Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif pada bank-bank lainnya atau disebut juga sebagai efek domino. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menarik dananya yang disimpan di bank. Jika hal ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bukan tidak rnungkin akan menimbulkan rush yang selanjutnya berdampak pada terjadinya kesulitan likuiditas di bank-bank tersebut.PT. Bank Asiatic adalah salah satu bank yang dicabut ijin usahanya yaitu pada tanggal 8 April 2004, karena penurunan kinerja yang sangat drastis akibat terjadinya penyimpangan di bank tersebut. Permasalahan utama yang menjadi penyebab ditutupnya PT Bank Asiatic adalah adanya pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan CAR bank turun hingga menjadi -46,77% pada akhir Februari 2004. Upayaupaya perbaikan yang coba untuk dilakukan tidak menunjukkan basil yang positif, di mana laporan keuangan bank selama kurun waktu 3 tahun terakhir nyatanya tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pencatatan yang ada hanya mampu menunjukkan sedikit gambaran permasalahan yang ada, sehingga penyimpangan yang sebenarnya telah cukup lama terjadi tidak dapat segera diatasi dan pada alhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank.Selanjutnya penulisan karya akhir ini adalah untuk mencoba melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu bank dengan menggunakan rasio-rasio umum yang lazim digunakan dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Adapun metode yang digunakan antara lain analisa trend, analisa common size dan analisa rasio. Selain itu sebaga pendukung juga digunakan analisa CAMEL yang merupakan penilaian tingkat kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan cara ini diharapkan masyarat sedikit banyak mampu membaca perkembangan kondisi keuangan suatu bank serta mernperoleh sedikit gambaran mengenai permasalalian yang mungkin sedang terjadi di bank tersebut. Adapun data mengenai kinerja keuangan bank dapat diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan publikasi yang wajib diumumkan bank setiap 3 bulan sekali di media cetak yang beredar lugs di Indonesia serta laboran keuangan publikasi bulanan yang diumumkan melalui web site Bank Indonesia setiap bulannya.Dalam kasus Bank Asiatic, permasalahan utama yang terjadi adalah pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan bank mengalami kerugian karena hams membentuk Penyisiban Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas kredit dan surat berharga fiktif tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan bank tidak cukup menunjukkan adanya permasalahan dimaksud. Secara umum rasio CAMEL yang disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulanan selama kurun waktu 2001- 2003 cukup baik walaupun menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Beberapa ha! yang dapat diketahui dari laporan keuangan tersebut adalah meningkat.n.ya secara drastis jumlah kredit yang disalurkan bank hingga akhir tahun 2003 namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan bunga dari kredit dalam proporsi yang seimbang. Selain itu juga terjadi peningkatan penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga terutama untuk kategori diperdagangkan dan tersedia untuk qua!, namun tidak diimbangi dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi surat berharga dimaksud, tercermin dari laba yang belum direalisasi dari surat berharga hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Selain itu secara keseluruhan rasio-rasio rentabilitas bank juga tidak menunjukkan peningkatan yang seimbang dengan peningkatan aktiva produktif bank. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya pula aktiva produktif yang tergolong non performing khususnya dalam bentuk kredit dan surat berharga.Berangkat dari pemasalahan sebagaimana yang terjadi di Bank Asiatic memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat yang dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, peranan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas di sektor perbankan kiranya juga perlu didukung kega sama dengan semua pihak yang terkait, dalam hal ini antara lain dengan Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal, mengingat banyak bank yang saat ini juga melakukan transaksi dengan instrumen pasar modal. Selain itu koordinasi dengan beberapa pihak-pihak lainnya juga perlu ditingkatkan seperti dengan Direktorat Jendral Pajak maupun Irnigrasi. Hal ini terkait dengan seringkalinya terjadi praktek penghindaran pajak di suatu bank serta perlunya peningkatan efektifitas pencekalan terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan.Selanjutnya penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bank Asiatic perlu dilakukan secara tuntas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan di Indonesia dan sedapat mungkin mencegah berulangnya permasalahan yang sama serta mengingatkan para bankir untuk lebih bersikap hati-hati dan senantiasa menjalankan kegiatan usaha suatu bank dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

---

Bank, as an institution that undertook its activities based on trust principle, has to carry out the prudential principle to guarantee the security of people's fund that is being kept there. The revocation of operating license of a bank caused by the deviation towards the prudential principle will cause the decreasing of people's trust to this financial institution that furthermore cause negative impact to other banks which also acknowledged as the domino effect. The concern that emerged in the community could cause people to draw their fund that is being kept in the bank. If this situation happens in the same time, it will cause rush that furthermore had an impact on the occurrence of the liquidity difficulty in these banks.PT Bank Asiatic was one of the banks that was revocated on April 8, 2004, because of the declining of its financial performance as a result of the occurrence of the deviation in this bank. The main cause of the revocation of operating license of PT Bank Asiatic was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused bank's CAR descended until becoming -46.77% at the end of February 2004. Corrective actions that were being carried out did not show positive results, since the bank's financial report for the last 3 years, in fact, did not show the real financial condition. This thing caused the bank's record only showed few pictures of the real problems, so the actual deviation which has been exist for a long time could not be overcome immediately and in the long run had a significant impact on the bank's financial performance.Furthermore, the writing of this thesis was to try to carry out the analysis towards the financial condition of a bank by using ratios which was generally used in analysing a financial report. The method includes the trend analysis, the common size analysis, the ratio analysis and the CAMEL analysis. CAMEL analysis is the assessment of bank rating that was determined by Bank Indonesia. Hopefully with this method, people could read the development of the financial condition of a bank as well as to get few pictures concerning the problems that possibly happen in the bank. The data concerning the bank's financial performance could be obtained from the condensed financial statement which was announced by the bank every 3 months in the newspapers circulating in Indonesia as well as the monthly condensed financial statement which was announced through Bank Indonesia's web site.In the case of PT Bank Asiatic, the main problem that happened was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused the bank to experience huge loss because of the admission of provision for earning assets losses on fictions credit and commercial papers. The bank's published financial report was not illustrate the existence of these problems. In general, the CAMEL ratio that was presented in the bank's condensed financial statement for the period of 2001- 2003 was good enough, although there were some debasement of the trend. Several matters that could be known from the financial report were the enhancement of the credit amount untilThe end- of 2003 that was not followed by the increasing of interest income proportionally. Moreover, the incremental of bank's commercial papers especially in the category of trading and available for sale was not well balanced by the improvement in the profit that was obtained by the bank from the commercial papers transaction, as reflected from the unrealized profit from the commercial papers which only showed very small enhancement. The profitability ratios of the bank also did not show the proportional improvement related to the increasing of the bank's earning asset. This could be assumed that non performing assets of this bank especially in the form of credit and the commercial papers has also increased.This situation gave the conclusion that to develop a healthy banking system which could support the continuous of economics development, the role of Bank Indonesia as the authority of the banking supervision should be supported by the cooperation of all related parties, such as Bapepam as the authority of the money market supervision, as recently there are many banks have many transactions using money market instruments. Moreover the coordination with several other parties also must be improved such as with Tax Regulator and Immigration. This was often related to the tax evasion in a bank as well as the need of the improvement in the effectiveness of travel ban against the perpetrators of the crime in the banking field.Furthermore, the resolution related to the problem that happened in the PT Bank Asiatic must be carried out completely in order to maintain the people's trust to the banking institution in Indonesia and, as well as, to prevent the same problem to be re-occurred and to remind bankers to be more careful and always doing business by gripping on the prudential principles and the current regulations."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, sebenarnya perbankan Indonesia telah mulai menikmati hasilnya. Bahkan bank sudah mulai mengekspansi bisnisnya dengan gencar, dan bahkan sudah mulai lagi menerbitkan surat hutang untuk biaya ekspansi. Itu semua menunjukkan, bankbank sudah merasa confident dengan bisnisnya. Akan tetapi, perilaku tidak terpuji dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan sehingga Bank Indonesia akhirnya harus mencabut izin Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini mengenai pengaturan pencabutan izin usaha dan likuidasi di bidang perbankan, pencabutan izin usaha dan likuidasi Bank Asiatic sesuai tidak dengan peraturan yang ada serta perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana Bank Asiatic. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dasar hukum bagi pencabutan izin usaha dan likuidasi di bidang perbankan diatur dalam SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR, PBI No. 6/9/PBI/2004, PP No. 25 tahun 1999, UU Perbankan. Pencabutan Izin usaha melalui SK Gub BI No. 6/6/KEP-GBI/2004 karena Bank Asiatic banyak melakukan penyimpangan serta kurang mengindahkan aturan perbankan yang berlaku dan tidak menjalankan prinsip prudent banking dengan baik. Sebelum Bank Indonesia melakukan tindakan pencabutan izin usaha dan likuidasi, terlebih dahulu Bank Indonesia akan melakukan upaya penyelamatan. Upaya tersebut tidak mampu untuk mengembalikan kondisi kesehatan Bank Asiatic, sehingga terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi karena permasalahan solvabilitas dan likuiditas serta faktor nepotisme dalam bank tersebut. Perlindungan terhadap nasabah berupa penjaminan dari pemerintah melalui Depkeu cq UP3."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak.

---

The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."

"Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai akhirnya mengambil tindakan pencabutan izin usaha BDB. Jika memang BI telah melakukan upaya-upaya tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa justru MA memutuskan untuk membatalkan pencabutan izin usaha Bank Dagang Bali. Selain itu, perlu juga dicermati bagaimana dampak putusan MA tersebut terhadap BI, Bank BDB dan Tim Likuidasi yang sudah bekerja berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang didukung halis wawancara dengan narasumber terkait. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Pencabutan izin usaha Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/7/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut."

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.' Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan 2 Peran yang strategis tersebut temtama disebabkan oleh fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU.No.1O Tabun 1998) menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) selaku pengawas dan pembina yang mengadakan gerak dan kebijakan bank.3 Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan dituntut untuk lebih mengadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang praduktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta berkembang dengan wajar.Karena fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu erat kaitannya dengan kepentingan umurn, maka perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Dad sudut ini terlihat bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan masyarakat; memang di dalam perekonomian yang semakin maju dengan perbankan yang semakin canggih dan modem, dasar-dasar dan landasan kegiatan perbankan tidak pernah berubah, yaitu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank.Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan sebagainya pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana-dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dengan mana bank tersebut dapat memberikan kredit dan memberikan jasajasa bank lainnya.Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban Direksi Bank Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 2. Undang-Undang No.7 Tabun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998), Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Bank Akibat Pencabutan kin Usaha Bank.4. Bagaiman Pelaksanaan I Proses Pelimpahan Tanggung Jawab Direksi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi."

"Bank merupakan lembaga yang beroperasi dengan berlandasakan kepercayaan. Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Olch karena itu bank sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Tutupnya sebuah bank dapat menyebabkan contagian/domino effect pada bank lainnya dan menurunkan kepercayaan masyarakat.PT Bank Global Internasional, Tbk merupakan salah satu bank yang dicabut ijin usahanya pada tanggal 13 Januari 2005 karena penurunan kinerja secara drastis yang ditandai dengan CAR bank sebesar -39,11% dan bank tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan CAR menjadi minimal sebesar 8%.Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisa permasalahan Bank Global melalui analisa trend, common size, rasio dan CAMEL. Dari hasil analisa, permasalahan Bank Global disebabkan fraud berupa kepemilikan surat berharga dan penyaluran kredit fiktif sehingga terdapat kekurangan PPAP yang berdampak pada CAR. Laporan publikasi tidak menunjukkan permasalahan tersebut dan secara umum, rasio CAMEL yang disajikan baik. Beberapa hal yang dapat diketahui dari analisa rasio tersebut adalah jumlah penanaman surat berharga Bank Global selama periode pengamatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang ditandai dengan meningkatnya Investing Policy Rasio. Namun demikian pengakuan beban atas penurunan nilai surat berharga pada laboran rugi laba selalu nihil sedangkan pada pos laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga di neraca jumlahnya relatif kecil. Sementara kepemilikan surat berharga pada tahun 2001 adalah tersedia untuk dijual (available for sale) dan dimiliki hingga jatuh tempo (hola until maturity), pada tahun 2002 dan 2003 untuk diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) dan pada tahun 2004 untuk diperdagangkan (trading). Sclain itu terdapat indikasi awal permasalahan NPL karcna adanya kenaikan krcdit, interest margin on loan relatitetap dan rate return on loan mcnunjukkan penurunan.Fungsi pengawasan dan pembinaan bank berada pada Bank Indonesia dan kinerja dari suatu bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari manajemen bank tersebut. Permasalahan Bank Global dapat diketahui mclalui pemeriksaan olch Bank Indonesia dan Bapepam.Koordinasi antara Bank Indonesia dan Bapepam sebagai 2 (dua) otoritas pengawas yang berbeda mutlak diperlukan dan perlu ditingkatkan karena perkembangan produk-produk perbankan dan Bapepam di pasar. Selain itu kedua otoritas tersebut memiliki 2 (dua) area kewenangan yang berbeda. Koordinasi tersebut perlu dituangkan dalam suatu kerjasama berupa memorandum of understanding agar proses koordinasi dapat berjalan dengan efektif dan tepat waktu sehingga permasalahan dan tindak lanjut terhadap bank dapat dideteksi dan dilakukan lebih dini.Selain itu kasus PT Bank Global Intemasional, Tbk perlu ditangani secara Unitas agar memberikan efek jera dan preseden positif bagi para bankir umumnya serta untuk melindungi kepentingan masyarakat.

---

Bank is an institution which its operation based on trust. Then main function of the bank is to mobilize funds from the public and channel them back to the public. Therefore, bank's role is also to support the country development. Due to bank's operation based on trust, the revocation of bank's operating license can cause contagion/domino effect to other banks beside the trust from community.

PT Bank Global Internasional, Tbk is one of the banks which its license has been revoked on 13th of January 2005 due to its bad performance which caused CAR to -39.11%, and bank failed in carrying out certain mandatory actions as instructed by the central bank.

The aim of this paper is to identify PT Bank Global Internasional, Tbk problems by trend, common size and ratio analysis. It is noted that Bank Global's problems were due to fraud by the management. Marketable securities owned and credit in bank portfolio was fictive. Consequently, Bank Global should recognize and record 100% provision (as expense) of those fictive assets which caused CAR below 8% and negative. Consolidated financial statements published by bank could not show that problem clearly.

However, there were two things that could be noted from consolidated financial statement presented by bank. The amount of marketable securities owed by bank has increased significantly from year to year which reflected to the increasing of investing policy ratio. Bank never recognized loss on mark to market for marketable securities in profit and loss statement and unrealized gain or loss on mark to market marketable securities in equity side meanwhile the purpose of holding marketable securities were available for sale and hold until maturity (in 2001) and for trading and available for sale (in 2002 and 2003) and all for trading (2004).

On the other side, interest margin on loan relatively constant and rate return on loan was decreasing although credit increase significantly from December 2003 do September 2004. However, those data above were only preliminary indication of fictive marketable securities and non performing loan which should be tested by examination.

The task to regulate and supervise bank was under Bank Indonesia responsibility and the bank's performance were under related management responsibility. The fictive marketable securities and credit given by Bank Global were detected by examinations which were conducted by Bank Indonesia and Bapepam.

Coordination between Bank Indonesia and Bapepam was needed and a must. In order to have an effective and good coordination, it was suggested to provide memorandum of understanding between those two authorities to maintain effective and accelerate coordination, therefore any problems could be early detected and any action needed could be taken as soon as possible. In comply with law regulation; any sanction should be imposed to Bank Global in order to give a good precedent to other banks in Indonesia and to protect community's trust."