmates. The researcher used the theory of the sub-culture of violence of Donald Clemmer; and also of Wolfgang & Ferracuti.This study focused on the social relations between inmates (juveniles and adult inmates) and also between inmates and officers; and also the rules in place.Results of the study show that relations among these actors are socially acceptable and violence does not always exist in solution of problems. This is shown by a pattem of guidance focused more on correction. Thus, the theories on the sub-culture of violence in prisons did not hold in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional institution for the time being.The researcher would like to suggest improvements in the form of better quality of institutional officers, and more understanding of the functions and duties in correctional institutions, especially in treating juveniles."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia harus berbeda perlakuannya dari narapidana lainnya, karena kebutuhan dan kemampuan seorang lanjut usia berbeda dengan yang belum lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana lanjut usia pada lembaga pemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedomannya. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan objek penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Salemba.Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba belum memiliki program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi narapidana lanjut usia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian diajukan beberapa strategi yaitu: 1) Membuat pola pembinaan khusus narapidana lanjut usia, 2) Membuat alokasi anggaran kesehatan khusus narapidana lanjut usia, 3) Menyediakan sarana prasarana yang mendukung dan membangun kemitraan dengan pihak luar,4) Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan di lapas.

---

Correctional Institution is a place for implementing guidance for inmates. Guidance made for elderly inmates must be different from the other inmates. This is because the needs and capabilities of an elderly inmates are different from a much youngerinmate. The purpose of this study is to determine the appropriate guidance strategies for elderly inmates in correctional institutions. This study used a qualitative approach, and also used interview guide as its guideline. The results of this study are described in descriptive analysis with case studysubjectsfrom Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution. The results of the analysis showed that the Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution do not have a planned guidance program for elderly inmates, lack of facilities and infrastructure support, as well as do not have an adequate budget allocation for improving the welfare of their elderly inmates. To overcome these problems, the present study proposed several strategies, as follows: 1) Create a guidance model specific for elderly inmates, 2) Create a health budget allocation specific for elderly inmates, 3) Provide and improved infrastructure and facilities as well as build partnership with external parties, 4) Improve the quality of human resources of the health workers in prisons."

"Tingginya tingkat kriminalitas dengan modus yang semakin canggih dan bervariatif yang mengakibatkan rneningkamya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang yang cukup signifikan dibanding dengan jumlah petugas yang tetap, maka terjadi ketidakseimbangan yang sangat mencolok dan penambahan beban tugas yang sangat tinggi terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan. Apabila hal ini tidak dapat dipecahkan secara baik akan menimbulkan frustasi bagi para petugas, sehingga akan mengganggu pelaksanaan tugas. Untuk itu, dituntut adanya perubahan, perbaikan dan peningkatan disiplin kerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan cara pemenuhan kepuasan kerja dan kompensasi yang memadai.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dan kompensasi dengan disiplin kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang. Dalam Penelitian ini populasi berjumlah 180 orang dengan anggota yang heterogen serta berstrata berdasarkan kepangkatan, oleh sebab itu, teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, sedang teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan statistik non parametrik, yakni analis korelasi Spearman rho.Hasil penelitian ini ternyata dengan tingkat kepercayaan 99% terdapat hubungan yang sangat kuat antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja sebesar 0,930, dan hubungan kompensasi dengan disiplin kerja sebesar 0,867.Untuk meningkatkan disiplin kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang adalah dengan pemberian peningkatan kepuasan kerja khususnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang tegas bagi seluruh pegawai tanpa membedakan pangkat dan golongan agar memacu disiplin kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dalam melaksanakan tugasnya sehingga mencapai tingkat disiplin kerja yang tinggi, Melakukan evaluasi terhadap kompensasi yang diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang terutama dalam bentuk tunjangan kesejahteraan lainnya seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta mempertimbangkan sistem penggajian yang diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang melalui evaluasi kebutuhan standar hidup dan evaluasi pekerjaan untuk memicu petugas Lernbaga Pemasyarakatan Pria Tangerang melaksanakan tugas secara disiplin.

---

The high rate of criminality with its very advance and vary methods that raise the occupancy rate in Male Correctional Institution compare to the availability of the officer create unequal load of working for the officer. If this condition cannot be improved, it will raise frustration among the officer and disturb their duty. It demands changing, improvement and enhancement of the officer?s discipline by giving suitable job satisfaction and compensation.

The aim of the research is to identify the relation of job satisfaction and compensation on officer?s discipline of work in the institution. The amount of the population is 180 who vary based on their rank and background, that is why the sampling collection method is proportional stratified random sampling. Data is collected by questionnaire and the analysis is used non-parametric statistical approach, which is rho Spearman correlation analysis.

The result of the research shows the strong influence between job satisfaction and discipline of work in the rate of 0.930 and the relation of compensation and discipline of work in the rate of 0.867.

To improve the officer?s discipline, it is important to improve their job satisfaction relate to implement strict rule of law to increase the discipline. It is also important to evaluate the compensation given to the ofticer?s such as bonus in the religious holiday and better remuneration system in order to improve their discipline."

"Anak didik pemasyarakatan adalah juga sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Perbedaan yang mendasar antara anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan hanyalah hilangnya kemerdekaan sehingga meskipun berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan (anak pidana, anak negara dan anak sipil), hak privatnya harus tetap dipenuhi. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi anak didik pemasyarakatan yang sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Hidup bersama sekitar 267 orang menjadi rentan terhadap penyakit. Penyakit yang banyak diderita adalah radang usus dan penyakit diare. Adapun obat yang diberikan adalah diaforml, cantrymoxazol, and metronidazole. Pelayanan kesehatan yang dijalankan melalui klinik sebenarnya diberikan untuk memberikan pelayanan bagi anak didik pemasyarakatan yang bersifat promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Keempat jenis pelayanan kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut belum semuanya dilakukan secara teratur karena belum adanya rencana kegiatan atau program kerja bagi petugas medis. Pelayanan kesehatan yang saat ini dijalankan masih tertuju pada aspek kuratif saja. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang belum memiliki fasilitas laboratorium klinik, sehingga diagnosis penyakit hanya ditentukan secara klinis. Anggaran yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan selama satu tahun sebanyak Rp 2.400.000. Nilai tersebut masih jauh dari harapan agar anak didik mendapatkan pelayanan secara Iayak dan mendapatkan obat-obatan yang baik. Kerja sama yang telah dilakukan masih harus diteruskan dengan pihak-pihak lain adar lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang dapat memperoleh bantuan obat-obatan secara berkesinambungan.Perlengkapan bagi anak didik pemasyarakatan yaitu pakaian untuk sehari-hari dan peralatan untuk mandi masih memprihatinkan. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan anak didik pemasyarakatan hanya mendapat (disk) jatah pakaian biru yang diberikan sekali pada saat masuk lembaga pemasyarakatan dan untuk peralatan mandi selama ini belum diberikan.

---

The protege of prison is also as a society member who has rights which have to be respected by o matter who. As individual who not yet earned self-supporting, required being performed the effort prosperity of child so that they can grow and expand fairly weather physically, spiritually and socially. The basic difference among protege of prison with society outside the prison is only loss of independence. Nevertheless, even though they legally are being protege of prison (crime child, state child, and civil child), their privates' rights have to be fulfilled. Getting health service is a basic right for protege of prison who now stay in Child Man Prison of Tangerang. Coexist with around 257 people with diseases. The diseases that suffered by many prisoners are chaffing intestines and diarrhea. As for medicine that given are diaform, cantrymoxazol, and meironidazole. Clinic as representation of health service in Child Man Prison of Tangerang is run to give service for protege of prison promotively, curatively, preventively and rehabilitative. Those service was not yet done regularly altogether because there is no work plan for medical officer and service of health. In this time, health service can only run concentrated to just curative aspect. Since The Child Man Prison of Tangerang does not have laboratory facility, hence diagnosed diseases only determined clinically. Available budget to serve health for protege of prison during one year counted Rp 2.400.000. Those values still far from expectation in order to protege of prison can get service and medicines properly. The cooperation that has been conducted still has to be continued and improved with other parties so that the Child Man Prison of Tangerang can obtain medicine aid continuously. The daily clothes and bath equipments supply for protege of prison are still concern. Serious attention is needed for that require because of they only get blue clothes of disk and bath equipment once at the time they entering prison."

"Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan.

---

The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case.

The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data.

The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program.

Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari.

---

This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future."

"Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana tugas yang tidak mudah dengan suasana kerja yang terkesan monoton, bergaul dengan penghuni lapas yang sulit dan bermasalah, bekerja dikelilingi tembok tinggi dan tertutup merupakan situasi yang harus dihadapi oleh petugas pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran bahaya dan risiko psikososial dari faktor – faktor psikososial (lingkungan pekerjaan, rumah, sosial, dan individu) serta gejala psikososial (perilaku, fisiologis, kognitif, dan emosional) pada petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan pemuda kelas IIA Tangerang tahun 2020. Dengan desain penelitian cross sectional dan cara pengambilan data melalaui penyebaran kuesioner. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa tingkat risiko psikososial pada lingkungan pekerjaan, rumah, sosial, dan individu termasuk kedalam katagori tingkat risiko psikososial rendah dengan sumber bahaya dari lingkungan pekerjaan (27), lingkungan rumah (7), lingkungan sosial (10), dan individu (14). Selain itu, hasil dari gejala psikososial (perilaku, fisiologis, kognitif, dan emosional) termasuk kedalam katagori tingkat risiko psikososial rendah. Dilihat dari persebaran responden risiko psikososial dari lingkungan pekerjaan, sosial, dan individu secara statistik lebih mengeluhkan gejala psikososial kognitif, sedangkan risiko psikososial lingkungan rumah didapatkan lebih mengeluhkan gejala psikososial emosional.

---

Correctional is a place to carry out the formation of prisoners and correctional students, where the task is not easy with a monotonous work atmosphere, associating with prisoners who are difficult and problematic, working surrounded by high walls and closed is a situation that must be faced by correctional officers. The purpose of this study was to determine the psychosocial hazards and risks from psychosocial factors (work environment, home, social, and individual) as well as psychosocial symptoms (behavioral, physiological, cognitive, and emotional) in correctional facilities at class IIA Tangerang youth penitentiary 2020. With a cross sectional research design and data collection methods through questionnaires. The results obtained in this study indicate that the level of psychosocial risk in the work environment, home, social, and individuals included in the category of low psychosocial risk levels with sources of danger from the work environment (27), home environment (7), social environment (10), and individuals (14). In addition, the results of psychosocial symptoms (behavioral, physiological, cognitive, and emotional) are included in the category of low psychosocial risk. Judging from the distribution of respondents psychosocial risks from the work environment, social, and individuals statistically more complaining of cognitive psychosocial symptoms, while psychosocial risk of the home environment is found to be more complaining of emotional psychosocial symptoms.