Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax."

"

Tingginya perbedaan kepentingan antara pelaku-pelaku pajak/wajib pajak yang berusaha membayar pajak dengan patuh dan se-efisien mungkin dengan negara (Fiskus) yang berusaha untuk memaksimalkan penerimaan melalui pajak tentunya berimbas pada meningkatnya pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak salah satunya adalah PT. X. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis efektivitas penerapan dari Tax Planning yaitu Tax Diagnostic dan Tax Audit Review. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menganalisis lebih dalam mengenai strategi yang diambil oleh PT. X dalam melakukan efisiensi perpajakannya. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penggunaan Tax Diagnostic memberikan informasi perusahaan x untuk dapat bertindak secara efisien dalam perpajakannya baik secara administratif ataupun secara material, serta penggunaan Tax Audit Review memberikan informasi perusahaan x untuk dapat melakukan self-defence (Pra-Audit) apabila terjadinya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak serta meningkatkan Tax Saving perusahaan x dalam pemeriksaan pajak yang terjadi di tahun 2015 hingga 2016.

---

The high difference of interests between taxpayers who are trying to pay taxes as obediently and efficiently as possible with the state (Tax Officer) who is trying to maximize revenue through taxes certainly has an impact on increasing audits and compliance of taxpayer, one of which is PT. X. This study aims to analyze the effectiveness of the application of Tax Planning namely Tax Diagnostic and Tax Audit Review. This study uses qualitative methods to be able to analyze more deeply about the strategies taken by PT. X in doing taxation efficiency. The results showed that the use of Tax Diagnostic provides PT X information to be able to act efficiently in taxation both administratively or materially, and the use of Tax Audit Review provides PT X information to be able to conduct self-defense (Pre-Audit) in the event of a tax audit by tax officers and increasing company Tax Saving in tax audits that occurred in 2015 to 2016.

"

"Establishment of modern tax office is part of efforts to increase tax revenues through increase in publics' trust to the tax administration system. Meanwhile tax audit is carried to identify whether the Taxpayer has performed their taxes obligation according to legislation. This research will test the effect of establishment of modern tax office. The test is to identify whether the effect of both independent variables are carried out jointly or partially. This research adopted survey method, carried out by disseminating questionnaires to three respondent groups namely: Taxpayer, tax consultant and tax officer. Sampling method used was non-probability sampling, namely incidental sampling technique. Data gained were analyzed by using double regression. Data analysis already carried out indicates that there is significant effect of variable of establishment of modem tax office and tax audit on tax revenues attainment program, both jointly and partially. Comparison of both independent variables of this research indicates that the establishment of modern tax office has greater effect than the tax audit.Based on this research finding, it is recommended that in the subsequent research, test should be made other variables that may affect variables of tax revenues attainment program. Other variables presumably having effect are among others: macro economic situation, socialization by the Directorate General of Taxes, perception to benefit of paying taxes etc. Based on this research finding, it is also recommended that in application at field, it is necessary to pay greater attention to aspects of increase in tax audit effectiveness. This recommendation is based on the research revealing that tax audit's contribution is not yet as great as that provided by the establishment of modern tax office. There should be greater attention to tax audit aspect, to increase compliance of the Taxpayer in performing their taxes obligation. Increase in compliance of Taxpayers will provide more optimum implementation of tax revenues attainment program."

"Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak. Secara teoritis pemeriksaan pajak merupakan suatu cara (mean) untuk menemukan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal serta kesalahan penerapan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penerimaan dan penegakan hukum serta bagaimana menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan penerimaan dan penegakan hukum. Menjelaskan dan menguraikan langkah-Iangkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak dimasa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan RGTF merupakan pemeriksaan yang mempunyai hasil atau pajak yang harus dibayar paling besar jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnnya. Hasil pemeriksaan RGTF sebesar 59% jika dibandingkan dengan total hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Karikpa Tangerang. Hasil pemeriksaan di Karikpa Tangerang pajak yang paling banyak temuannya adalah Pajak PPh Pasal 23/26 dan pajak yang terendah temuannya adalah PPh Pasal 21/26.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah apabila dilihat pos-pos yang diperiksa, maka mengandung unsur budgetair merupakan aspek yang paling besar prosentasenya yaitu 61.77% dalam hasil koreksi yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Hasil temuan tersebut dilanjutkan dengan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Upaya tersebut merupakan salah satu penekanan aspek penegakan hukum (law enforcement). Saran dalam penelitian ini adalah aspek penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan aspek dasar dalam pemeriksaan seharusnya menjadi tujuan utama pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak yang menitik beratkan pada aspek budgetair dikhawatirkan akan merusak tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur berdasarkan aspek strategi yang dilakukan, operasional pelaksanaan, dan manajemen kasus yang dibuat. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami masalah penelitian. Metode Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan sebanyak 70 sampel petugas pemeriksa pajak yang diambil dengan menggunakan tehnik covenience sampling, diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan wawancara dan mengolahnya untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil penelitian kuantitatif sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur secara garis besar telah dilakukan dengan baik, Namun masih terkendala dengan supporting data yang dimiliki masih kurang mendukung untuk mengetahui operasional bisnis WP yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian dengan analisa regresi linier sederhana yang dilakukan diketahui bahwa antara penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sementara itu nilai beta yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan audit plan dan audit program akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACTThis research was conducted to analyze how the implementation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur based on the strategy aspect, implementation operation, and case management made. This study also has a purpose to analyze the effect of preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination.This research uses mix method approach by combining qualitative and quantitative methods to understand the research problem. Quantitative method is done by using questionnaires by utilizing as many as 70 samples of tax auditors taken with covenience sampling technique, processed through descriptive statistical test, regression test and coefficient of determination test. For qualitative methods, researchers use interviews and process them to cross check and help interpret the results of quantitative research to obtain more comprehensive results.The results of the study provide an illustration that the preparation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur has been done well, but still constrained by supporting data owned is still less support to know the actual Tax Payer business operations. While based on the test results with regression analysis conducted know that between the preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination showed a significant influence. Meanwhile, the beta value marked positive indicates that the better preparation of audit plan and audit program will improve the quality of tax audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"Kinerja seorang pemeriksa pajak secara tidak langsung akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksa pajak sangat penting untuk dilakukan. Secara teoritis, kinerja merupakan fungsi perkalian dari usaha yang telah dilakukan oleh karyawan dengan semangat yang tinggi serta kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hasil dari fungsi tersebut akan nampak pada sesuatu yang bersifat konkrit yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja. Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kinerja dapat di ukur salah satunya dari angka kredit yang diperoleh. Karena kinelja tersebut dapat dilihat dari nilai angka kredit yang diperolehnya, maka angka kredit merupakan jalan bagi seorang pemeriksa pajak untuk memperoleh reward (misalnya kenaikan pangkat, promosi jabatan, kenaikan gaji dan sebagajnya). Dengan demikian, angka kredit ini bisa menjadi pendorong bagi pemeriksa pajak untuk dapat bekerja lebih optimal dan hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pula pada penerimaan negara.Dalam penentuan angka kredit itu sendiri pertimbangan yang digunakan oleh penilai kesulitan antara lain adalah lamanya pemeriksaan yang menggambarkan tingkat kesulitan dari suatu jenis usaha dan omset penjualan yang menggambarkan ukuran perusahaan. Klasifikasi lapangan usaha merupakan pengelompokkan jenis usaha berdasarkan jenis kegiatan dan kompleksitasnya. Misalnya jenis usaha perdagangan akan terbagi lagi menjadi perdagangan besar dan kecil, demikian juga jenis kegiatan usaha lainnya. Kompleksitas usaha ini dapat diukur dari lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, dengan asumsi faktor lain adalah tetap. Sedangkan ukuran perusahaan adalah nilai suatu perusahaan dikaitkan dengan kemampuannya untuk rnenghasilkan laba. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di duga berpengaruh pada kinerja pemeriksa pajak (yang diukur dengan angka kredit) karena logika berfikir mengatakan perusahaan besar dengan tingkat laba yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pula terhadap penerimaan negara jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan terhadap kinerja pemeriksa pajak, sehingga di masa yang akan datang penilaian kinerja pemeriksa pajak melalui angka kredit akan lebih dapat mengakomodir semua unsur yang memang sepatumya dipertimbangkan dalam penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh dan hubungan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran pemisahaan sebagai variabel independen terhadap kinera pemeriksa pajak sebagai variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah null hypotesis atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan dengan kinerja pemeriksa pajak.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa klasifikasi lapangan usaha berpegaruh secara signifikan terhadap angka kredit pemeriksa pajak. Jenis usaha yang semakin komplek memerlukan waktu pemeriksaan yang Iebih lama sehingga akan menghasilkan angka kredit yang lebih besar pula. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kredit perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak pada perusahaan besar (dengan omset penjualan yang besar) belum tentu akan memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaannya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

---

A tax auditor?s performance would indirectly influence the state's revenue from tax sector. Therefore, any effort of optimizing the tax auditor?s performance shall be very substantial to perform. Theoretically, a performance is a multiplication function of the efforts mad by the employee with high spirit based on hisfher capabilities as well as skills. The output of the said function shall appear on something concrete and able to be used as the measurement of work assessment. In the Directorate General of Tax environment, performance may be measured through, among others, the credit points acquired, therefore this credit point collection is a way for the tax auditor to obtain a reward (such as rank promotion, position promotion, salary increment, etc.). This way, credit point can act as the stimulus for a tax auditor to work more optimally, and this will also directly or indirectly influence the state's revenues.

In detemiining the credit point itself, the considerations used by the work appraiser are, among others, the duration of inspection that describes the level of business line difliculty as well as the sales turnover that represents the company magnitude. Business line classification is the grouping of business lines based on the type of activities and level of its complexities. For instance, trading business lines shall be split into big and small trades, so shall other kinds of business lines. This business complexity is measurable from its time duration needed to perform an inspection, assuming all factors are constant, whereas the size (magnitude) of the company is its value in terms of its capability to obtain profit ln this research, the company size is assumed to have influence against a tax auditor?s performance (measured based on credit point), because logically a big company with high profit figures shall be able to contribute better to the State?s revenue, compared to the small ones.

The objective of conducting this research is to know as to how is the influence of business line classification and the company magnitude towards the performance of tax auditor, so that in the future the performance appraisal of a tax auditor through credit point will have more capability in accommodating all elements that are indeed appropriate to be considered in the perfonnance appraisal. The research method applied in this research is descriptive analysis, where the researcher tries to provide a clear picture conceming the influence and relationship between business line classification and company magnitude as independent variables against a tax auditor's performance as a dependent variable. The hypothesis submitted is null hypothesis or, there is no significant relationship between business line classification and company magnitude against a tax auditor?s credit point.

From the result of this research, a picture can be obtained that business line classification is significantly influential against a tax auditor's credit point. More complicated business line needs longer inspection time, so that it will produce more credit point as well. On the contrary, company magnitude does not have any significant influence to tax auditor's credit point. The explanation follows: the tax inspection in a big company (with big sales tumover) will not always need longer time to undergo inspection. The length of time required for conducting an inspection is not influenced by the company magnitude."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakan. Studi kasus digunakan untuk memberi gambaran pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata di Kantor Pelayanan Pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat muncul sebagai akibat instruksi Kantor Pusat maupun usulan dari Kantor Pelayanan Pajak yang salah satu penyebab usulan itu adalah SPT Lebih Bayar yang disampaikan Wajib Pajak. Saran yang diajukan penulis adalah supaya pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif.

---

The focus of this study is to describe procedure of tax audit to assess tax compliance of tax payer completed by regulation of tax audit. Case study used to describe how tax officer perform tax audit in practice. Result of this study conclude that tax audit may happened by order from DJP or By suggestion from KPP. KPP may suggest an audit because of tax overpayment. This study suggest tax auditor to give more concern about time management of tax audit."

"Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system, sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan diterbitkan ketetapan pajak sehingga demikian akan terlihat dari sanksi pidana karena atas ketetapan pajak tersebut apabila sudah dibayar maka tidak ada lagi kesalahan dari wajib pajak.Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah self assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui mekanisme surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini sebagai pengganti dari governtment assesment. Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, namun wajib pajak harus melaporkan SPTnya dengan benar. Dalam hal SPT dilaporkan dengan tidak benar, maka akan terdapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada wajib pajak.

---

In this thesis the author will examine the criminal sanction when applied to taxpayers by the CTP Act. Sanctions against the taxpayer may be subject to Article 38 in the event of negligence or omission. And if the taxpayer makes a deliberate , it will be subject to Article 39.

The problem that the existing tax system is a self-assessment system, so it should be visible negligence or intentional misconduct of criminal sanctions. Because if the taxpayer's tax return statement is considered not correct assessment would be issued so as to be visible from above criminal sanctions because the tax assessment when it is paid then no fault of the taxpayer.

The existing taxation system in Indonesia since 1984 based on Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures is a self-assessment is to give full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report their own taxes through the notification mechanism (SPT). This system in lieu of governtment assessment. Although the government gave full credence to the taxpayer, but the taxpayer must report the SPT correctly. In the case of SPT reported incorrectly, there will be administrative sanctions and criminal penalties to taxpayers."

"Studi ini bertujuan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel 98 perusahaan terbuka di sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error dan memisahkan pemeriksaan berdasarkan tujuannya, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemeriksaan dengan tujuan restitusi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan analisis risiko tidak berpengaruh. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan kepada regulator agar mengoptimalkan pemeriksaan pajak untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

---

This study aims to prove that tax audit has a relationship with tax aggressiveness. By using a sample of 98 public companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange, this study proves that tax audits have a relationship with tax aggressiveness. By using the Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error and separating audits based on their objectives, this study also provides evidence that audits with the aim of restitution have a positive effect on tax aggressiveness, while audits with the aim of risk analysis have no effect. The implications of the research results show regulators to optimize tax audits to reduce tax evasion by companies."