Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The latest research about factors that effected to the implementation of unified budget is to unite the recurrent budget and development budget to become the unified budget, but to estimating whether the unified budget has a less or advantages is not the purpose of this research. The main of this research is to knowing is it the implementation policy of unified budget already use in effectively, through the implementation policy measure using coordination and communication, bureaucracy, manpower, supporting attitude and the conflict preferences as the variable. Thus at the end the research also find and conclude what is the obstacle that appears as the unified budget implementation obstruct.The direct parties as the policy performer was took as the research object. The function is to knowing how far the obstacles could appear, even in the restricted area like the MPR Rl planner (Finances) party and the DJA and PK discuss party. The goals of both parties appearances as mentioned before as the opposite party of each other is to accomplish the objective conclusion.Related to the find of research objectivity, the research disposed quantitative description as the prior instruments to get similar to the real research object. The research also disposed the SPSS 12 contribution as the formulation and to maintain the exactness of data preparation result then the research use crossing test with same relativity of output measure, that theoretically applicable.The implementation of the policy had a several signihcant obstruct which could explain, and that is the needed to advance the capacity and quality of harmonizing perception about uniied budget policy. The training related to the implementation of the policy is less. The improvement of the presence guidance or realization instruction has a prior urgency, the negative attitude and also less of implementation policy supporting facilities."

"JURNAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARAe-ISSN 2549-452Xp-ISSN 2460-3937ARTICLE HISTORY:163THE IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING PROGRAM AND ACTIVITIESBASED ON THE MONEY FOLLOW PROGRAM IN REGIONSABSTRACTThe current planning and budgeting paradigm has changed from money follows function into mo-ney follows program but this paradigm is considered to not provide clear and concrete benefits. Likewise, the implementation of the money follows program was still problematic, such as program restructuring and problematic activities. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the implementation of restructuring programs and activities of local governments and the factors that support and hinder the implementation of restructuring programs and activities in local governments since the enactment of the money follow program. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results show that programs and activities planned by using the money follow program approach have been implemented in several locus study areas (West Sumatra Province, West Java Province, and Yogyakarta Province). However, the imple-mentation still varies. There are still doubts for the regions in the implementation, especially be-cause it is related to the legal basis. Likewise, there are several inhibiting factors such as human re-sources, policy substance, implementer behavior, and network interactions. For this reason, the study concludes that it is necessary to make adjustments to the central government policies related to regional development planning guidelines and budget allocation."

"Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, ada beberapa bentuk perubahan akuntansi yang memerlukan perlaksana secara 'retroaktif', dan perubahan metode pengakuan pendapatan dalam industri konstruksi adalah salah satu dari padanya. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai teknik pengubahan retroaktif atas laporan keuangan, dan mengevaluasi keterkaitan antara perubahan tersebut dengan tujuan komparabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan Observasi iangsung terhadap data keuangan PT X yang relevan. Ditahun 1991 ' PT X merubah metode pengakuan pend apatannya, "dari persentase penyelesaian berdasarkan penyelesaian fisik (output measures), menjadi metode 'cost to cost' (input measures). Akibat dari perubahan ini PT X melakukan penyesuaian retroaktif terhadap laporan keuangannya, yaitu dengan cara me' restate' laba ditahan awal PT X. Besarnya penyesuaian terhadap laba ditahan awal ini didapat dari perbedaan kumulatif dari pada 1990 open contracts' apabila dihitung dengan menggunakan metode yang baru. Selanjutnya PT X juga men'disclose' perubahan ini pada laporan keuangannya. Dari pembahasan skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa perubahan akuntansi sebagai akibat dari pada perubahan dalam metode pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi haruslah dilakukan secara retroaktif, dan bahwa diperlukan pengungkapan yang cukup untuk menjelaskan kejadian ini pada laporan keuangan, dan PT X telah melakukannya dengan cukup."

"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawah Besar sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan di DKI Jakarta memiliki kebutuhan yang kompleks untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Kebutuhan ini mengakibatkan penyusunan perencanaan anggaran RSUD Sawah Besar menjadi lebih sulit dilakukan dan berimbas pada pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan target. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat realisasi, konsistensi, varian, pola pencairan dana, batas pengendalian, serta faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di RSUD Sawah Besar. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD) beserta realisasi anggaran bulanan sejak tahun 2018 hingga 2021 serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran serta konsistensi penyerapan anggaran bulanan di RSUD Sawah Besar pada tahun 2018 hingga 2021 belum mencapai kondisi ideal 100%.

---

Sawah Besar Regional General Hospital (RSUD) as one of the health sector Regional Public Service Agencies (BLUD) in DKI Jakarta has complex needs to realize its optimal service. This needs resulted in the preparation of budget planning for the Sawah Besar Hospital which became more difficult and resulted in budget execution that was not in accordance within target. The objectives to be achieved from this study are to determine the level of realization, consistency, variance, patterns of withdrawal of funds, control limits, and factors that influencing budget realization in Sawah Besar Hospital. This thesis is a case study research with a quantitative descriptive research method. The research was conducted by analyzing budget data on the Fund Withdrawal Plan (RPD) along with the monthly budget realization from 2018 to 2021 as well as interviews with related parties. The result of the study shows that the average rate of monthly budget absorption and the level of consistency monthly budget absorption at the Sawah Besar Hospital in 2018 to 2021 have not reached 100% ideal conditions."

"Memiliki mandor dengan motivasi tinggi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk meningkatkan produktifitas proyek konstruksi. Secara umum, motivasi tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif finansial. Penelitian ini menganalisis besarnya pengaruh pemberian insentif finansial untuk mandor terhadap produktifitas proyek konstruksi di Indonesia. Data penelitian didapat dengan mensurvey 52 responden yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode statistik.Temuan yang didapat adalah walaupun ada hubungan antara insentif finansial dengan produktifitas proyek konstruksi, insentif finansial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan ataupun penurunan produktifitas proyek konstruksi. Namun, adanya hubungan antara insentif finansial dan produktifitas proyek konstruksi menandakan terdapat peluang untuk meningkatkan produktifitas proyek konstruksi dengan cara memberikan insentif finansial pada mandor.

---

Having a high-motivated foreman is one of the alternatives that can be selected to increase construction project productivity. In general, worker?s motivation can be upgraded by using some ways. One of them is by giving financial incentive to worker. This study analyzes level of influence of financial incentive given to foreman towards construction project productivity in Indonesia. Research data is gained by surveying 52 respondents who own minimal 5 years work experience. Data processing is committed by means of statistic method.The result is although financial incentive correlate to construction project productivity, financial incentive does not significantly influence to the increase or decrease construction project productivity. Yet, the correlation existence between financial incentive and construction project productivity shows that there?s opportunity to increase construction project productivity by giving foreman a financial incentive."

"ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggurencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akanmempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasankemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukumdan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan darisumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahunanggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisidilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaranyang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RMdirealisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktorJenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.

---

ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning toimprove the optimal performance on budget policies in general and will affecteconomic growth, employment, and poverty reduction target in particular.In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and HumanRight sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorptionin the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihoodof low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM sourcerealized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type ofwork units, budget absorption rate from non immigration office is higher than theimmigration work office units."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perlunya transparansi dalam program-program pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disposonri oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti bank dunia dan IMF. Dalam pelaksanaan proyek SAADP (Sulawesi Agriculture Area Development Project) di desa Atowatu, kecamatan Soropian kabupaten kendari, Sulawesi Tenggara - sebagai kasus dalam penelitian ide transparansi tersebut juga menjadi pendekatan yang harus dilakukan oleh masyarakat penerima program. Namun sejak awal pelaksanaannya tahun 1999 hingga saat ini (2003), penerapan transpanransi khususnya dalam pengelolaan dana belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan antara lain masyarakat tidak mengetahui secara jelas/pasti dan benar tentang dana proyek, dan belum adanya sosial dari masyarakat terhadap proses-proses pengelolaan dana, yang berakibat munculnya kasus-kasus korupsi dana proyek.Untuk itu, melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam proyek dan pengkajian dokumen, penelitian mencoba mendikripsikan dan menganalisis bagaimana proses penerapan ide transparansi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pada masyarakat sasaran yang menjadi kasus penelitian ini.Transparansi adalah ide/gagasan baru (inovasi) sehingga yang menjadi pijakan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori adopsi tekhnologi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers atau lebih dikenal dengan diffusion of inovation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana proses suatu inovasi disampaikan pada masyarakat sasaran, dan bagaimana proses masyarakat mengambil keputusan mengadopsi inovasi tersebut.Teori ini juga menjelaskan bahwa penerapan suatu inovasi berjalan melalui tahapan-tahapan antara lain: pengenalan, pengenalan lebih jauh, pengambilan keputusan, dan tahap penggunaan/implementasi. Kemudian proses adopsi tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran, peran metode pengenalan, dan peran para agent yang memperkenalkan inovasi tersebut.Hasil-hasil temuan lapangan dan analisis menunjukkan bahwa pada penggarapan ide transparansi pengelolaan dana dalam kasus penelitian ini juga dilakukan melalui pengenalan (sosialisasi). Sementara implementasi dari ide transparansi tersebut belum terlaksana, dalam arti masyarakat belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana proyek. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang tidak valid terhadap dana proyek, sistim pembukuan yang buruk, dan tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam proses pengelolaan dana proyek.Belum berjalannya (belum diadopsinya) prinsip trasnparansi tersebut disebabkan oleh: (i) sosialisasi ide transparansi hanya dilakukan melalui secara formal dan instant (pada saat persiapan proyek) pertemuan; (ii) peran fasilitator (sebagai agent) tidak efektif dalam arti fasilitator tidak melakukan upaya pemberdayaan (empowemment) khususnya penyadaran akan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan dana proyek, (iii) sikap mental) masyarakat (khususnya pengelola dana proyek) yang cenderung tidak jujur (praktek KKN), dan (iv) kuatnya nilai-nilai primordial (kekeluargaan) di desa sasaran proyek yang ditunjukkan dengan tidak adanya kontrol terhadap pengelola dana karena masyarakat desa sasaran adalah mayoritas dari masyarakat desa sasaran adalah keluargalkerabat para pengelola dana proyek.Perencanaan ke depan, bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi pada suatu program/proyek bagi masyarakat, pendekatan/metode sosialisasi perlu dilakukan dengan sosialisasi informal dan berkelanjutan, perlu upaya-upaya pemberdayaan pada masyarakat, khususnya advokasi (penyadaran) akan hak-hak mereka terhadap pengelolaan dana, dan perlunya melakukan assessment (identifikasi dan pengkajian) awal tentang krakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sebelum proyek diimplementasikan."

"Skripsi ini mencoba menganalisis implikasi penerapan Undang-Undang Perasuransian 1992 terhadap kebijakan keuangan internal perusahaan asuransi kerugian. Untuk menjaga efektifitas analisa ini, maka perlu memanfaatkan alat analisa kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi kerugian. Alat analisa tersebut adalah Analisa Rasio Early Warning System. Dengan alat analisa ini diharapkan kita dapat mengidentifikasikan informasi penting secara dini, kelemahan-kelamahan yang mungkin tengah dihadapi dalam kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian. Temuan-temuan dari hasil analisis ini, merupakan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan. Lebih-lebih bagi manajemen yang berorientasi aktif dan proaktif. Sehingga ketika diketahui terjadi penurunan tingkat kesehatan, yang ditunjukkan oleh kurang solvennya aktiva (berdasarkan penilaian UU Perasuransian yang baru), menurunnya rasio perkembangan premi dan rasio cadangan klaim, maka manajemen perlu mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasinya. Untuk mengantisipasi menurunnya hasil investasi dan menjaga tingkat solvabilitas maka manajemen perlu mengkaji ulang kebijakan portofolio investasinya. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan portfolio investasi dalam skripsi ini mencoba memperkenalkan penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) Model. Dengan model ini, manajemen dapat mengakomodir portofolio investasi yang multikriteria (Liquiditas, safety, dan profitabilitas) dan multialternatif (deposito, saham, penyertaan langsung, obligasi dan lain-lain). Model ini sangat membantu dalam menyelesaikan prioritas (proporsi) alokasi investasi yang sesuai dengan preferensi manajemen."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely.The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy."