Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding.Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak.Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan keberatan yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak. Dengan demikian alokasi sumberdaya fiskus untuk menyelesaikan keberatan tidak imbang dengan hasil akhir yang dicapai, artinya tindakan fiskus menyelelesaikan keberatan dalam jangka waktu optimum tidak efisien.Bila telusuri lebih jauh alasan institusi peradilan memenangkan Wajib Pajak sebagian besar disebabkan Iemahnya daser koreksi pemeriksa dalam tahap pemeriksaan sehingga ketidakefisienan yang terjadi sebenarnya dimulai dari tahap ini.Sedangkan penyelesaian banding sebagian besar diselesaikan dalam jangka waklu 12 bulan jangka waktu ini lermasuk 3 bulan untuk permintaan Surai Uraian Banding dan 30 hari untuk kelengkapan Surat Bantahan. Walaupun Majelis Pengadilan tidak selalu menyidangkan semua kasus menunggu diterimanya dua dokumen tersebut dari segi pencapaian tujuan yakni memberikan perlindungan Kepada rakyat, kepuasan konstituen yakni Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat dikatakan lembaga ini tergolong memenuhi unsur Efisiensi dan efektifitas, karena 92% perkara yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak akibat koreksi pemeriksa yang tidak berdasar.

---

One of the taxpayer rights is the right to apply an objection and an appeal. According to the tax regulation. Directorate General of Taxes has an authority to proceed taxpayer objection while Tax Court has and authority to proceed tax appeal.Efficiency and effectiveness are the criteria on measuring successfulness of organization including both Directorate General of Taxes and Tax Court.From research to 123 Tax Courts appeal decisions, it's known that Taxpayer objections mostly finished within 11 of 12 months and 92 percent of the appeal decision on tax objection was won by the taxpayer. Thereby allocation of the tax office's human resources to proceed taxpayer objection do not balance with the final decision, it means that tax official works inefficiently on tax objection within the optimum period. if it's traced to the reason on tax court institution to win Taxpayer. it's mostly caused by the weakness of tax auditor's corrective bases during audit phase so that inefficiency was started from this phase.While tax appeal completion mostly finished within 12 months. this period is including both 3 months for the request of Surat Uraian Banding, and 30 days to fulfill Surat Bantahan. Although Tax Court do not always hold meeting on all cases, await receiving both document, from the planed goal that is give protection to people, satisfaction of constituent taxpayer who submit tax appeal. this institute's pertained to fulfill both efficiency and effectiveness element, because 92% of cases won by Taxpayer on the effect of inappropriate tax audit."

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."

"ABSTRAKSesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama dengan legislative diberikevvenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggaranegara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangatsarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu.Dan dalam hal politik kekuasaan regim yang berkuasa bersifat otoriter, maka produkhukum yang dihasilkannya bersifat konservatif.Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian historiés normativedengan titikberat kajian pada peraturan penmdang-undangan Pajak Penghasilan sejaktahun 1983-2000. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan danwawancara terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasanUndang-Undang Pajak Penghasilan Pendekatan analisa yang digunakan adalah analisadeskriptif kualitatip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regim berkuasa telah menjadikan pajaksebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Regim Orde Baru yang otoriter telahmenggunakan Hukum Pajak untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun untuk itu,diawal-awal reformasi perpajakan menghasilkan produk hukum pajak yang sangatresponsive, namun kemudian secara perlahan beralih ke produk hukum yangkonservatif. Regim Reformasi yang didukung Poros Tengah di lembaga Legislativejuga menggunakan hukum pajak untuk mencapai tujuan politiknya denganmengorbankan asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan melalui pemberianpengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar zakat.Tujuan politik yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak dalam rangkapenerimaan negara ditujukan untuk memperlancar produksi dan perdagangan,mengarahkan aktivitas masyarakat menuju kebahagiaan serta untuk kepentingan umum.Tujuan politik yang hendak dicapai ini juga seharusnya selaras dengan perkembanganekonomi karena pada hakekatnya pajak adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi.Pemungutan pajak yang berkeadilan dengan penggunaan konsep penghasilan luas (worldwide inconw) dan menyeluruh serta penggunaan tarip progressive merupakan upayauntuk mencapai tujuan politik tersebut. Kembali ke metode Seif Assessment Systemsecara mumi dan konsisten merupakan keharusan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahdalam pemungutan pajak hendaklah digunakan untuk kepentingan rakyat gunamemberikan keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan hukum seharusnyalahmenjadi panglima dan pengawal dalam mencapai tujuan politik itu."

"Penyelesaian sengketa pajak dipandang sebagai suatu hal yang signifikan dalam peningkatan integritas Wajib Pajak dan pejabat pajak. Sengketa pajak muncul ke permukaan jika sudah ada keputusan keberatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dan proses penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan. Konsep yang digunakan adalah kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi pajak, sengketa pajak, keberatan, banding, hukum pembuktian, keputusan, dan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan karena berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak tidak dinyatakan secara dasar pendapat yang mendukung asumsi pemeriksa dan penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum Banding yang membuktikan bahwa adanya asumsi saat pembuatan laporan pemeriksaan. Asumsi ini dilakukan atas perhitungan sisa hasil produksi (waste) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang tekstil yang independen. Perkara ini masih dalam proses persidangan.

---

The completion of tax disputes viewed as a thing that significant in an increase of Tax Payer and tax official's integrity. Tax disputes surface if there is a decision of Tax Objections. This study raises the issues of the completion process tax disputes against case of decree's tax in PT. Dukhan Insan and the completion process of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan. Concept used is judicial power, judicial tax administration, tax disputes, tax objections, tax appeals, rules of evidence, judgement, and decision. The approach which is taken in this study is a descriptive qualitative approach which use in-depth interviews.

The results of this study is the tax disputes completion of decree's tax in PT. Dukhan Insan is done by filling administration's effort that is tax objections because based on the tax audit report isn't expressed the opinions that support the basic assumption of the tax official and the completion of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan is done with filling law's tax appeals effort which is appoving the assumption while the inspection report is made. This assumption is out over the waste and the inspection is done by people who aren't experts in independent textile area. This case is still under trial."

"Skripsi ini membahas Perbedaan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding Atas SKPKB PPhPasal 23 pada PT XYZ yang bergerak di bidang jasa survey migas yaitu mencitrakan permukaan bumi untuk mencari titik-titik jebakan minyak atau gas. SKPKB PPhPasal 23 yang diterbitkan oleh fiskus dirasa tidak memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak PT XYZ sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut hanya diterima sebagian dan menolak substansi dari keberatan yang diajukanWajib Pajak sehingga PT XYZ tetap merasa kurang puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Banding tersebut akhirnya diterima seluruhnya oleh pengadilanp ajak. Yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan dan banding ini adalah koreksi atas Objek Pemotongan PPh Pasal 23 berupa Jasa Seismik sebagai jasa penunjang dibidang pertambangan migas, sebesar Rp. 88.248.009.517,- dengan PPh Pasal 23 terhutang sebesar Rp. 5.294.880.571,-dan berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan serta keterangan yang diperoleh dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam acara persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak yang terjadi adalah terkait permasalahan penafsiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jasa lainnya dan perkiraan penghasilan neto.

---

This thesis discusses about the difference Objection and Appeal Decision On Statement of Underpayment Withholding Tax Article 23 on PT XYZ. which is engaged in oil and gas service sector survey which imaged the surface of the earth to find the points of oil or gas traps. Statement of Underpayment Withholding Article 23 issued by the tax authorities considered not provide satisfaction for Taxpayer PT XYZ so that taxpayers appealed, but the appeal was partially accepted and rejected the substance of the objection raised that taxpayers PT XYZ remain dissatisfied and appealed to the court taxes. Appeal was eventually accepted by the tax court. The subject of dispute in the appeal is the correction of Withholding Tax Article 23 such as seismic services in the field of oil and gas mining support services, amounting to Rp. 88,248,009,517, - with Income Tax Article 23 payable at Rp. 5,294,880,571,- based on research-and on documents submitted as well as information obtained from or applicant compa Appeal in proceedings, it can be concluded that the tax dispute related problem that occurs is the interpretation of the Director General of Taxation KEP. 170/PJ/2002 dated March 28, 2002 about the other services and the estimated net income."

"Penyelesaian sengketa pajak tidak terlepas dari permasalahan. Keberadaan Pengadilan Pajak saat ini menjadi sorotan publik karena adanya pegawai yang korupsi, penyelesaian sengketa pajak yang lama, dan penumpukan kasus. Peran pengawasan menjadi penting agar Pengadilan Pajak bekerja sesuai dengan ketentuannya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivis, di mana data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam berbagai pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan belum baik dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter.

---

Completion of tax disputes can not be separated from the problem. The existence of the tax court in Indonesia becomes the public spotlight today because of the corrupt officials, the long tax dispute completion, and the accumulating cases. Controlling is important in the tax court in order to accordance with objectives and standards. Focus of this study purposes determine the controlling carried out by the tax court in an appeal mechanism to resolve.

This research uses a positivist quantitative research approach which the data in the study is obtained through depth interview of stakeholders and literature study. Type of research in this study is descriptive-analytic and method of data analysis is qualitative.

The result of this study is not good tax court controlling in completing the appeal mechanism based on the theory of controlling Robbins and Coulter."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan putusan Pengadilan PajakNomor : Put-49837/PP/M.III/16/2013 dan putusan Nomor :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dan Kantor Pelayanan Pajak JakartaTanah Abang Dua atas Putusan Banding Pengadilan Pajak tersebut. Penelitian iniadalah penelitian hukum normatif empiris (legal normative empirical research).Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal 43ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sertamelakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, khusus nya terhadap ketentuan yang mengatur mengenaipengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagai akibat ditolaknya permohonanbanding wajib pajak oleh Pengadilan Pajak, supaya lebih memberikan rasakeadilan bagi wajib pajak., This undergraduate thesis discusses the implementation of the verdict of the TaxCourt Number : Put-49837/PP/M.III/16/2013 and verdict Number :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 and the execution carried out by the Tax OfficeKosambi and Tax Office Jakarta Tanah Abang Two over Appeal Verdict of theTax Court. This study is an empirical study of normative law (legal normativeempirical research). The results of the study suggested that the amendment to thearticle 43 paragraph (5) and (6) of Government Regulation Number 74 of 2011and amendment of Law of General Provisions and Tax Procedures, especialy tothe provisions governing the imposition of sanctions to tax payers as a result ofthe taxpayer's appeal rejected by the Tax Court, in order to better provide a senseof fairness for tax payers]"

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), keterkaitannya dengan proses Keberatan dan Banding serta pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan pengaruh dari diterbitkannya PER-48/PJ/2010 dan PP No 74 tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi dan aplikasi MAP di Indonesia sampai dengan saat ini dan kaitannya dengan ketentuan hukum pajak domestik yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat diterbitkannya PER-48/PJ/2010, Wajib Pajak tidak dapat menempuh dua jalur hukum secara bersamaan. Namun semenjak diterbitkannya PP No 74 tahun 2011, kemungkinan untuk menempuh dua jalur hukum yang bersamaan terbuka kembali bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajaknya dan mendapatkan keputusan yang diharapkan secara adil.

---

This thesis discusses the tax dispute resolution process in Indonesia through the Mutual Agreement Procedure (MAP), its association with the Objections and Appeals as well as Articles 16 and 36 of the General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the effect of the issuance of PER-48/PJ/2010 and PP No 74-2011. The approach of research is qualitative, while the method is descriptive. The purpose of this study is to investigate the process of implementation and application of MAP in Indonesia up to this time and its relation to the provisions of domestic tax law.

This research concludes that according to PER-48/PJ/2010, the taxpayer can not take two legal channels simultaneously. However, since the issuance of PP No. 74 of 2011, now the taxpayer can take two legal channels simultaneously, which means providing a greater opportunity for taxpayers to resolve their tax disputes."