Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama adalah mengintensifkan dialog kelembagaan yaitu dialog antar organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin). Di Jakarta, model dialog kelembagaan dikenal dengan nama Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana peran FKKUB dalam membangun dialog antarumat beragama?, apa strategi dan program FKKUB?, bentuk dukungan yang diterima FKKUB?, serta faktor internal dan ekstenal menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Kajian ini menggunakan kerangka konsep social capital tentang dialog antar organisasi-organisasi keagamaan yang tergabung dalam FKKUB. Social capital merupakan hubungan sosial antarindividu yang membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of trust) yang dapat tumbuh dari hubungan tersebut. Putnamm membedakan antara bridging social capital dan bonding social capital. FKKUB bila dilihat keanekaragaman anggotanya merupakan bridging social capital yang dapat melahirkan norma kepercayan bersama (norms of generalised trust) dan dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus (case study) pada aktivitas FKKUB. Pengalian data dilakukan dengan mengkaji sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia serta beberapa kasus konflik antarumat beragama di Jakarta, sehingga mengetahui peran subjek penelitian. Dalam pengumpulan data, dilakukan tiga strategi yaitu; wawancara mendalam (in-dept interview), Diskusi berkelompok dan Studi dokumen. Dalam wawancara berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi berkelompok dilakukan dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FKKUB sedangkan studi dokumen juga dilakukan baik itu pada dokumen yang tercatat seperti dokumen resmi FKKUB, dokumen pribadi, maupun tulisan-tulisan (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) yang dibuat oleh subjek penelitian, dan juga dokumen tervisualisasi seperti fhoto-fhoto, berita acara kegiatan, berbagai sertifikat dan plakat. Sedangakan dalam analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: 1) FKKUB dalam menjalankan perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis; 2) Keberhasilan dialog dengan model FKKUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (mutual trust) antaranggota yang sacara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalan keagamaan; 3) Peran Konsultasi dilakukan agar kerjasama antar organisasi-organisasi keagamaan sebagai pendukung keberadaan FKKUB. Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragam dan Aksi bersama; 4) Peran Komunikasi dilakukan oleh FKKUB untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta; 5) Dalam menghadapi konflik antarumat beragama, aktivitas FKKUB dapat diklasifikasikan dalam conflict management (manajemen konflik), yaitu meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain; serta 6) penyebaran gagasan multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensihip. Dari penelitian ini dapat disimpulkan; Pertama, organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) masih membutuhkan dialog dalam menyelesaikan berbagai konflik antarumat beragama. Organisasi keagamaan yang bersifat bonding sosial capital ternyata mampu memberikan sumbagan pada dialog antarumat beragama. Kedua, keanekaragaman anggota menyulitkan tercapainya fungsi transformatif organisasi. Ketiga, hubungan antarumat beragama telah mengalami sejarah panjang, untuk itu masih dibutuhkan peran semua pihak dalam mensukseskan dialog antarumat beragama di Indonesia.

---

One?s of social mechanism (model) for interreligious dialogue between religions in Indonesia is intuitional dialogue, where the participants of this model are the body of religious organizations (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) ?formalized by the goverment?. In Jakarta, this model famous with the name of Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. How FKKUB operate to construction for religious dialogue?, which are the strategy and program of FKKUB? What support received by FKKUB?, how internal and externals factors impact the FKKUB activities? This study uses the concept of social capital of body of religious organization. Social capital refers to connections among individuals?social network and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise form them. Putnam divides social capital to bridging social capital and bonding social capital. FKKUB in which the plural of its members can seen as bridging social capital, which can create of norms of generalized trust and rise virtue and efficiency. This study use qualitative approach which the case study of FKKUB activity. In which to have the perspective for the study, the history of relation between religion in Indonesia and same case conflict in Jakarta including to analysis. There are three step in gathering data; in-dept interview, group discussions and document studies. in-dept interview according to qoustions cunstructed before; group disscussions which following the meetings of FKKUB and document study include: private document, articels (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) write by the subject of study and visualisasi document such photograft, certivicat and plakat. Than analysis data use data reduction, data editing, and take conclutions. These are the result of this study: 1) FKKUB in which opperational they program according to value?s of religions; 2) the efectivity of FKKUB, according in mutual trust among its members; 3) consultatif activity which cooperation which the body of religions; 4) communicacy activity, for antipate the social problems in; 5) the activity of FKKUB can clasify to conflict management and 6) milticultural dessiminations. The conclutions of this study are: fisth, the body of religions (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) are needs dialogue to solve the poblems of mis-relations between religions. This organization are bonding sosial capital thus, can contribute to dialogue among religious participant. Second, according to the plurality of FKKUB members transformatif fungtions difficult to gaid. Third, the relation between religion have long history, than need to participate all of us to success of interreligious dialogue in Indonesia."

"Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat.Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?.Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding.Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka.Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan.Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan."

"Tulisan ini mengkaji mengapa di sebagian wilayah keberadaan atau pendirian rumah ibadat ragam agama tidak menjadi sumber pertikaian, seperti yang kerap terjadi di berbagai wilayah lain. Kedamaian antarumat beragama tetap terpelihara kendati wilayah itu majemuk dari segi pemeluk agama maupun keberadaan rumah ibadat. Faktor atau mekanisme apa yang berperan penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama tersebut? Persoalan itu dikaji melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang terutama terbentuk akibat jalinan kekerabatan, menjadi faktor penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran. Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perkawinan antaretnis antara warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi Betawi dan Sunda. Namun, dengan minimnya inisiatif pemerintah setempat untuk memperkokoh kerukunan antarumat beragama, masih menjadi tanda tanya apakah kedamaian umat beragama yang terutama bertumpu pada ikatan kekerabatan ini akan bertahan jika dihadapkan dengan perubahan sosial akibat proses migrasi pesat dan industrialisasi."

"Studi ini berangkat dari dipertanyakannya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pemelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Adaptive Structuration Theory (AST) yang digagas oleh DeSanctis & Poole digunakan peneliti untuk melihat interaksi sosial para agen dengan struktur yang ada untuk memperlihatkan struktur yang diproduksi dan direproduksi. Melalui wawancara dengan para informan, diketahui bahwa apropriasi struktur ditentukan oleh interaksi sosial para agen. Jika apropriasi struktur dilakukan secara faithful sesuai dengan spirit struktur maka decission outcomenya menjadi lebih predictable. Resources akan berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas agen. Resources yang melekat pada diri agen dapat menjadi jaring pengaman bagi organisasi. Impikasinya, dalam pengambilan keputusan, mengingat dinamika dan kompleksnya permasalahan kerukunan kehidupan beragama, setiap anggota kelompok kerja dalam proses pengambilan keputusan haruslah memahami proses strukturasi dimana rules dan resources diterapkan sehingga nantinya anggota dapat berperan aktif, lebih demokratik, dan berdaya.

---

This study departs from the performance of the Forum for Religious Harmony (FKUB) in carrying out its functions maintaining religious harmony. Adaptive Structuration Theory (AST), initiated by DeSanctis & Poole used to see the social interaction of the agents with the existing structure to show the structure produced and reproduced. Through interviews, it is showed that the appropriation of the structure is determined by the interaction of social agents. If the appropriation structure done faithfully accordance with the spirit, the decission outcome will be more predictable. Resources will change and evolve in accordance with the capacity of the agent. Resources inherent in the agent can be a safety net for the organization. For pratical impication, in decision-making, given the dynamics and the complex problems harmony of religious life, each member of the working group in the decision-making process must understand the process of structuration where rules and resources will be applied so that the members can play an active role, more democratic, and empowering."

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."

"Penelitian ini berjudul "Studi tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kurukunan Umat Beragam?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan demokrasi dan partisipasi, implementasi Ham dan anti kekerasan, semangat kebersamaan dan kesetaraan di MUI. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan mengandalkan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.Setelah melakukan penelitian, secara factual, MUI telah melaksanakan demokrasi dan partisipasi yang dilembagakan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan jangka pendek diambil melalui Rapat Pengurus Paripurna, Rapat Pleno Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Harian Sedangkan instrumen pengambilan keputusan jangka panjang terwadahi dalam Musyawarah Nasional yang diadakan lima tahun sekali, dan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.HAM dan anti kekerasan yang dikembangkan MUI adalah rumusan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam konteks beragama, HAM dimaknai sebagai hak kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Karena kebebasannya itu, manusia dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakannya. Berdasarkan landasan kebebasan tersebut, MUI secara kelembagaan menolak semua kekerasan yang bernuansa agama. Penolakan tersebut dibarengi upaya untuk ikut meredakan konflik dengan ikut aktif terlibat dalam dialog-dialog keagamaan, bersama dengan Majelis-Majelis agama lainnya.Semangat kebersamaan yang dianut MUI juga mengabil dasar dari ajaran agama Islam, meliputi persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah lslamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaran antar atau sesama manusia (ukhwah basyariah). Untuk membangun semangat kebersamaan harus melalui saling percaya antar lembaga keagaman. Konsep MUI tentang saling percaya ini dirumuskan dalam bahasa agama yaitu masing-masing lembaga keagamaan harus memiliki rasa keikhlasan untuk saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Semangat kebersamaan dijunjung oleh MUI melalui cara-cara formal dan informal. Secara formal, semangat kebersamaan diwadahi melalui Komisi Kerukunan Antar Umat beragama yang salah satu programnya adalah meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama lain. Secara informal, dilakukan dengan melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI aktif melakukan upaya penyelesaian konflik melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan. Sementara konsep kesetaraan yang dianut adalah konsep yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menurut pandangan MUI, kesetaraan tidak bisa diartikan semua sama. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Ini tidak bisa dirubah. Ada batasan-batasan yang sifatnya kodrati dan sunnatullah. Jadi, kesetaraan merupakan keseimbangan sesuai dengan bakat alamiah yang ada.Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI telah menjalankan demokrasi dengan baik, menjunjung nilai-nilai HAM, dan kesetaraan. Harus diakui masih ada konsep-konsep yang sifatnya local dengan mendasarkan pada ajaran agama (Islam) yang barangkali bisa menimbulkan perbedaan persepsi bila dilihat dari kacamata demokrasi, Ham dan Kesetaraan universal. Tapi ini adalah kekhasan MUI yang sekaligus menjadi titik lemahnya.Dalam hal peran MUI untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, MUI sebagai organisasi yang memiliki tugas memberi nasehat, tidak bisa berkiprah langsung pada tataran masyarakat (praktis). MUI bisa berperaan dalam tataran moral, misalnya memberi fatwa, himbauan, ajakan, memberi rekomendasi dan saran terhadap organisasi keagamaan sejenis, lembaga-lembaga pemerintah dan DPR. Bila peran ini dijalankan oleh MUI secarra maksimal, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kerukunan umat beragama, tentu MUI telah memerankan dirinya dengan baik."

"Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada faktor-faktor iklim komunikasi organisasi pada SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Hal ini berkaitan dengan terjadinya pergeseran kebijakan dari pemerintahan berbasis. pusat menuju pemerintahan yang lebih otonom. Dalam bidang pendidikan, pemerintah berupaya menerapkan manajemen berbasis sekolah. Dalam konteks perubahan itulah terjadi ketidakpastian, termasuk iklim komunikasi yang terjadi: apakah iklimnya turut berubah atau tidak. Jikapun berubah, apakah ke arah yang lebih baik atau malah lebih buruk? Secara khusus, apakah terdapat perbedaan antara SD dengan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam hal faktor-faktor iklim komunikasi organisasi?Aspek yang ditelaah dalam kerangka teori adalah seputar iklim komunikasi organisasi dari perspektif teori-teori transisional. Karena itu, iklim komunikasi organisasi dipandang sebagai hasil oleh interaksi antar anggota, yaitu persepsi individu yang menyeluruh dari peristiwa komunikasi dalam berorganisasi. Persepsi tersebut mencakup persepsi kognitif dan afektif. Perspesi tersebut meliputi pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan dalam organisasi, seperti: perilaku manusia, tanggapan antara pegawai, pengharapan, konflik antar pribadi dan kesempatan berkembang dalam berorganisasi, khususnya dalam menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) di lingkungan SD dan SMP.Secara metodologis, permasalah tersebut diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah survey dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebar kepada 157 responden; terdiri atas 75 responden dari 5 SD dan75 responden dari 5 SMP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal persepsi mengenai daya dukung, kepercayaan, dan tujuan berkinerja tinggi ada kesamaan antara SD dan SMP, yaitu sama-sama besar. Namun, dalam hal persepsi mengenai keterbukaan, antara SD dan SMP sama-sama mempersepsi sedang. Sedangkan berkaitan dengan persepsi mengenai partisipasi dan hubungan manusiawi, terdapat perbedaan antara SD dan SMP: Pertama, responden SD cenderung mempersepsi partisipasinya besar, sedangkan SMP cenderung mempersepsi partisipasinya sedang. Kedua, responden SD cenderung mempersepsi hubungannya dekat, sedangkan responden SMP cenderung mempersepsi hubungannya renggang. Namun, secara keseluruhan, kedua kelompok responden sama-sama mempersepsi iklim komunikasinya agak mendukung penerapan MBS. Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam situasi perubahan kebijakan, iklim komunikasi yang semula berorientasi `pusat' mulai bergerak menuju iklim komunikasi yang berorientasi 'otonom'.Data penelitian ini, mengacu pada Barnard, memperlihatkan institusi SD dan SMP tidak menunjukkan kekhasan kelompok dalam organisasi yang bernama Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Sebaliknya, jika acuan kelompok itu adalah lokasi sekolah, gender, usia, dan pendidikan formal, maka terlihatlah perbedaan-perbedaan persepsi kelompok mengenai faktor-faktor iklim tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kelompok-kelompok informal yang berbeda dalam suatu struktur birokrasi (dalam hal ini lokasi, gender, kelompok usia, dan pendidikan formal) ikut mempengaruhi perbedaan persepsi mengenai faktor faktor iklim komunikasi tertentu dalam suatu organisasi.Jika acuan kelompok itu adalah jabatan, maka persepsi yang baik mengenai iklim komunikasi umumnya muncul pada orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas organisasi yang bersangkutan, yakni kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Dengan kata lain, faktor kepemimpinanlah yang menonjol dalam iklim komunikasi pada Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Mereka ini, mengacu pada Barnard, Pace & Faules, dan Goldhaber, para pimpinan/pengurus berfungsi sebagai kekuatan yang padu. Mereka bertugas mengembangkan dan memelihara suatu sistem komunikasi.Berdasarkan uraian tersebut kemudian direkomendasikan agar para pimpinan/pengurus, yang berperan sebagai kekuatan yang padu, dapat lebih menggalang partisipasi anggotanya dengan lebih sering mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan persoalan yang berkaitan dengan kedudukan masing-masing, khususnya di SMP. Para pimpinan diharapkan lebih mengenal dan menghargai bawahan, khususnya di SMP.205 halaman + 15 buku + 8 artikel + 9 lampiran"