Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membentuk model makroekonomi regional DKI Jakarta dan rnelihat dampak penurunan penerimaan DAU terhadap perekonomian DKI Jakarta. Model makroekonomi regional ini menggunakan landasan ekonomi mikro dan terdiri atas empat blok, yaitu blok manufaktur, blok nonmanufaktur, dan blok keuangan daerah dan PDRB. Model yang diterapkan diadaptasi dari model ekonometri regional untuk wilayah metropolitan Chicago yang dibuat oleh Doubinis (1981). Model ini terdiri atas 48 persamaan perilaku dan 23 persamaan identitas.Dalam blok manufaktur, perrnintaan output sektor manufaktur dipengaruhi oleh variabel local activity level. Sedangkan penawarannya dipengaruhi oleh kapital/modal dan tenaga kerja. lni merupakan fondasi mikroekonomi yang digunakan dalam skema makroekonomi. Tenaga kerja dipengaruhi oleh upah dan tenaga kerja di sektor yang bersangkutan seoara nasional.Dalam blok nonmanufaktur, permintaan output sektor nonmanufaktur dipengaruhi oleh PDRB (menurut lapangan usaha) dan tingkat harga. Penawarannya dipengaruhi oleh nilai tambah sektor tersebut pada periode yang lalu dan tenaga kerja. Sementara tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan tenaga kerja secara nasional.Dalam blok keuangan daerah, pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sektor nonmanufaktur, kecuali konstruksi; dan sektor manufaktur. Retribusi daerah dipengaruhi oleh retribusi periode lalu, dan sektor nonmanufaktur. Dalam blok PDRB, konsumsi RT dipengaruhi oleh PDRB. Investasi swasta dipengaruhi oleh tingkat bunga dan PDRB. Investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah.Data yang digunakan adalah data runtun waktu untuk periode 1978-1998 yang telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan dilakukan dengan menggunakan program komputer Eviews dengan metode TSLS. Indikator daya prediksi dari model makroekonomi regional ini menunjukkan statistical fit yang baik sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan ke depart, yaitu tahun 1999-2004. Ada 2 skenario yang digunakan, yaitu skenario DAU konstan sebesar Rp 773,02 milyar dan DAU menurun sebesar 20% pada tahun 2003 dan 2004. Penurunan pemberian DAU mempengaruhi pertumbuhan sektor manufaktur dan tenaga kerjanya, investasi pemerintah, pengeluaran dan penerimaan pemerintah, dan perekonomian daerah; tetapi tidak mempengaruhi kegiatan di sektor nonmanufaktur dan tenaga kerjanya, penerimaan pajak daerah dan retribusi, serta pengeluaran konsumsi dan investasi swasta. Meskipun mempengaruhi pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, penurunan pertumbuhan ini diperkirakan jauh lebih kecil daripada penurunan DAU yang sebesar 20%."

"This paper builds a regional macroeconomic model of DKI Jakarta and attempts to analyze the impacts of declining DAU revenues on the overall DKI Jakarta economy. The model uses microeconomic foundations, consists of four blocks, and is made up by 48 behavioral equations and 23 identities. The model adapts Doubinis? Chicago Metropolitan Area econometric model with some modifications. Two Stage Least Squares Methods are employed to estimate both parameters and prediction power of the model. There are two scenarios designed for forecasting, first, the scenarios of constant DAU of Rp 773,02 billion, and second, the scenario of 20% DAU decline. Comparing the constant and the declining DAU scenarios, the DAU decline does affect the growth of manufacturing sector and its number of employment, government investments, expenditures, and revenues, and the overall regional economy. However, this decline does not affect the activities in the non-manufacture sector and its employment, local government taxes and charges, and private consumptions and investments. Even though it affects the regional economy but the negative impact on growth is still less than 20%. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah, yaitu bahan bakar minyak. Tingginya tingkat konsumsi bahan bakar minyak namun produksi bahan bakar minyak mengalami penurunan. Pemberian subsidi bahan bakar minyak juga tidak dapat menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak mengakibatkan anggaran pendapatan belanja negara mengalami defisit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak. Di samping memberikan dampak pada perekonomian nasional juga berdampak pada perekonomian wilayah di Indonesia yang salah satunya adalah DKI Jakarta.Tujuan studi ini adalah menganalisa subsidi bahan bakar minyak terhadap perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan sistem neraca sosial ekonomi. Studi ini membahas pengaruh bahan bakar minyak terhadap sektor-sektor ekonomi di DKI Jakarta, serta dampak kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak pada perekonomian serta distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Dengan pembahasan tersebut akan memberikan gambaran sektor-sektor ekonomi yang mana terkena dampak paling kuat dari kebijakan penurunan subsidi bahan bakar minyak.Berdasarkan basil analisa, dapat dikemukan bahwa bahan bakar minyak mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap sektor-sektor ekonomi terutama sektor jasa dan perdagangan. Alur pengaruh rumah tangga golongan VII sampai X yang telah diketahui digunakan sebagai dasar penentuan dampak kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak terhadap perekonomian. Kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak secara bertahap disertai dengan pemberian dana kompensasi sangat balk untuk perekonomian DKI Jakarta. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada kemerataan distribusi pendapatan tenaga kerja serta kemerataan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.Kelemahan dan catatan tentang studi ini dapat dijadikan bahan pemikiran studi sejenis di masa depan, yaitu: (1) model ini berasumsi bahwa harga tetap, sedangkan subsidi bahan bakar minyak yang diterapkan di Indonesia dikenakan pada harga. (2) model ini memiliki jumlah sektor yang sedikit sehingga belum dapat mengetahui secara lebih terperinci sektor mana mempunyai dampak paling kuat terhadap kebijakan pemerintah. (3) model ini berasumsi bahwa tidak ada pengaruh perekonomian lain terhadap perekonomian DKI Jakarta, yang selayaknya analisa terhadap suatu wilayah juga memperhatikan aspek keterkaitan antar daerah. (4) model ini dapat memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian serta distribusi pendapatan pada satu wilayah.

---

Background of this thesis on the main point of development region is petroleum. The level of consume petroleum is the highest on contrary the produce is become more lowly. The giving of subsidy petroleum never stop to consume petroleum, contrary government budget become deficit. The government takes out policy of subsidy petroleum. That policy makes a changing in economic of nation or region especially DKl Jakarta.

The objective of this study is examining petroleum subsidy against economic of DKI Jakarta with social accounting matrix. This study also examine the effect of petroleum on economic sector on DKI Jakarta, and the effect regulation of government about lowering petroleum subsidy in economic and income distribution in DKI Jakarta. It will give the descriptive the strongest economic sectors that affect that regulation.

The resulting of this study, it can see that petroleum has strong impact with economic sector especially service and trade sector. Structural path analysis of household in types VII until X that use for basic of the impact government regulation in economical. Government regulation that lowering subsidy petroleum with gradually and giving fund compensation. It should good impact of economic in DKI Jakarta. It affects even income distribution of labor and evenness of growth distribution on economic sector.

The weakness and note of this study are (1) the assume of this model is fixed price, the contrary subsidy of petroleum give on price in Indonesia; (2) The model have little sector, it never knew which sector have strong impact of government regulation; (3) the assume of this model is no effect on the other region in economic DKI Jakarta; (4) the model can give understanding of the impact government regulation in economic sector and income distribution."

"Kasus COVID-19 menunjukkan tren yang meningkat dimana DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Pada Juni 2021, DKI Jakarta telah dapat melakukan program Vaksinasi COVID-19 untuk tahap 3 dan anak dibawah usia 18 tahun, karenanya penting untuk mengetahui penerimaan warga DKI Jakarta terhadap program Vaksinasi COVID-19 tersebut sebagai langkah pengendalian penyakit. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penerimaan warga DKI Jakarta terhadap program Vaksinasi COVID-19 ditinjau dari Health Belief Model. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang, dilakukan pada Mei hingga Juni 2021 dengan melibatkan sampel penelitian sebesar 266 responden dengan kriteria inklusi berusia ≥12 tahun, berdomisili di wilayah DKI Jakarta, termasuk kategori penerima vaksinasi tahap 3, responden sudah maupun belum melakukan Vaksinasi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh responden sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai Vaksin COVID-19 (63,2%) dan COVID-19 (67,3%), serta didapati sebesar 79,7% responden menunjukkan penerimaan terhadap program Vaksinasi COVID-19. Responden diketahui memiliki persepsi kerentanan rendah daripada persepsi keparahan , lebih dari separuh responden penelitian (59,8%) memiliki persepsi manfaat yang baik, namun 50% responden diketahui masih memiliki hambatan terkait penerimaan terhadap program vaksinasi COVID-19.

---

COVID-19 cases shows an increasing trend, whereas DKI Jakarta is the province with the highest cases in Indonesia. In June 2021, DKI Jakarta has been able to carry out the COVID-19 Vaccination program for stage 3 and children under the age of 18. Therefore, it is important to know the reception of DKI Jakarta residents to the COVID-19 Vaccination program as a disease control measure. The purpose of the study is to determine the acceptance of DKI Jakarta residents to the COVID-19 Vaccination program using the Health Belief Model. This study uses a cross-sectional study design, which was conducted from Mei to June 2021 with research sample of 266 respondents with inclusion criteria aged 12 years, domiciled in the DKI Jakarta area, which includes the category of recipients of stage 3 vaccination, and people who have or have not received COVID-19 vaccination. The results shows more than half of the respondents already had good knowledge of the COVID-19 Vaccine (63.2%) and COVID-19 (67.3%), and it was found that 79.7% of respondents have positive acceptance of the COVID-19 Vaccination program. Respondents are known to have a lower perception of susceptibility than perception of severity, with more than half of the study respondents (59.8%) have a good perception of benefits, but 50% of respondents are known to still have barriers related to acceptance of the COVID-19 vaccination program."

"During the development of any transormation will put the services while leaving the primary and diminishing share. Using Input-Output model, we analyse the possibilities of making DKI Jakarta as services town. Based on total forward, total backward linkage and other analysis output, we conform the highest role of services sector in this province. We also find that the final demand for services sector is higher than its intermediate demand, showing this product of this sector is mainly used for direct consumption."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."