Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem publikasi negatif tidak dipergunakan seutuhnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi sengketa tanah seringkali timbul dari kelemahan sistem itu, termasuk dalam hal untuk pemindahan hak melalui jual beli. Sebagian daft permasalahan itu adalah keabsahan jual beli tanah dengan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan tetapi kemudian terbukti dilakukan secara melawan hukum, perlindungan bagi pembeli seperti halnya dalam sengketa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1588/K/Pdt/2001 vide Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual bell tanah yang telah sesuai hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftaran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah atas gugatan pihak ketiga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) c UUPA; PP No. 24 Tahun 1997 mengenai sertifikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 ayat (1); kewajiban PPAT untuk menolak membuat akta dengan fakta yang mengakibatkan cacat hukum; pembuktian hak atas tanah; pembukuan data fisik dan data yuridis tanah di Kantor Pertanahan dan juga PP No.37 Tahun 1998 dalam kewajiban PPAT untuk lebih cermat memeriksa keabsahan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan Mahkamah Agung lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal karena pemindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan perlindungan terhadap pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk adanya Lembaga Peradilan yang khusus menangani sengketa tanah serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual bell tanah.

---

Negative Publicizing system is not utilized as intact as in land registry in Indonesia, however land dispute often arise from that system feebleness, included in matter for conveyancing through sales agreement. Some of that problems that the land sales authenticity with complete document and fulfill formal conditions according to regulation but later proven to be conducted by illegal process and also protection for buyer just as in dispute in decision Appellate Court Number 1588/K/Pdt/2001 vide High Court of Bandung and District Court of Bale Bandung. This research as normative law is used to analyze the books of law sciences as secondary facts designed by a Case Study Design, data mustered by document study application.

Result of the research is able to conclude that sales should be validity if fulfilling formal and material conditions. The buying agreement have been processed according to land regularity and then later proven that the first registration contain handicap punish hence all evidence of it's ownership of arising out later is cancellation for the shake of law. The law protection to buyer of land for suing of third party arranged in Section 19 sentence (2) c Code of Number 5/1960; The Government Regulation (PP) Number 24/1997 hitting certificate as a means of the strong evidence Section 32 sentence (1); obligation of The Official of Land Levering (PPAT) to refuse to make act with fact resulting handicap; land right verification; book of notes of physical and regulity facts in Office of Land Affairs (BPN) as well as PP No.37 of Year 1998 in obligation of PPAT to more careful verifying document authenticity."

"Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi , Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 230/PDT/2015/PT.SBY, Mahkamah Agung. Putusan No.952/K/Pdt/2016 adalah perkara antara pembeli dengan pembeli dimana para pihak sama-sama mengaku sebagai pembeli beritikad baik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kriteria pembeli beritikad baik yang melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan dengan akta dibawah tangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952 K/Pdt/2016?Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sahnya jual beli tanah ditentukan dari ada atau tidaknya itikad baik dari para pihak, itikad baik tersebut harus harus dinilai berdasarkan prinsip duty of care. Prinsip duty of caremewajibkan pembeli untuk meneliti tanah yang akan dibelinya, sedangkan penjual wajib untuk menerangkan keadaan tanah yang sebenar-benarnya kepada pembeli. Dalam kasus ini Mahakamah Agung keliru menerapkan prinsip duty of care dalam menilai itikad baik dalam jual beli tanah. Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak dengan jujur serta telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik. Mahkamah Agung juga keliru membatalkan jual beli dibawahtangan antara Pemohon Kasasi dengan Suyarno Widodo dikrenakan jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan perangkat desa. Walaupun jual beli tanah tidak dilakukan dihadapan perangkat desa, jual beli tersebut tetap sah selama syarat meteriilnya telah terpenuhi.

---

Banyuwangi District Court Judgement No. 99 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi, High Court of Surabaya. Jurisprudence No. 230 / PDT / 2015 / PT.SBY, Supreme Court Jurisprudence No.952 / K / Pdt / 2016 a case between buyer against buyer where both parties claim to be a good faith buyer. In consideration of the Supreme Court declaring the validity of the sale and purchase of land determined by the presence or absence of good faith from the parties, good faith should be assessed based on the principle of duty of care. The principle of duty of care requires the buyer to examine the land to be bought, while the seller is obliged to explain the true state of the land to the buyer. In this case the Supreme Court has mistakenly canceled the sale and purchase of land made by the buyer because the sale was not done before the village apparatus. The Supreme Court has also mistakenly used the principle of duty of care in the sale and purchase of land, thus mistakenly assigning the buyer a good-faith buyer in the case. This study was conducted with the aim of providing knowledge about the size of buyers with good intentions in the sale and purchase of land based on the analysis of court decisions associated with the opinions of experts and jurisprudence in Indonesia, so that no mistakes or mistakes of judges in determining the buyer's good faith in buying and selling land."

"Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secara tunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagai Pihak pemilik sah dari obyek sengketa tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas obyek sengketa telah terjadi.

---

One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the Land Deed Officials (PPAT) is to provide legal protection to the parties who agree. The problem that often occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling is not carried out before the PPAT. This is similar to what happened in the Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits a lawsuit to the District Court, and asks the Panel of Judges in its decision to determine the Buyer Party as the legal owner of the object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between the seller and the buyer. This is because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has occurred."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Pembeli yaitu Tergugat I sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena belum melunasi seluruh harga tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai penjual dan pada disaat yang sama Tergugat I telah membalik nama sertifikat dari nama Penggugat kepada Tergugat I dan dalam pembuatan akta-aktanya Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang cermat atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Penjual yang Akta Jual Belinya dibatalkan karena mengandung cacat hukumdan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah dibuat olehnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2018. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan adanya kerugian sehingga Para Penggugatmendapat perlindungan hukum secara represif dengan menuntut ganti rugi dan Akta Jual Beli kembali menjadi milik para Penggugat serta Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kerugian yang timbul dari akta yang dibuatnya dapat bertanggungjawab secara perdata dan dikenakan sanksi administratif.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the transfer of land rights which the Deed of Purchase was made by the Land Deed Official and it has some legal mistakes, which is the Buyers become The Defendant I as a party with no good intention because they are not paying the remaining of land price to the Plaintiff as a seller and also at the same time, the Defendant I has changed the owners name in the certificate from the name of the Plaintiff to become Defendant I names. At this case, The Land Deed Officials are negligent during making the land title deeds which causing harms to all the parties. This study using a normative juridical research method, which mean this study is seen from all the legal secondary data to address the problem of legal protection for Sellers whose Purchase Deed was canceled because it has some legal mistakes and also The Land Deed Officials must be responsible for the land title deeds that was made by them based on the Supreme Court Decree Number 1444 K/Pdt/2018. The legal action that doing by the Defendants 1 which caused losses for the Plaintiffs so that The Plaintiffs have to get a legal protection to claiming back their Sale and Purchase Deed and also The Land Deed Officials must be responsible by civil law for their mistakes and will got an administrative penalty."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengklaim bahwa ia memiliki hak atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat melalui Akta Wasiat yang diberikan oleh Pemilik Tanah Pemberi Hibah Wasiat/Penjual , tetapi saat Penggugat berusaha untuk menguasai Tanah setelah Pemilik Tanah meninggal dunia, ternyata Tanah tersebut telah dijual oleh Pemilik Tanah kepada Tergugat semasa Pemilik Tanah masih hidup. Karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah yang ia klaim ia miliki. Hibah Wasiat adalah pemberian suatu atau beberapa barang atau harta yang dilakukan oleh Pemberi Hibah yang mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan selama pemberi masih hidup Hibah Wasiat tersebut dapat dirubah dan ditarik kembali oleh Pemberi Hibah. Mahkamah Agung memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa Akta Wasiat yang berisi Hibah tersebut adalah sah dan Jual Beli yang dilakukan adalah batal. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis terkait Jual Beli Tanah yang didahului dengan adanya Hibah Wasiat serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hibah Wasiat yang menjadi dasar Penggugat untuk menuntut hak atas Tanah adalah telah tercabut secara diam-diam oleh Pemberi Hibah dengan dijualnya Tanah tersebut kepada Tergugat semasa Pemberi Hibah masih hidup, dan Jual Beli yang dilakukan adalah sah dan tidak batal, dan Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThis thesis will analyse a lawsuit files by claimant that claims he has the right of the land based on grant of will given to him by the landholder granter seller , because when the claimant wants to claim his right of the land after the landholder died, it turns out that the land was already sold to defendant when the landholder still alive. Grant of will is a will to give something or some wealth of the granter to grantee, and it will valid and have force of law after the granter died and as long as the granter alive it can be void by the granter. The supreme court gives consideration that agree and reinforce the consideration given by the District court that also being agreed and reinforced by the Court of Appeal that states the grant of will is valid and the sale and purchase is void. Because of that, writer is interested to analyse about the sale and purchase of the land that preceded by grant of will, and also the implication to the protection of a good faith purchaser by law. Research methods used by the writer is Research Library. The results of this research states that grant of will that used by claimant to claims his right of the land has already been void silently by granter when granter sold the land to defendant while still alive, and the sale and purchase is valid, and a good faith purchaser is should be protected by law."

"Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta jual beli yang cacat yuridis mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum, bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, dan bahkan secara pidana, serta bahwa perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan yang penetapan lelang hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dan PPAT selaku pembuat AJB yang cacat yuridis serta kreditur dapat mengajukan ganti kerugian secara materiil dan imateriil.

---

One of the most common ways of transfer land rights is buying and selling. The land purchase agreement was made before the official who was held, namely PPAT in the form of an authentic deed. This thesis discusses the legal consequences of a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects, the responsibility of the PPAT for the making of Sale and Purchase Deed No. 61/2016 that is defective juridical and procedural defects, as well as legal protection for creditors as holders of dependents stipulation of auction for the execution of the mortgage is canceled by the decision of the District Court. The research method used in this study is normative juridical through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that the principal agreement between the creditor and the debtor is an illegal and cancelable agreement, that the PPAT can be held accountable administratively, civilly, and even criminally, and that legal protection for the creditor as the holder of the Underwriting Right determines the auction the mortgage is canceled by the District Court's decision, can file a lawsuit against the law by the debtor and PPAT who made a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects and creditor can file material and immaterial damages.

"

"ABSTRAKKepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Artinya, tiap masyarakat yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mendapat perlindungan apabila haknya diganggu. Salah satu perbuatan hukum yang amat rawan dengan terjadinya sengketa adalah masalah harta bersama dalam perkawinan, yang biasanya bermasalah saat terjadi perceraian, terutama bila harta bersama berbentuk hak atas tanah dan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai pembeli. Karena terkadang pembeli-lah yang akan mengalami kerugian akibat sengketa tersebut, penelitian ini akan berusaha menemukan bentuk perlindungan bagi pembeli harta bersama berupa hak atas tanah yang disengketakan tersebut dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2007, yang kasusnya sesuai dengan uraian tersebut di atas. Penelitian ini akan berbentuk yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-preskriptif. Jenis data yang digunakan, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, yang akan didapat dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan. Dan dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Inti dari objek penelitian ini adalah terjadinya jual beli atas tanah harta bersama milik pasangan suami istri yang telah bercerai, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak istri. Kemudian hak atas tanah tersebut dibebankan Hak Tanggungan oleh pemilik barunya, yang ternyata lalai menjalankan kewajibannya, sehingga Pemegang Hak Tanggungan bermaksud melelang tanah tersebut. Pada saat pengumuman lelang, pihak (mantan) istri mengajukan gugatannya. Majelis Hakim memenangkan gugatan pihak istri dengan mengembalikan status tanah tersebut menjadi harta bersama. Sebagai perlindungan hukum, pemilik baru hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan serta merta kepada pihak suami/penjual, yang akan menghasilkan putusan serta merta, sehingga pembeli mendapat ganti rugi berupa pengembalian uang sejumlah yang dibayarnya dulu. Walaupun menurut penulis Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang lebih menguntungkan semua pihak, dengan penggunaan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengharuskan pihak suami membayar ganti rugi kepada pihak mantan istri sebesar setengah dari harga yang diterimanya saat ia menjual hak atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTLegal certainty can be interpreted as law protection. This means, each society which does an action in accordance with the prevailing law will be protected when its rights disturbed. One of the legal act that are particularly vulnerable to dispute is a matter of joint matrimonial property, which is usually troubled when there is a divorced, especially when the joint matrimonial property shaped land rights and associated with third parties as a buyer. Because sometimes the buyer who will suffer losses due to the dispute, this research will attempt to find a form of protection for the joint matrimonial property buyers shaped as land rights which be disputed and analyzing The Supreme Court Verdict Number 2301 K/Pdt/2007, which has case appropriate with the description above. This research will be shaped as Juridical Normative, with the Descriptive-Prescriptive research typology. The kind of data used, consisting of a Primary Law, Secondary and Tertiary, that will be obtained by the study of documents and interviews with informants related. And in analyzing, the writer uses the method of qualitative analysis. The core of the object of this research is the purchase of land which are joint matrimonial property belongs to a married couple who have divorced, which carried out without the knowledge and approval of the wife. Then the land rights are charged with Priority Security Rights/Mortgage by its new owner, who apparently negligent to fulfill her obligations, so the Priority Security Rights/Mortgage holder intends to auction off the land. At the time of announcement of the auction the (ex) wife filed the lawsuit. The Panel of Judges won the lawsuit of the wife by restoring the status of the land became the joint matrimonial property. For the legal protection, the new owner of the land could file a necessarily suit to the husband/sellers, which will produce the necessarily verdict, so the buyers receive a compensation a refund as much as she spent before. Altough by the writer, The Panel of Judges can made a decision which more beneficial to all parties, with using the provisions of Article 1365 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata (The Code of Civil Law), which requiring the husband to pay a compensation to his ex-wife for half of the price he received when he sold the rights of the land before."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan perjanjian yang ditandatangani para pihak dalam rangka jual beli tanah yang belum bersertipikat dan perlindungan hukum terhadap pembeli atas tanah yang belum bersertipikat dalam suatu perjanjian pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28 PDT 2015 PT BTN Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perjanjian dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang belum bersertipikat Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dinyatakan tidak sah karena salah satu pihak adalah seorang tuna aksara dan meragukan kebenaran isi akta dan perlindungan hukum terhadap pembeli tidak dapat ditegakkan mengingat itikad baik adalah sesuatu hal yang abstrak Penelitian ini menyarankan bahwa apabila ingin membeli tanah yang belum bersertipikat sebaiknya mengenal dengan baik pemiliknya untuk menghindari permasalahan dan sebaiknya membeli tanah yang bersertipikat.

---

This thesis discusses the validity of an agreement signed by the parties in order to purchase an uncertified land and buyer legal protection on the Banten High Court Judgement No 28 PDT 2015 PT BTN This thesis aims to increase knowledge about the treaty and legal protection for an uncertified land buyers This study is a normative legal research This study concludes that an agreement can not be declared invalid because one of the parties is an illiterate and doubt the correctness of the contents of the deed which was read by a Notary who made it and the legal protection of the purchaser can not be enforced given in good faith is something abstract This study suggests that if one want to buy an uncertified land one should know well who the owner to avoid problems later and it is advised that one is better buy a certified land."

"Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan.

---

The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court"

"Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas akta tersebut bahkan merugikan para pihak.Permasalahan tesis ini adalah pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta yang cacat hukum dan pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskrptif dan dianalisis secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya dikenakan sanksi Perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu untuk pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya dalam perikatan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

---

Public officials like Conveyancer has the authority to make authentic deed for legal evidence. Authorized Enforcement in making authentic deed doesn`t always work well. Empty deed made by Conveyancer are considered legally defective and is against the authenticity of said deed, and even harm those who are involved.

The thesis problem is how Conveyancer who makes authentic deed puts their authority at stake in making legally defective deed, and how the rights of the buyer with good intention has to be protected. Research methods used in this study are juridical normative with analytical descriptive research and quality method.

The result of this research is that the Conveyancer who made the deed should be given civil sanction in Indonesian Civil Code Article 1365 which explains that every unlawful act that causes damage onto another person obliges the wrongdoer to compensate such damage as a replacement for the land owner`s loss from the negligence of making an empty deed. Apart of that is to protect the rights of the buyer with good intention, as mentioned in the Indonesian Civil Code Article 1267 which explains that the party against whom the obligation is not fulfilled may opt to compel the counterparty to fulfill the agreement where such fulfillment is still possible, or demand the termination of such agreement, with compensation of costs, damages and interests."