Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah cukup menghawatirkan, terutama di kota-kota besar jumlah penyalahguna secara siginfikan mengalami peningkatan lebih dari 3,3% setiap tahunnya (data BNN, 2004). Sehingga diperlukan sebuah intervensi guna mengendalikannya, seperti dalam bentuk pemberantasan dan penanggulangan terpadu dalam segenap aspek baik dari segi pencegahan, penegakan hukum maupun upaya-upaya terapi rehabilitasi. Pembinaan terhadap narapidana khusus Narkoba sebagai salah satu WBP yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), merupakan suatu alternatif yang mutlak pelaksanaannya, apabila upaya Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ingin berhasil, di samping adanya upaya-upaya lain dibidang pencegahan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis. Dalam penempatan, perawatan dan pembinaan terhadap narapidana khusus Narkoba, tidak dapat disamaratakan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya (seperti perampokan, pencurian dengan pemberatan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya). Namun demikian keberadaan Lapas Khusus Narkotika di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas operasionallpelayanannya; sehingga banyak narapidana khusus Narkoba yang di tempatkan di dalam Lapas-lapas yang diperuntukkan bagi narapidana tindak pidana konvensional. Lapas Klas IIA Bogor merupakan salah satu Lapas yang mempunyai kategori fungsi ganda tersebut.Keefektifitasan sebuah Lapas mensyaratkan bagi adanya keterpaduan antara budaya, strategi, lingkungan dan teknologi organisasinya; dan semakin kuat suatu budaya organisasi, maka semakin panting bagi adanya kecocokan terhadap variable-variabel tersebut. Karena keberhasilan sebuah Lapas akan terwujud apabila terdapat keterpaduan ekrternal - budaya yang terbentuk sesuai dengan strategi dan lingkungannya; dan keterpaduan internal - budaya organisasi disesuaikan dengan teknologi yang digunakan (Robbins, 1994 : 484). Dengan kata lain keefektifan sebuah Lapas sangat tergantung dari kecocokan kebudayaan/struktur normative yang menjadi kaidah organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi secara internal dan kemampuannya berintegrasi dengan Iingkungan eksternalnya (Yuchman dan Seashore, 1967). Di sisi lain, keefektifan suatu Lapas juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasikan dan menilai pola referensi konstituensi yang panting serta sejauh mana kualitas layanan yang dapat diberikan untuk memenuhi tuntutan konstituensinya tersebut (Miles, 1982).Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, penilitian ini berusaha mengungkap budaya organisasi Lapas Klas IIA Bogor, dan kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan. Indikator penelitian budaya organisasi, akan menggunakan tujuh karakteristik primer organisasi (Chatman dan John, 1994), yang mencakup inovasi dan pengambilan risiko, perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, tingkat keagresifan, dan tingkat kemantapan. Sedangkan indikator kualitas layanan pembinaan, akan menggunakan lima dimensi kualitas layanan yang dikemukakan Parrasurahman, Zeithaml, dan Berry (1988), yaitu aspek penampilan fisik (tangible), keandalan (reliability), tingkat ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).Populasi penilitian budaya organisasi adalah petugas Lapas Klas IIA Bogor. Sedangkan populasi penelitian kualitas layanan pembinaan, hanya mencakup narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan. Pengambilan jumlah sampel digunakan tabel penentuan jumlah sampel yang dikembangkan Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Adapun instrumen penelitian menggunakan kuisioner yang dikembangkan melalui menjabarkan dari indikator-indikator setiap variabel, dengan merujuk skala pengukuran Likert. Selanjutnya data terkumpul diuji validitas dan realibilitasnya, serta dianalisis berdasarkan frekuensi, median, dan modus untuk mendeskripsikan setiap variabel penelitian. Dalam menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas layanan narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan Uji Mann-Whitney U (U test); kemudian analisis perbedaan antara kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana Narkoba dengan narapidana pencurian dengan kekerasan, melalui Uji Wilcoxon Signed Ranks Test.Hasil penelitian dengan derajad kebenaran 99%, menunjukkan bahwa budaya organisasi Lapas Klas Bogor tergolong kategori kuat (skor 72%); sedangkan kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba 70% telah terpenuhi dari yang diharapkan (gap 30%), dan narapidana pencurian dengan kekerasan 79% telah terpenuhi dari yang diharapkan (gap 21%), sehingga kedua kualitas layanan pembinaan tersebut termasuk dalam kategori kualitas tinggi. Analisis korelasi menunjukkan, bahwa tidak ada pengaruh budaya organisasi yang psoitif dan signifikan terhadap kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba, dan sebaliknya terdapat pengaruh budaya organisasi yang psoitif dan signifikan terhadap kualitas layanan pembinaan narapidana pencurian dengan kekerasan. Analisis komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang positif dan signifikans antara kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba dengan kualitas layanan pembinaan narapidana pencurian dengan kekerasan."

"Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) lewat penelitiannya tentang ?the white collar crime? membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas. Sementara itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut harus mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan secara sama dan merata bagi seluruh narapidana lewat Sistem Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Akibatnya, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime). Hal ini disebabkan karena mereka merupakan narapidana dengan identifikasi khusus, baik dari tingkat intelektual maupun status sosial ekonomi. Padahal, agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan pembinaan, sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Pada akhirnya, Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu mewujudkan tujuan pembinaan yang menghendaki agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan mengalami perubahan tingkah laku serta menjadi ?orang baik?. Dengan demikian muncul pertanyaan, metode pembinaan yang bagaimana yang sesuai dengan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) serta kendala apakah yang muncul bilamana pembinaan tersebut hendak dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti program pembinaan, sumber daya manusia, program kerja, anggaran serta sarana dan prasarana. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya untuk mempersiapkan pembinaan dengan metode dan program kerja khusus bagi mereka serta meningkatkan kualitas petugas Lapas, memenuhi anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan itu sendiri.

---

Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) through his research on ?the white collar crime? proves that crime is not only committed by those from lower class people, but crime is also committed by upper-class people. On the other hand, each and every act violating common law must be punished. But the punishment given must serve certain purposes which should be achieved through various development programs at a Correctional Institution.

According to Law No 12 Year 1995, the duties and functions of Correctional Institutions are to carry-out development equally and evently for all the prisoners through Correctional Systems as the development method. As a result, the intended development is not applicable to those convicted for white collar crime because they are prisoners with special identification, both from intelectual level as well as socialeconomic status.

Whereas, in order to achieve optimum result from the development, it is very much depended on the method and the development program itself. At the end, Correctional Institutions cannot achieve the development goals which meant to ensure no repeated crime by the prisoners and a change in their behaviour and become a ?good? man. Then comes the question on which development method that is suitable for those prisoners convicted for white collar crime and what are the obstacles arise from the implementation of this development method.

The research shows that Correctional Institutions do not have development programs dedicated for those prisoners convicted for white collar crime yet which caused by a few obstacles such as development programs, human resources, work programs, budget and infrastructure. To solve this issue, we need efforts to prepare a development program with special method and work programs dedicated for them and to improve the humn resource quality of Correctional Institutions, sufficient budget and infrastructure required by the development program."

"Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M3.UM.01.06 tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bogor temmasuk Salah satu Lapas yang tetapkan fungsinya sebagai Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan), konsekwensinya disamping dihuni oleh narapidana juga ditempatkan para tahanan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. WiIayah keria Lapas Klas IIA Bogor meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupataen Bogor dan Kota depok. Sehingga saat ini Lapas Klas IIA Bogor mengalami over crowded dikarenakan jumlah hunian sudah sangat meIebihi kapasitas yang sebenamya. Kapasistas Lapas Klas IIA Bogor yang sebenamya sesuai dengan statusnya sebagai Lapas Klas IIA adaIah 468 orang. Namun kondisi hunian pada saat ini mencapai 1.526 orang (Data April 2006).Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini berusaha mengungkap pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Klas IIA Bogor, dan peranannya dalam mencegah residivisme. Populasi penilitian ini adalah: narapidana yang sedang diusulkan program reintegrasi, residivis yang sebelumnya telah memperoleh program reintegrasi sosial dan yang belum memperoleh program reintegrasi sosial. Sample penelitian ini merupakan sampel total, mengingat populasi peneliiian tidak terlalu banyak dan kondisi Iapangan terkendali oleh peneliti (peneliti mempunyai akses yang maksimal tentang kerangka sampel aiau sample frame). Adapun instrumen penelitian menggunakan kuisioner, selanjutnya data akan dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi, dan setiap variabel penelitian akan dideskripsikan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam melakukan program reintegrasi masih diperlukan: 1) Perbaikan dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, seperti sumber daya manusia, peralatan ketrampilan dengan fokus pada kondisi pasaran kerja praktis yang benar-benar dapat diisi oleh warga binaan; 2) Perlu penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak unsur masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan nyata yang terkait dengan pembinaan pelanggar hukum; 3) Sosialisasi program reintegrasi harus digalakkan bekerjasama dengan pihak media massa berisi muatan-muatan materi yang dapat mengguggah partisipasi masyarakat; dan 4) Monitoring dan pendampingan juga harus dilakukan dengan Iebih baik manakala warga binaan memang mengalami kesulitan dan kegagaian.Banyak faktor atau variabel lain yang juga berpengaruh pada dilakukannya atau tidak diiakukanny kejahatan selanjutnya oleh bekas narapidana. Berbagai faktor yang kemudian juga signifikan mempengaruhi kegagalan bekas narapidana (warga binaan pemasyarakatan) adalah keberadaan pekerjaan dan perekonomian, masalah keluarga, kesehatan mental dan fisik serta pendidikan.

---

According to the Regulations of Indonesian Ministry of Justice No. M3.UM.01.06 year 1983, 2nd A Class Correctional Institution of Bogor is an institution that have 2 functions, those are as a Correctional Institution and as an Detention Facility to put the detents (inmate on trial). The jurisdiction areas are City of Bogor, District of Bogor, and City of Depot; There are so many inmates and detents put inside this institution. As the result, 2nd A Class Correctional institution of Bogor have already over crowded, because the population already more than the real capacity. The real pacity for this Institution is 468 persons, but now, there are 1,526 persons inside this institution. (Based on the data in April 2006) Starts from these assumptions, this research tries to show the accomplishment of reintegration programs in 2nd A Class Correctional institution of Bogor, and also the part in preventing recidivism. The populations of this research are inmates that already put in reintegration program, recidivists that already put in reintegration programs, and recidivists that not yet put in reintegration programs. The sample of this research is total sample, because the population is not so many and the condition of the area can be controlled by the analyst (analyst has maximum access about the sample frame). As the instrument of research, analyst using questioner, and then the data will be analyzed according to the distribution frequency, and each variable will be described.

The results of this research show that in doing reintegration programs, we still need: 1) Improvement on the supporting facilities, like human resource, the tools for creativities in the focus to the practical works that can be easily done by inmates; 2) Corporation between the elements of community, especially in the good activities for the inmates; 3) Socialization on reintegration programs should be more better by make corporation with mass media to put positive news, so can attract the community and 4) Monitoring and communication also should be done much better when the inmates have problem or failure.

There are many other factors and variables that affect the recidivist to do or not doing criminal again, for example the occupation and the economy situation, problem of family, mental and physic condition, and also education."

"In Indonesia's system law, drug crimes have death sentence (capital punishment). although capital punishment had been implementing as positive law in Indonesia but the efficacy of capital punishment as instrument of criminal policy still became debatable for Indonesia's criminologist and law practitioners. This thesis try to discover the effect of capital punishment toward prisoner's attitude to drug trading in Cipinang Prison. The basic theory as analyze in this research is deterrent theory from classical thinker Cecare Becaria and developed by modem thinker such as : Jhos Andenaes, Zimring and Hawkins, William Cambliss and etc. Research method applied in this thesis is survey quantitative approach. Population and sampling is drug prisoners (drug trader)in Cipinang Prison. The correlations and regressions analyze concludes R value= 0.925, determinant coefficient R = 0.885 and regression equations Y = 2.358 =-098765 + 0.249X3 + 0.707X4. From the analyze above we conclude that penalty would generally affect to learnt to the convicts for dealing with drugs. Deterrent effect of Capital Punishment would not depends on knowledge and perceptions of penalty, nevertheless it depends on perceptions to law enforcement and fear of capital punishment."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika yang di lapas. Lapas sebagai tempat pemidanaan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan rehabilitasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta. Selanjutnya dalam upaya menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak informan yang dilakukan metode snow ball sampling. Informan yang dijadikan narasumber antara lain narapidana, petugas lapas dan DirjenPas. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak ada bedanya dengan lapas umum. Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana, karena keterbatasan sarana prasarana, petugas, program layanan dan biaya. Rehabilitasi narkotika harus dilaksanakaan secara komprehensif melalui beberapa tahapan yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Sebagai lapas yang memiliki kekhususan, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta belum mempersiapkan perencanaan untuk ruang perawatan detoksifikasi, asesmen, konseling ,vokasional dan SDM. Hal ini tentunya menghambat proses pemulihan napi dari ketergantungan narkotika, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan napi narkotika, sarana prasarana dan petugas tidak memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan agar lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan mulai dari persiapan sarana prasarana, program, anggaran dan SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika terhadap narapidana.

---

This report is written based on increase of crime and drug abuse in prisons. The prison as a place of punishment serves to implement improving our inmates, which in the programs expected convict who concerned after returning into their community could be useful citizens in their community. In this study, the researchers observed the process of implementation of rehabilitation and the obstacles faced in the implementation of rehabilitation in Prison as Specially for Narcotic class IIA Jakarta. Furthermore, in an effort to dig up the complete information about the topic of this research, the researchers conducted interviews to the informants by snow ball sampling method. Informants who were made by the speakers were prisoners, prison officers and Director General. For the results of the research, researchers found that a Prison Specially Narcotic class IIA Jakarta it makes no difference to the common prison. The Prison for Narcotic class IIA Jakarta only carry out for social rehabilitation to convict due to limited facilities and infrastructure, officers, service programs and fees. Narcotics rehabilitation must be implemented comprehensively through several phases namely medical rehabilitation, social rehabilitation and post rehabilitation. As a specific prisons, it has not prepared the planning for treatment room detoxification, assessment, counseling, vocational and human resources rooms. This certainly impeded the process restoring process of prisoners from drug dependence, because their duty and function for developing convict narcotic, facilities and infrastructures and officials did not have competence in that field. In this study, it is expected that prisons can be cooperate with related agencies in planning from preparation of infrastructure, programs, budget and human resources in the implementation narcotic to convict."