Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66867 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Manalu, Henrico Sahat Pasaoran
"ABSTRAK
Legal certainty is an important factor in the tax management in any country, considering that in general taxes do not offer direct reward to the community. On the other hand, taxes directly impose additional burden on the community. Therefore the tax collection should take legal certainty into consideration to ensure fair treatment. One of the Decrees of the Director General of Taxation which becomes a controversy in the business world and often becomes a topic for debate among the tax experts is the policy of the Director General of Taxation formulated in the Letter Number: S-1651PJ.31211992. The provision regulates the fiscal correction to the companies which take a loan from the shareholders. Taxpayers are of the opinion that the policy does not make sense, since in practice the provision brings about fiscal correction which is based on assumption. The fact is that the Tax Court always passes the judgment stating that the taxpayer wins the case in the disputes related to the transaction. Despite the fact that the Directorate General of Taxation has lost the case many times in the Court of Appeal, the Directorate General of Taxation has not changed the policy to regulate the transaction of loan from the shareholders. The foregoing matter underlies the normative research which carries out a study on the legal provision on the transaction of loan from the shareholders. The normative research aims to discover how other countries regulate the transaction and to compare it with the prevailing provisions in Indonesia; how the Tax Court passes the judgment stating that the taxpayer wins the case if the judgment is compared to the provisions formulated in the Letter of Director General of Taxation, how the issuance and use of the Letter of Director General of Taxation is observed from the principles of authority delegation and the principles of discretion. The research is descriptive and explanatory by employing the data collection instrument in the form of documents study, namely in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the normative research indicates that the provisions in the Letter of the Director General of Taxation Number: S-1651PJ.31211992 is in contradictory with the judgment of the Tax Court and the provisions in the income Tax Act. In passing the judgment stating that the taxpayer wins the case the Tax Court employs the principles of Substance Over Form Rule which relies more on the material truth as the requirements for the burden of proof. 'While the Income Tax Act delegates the authority to the Director General of Taxation to determine the debt to equity ratio. Whereas observed from the principles of authority delegation, the Letter of the Director General of Taxation is not in conformity with the authority of the Director General of Taxation based on the Income Tax Act to solve the case in the transaction. Likewise, if the regulation is observed from the principles of discretion, the provisions made should not employ free discretion, but employs restricted discretion which still refers to the provisions contained in the law.
In various countries, the transaction is classified as special relation transaction that has a potential to incur losses, namely in the form of the potential loss in the national revenue of a country. Therefore many countries stipulate provisions which limit the loan from the shareholders by stipulating the debt to equity ratio.
"
2007
T19632
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anthonia Yasmine
"Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusi aa tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kali mereka membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Seperti di ketahui bersama bahwa untuk suatu perjanjian tertulis, maka akan ada surat untuk membuktikannya secara formil di kemudian hari apabila timbul masalah. Adapun menurut hukum, mengenai pembuktian mengacu kepada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR . Untuk perjanjian tertulis, surat merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap perjanjian yang dilaksanakan. Akan tetapi, tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, banyak yang dibuat hanya secara lisan. Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan hukum dari suatu perjanjian lisan dan kekuatan pembuktian satu perjanjian lisan dalam perkara perdata. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan metode analisa data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis yuridis suatu perjanjian lisan ini, mengacu pada suatu kasus perjanjian lisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/PDT.G/1997/PN.JAK.SEL."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21234
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clara Riza
"Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Hak Tanggungan adalah jaminan yang sering dipakai dalam proses pinjam meminjam dimana objek yang dijadikan jaminan adalah berupa tanah beserta bangunan di atasnya. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan pernyataan pemberian kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa / pemberi Hak Tanggungan dalam bentuk tertulis atau autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud untuk digunakan pada waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun dalam perkembangannya banyak terjadi permasalahan yang terjadi seiring dengan berjalannya kredit, masalah juga terjadi pada kredit Bank "PT BPR TKI" dan "BSL" dimana "BSL" selaku debitur perjanjian kredit meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung dan objek yang dijaminkan belum sempat dibebani Hak Tanggungan namun sudah terlebih dahulu dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menurut Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak dapat berakhir dan dicabut selain karena sudah habis masa berlakunya.

This thesis examines the validity of a power of attorney to charge mortgage loans when borrowers die before the mortgage is attached to the object to be used as loan collateral. The economy is now dynamic occurred in people's lives indirect impact on the economy of Indonesia. One characteristic of the dynamic economy is growing loans granted by the Bank as one of the capital. In providing credit agreements, sometimes creditors in this case the Bank requires collateral to guarantee repayment of a debt. Mortgage insurance is often used in the process of lending and borrowing in which the object is used as collateral in the form of land and buildings on it. Power of Attorney for Mortgage impose a special authorization statement provided by the authorizing / giver Mortgages in writing or authentically created by and in the presence of Notary or Land Deed Official (PPAT) with a view to use when conducting delivery Mortgages in Mortgage providers it can not present itself in the presence of officials in order to manufacture the Land Deed Granting Mortgage Deed, but in its development much going problems occurred with the passing of the credit, credit problems also occur in the "PT. BPR TKI" and "BSL" where "BSL"credit Agreement as the debtor dies during the loan agreement is still ongoing and the objects have not been encumbered collateral Mortgages however have first made Attorney Impose a Statutory Mortgages - Mortgages Act No. 4 of 1996 and the end can not be revoked except as expired."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32597
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Amalia
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. PT. Bank X mengeluarkan suatu produk pelayanan yang disebut dengan PT. Bank X Kredit Tanpa Agunan sejalan dengan perkembangan pasar consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X masih terdapat masalah.

ABSTRACT
This thesis discusses the Juridical Review of Loan Without Collateral on PT. Bank X. PT. Bank X issued a service product called PT. Bank X Loan Without Collateral in accordance with consumer finance market progress and the more stringent of competition in market contest. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation and the effort to settle Loan Without Collateral on PT. Bank X. This research uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as secondary data. This thesis has found that in the effort to settle the Loan Without Collateral on PT. Bank X still has problem."
2017
S67805
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Zaitin Noor
"Dalam masyarakat yang hidup dan berkembang, tidaklah dapat dicegah terjadinya suatu perkembangan yang menuju terwujudnya suatu persekutuan (maatschap) di antara anggota-anggota masyarakat. Tujuannya dapat beraneka ragam, yang bahkan, juga dapat sampai pada suatu tujuan untuk mencapai keuntungan bagi mereka yang bersekutu tersebut.
Sejarah telah menunjukkan, bahwa sejak manusia mengenal peradaban, sudah dikenal bentuk-bentuk persekutuan yang paling sederhana untuk mencari keuntungan, yakni dimana dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan suatu usaha.
Persekutuan demikian dengan tujuan melakukan perniagaan telah merupakan suatu kenyataan sejarah sejak jaman manusia mengenal peradaban. Keadaan tersebut dimulai dengan bentuk-bentuk yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk kerjasama dimana dua atau beberapa orang menjalankan suatu usaha dengan tanpa membeda-bedakan antara kepentingan sekutu orang perorangan secara individual dengan persekutuannya.
Perkembangan selanjutnya adalah keadaan dimana harta persekutuan itu dipisahkan dari harta milik pribadi masing-masing sekutu peserta. Selain itu dipisahkan juga kualitas tindakan masing-masing para peserta yakni apakah tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan khusus yang hanya mengikat persekutuan ataukah tindakan itu sifatnya di luar pengikatan persekutuannya. Jadi yang dengan perkataan lain, khusus hanya mengikat diri peserta sendiri secara pribadi.
Dengan tingkat perkembangan yang demikian itu, maka terciptalah suatu bentuk persekutuan yang mempunyai "pribadi" sendiri, yaitu mempunyai identitas tersendiri yang terlepas dari identitas masing-masing peserta secara perorangan. Artinya, persekutuan kini diperlukan menjadi "sesuatu" yang mempunyai jiwa sendiri, yang menjadi suatu badan yang mandiri, yang dapat mempunyai dan menjalani suatu kehidupan sendiri.
Atas dasar itu, maka muncullah kemudian suatu pengertian yang selanjutnya dikenal dengan nama "badan hukum", yang dalam bahasa asing disebut sebagai suatu "rechtspersoon", ataupun suatu "corporate body"?"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ritasari
"Kasus ini mengenai harga lelang yang terlalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Debitur meminjam uang kepada Kreditur dengan menjaminkan tanahnya. Namun pada saat jatuh tempo, Debitur tidak dapat membayar utangnya. Kreditur melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut dengan melakukan penjualan melalui lelang. Pernasalahannya adalah apakah penjualan obyek lelang yang jauh dibawah harga pasar membuat lelang menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli lelang yang beritikad baik dengan adanya pembatalan lelang? Apakah lelang memudahkan para pihak dalam menyelesaikan kredit macet bank pemerintah? Debitur mengajukan gugatan pembatalan lelang melalui Pengadilan. Menurut Kantor Lelang, lelang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan. Pengadilan memutuskan membatalkan lelang dan semua surat akibat lelang. Pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Pembeli dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Kantor Lelang. Dengan permasalahan yang timbul setelah lelang, namun lelang tetap lebih memudahkan para pihak untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan yang membutuhkan proses yang panjang dan lama. Lelang mempunyai kelebihan yaitu adil, aman, cepat dan efisien, mewujudkan harga yang wajar dan memberikan kepastian hukum.

This case is about the price of an auction that is far below the market price. Debtor lends some money from the creditor by using his land as collateral. But when the time is due, the debtor cannot pay his debt. Creditor executes the land by doing some selling through auction. The problem is whether the selling of an auction object that is far below the market price would make the auction illegal and can be canceled? How is the legal protection for the buyer of the auction that is well-intentioned as the result of the cancellation of the auction? Is auction helping the parties in solving stagnant credit of government banks? Debtor forwarded legal suit of cancellation of the auction through the court. According the Auction House, the auction had been done in accordance with the regulations. The court decides to cancel the auction and all the consequences of the auction. The well-intentioned buyer supposedly being protected by the law. The buyer can forward a compensation claim to the Auction House. With the arising problems after the auction, it is still helping the parties to solve stagnant credit. Auction takes less time to be carried out rather than filling legal suit to the Court to execute the collateral. The court will need a longer and more complicated process. Auction has positive sides, which are just, safe, fast and efficient, can give a reasonable price and legal certainty."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19549
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Giska Matahari Gegana
"Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian di Indonesia, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk pinjaman sindikasi merupakan salah satu langkah yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat, karena masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun, pada praktiknya, terdapat wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, karena kedudukan bank dan nasabah yang sebenarnya tidak seimbang. Analisis skripsi berintikan bahwa wanprestasi oleh kreditur tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi batal dan para kreditur harus membayar ganti rugi sesuai dengan porsi keikutsertaannya.

In accordance with the increasing volume and types of economic activities in Indonesia, joint funding by several banks in the form of syndicated loans is a good step to address the growing needs this is because each bank could avoid infringement Lending Limit (BMPK). However, in practice, there are defaults found on the agreements on the involvement of the syndicated loan by the creditors, because the position of the Bank and Clients that are not balanced. This thesis analysis is cored on that the default with the lender may result in canceled syndicated credit agreement and the creditor must pay compensation according to their participation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S253
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Elza Huzaifah Nirmaliana
"ABSTRAK
Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otekntik, dalam hal ini membuat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Undang-Undang. Notaris dituntut untuk mampu memberikan penyuluhan hukum dan dapat menjaga kepentingan para pihak, agar hak konsumen terlindungi.

ABSTRACT
In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are balanced. But in standart agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced.. While the standard contract, the parties' bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. Consumers can not bargain or amend the contract's content , consumer only has option to receive or not to approve it at all.. Notary as a public official authorized to make deed, in this case made a pact home loans, one is required to protect consumers who use her service.. Notaries in running position must conform to the rules Notary Law, its obligations as explained in the Act. Notaries are required to be able to provide information on the law and safeguard the interests of the parties, that the rights of consumers are protected."
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>